Disadur dari artikel Periksa Fakta tirto.id.

Tim Riset Tirto mengecek tautan dalam unggahan dengan menyalinnya ke laman urlscan.io. Tautan yang beredar tidak mengarah ke laman resmi Kemensos maupun instansi pemerintah lainnya. Laman pendaftaran itu justru meminta nomor Telegram pengguna. Saat mengecek akun media sosial resmi Kemensos, salah satunya Instagram, tidak ditemukan tautan pendaftaran guru Sekolah Rakyat seperti dalam klaim.

Poster dengan gambar laki-laki dan perempuan berseragam guru yang menyertai unggahan justru ditemukan diunggah oleh akun Instagram “nyalanesia”. Poster itu tidak berkaitan dengan rekrutmen tenaga pendidik Sekolah Rakyat, melainkan rekrutmen penggerak literasi daerah.

Berdasarkan informasi dari laman resmi Kemensos, proses seleksi peserta didik dan rekrutmen guru Sekolah Rakyat dijadwalkan dimulai April 2025. Salah satu tautan pendaftaran resmi tenaga pendidik di Sekolah Rakyat yakni https://bit.ly/GuruSekolahRakyat. Laman itu digunakan untuk mendaftar sebagai guru di Sekolah Rakyat di Sulawesi Tenggara (Sultra).

Proses seleksi terbuka bagi guru ASN maupun non-ASN, dengan syarat melampirkan dokumen pendukung berupa:
- ijazah,
- KTP,
- SKCK, dan
- surat pernyataan bersedia menjadi guru Sekolah Rakyat.

Penerimaan tersebut diutamakan bagi lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) Prajabatan yang belum berstatus ASN.

Unggahan berisi tautan “pendaftaran guru Sekolah Rakyat” merupakan konten palsu (fabricated content).

(Ditulis oleh Moch. Marcellodiansyah)

Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) memasukkan kata kunci “bagaimana cara mendapatkan bantuan benih ikan air tawar dari pemerintah?” ke kolom pencarian Google. Hasil pencarian mengarah ke dokumen petunjuk teknis bantuan benih ikan yang terpublikasi di laman resmi Kementerian Kelautan dan Perikanan, kkp.go.id.

Dari dokumen tersebut diketahui alur mendapatkan bantuan benih ikan sebagai berikut:
- Kelompok pembudidaya ikan (pokdakan) atau calon penerima bantuan mengajukan proposal permohonan bantuan benih ikan kepada kepala dinas yang membidangi perikanan di tingkat kabupaten/kota,
- Dinas Kabupaten/Kota akan melakukan verifikasi dan evaluasi terhadap kelayakan calon penerima. Jika memenuhi syarat, Dinas akan memberikan rekomendasi dan meneruskan proposal ke Dinas Provinsi atau langsung ke Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya (DJPB).
- UPT DJPB memverifikasi dan menetapkan penerima,
- Benih disalurkan ke kelompok penerima.

Dari pengamatan TurnBackHoax, akun Facebook “Program Pemerintah Terbaru” mencantumkan tautan pendaftaran di bagian profil. Tautan tersebut tidak mengarah ke laman resmi Kementerian Kelautan dan Perikanan, melainkan ke sebuah formulir yang meminta informasi jenis ikan dan lokasi lahan, lalu mengarahkan pengguna untuk masuk ke akun Telegram saat menekan tombol “daftar sekarang.”

Sementara itu, dokumen resmi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan yang tersedia di laman resminya tidak memuat instruksi untuk mengisi formulir melalui tautan semacam itu.

Unggahan berisi tautan “pendaftaran bantuan benih untuk budidaya ikan air tawar” merupakan konten tiruan (impostor content).

(Ditulis oleh Moch. Marcellodiansyah)

Disadur dari artikel Cek Fakta tempo.co.

Tempo memverifikasi video itu dengan bantuan Google Lens, mesin penelusuran Google dan YouTube. Hasilnya, video tersebut adalah gabungan beberapa foto dan video pendek dari peristiwa berbeda.

Foto pertama pada bagian atas video serupa dengan cuplikan dari latihan militer skala besar Vostok 2018 yang diunggah oleh kanal YouTube The Sun pada Jumat (13/9/2018). Latihan ini berlangsung di Siberia timur dan melibatkan sekitar 300.000 tentara Rusia serta partisipasi dari militer China dan Mongolia.

Foto kedua pada bagian bawah video yang memperlihatkan barisan panjang pasukan dan kendaraan tempur, juga merupakan bagian dari parade militer Vostok 2018. Cuplikan ini sebelumnya diunggah oleh kanal YouTube Russian Military Capability pada Kamis (14/10/2025).

Foto ketiga yang menampilkan kendaraan militer berwarna putih bertuliskan “UN” serupa dengan unggahan kanal YouTube Andrian Lingga yang menunjukkan partisipasi TNI sebagai bagian dari misi perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa. Video tersebut tidak menjelaskan lokasi tugas pasukan, namun diketahui bahwa Indonesia pernah mengirim pasukan perdamaian ke berbagai wilayah seperti Lebanon, Kongo (2020), Mali (2015), Sudan (2013) dan Kamboja.

Indonesia dan Rusia tidak menjalin kerja sama militer untuk beroperasi di Gaza. Dilansir dari antaranews.com, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin dan Sekretaris Dewan Keamanan Rusia, Sergei K. Shoigu, membahas potensi kerja dalam pertemuan bilateral di Jakarta pada 25 Februari 2025 lalu. Kerja sama yang mereka jajaki antara lain berupa pelatihan bersama, transfer teknologi, dan pertukaran prajurit.

Sedangkan terkait Gaza, Presiden Prabowo Subianto pada 9 April 2025 mengatakan, Indonesia telah mengirimkan bantuan medis dan menerjunkan tenaga medis ke wilayah konflik tersebut sebagai bentuk komitmen terhadap aksi kemanusiaan di Gaza.

Presiden Prabowo juga menyampaikan kesediaan Indonesia untuk menampung sementara para korban, anak yatim piatu, dan warga negara yang terdampak konflik di Gaza. Ia telah memerintahkan Menteri Luar Negeri untuk berkomunikasi dengan pihak-pihak terkait di Palestina untuk membahas mekanisme evakuasi korban dan relokasi ke Indonesia.

Unggahan berisi klaim “koalisi militer Indonesia-Rusia di Gaza” merupakan konten palsu (fabricated content).

(Ditulis oleh Moch. Marcellodiansyah)

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Menurut hasil penelusuran ANTARA dengan memasukan kata kunci “Trump berencana akui Palestina sebagai negara Merdeka” ataupun pencarian serupa dalam bahasa Inggris, tidak ditemukan berita resmi terkait pernyataan tersebut. Namun Presiden AS Donald Trump akan melakukan kunjungan ke Arab Saudi pada Selasa (13/5/2025). Dalam lawatan itu, Trump tidak memasukkan Israel sebagai salah satu lokasi yang akan dikunjungi.

Sebelumnya, Trump mengeluarkan pernyataan kontroversial yang memicu kemarahan global. Ia mengatakan bahwa warga Palestina tidak punya hak untuk pulang ke Gaza. Hal itu ia ungkapkan pada saat wawancara dengan Fox News pada Senin (10/2/2025).

"Apakah warga Palestina akan memiliki hak untuk kembali?" tanya Bret Baier dari Fox News, yang mewawancarai Trump terkait rencananya untuk Gaza.

"Tidak, mereka tidak akan memilikinya," jawab Trump, ia juga mengungkapkan rencananya untuk membangun tempat permanen bagi warga Palestina.

Rencana Trump itu dengan tegas ditolak oleh warga Palestina. Mereka menyatakan bahwa tidak akan pernah meninggalkan tanah kelahiran mereka. Baca selengkapnya di sini.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Mengutip dari NBC News, seorang mantan utusan AS, menilai Trump memiliki kebijakan yang berbeda dengan Netanyahu mengenai Timur Tengah, antara lain perbedaan pandangan dalam isu Iran dan serangan brutal Israel di Gaza.

“Saya kira yang kita lihat adalah pengakuan dari pihak Israel bahwa meskipun mereka menyambut baik terpilihnya Trump dan mengira akan mendapat cek kosong untuk menjalankan agenda apa pun, ternyata Trump punya agendanya sendiri,” ungkap Frank Lowenstein, mantan utusan Timur Tengah era pemerintahan Obama.

Trump, yang dulunya mendukung penuh Israel termasuk pencabutan pembatasan senjata dan agresi di Gaza, kini tampak berseberangan dengan Netanyahu. Netanyahu melihat tekanan terhadap Iran sebagai peluang strategis untuk menyerang fasilitas nuklirnya, Trump justru memilih mendorong jalur diplomasi. Baca selengkapnya di sini.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Pewarta: Tim JACX

Editor: Indriani

Copyright © ANTARA 2025