• (GFD-2025-27939) Hoaks Presiden AS Donald Trump Dimakzulkan Juli 2025

    Sumber:
    Tanggal publish: 18/07/2025

    Berita

    tirto.id - Beredar informasi di media sosial terkait pemakzulan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Nama Trump memang sedang kembali hangat diperbincangkan warganet Indonesia. Teranyar, Trump resmi menetapkan tarif resiprokal 19 persen setelah negosiasi dengan Pemerintah Indonesia, Selasa (15/7/2025).

    ADVERTISEMENT

    Di media sosial kemudian muncul narasi terkait pemakzulan Donald Trump diunggah di Facebook oleh sejumlah akun, misal akun bernama ‘Mardi’ (arsip). Dalam unggahan itu, ditampilkan video dengan potongan klip berita berbahasa Indonesia yang menyatakan Donald Trump dimakzulkan oleh DPR AS.

    let gpt_inline2 = window.googletag || {cmd: []};gpt_inline2.cmd.push(function() {gpt_inline2.defineSlot('/22201407306/tirto-desktop/inline-2', [[336, 280], [300, 250]], 'gpt-inline2-passback').addService(gpt_inline2.pubads());gpt_inline2.pubads().enableSingleRequest();gpt_inline2.pubads().collapseEmptyDivs();gpt_inline2.enableServices();gpt_inline2.display('gpt-inline2-passback');});

    Pembawa berita dalam video itu menyatakan bahwa Trump resmi dimakzulkan DPR AS usai dikenakan dua pasal yakni, penyalahgunaan kekuasaan dan penghalangan kongres.

    let gpt_inline3 = window.googletag || {cmd: []};gpt_inline3.cmd.push(function() {gpt_inline3.defineSlot('/22201407306/tirto-desktop/inline-3', [[336, 280], [300, 250]], 'gpt-inline3-passback').addService(gpt_inline3.pubads());gpt_inline3.pubads().enableSingleRequest();gpt_inline3.pubads().collapseEmptyDivs();gpt_inline3.enableServices();gpt_inline3.display('gpt-inline3-passback');});

    #gpt-inline3-passback{text-align:center;}

    Dalam video itu ditampilkan foto Trump beserta keterangan teks berbunyi: “TRUMP RESMI DIMAKZULKAN” dan “PRESIDEN KONTROVERSIAL”.

    let gpt_inline4 = window.googletag || {cmd: []};gpt_inline4.cmd.push(function() {gpt_inline4.defineSlot('/22201407306/tirto-desktop/inline-4', [[336, 280], [300, 250]], 'gpt-inline4-passback').addService(gpt_inline4.pubads());gpt_inline4.pubads().enableSingleRequest();gpt_inline4.pubads().collapseEmptyDivs();gpt_inline4.enableServices();gpt_inline4.display('gpt-inline4-passback');});

    #gpt-inline4-passback{text-align:center;}

    Penelusuran Tirto, ditemukan beberapa akun Facebook lain yang mengunggah narasi dan video serupa seperti akun ini (arsip), ini (arsip), dan ini (arsip).

    Periksa Fakta hoaks Trump dimakzulkan DPR AS Juli pada 2025.

    ADVERTISEMENT

    Dalam salah satu akun, unggahannya sudah mendapatkan tanda suka sebanyak 33,9 ribu. Unggahan tersebut juga memanen hingga 896 komentar dan telah dibagikan ulang hingga dua ribu kali.

    Sejumlah komentar tampak mengamini narasi yang menyebut Trump dimakzulkan pada Juli 2025. Beberapa komentar membandingkan langkah berani DPR AS memakzulkan Presiden dengan keadaan politik di Indonesia.

    Namun, benarkah informasi yang beredar tersebut?

    Hasil Cek Fakta

    Pertama-tama tim riset Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image search) dengan Google Images. Hasilnya mengarahkan ke potongan klip berita, yang diunggah oleh kanal YouTube media berita, CNBC Indonesia.

    Namun, klip berita tersebut diunggah di YouTube pada tahun 2019 silam. Hal ini tertera dalam deskripsi video, bertanggal 19 Desember 2019. Berdasarkan keterangan teks, keputusan pemakzulan sesuai dengan hasil voting yang dilakukan anggota parlemen terhadap dua pasal yang dituduhkan kepada Trump.

    Dalam voting ini, mayoritas anggota DPR menyetujui pemakzulan terhadap Trump. Dalam voting pasal penyalahgunaan kekuasaan, anggota parlemen yang setuju pasal ini sebanyak 230 orang sementara yang menolak sebanyak 197.

    Alhasil, konteks asli dari potongan klip video yang menarasikan Donald Trump dimakzulkan pada Juli 2025 sebenarnya merupakan berita yang tayang pada 2019.

    Tirto juga mewartakan kejadian tersebut, Donald Trump dimakzulkan DPR AS pada Rabu, 18 Desember 2019. Penyebabnya, penyalahgunaan kekuasaan untuk menekan Pemerintah Ukraina serta menghalangi upaya dalam penyelidikan Kongres.

    Namun pada 5 Februari 2020, Senat memilih untuk membebaskan Trump dari kedua pasal pemakzulan tersebut.

    Trump juga sempat kembali dimakzulkan untuk kedua kalinya pada 13 Januari 2021, atau sepekan sebelum jabatannya berakhir. Pada tanggal tersebut, DPR AS mengesahkan satu pasal pemakzulan terhadap Trump: hasutan untuk melakukan pemberontakan.

    Namun kembali, pada 13 Februari 2021 Senat AS memutuskan untuk membebaskan Trump dari dakwaan pemakzulan tersebut.

    Penelusuran lebih lanjut, menunjukkan tidak ada berita dari sumber-sumber kredibel mewartakan Donald Trump dilengserkan pada Juli 2025. Trump masih memimpin AS sebagai presiden hingga saat ini.

    Dengan begitu, narasi yang diunggah sejumlah akun Facebook perihal Trump dimakzulkan pada Juli 2025 merupakan video yang telah diedit atau dimanipulasi disertai konteks yang keliru.

    Kesimpulan

    Berdasarkan penelusuran fakta yang sudah dilakukan, unggahan video terkait Presiden AS Donald Trump dimakzulkan Juli 2025 bersifat dimanipulasi dan salah konteks.

    Video yang digunakan dalam narasi tersebut merupakan pemakzulan pertama Trump pada 2019 silam. Kami juga tidak menemukan bukti Trump dimakzulkan pada Juli 2025.

    Jadi, informasi yang menyebut bahwa Trump kembali dimakzulkan pada Juli 2025 oleh DPR AS, bersifat salah dan menyesatkan (false and misleading).

    ==

    Bila pembaca memiliki saran, ide, tanggapan, maupun bantahan terhadap klaim Periksa Fakta dan Decode, pembaca dapat mengirimkannya ke email factcheck@tirto.id.

    Rujukan

  • (GFD-2025-27938) Salah, Video Prabowo dan Menhan Belanda Bahas Kemerdekaan Papua

    Sumber:
    Tanggal publish: 17/07/2025

    Berita

    tirto.id - Berbagai masalah di Papua yang tak kunjung diselesaikan lewat resolusi konflik membuat isu terkait kemerdekaan dan separatisme terus bergulir. Hal yang kurang lebih sama juga terjadi di Aceh, meski berujung adanya kesepakatan perdamaian antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan pemerintan Indonesia.

    ADVERTISEMENT

    Menyoal kedua wilayah itu, belum lama ini di media sosial berlalu-lalang potret Presiden RI, Prabowo Subianto tengah melakukan pertemuan dengan pejabat Belanda. Dalam pertemuan itu, Prabowo tampak duduk mengenakan jas hitam dengan latar bendera merah putih.

    let gpt_inline2 = window.googletag || {cmd: []};gpt_inline2.cmd.push(function() {gpt_inline2.defineSlot('/22201407306/tirto-desktop/inline-2', [[336, 280], [300, 250]], 'gpt-inline2-passback').addService(gpt_inline2.pubads());gpt_inline2.pubads().enableSingleRequest();gpt_inline2.pubads().collapseEmptyDivs();gpt_inline2.enableServices();gpt_inline2.display('gpt-inline2-passback');});

    Baca juga:Prabowo Klaim Belanda Rampas 31 Triliun Dolar AS Selama Jajah RI

    #inline3 img{margin: 20px auto;max-width:300px !important;}

    let gpt_inline3 = window.googletag || {cmd: []};gpt_inline3.cmd.push(function() {gpt_inline3.defineSlot('/22201407306/tirto-desktop/inline-3', [[336, 280], [300, 250]], 'gpt-inline3-passback').addService(gpt_inline3.pubads());gpt_inline3.pubads().enableSingleRequest();gpt_inline3.pubads().collapseEmptyDivs();gpt_inline3.enableServices();gpt_inline3.display('gpt-inline3-passback');});

    #gpt-inline3-passback{text-align:center;}

    Akun Facebook bernama “Natala Musa Dawoed” (arsip) membagikan video statis ini dengan takarir: “Rupanya mikir mikir juga masih takut kalau mau lepas aceh ttng soal kelaparan bagi sukunya dipulau jawa”.
    #inline4 img{max-width:300px !important;margin:20px auto;}

    let gpt_inline4 = window.googletag || {cmd: []};gpt_inline4.cmd.push(function() {gpt_inline4.defineSlot('/22201407306/tirto-desktop/inline-4', [[336, 280], [300, 250]], 'gpt-inline4-passback').addService(gpt_inline4.pubads());gpt_inline4.pubads().enableSingleRequest();gpt_inline4.pubads().collapseEmptyDivs();gpt_inline4.enableServices();gpt_inline4.display('gpt-inline4-passback');});

    #gpt-inline4-passback{text-align:center;}

    Periksa Fakta Prabowo dan Menhan Belanda. foto/Hotline periksa fakta tirto

    Dalam gambar juga terdapat teks tertulis yang menggambarkan seolah mereka sedang membicarakan tentang kemerdekaan wilayah Papua dan Aceh. Disebutkan pula kalau Prabowo bisa melepas Aceh dan Papua, bagaimana dengan suku Jawa yang masih menghadapai masalah kemiskinan.

    ADVERTISEMENT

    Unggahan bertanggal 28 Juni 2025 ini sudah ditonton sebanyak 192 ribu kali dan memperoleh 538 komentar per Kamis (17/7/2025). Seorang warganet di kolom komentar berceletuk, kalau rakyat Aceh sudah puluhan tahun merasakan kepahitan, jadi mereka menuntut kebebasan Aceh.

    Namun, benarkah konteks foto yang beredar?

    Hasil Cek Fakta

    Untuk mencari sumber resmi atau pemberitaan kredibel terkait klaim yang berseliweran, Tim Riset Tirto mula-mula melakukan penelusuran Google dengan kata kunci “Prabowo dan perwakilan Belanda bahas kemerdekaan Aceh dan Papua”.

    Namun, kami tak menemukan adanya berita yang mengonfirmasi klaim tersebut. Tirto justru menemukan narasi ini sudah dinyatakan tidak benar oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

    Tirto lalu mengecek asal muasal foto yang disebarkan akun pengunggah. Dengan menyalin gambar itu ke mesin telusur Google Image, kami menjumpai foto identik sebelumnya dimuat di situs resmi Kementerian Pertahanan (Kemhan) pada 2023.

    Dokumentasi itu rupanya menggambarkan momen pertemuan Prabowo dengan mantan Menhan Belanda, Kajsa Ollongren. Pertemuan bilateral tersebut berlangsung di Singapura pada 3 Juni 2023, saat Prabowo masih menjabat sebagai Menhan.

    Keduanya membahas sejumlah isu di kawasan serta kerja sama bidang pertahanan. Kerja sama yang telah dilaksanakan antara kedua negara selama ini di antaranya di bidang alat utama sistem senjata (alutsista) dan industri pertahanan.

    "Upaya dan komitmen pemerintah Indonesia dalam penyelesaian konflik di Ukraina patut diapresiasi. Semoga upaya ini segera membuahkan hasil”, kata Ollongren mengapresiasi inisiatif dan komitmen Indonesia dalam mendorong proses penyelesaian konflik Ukraina.

    Sementara Prabowo menyampaikan terima kasih dan bilang bahwa Indonesia akan banyak belajar dari Belanda, terutama dalam bidang pertanian, pengelolaan air, dan seawall.

    Diberitakan BBC Indonesia, Jumat (24/1/2025), Prabowo tengah mempertimbangkan untuk memberi amnesti kepada orang-orang atau kelompok pro-kemerdekaan Papua. Upaya ini disebut sebagai salah-satu penyelesaian konflik di wilayah tersebut.

    Kesimpulan

    Hasil penelusuran fakta menunjukkan bahwa tidak ada berita yang mengonfirmasi klaim soal Prabowo dan perwakilan Belanda membahas kemerdekaan Aceh dan Papua. Narasi ini sudah dinyatakan tidak benar oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

    Foto identik sebelumnya dimuat di situs resmi Kementerian Pertahanan (Kemhan) pada 2023. Dokumentasi aslinya menggambarkan momen pertemuan Prabowo dengan Menhan Belanda, Kajsa Ollongren.

    Pertemuan bilateral tersebut berlangsung di Singapura pada 3 Juni 2023, saat Prabowo masih menjabat sebagai Menhan. Keduanya membahas sejumlah isu di kawasan serta kerja sama bidang pertahanan.

    Dengan begitu, potret Prabowo dan Kajsa Ollongren dengan klaim mereka membicarakan kemerdekaan Papua dan Aceh bersifat salah dan menyesatkan (false & misleading).

    ==

    Bila pembaca memiliki saran, ide, tanggapan, maupun bantahan terhadap klaim Periksa Fakta dan Decode, pembaca dapat mengirimkannya ke email factcheck@tirto.id.

    Rujukan

  • (GFD-2025-27937) Benarkah Jepang akan "blacklist" pekerja dari Indonesia?

    Sumber:
    Tanggal publish: 17/07/2025

    Berita

    Jakarta (ANTARA/JACX) – Pekerja Indonesia disebut akan masuk dalam daftar hitam atau blacklist Pemerintah Jepang mulai 2026.

    Menurut sejumlah narasi yang membanjiri berbagai platform media sosial pada pekan ketiga Juli 2025, banyak aksi Warga Negara Indonesia (WNI) telah membuat masyarakat Jepang resah, sehingga Pemerintah Negeri Sakura ini memilih memboikot pekerja Indonesia.

    Salah satu kabar penghentian kerja sama Indonesia dan Jepang pada sektor tenaga kerja ini, diunggah oleh akun Facebook berikut:

    "Terkini: Warga Indo Terancam Blacklist oleh Jepang sebab Ulah Oknum WNI,".

    Informasi soal "blacklist" tersebut terpantau banyak dikaitkan dengan curhatan Dian Kusuma, seorang pemengaruh Indonesia yang tinggal di Jepang, dikenal dengan akun Instagram @neojapan_.

    Dian Kusuma, dalam unggahannya di Instagram pada 9 Juli 2025, bercerita mendapatkan panggilan dari salah satu pejabat Jepang yang mengabarkan keterlibatan WNI dalam aksi pencurian terhadap warga lokal. Pejabat tersebut juga mengungkapkan kekecewaannya terhadap kasus tersebut.

    Lantas, benarkah Jepang akan "blacklist" pekerja dari Indonesia?



    Hasil Cek Fakta

    Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding, dalam laporan ANTARA, telah membantah kabar penutupan akses bagi pekerja migran Indonesia ke Jepang.

    Menteri Karding bahkan menegaskan bahwa isu tersebut adalah hoaks.

    "Kami sudah berkoordinasi dengan KBRI Tokyo, tidak ada kebijakan penutupan sama sekali," kata dia.

    Pernyataan Menteri P2MI itu turut diperkuat dengan keterangan resmi yang dikeluarkan Kedutaan Besar RI (KBRI) Tokyo pada 15 Juli 2025.

    KBRI Tokyo menyatakan tahun 2026 akan menjadi tahun terakhir masuknya pekerja Indonesia ke Jepang adalah tidak benar.

    “Pemerintah Jepang tidak pernah menyampaikan hal tersebut, dan isu ini bukan bagian dari pembahasan resmi antara Pemerintah Indonesia dan Jepang,” demikian pernyataan KBRI Tokyo melalui akun Instagram @kbritokyo.

    Klaim: Jepang akan "blacklist" pekerja dari Indonesia

    Rating: Hoaks











    (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

    View this post on Instagram









    (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});













    (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});



    A post shared by Indonesia in Japan (@kbritokyo)

    Pewarta: Tim JACX

    Editor: Indriani

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

    Rujukan

  • (GFD-2025-27936) [KLARIFIKASI] Video DPR AS Memakzulkan Donald Trump Terjadi 2019, Bukan 2025

    Sumber:
    Tanggal publish: 16/07/2025

    Berita

    KOMPAS.com - Di media sosial muncul konten dengan narasi yang mengeklaim Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Amerika Serikat memakzulkan Donald Trump dari jabatan presiden.

    Konten itu beredar dalam sejumlah unggahan media sosial pada Juli 2025. Dengan demikian, ada kesan bahwa peristiwa itu terjadi pada Juli 2025.

    Namun, narasi itu keliru dan perlu diluruskan karena informasinya keliru.

    Narasi yang menyatakan DPR Amerika Serikat memakzulkan Donald Trump dari jabatan presiden pada Juli 2025 dibagikan di Facebook, contohnya melalui akun ini, ini, ini, dan ini.

    Dalam video, presenter berita menjelaskan bahwa DPR AS memakzulkan Donald Trump karena melakukan penyalahgunaan kekuasaan dan upaya menghalang-halangi kongres.

    Keterangan dalam video yakni sebagai berikut:

    TRUMP RESMI DIMAKZULKANPRESIDEN KONTROVERSIAL

    Akun Facebook Tangkapan layar Facebook narasi yang mengeklaim DPR AS memakzulkan Trump pada Juli 2025

    Hasil Cek Fakta

    Tim Cek Fakta Kompas.com mengambil tangkapan layar video tersebut dan menelusurinya menggunakan Google Lens.

    Hasilnya, video identik dengan unggahan di kanal YouTube CNBC Indonesia pada 19 Desember 2019.

    Keterangan dalam pemberitaan menyebut Trump dimakzulkan DPR pada 18 Desember 2019  karena dianggap melakukan penyalahgunaan kekuasaan dan menghalang-halangi kongres. 

    Donald Trump dituduh menekan Ukraina untuk menyelidiki bakal calon saingannya dalam Pemilihan Presiden, Joe Biden. 

    Dalam voting yang dilakukan di Gedung Capitol di Washington, D.C,  230 orang sepakat Trump lengser karena menyalahgunkan kekuasaan, sementara yang menolak sebanyak 197 orang. 

    Namun akhirnya pada Februari 2020 Senat Amerika Serikat meloloskan Donald Trump dari pemakzulan tersebut.

    Diberitakan Kompas.id, hasil pemungutan suara di Senat menyebutkan, Trump tidak menyalahgunakan kekuasaan dengan skor 52-48 dan Trump tidak merintangi penyelidikan dengan skor 53-47

    Kesimpulan

    Narasi yang mengeklaim DPR AS memakzulkan Donald Trump pada Juli 2025 merupakan informasi tidak benar atau hoaks.

    Video yang beredar merupakan pemberitaan pada Desember 2019. Saat itu, mayoritas anggota DPR menyepakati pemakzulan karena Trump dinilai melakukan penyalahgunaan kekuasaan dan menghalang-halangi kongres.

    Namun, pada Februari 2020 Senat Amerika Serikat meloloskan Donald Trump dari pemakzulan tersebut.

    Rujukan