Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) memasukkan kata kunci “Jokowi larang Purbaya adakan Koperasi Merah Putih” ke mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah ke sejumlah pemberitaan, antara lain:

• Berita detik.com “Budi Arie Ungkap Jokowi Dukung Penuh Kopdes Merah Putih”, tayang Selasa (1/4/2025). Berita ini melaporkan Budi Arie yang kala itu menjabat sebagai Menteri Koperasi mengungkapkan bahwa Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) sangat mendukung pembentukan 80 ribu Kopdes Merah Putih.

• Berita cnnindonesia.com “Purbaya Kunci 58 Persen Dana Desa untuk Kopdes Merah Putih”, tayang Rabu (18/2/2026). Berita ini melaporkan bahwa Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa resmi mematok pengalokasian anggaran Dana Desa 2026 sebanyak 58,03 persen untuk pembangunan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih (KDMP).

Sepanjang penelusuran, tidak ditemukan informasi dari sumber kredibel yang membenarkan klaim “Jokowi larang Purbaya adakan Koperasi Merah Putih”.

Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) menelusuri gambar yang beredar dengan memanfaatkan fitur pencarian gambar balik (reverse image search) melalui Google Lens. Hasil penelusuran menunjukkan bahwa rekaman tersebut pertama kali dipublikasikan oleh akun YouTube resmi kantor berita Guardian News pada Sabtu (8/10/2022). 

Dalam keterangan video dijelaskan bahwa rekaman CCTV itu memperlihatkan momen ledakan yang terjadi di Jembatan Kerch atau yang juga dikenal sebagai Jembatan Krimea. Jembatan tersebut merupakan jalur utama yang menghubungkan wilayah Krasnodar Krai di Rusia dengan Semenanjung Krimea.

Selain itu, tim pemeriksa fakta juga membandingkan bentuk dan struktur Jembatan Raja Fahd yang menghubungkan Arab Saudi dan Bahrain dengan Jembatan Kerch. Hasil perbandingan menunjukkan adanya perbedaan material dan desain pada kedua jembatan tersebut. Detail bangunan yang terlihat dalam rekaman CCTV, termasuk jalur kendaraan serta pembatas jalan, lebih sesuai dengan karakteristik Jembatan Kerch di Krimea, bukan Jembatan Raja Fahd.

Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) mengakses tautan dalam unggahan. Diketahui, tautan mengarah ke halaman berisi formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama, alamat dan nomor telegram.

TurnBackHoax lalu memasukkan kata kunci “cara mendaftar lowongan kerja ombudsman 2026” ke mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah ke pemberitaan tempo.com “Tahapan dan Cara Daftar Seleksi Anggota Ombudsman 2026-2031”.

Dari berita yang tayang Juli 2025 itu diketahui bahwa pendaftaran anggota Ombudsman dilakukan dengan cara mengakses laman apel.setneg.go.id. Menukil laman setneg.go.id, tahapannya meliputi seleksi administrasi, tes objektif & penulisan makalah (Agustus 2025), profile assessment, wawancara, dan tes kesehatan. 

Sebagai informasi, dilansir dari setneg.go.id, Panitia Seleksi (Pansel) Calon Anggota Ombudsman Republik Indonesia Masa Jabatan 2026—2031 telah diperkenalkan ke publik pada Juni 2025. Pansel memilih 18 kandidat (yang kemudian disampaikan Presiden kepada DPR). DPR lalu melakukan uji kelayakan dan kepatutan untuk memilih 9 orang dan hasilnya dikembalikan kepada Presiden untuk ditetapkan sebagai Komisioner Ombudsman.

Mengutip pemberitaan kompas.com pada Senin (26/1/2026), DPR telah menyetujui sembilan nama pimpinan dan anggota Ombudsman untuk masa jabatan 2026—2031. Nama-nama tersebut selanjutnya akan dibawa ke rapat paripurna DPR sebelum dilantik oleh presiden.

Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) terlebih dahulu menganalisis gambar yang beredar menggunakan perangkat pendeteksi konten berbasis kecerdasan buatan, Hive Moderation. Hasil dari pendeteksi AI ini menunjukkan bahwa 94 persen gambar dibuat oleh bantuan AI.

Selain itu, jika dicari dengan kata kunci “Iran mengamankan pasukan Delta Force AS” ke kolom pencarian Google, hasilnya juga tidak ditemukan adanya laporan resmi dari media-media terpercaya yang bisa membenarkan klaim tersebut.