• (GFD-2025-29368) Cek Fakta: Tidak Benar Ini Klaim Link Pendaftaran PKH Tahap 3 2025

    Sumber:
    Tanggal publish: 01/10/2025

    Berita


    Liputan6.com, Jakarta- Cek Fakta Liputan6.com mendapati klaim link pendaftaran PKH tahap 3 2025, informasi tersebut diunggah salah satu akun Facebook, pada 16 September 2025.
    Klaim link pendaftaran PKH tahap 3 2025 berupa tulisan sebagai berikut.
    "Di tahun 2025 Pemerintah melalui Kementerian Sosial RI menyalurkan kembali BANTUAN melalui PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) TAHAP KE 3
    1.Balita usia 0-6 Rp. 750.000
    2.Ibu hamil Rp. 750.000
    3.Siswa SD Rp. 225.000
    4.Siswa SMP Rp. 225.000
    5.Sisws SMA Rp. 500.000
    6.Lansia berusia Rp. 600.000
    7.Penyandang disabiltas Rp. 600.000
    Buruan Daftarkan diri Kalian.Akses website resmi Kementerian SosialPendaftaran Bantuan PROGRAM KELUARGA HARAPAN ( PKH ) akan di Claim atau dihubungi dalam jangka 1x24 setelah mendaftar.
    Untuk pendaftaran silakan klik DAFTAR"
    Unggahan tersebut disertai dengan menu daftar, jika diklik muncul link berikut.
    "https://isi.form-register.my.id/?fbclid=IwY2xjawNJxr9leHRuA2FlbQIxMQBicmlkETFuZHFGSUFVNmMyR2Q0MmhzAR43QG4q8LR5tJR4S_ou0RdCuTAi3XjX0-PGQqDimxFWVArIbHe603bFWhXMGA_aem_NjuWftK7pntMdRHjRDjP-A"
    Link tersebut mengarah pada halaman situs yang menampilkan formulir digital dengan meminta sejumlah data, yaitu provinsi dan nomor Telegram.
    Benarkah Klaim link pendaftaran PKH tahap 3 2025? Simak penelusuran Cek Fakta Liputan6.com.
     

    Hasil Cek Fakta


    Cek Fakta Liputan6.com menelusuri klaim link pendaftaran PKH tahap 3 2025, penelusuran mengarah pada pengumuman berjudul "Waspada Hoaks terkait Bantuan Sosial" yang dimuat dalam situs resmi Kementerian Sosial kemensos.go.id.
    Berikut pengumumannya:
    "Akhir-akhir ini banyak beredar pesan berantau berisi link/tautan yang di dalanya terdapat berita bohong (hoaks) terkait pencairan dan/atau pendaftaran bantuan sosial.
    Kementerian Sosial tidak pernah membuat situs ataupun tautan terkait pendaftaran maupun pencairan bantuan sosial. Adapun penerima bantuan sosial Program Kartu Sembako/ BPNT dan PKH adalah masyarakat yang telah terdaftar ke dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), jika masyarakat layak menerima namun belum terdaftar dalam DTKS, bisa diusulkan Pemerintah Daerah atau mengajukan melalui Aplikasi Cek Bansos di menu Usul-Sanggah."
    Masyarakat diimbau agar selalu mengecek ulang kebenaran berita dan tidak ikut menyebarkannya.
    Mari saling ingatkan dan lebih kritis terhadap informasi yang tidak dikeluarkan secara resmi oleh Kementerian Sosial RI agar kita terhindar dari hoaks maupun modus penipuan lainnya katanya menambahkan."
    Penelusuran juga mengarah pada artikel berjudul "Cara Mengecek Bantuan PKH, Panduan Lengkap untuk Penerima Manfaat" yang dimuat situs Liputan6.com, pada 2 Oktober 2024.
    Artikel situs Liputan6.com menyebutkan, cara mendaftar Bantuan Sosial PKH secara online bagi yang belum terdaftar sebagai penerima bantuan PKH namun merasa berhak menerimanya bisa dilakukan dengan mengikut langkah-langkah untuk mendaftar secara online:
    Setelah pendaftaran selesai, data Anda akan melalui proses validasi dan verifikasi oleh pihak berwenang. Sistem akan memeriksa kelayakan Anda sebagai penerima Bantuan Sosial PKH berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. 
     
    Sumber: https://kemensos.go.id/waspada-hoaks-terkait-bantuan-sosial
     

    Kesimpulan


    Hasil penelusuran Cek Fakta Liputan6.com, klaim link pendaftaran PKH tahap 3 2025 tidak benar.
    Kementerian Sosial tidak pernah membuat situs ataupun tautan terkait pendaftaran maupun pencairan bantuan sosial.
  • (GFD-2025-29367) [SALAH] Video “Demo Ojol Imbas Larangan Penggunaan BBM Subsidi”

    Sumber: Facebook
    Tanggal publish: 02/10/2025

    Berita

    Akun Facebook “Wazarlis Moe” pada Minggu (21/9/2025) mengunggah video [arsip], isinya memperlihatkan sekumpulan massa demonstran berseragam ojek online. Unggahan disertai narasi:

    “Ulah Kebijakan Bahlul Yang Tidak Pro Rakyat. Ribu4an ojol melakukan demo besar-besaran dan m0gok Nasional. Ojol ngak boleh pakai BBM Subsidi.”

    Hasil Cek Fakta

    Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) menelusuri potongan gambar dari video tersebut dengan fitur Google Image Reverse. Hasil penelusuran teratas mengarah ke pemberitaan katadata.co.id “Jelang Demo Ojol, Maxim Pertanyakan Tuntutan Potongan Komisi Jadi 10%”, isinya memuat potongan gambar yang serupa dengan unggahan akun Facebook “Wazarlis Moe”.

    katadata.co.id menuliskan keterangan bahwa potret itu berasal dari momen aksi demonstrasi pengemudi ojek online di Jakarta Pusat pada Kamis (29/8/2024).

    TurnBackHoax melanjutkan penelusuran dengan memasukkan kata kunci “tuntutan demonstrasi pengemudi ojek online di Jakarta Pusat 29 Agustus 2024” ke kolom pencarian Google. Hasilnya mengarah ke pemberitaan tirto.id berjudul “Isi Tuntutan Demo Ojol Hari Ini 29 Agustus 2024”.

    Dari laporan tersebut diketahui bahwa para pengemudi ojek online pada saat itu menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pemerintah dan aplikator, yaitu:

    Revisi serta penambahan pasal dalam Permenkominfo Nomor 1 Tahun 2012 terkait formula tarif layanan pos komersial untuk mitra ojol dan kurir online.
    Evaluasi dan pengawasan oleh Kominfo terhadap praktik bisnis aplikator yang dinilai merugikan dan tidak adil bagi para mitra pengemudi maupun kurir online.
    Penghapusan program tarif hemat untuk pengantaran barang dan makanan pada semua aplikator karena dianggap tidak manusiawi.
    Penyeragaman tarif layanan pengantaran barang dan makanan di seluruh platform aplikator.
    Penolakan terhadap promosi aplikator yang bebannya dibebankan kepada pendapatan mitra driver.
    Legalisasi ojek online sebagai angkutan sewa khusus melalui surat keputusan bersama (SKB) beberapa kementerian terkait.
    Demo saat itu tidak ada kaitannya dengan kebijakan “pengemudi ojek online tidak bisa menggunakan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi”.

    Sebagai informasi, mengutip dari dari mypertamina.id BBM yang disubsidi adalah jenis biosolar dan pertalite. TurnBackHoax telah membantah klaim pengemudi ojek online dilarang menggunakan bensin Pertalite dalam artikel [SALAH] Ojol Dilarang Gunakan Pertalite”

    Kesimpulan

    Unggahan video berisi klaim “demo pengemudi ojek online imbas larangan penggunaan BBM subsidi” merupakan konten yang menyesatkan (misleading content).

    Rujukan

  • (GFD-2025-29366) Hoaks Menhan Sjafrie Umumkan Kebijakan Pajak Kendaraan Gratis

    Sumber:
    Tanggal publish: 01/10/2025

    Berita

    tirto.id - Sebuah video yang beredar di media sosial menarasikan bahwa Menteri Pertahanan RI, Sjafrie Sjamsoeddin, mengeluarkan kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor secara gratis hingga akhir tahun 2025.

    ADVERTISEMENT

    Dalam video tersebut, tampak Sjafrie tengah berpidato di atas mimbar, didampingi oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Panglima TNI Agus Subiyanto.

    let gpt_inline2 = window.googletag || {cmd: []};gpt_inline2.cmd.push(function() {gpt_inline2.defineSlot('/22201407306/tirto-desktop/inline-2', [[336, 280], [300, 250]], 'gpt-inline2-passback').addService(gpt_inline2.pubads());gpt_inline2.pubads().enableSingleRequest();gpt_inline2.pubads().collapseEmptyDivs();gpt_inline2.enableServices();gpt_inline2.display('gpt-inline2-passback');});

    Narasi itu tersebar di media sosial sepanjang akhir September 2025. Di Facebook, klaim ini diunggah oleh akun “Susi Erdogan”(arsip) dan “Muhammad Utsman” (arsip) pada Senin (22/9/2025) dan Selasa (23/9/2025). Sementara di Instagram, narasi itu diunggah oleh akun “lubis.rahmatsyah” (arsip) pada Selasa (23/9/2025).
    #inline3 img{margin: 20px auto;max-width:300px !important;}

    let gpt_inline3 = window.googletag || {cmd: []};gpt_inline3.cmd.push(function() {gpt_inline3.defineSlot('/22201407306/tirto-desktop/inline-3', [[336, 280], [300, 250]], 'gpt-inline3-passback').addService(gpt_inline3.pubads());gpt_inline3.pubads().enableSingleRequest();gpt_inline3.pubads().collapseEmptyDivs();gpt_inline3.enableServices();gpt_inline3.display('gpt-inline3-passback');});

    #gpt-inline3-passback{text-align:center;}

    “Kami dengan Tim Samsat Nasional sudah berjalan ke para gubernur untuk meminta meng-enolkan biaya balik nama dan pajak progresif,” ujar Sjafrie dalam video tersebut.
    #inline4 {margin:1.5em 0}
    #inline4 img{max-width:300px !important;margin:auto;display:block;}

    let gpt_inline4 = window.googletag || {cmd: []};gpt_inline4.cmd.push(function() {gpt_inline4.defineSlot('/22201407306/tirto-desktop/inline-4', [[336, 280], [300, 250]], 'gpt-inline4-passback').addService(gpt_inline4.pubads());gpt_inline4.pubads().enableSingleRequest();gpt_inline4.pubads().collapseEmptyDivs();gpt_inline4.enableServices();gpt_inline4.display('gpt-inline4-passback');});

    #gpt-inline4-passback{text-align:center;}

    Periska Fakta Menhan Sjafrie. foto/hotline periksa fakta tirto

    Sepanjang Selasa (23/9/2025) hingga Rabu (1/10/2025) atau selama delapan hari tersebar di Facebook, salah satu unggahan tersebut telah memperoleh 165 ribu tanda suka, 20,7 ribu komentar dan telah ditayangkan sebanyak 19 juta kali.

    ADVERTISEMENT

    Lantas, bagaimana kebenaran video tersebut? Benarkah Menhan Sjafrie mengeluarkan kebijakan pemutihan kendaraan bermotor?

    Hasil Cek Fakta

    Tirto mengamati dengan seksama video yang disertakan dalam unggahan. Kami menemukan beberapa keanehan, di antaranya suara yang ada dalam video tersebut nampak tidak sinkron dengan gerak bibir Sjafrie. Selain itu, suara tersebut juga nampak berbeda dengan suara asli Menhan Sjafrie.

    Untuk menelusuri asal usul dan konteks sebenarnya dari video tersebut, Tirto melakukan verifikasi menggunakan teknik reverse image search melalui Google Images.

    Hasil pencarian mengarah pada sebuah video identik yang diunggah oleh kanal YouTube resmi TVRI Nasional dengan judul “Keterangan Pers Menteri Pertahanan, Kantor Presiden, 31 Agustus 2025.” Video tersebut diunggah pada Minggu (31/8/2025).

    Dalam video aslinya, Sjafrie Sjamsoeddin memberikan keterangan pers usai Sidang Paripurna Kabinet Merah Putih yang berlangsung pada hari yang sama. Sepanjang pernyataannya, tidak ditemukan satu pun bagian yang menyebut atau mengumumkan kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor secara gratis hingga akhir 2025, seperti yang diklaim dalam versi video yang beredar.

    Laporan Tirto menjabarkan dalam kesempatan tersebut Sjafrie menyampaikan pesan dari Presiden Prabowo Subianto. Ia menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen untuk terus bersama rakyat dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan stabilitas nasional.

    “Presiden menekankan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dan TNI untuk tetap solid bekerja demi tercapainya keamanan dan kenyamanan masyarakat Indonesia secara keseluruhan,” ujar Sjafrie.

    Ia juga menyampaikan bahwa Presiden telah memerintahkan Kapolri dan Panglima TNI untuk tidak ragu mengambil langkah tegas dan terukur terhadap segala bentuk pelanggaran hukum, termasuk aksi perusakan fasilitas umum, penjarahan, maupun gangguan terhadap penegakan hukum. Pernyataan tersebut berkaitan dengan situasi keamanan yang sempat memanas pada akhir Agustus 2025.

    Lebih lanjut, hingga Rabu (1/10/2025) ataus saat artikel periksa fakta ini ditulis tidak ada satupun keterangan maupun informasi resmi dari instansi terkait yang membenarkan klaim bahwa pemerintah mengeluarkan kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor secara gratis hingga akhir tahun 2025.

    Kesimpulan

    Hasil penelusuran fakta menunjukkan bahwa klaim yang menyebut bahwa Menteri Pertahanan RI, Sjafrie Sjamsoeddin, mengeluarkan kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor secara gratis hingga akhir tahun 2025 bersifat salah dan menyesatkan (false and misleading).

    Konteks asli video tersebut adalah momen saat Menhan Sjafrie memberikan keterangan pers usai Sidang Paripurna Kabinet Merah Putih pada Minggu (31/8/2025).

    Rujukan

  • (GFD-2025-29365) Salah, Najwa Shihab Dilantik Jadi Menteri Pemberdayaan Perempuan

    Sumber:
    Tanggal publish: 01/10/2025

    Berita

    tirto.id - Presiden Prabowo Subianto setidaknya sudah tiga kali merombak kabinetnya dalam kurun waktu tak sampai setahun menjabat. Pada reshuffle terbaru, Rabu (17/9/2025), beberapa menteri dan wakil menteri dilantik, begitu pula posisi Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau PCO yang juga diganti.

    ADVERTISEMENT

    Usai perombakan ketiga itu, berseliweran narasi bahwa jurnalis kondang, Najwa Shihab, turut mengisi jabatan di Kabinet Merah Putih. Akun Facebook dengan nama "Wazarlis Moe" (arsip) membagikan video dengan klaim Najwa dilantik sebagai Menteri Pemberdayaan Wanita.

    let gpt_inline2 = window.googletag || {cmd: []};gpt_inline2.cmd.push(function() {gpt_inline2.defineSlot('/22201407306/tirto-desktop/inline-2', [[336, 280], [300, 250]], 'gpt-inline2-passback').addService(gpt_inline2.pubads());gpt_inline2.pubads().enableSingleRequest();gpt_inline2.pubads().collapseEmptyDivs();gpt_inline2.enableServices();gpt_inline2.display('gpt-inline2-passback');});

    "Istana negara kembali menjadi saksi sejarah penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Hari ini suasana megah penuh wibawa terasa di ruang pelantikan saat Presiden Republik Indonesia resmi melantik Najwa Shihab sebagai Menteri Pemberdayaan Wanita," kata narator video pada durasi awal-awal.
    #inline3 img{margin: 20px auto;max-width:300px !important;}

    let gpt_inline3 = window.googletag || {cmd: []};gpt_inline3.cmd.push(function() {gpt_inline3.defineSlot('/22201407306/tirto-desktop/inline-3', [[336, 280], [300, 250]], 'gpt-inline3-passback').addService(gpt_inline3.pubads());gpt_inline3.pubads().enableSingleRequest();gpt_inline3.pubads().collapseEmptyDivs();gpt_inline3.enableServices();gpt_inline3.display('gpt-inline3-passback');});

    #gpt-inline3-passback{text-align:center;}

    Periksa Fakta Najwa Shihab jadi Menteri. foto/hotline periksa fakta tirto

    #inline4 {margin:1.5em 0}
    #inline4 img{max-width:300px !important;margin:auto;display:block;}

    let gpt_inline4 = window.googletag || {cmd: []};gpt_inline4.cmd.push(function() {gpt_inline4.defineSlot('/22201407306/tirto-desktop/inline-4', [[336, 280], [300, 250]], 'gpt-inline4-passback').addService(gpt_inline4.pubads());gpt_inline4.pubads().enableSingleRequest();gpt_inline4.pubads().collapseEmptyDivs();gpt_inline4.enableServices();gpt_inline4.display('gpt-inline4-passback');});

    #gpt-inline4-passback{text-align:center;}

    Kabar itu disebut menjadi sorotan publik sebab figur Najwa dikenal luas, bukan hanya sebagai jurnalis ternama, melainkan juga sebagai sosok yang memperjuangkan suara rakyat, terutama kaum perempuan dan kelompok marjinal.

    "Pelantikan ini menandai babak baru perjalanan karier Najwa Shihab, dari jurnalisme, menuju ranah politik dan pemerintahan. Sebuah amanah besar yang kini dipercayakan kepadanya oleh negara," lanjut narator video, sembari memperlihatkan cuplikan pelantikan.

    Unggahan bertanggal 26 September 2025 ini sudah dibagikan sebanyak 318 kali, meraup 7.800 tanda suka dan 414 komentar. Meski ada warganet yang menganggap informasi ini tidak benar, tak sedikit pula yang mengucap syukur dan memuji Prabowo di kolom komentar.

    ADVERTISEMENT

    Akun Facebook lain juga diketahui menyebarkan klip serupa, seperti bisa dilihat di sini.

    Lantas, bagaimana faktanya?

    Hasil Cek Fakta

    Setelah menyaksikan video sepanjang 1 menit 30 detik, Tim Riset Tirto mendapati adanya indikasi gabungan beberapa footage, dua di antaranya adalah rekaman acara pelantikan dan cuplikan pertemuan Najwa bersama Prabowo. Dalam pertemuan itu, Najwa tampak mengenakan luaran berwarna pink.

    Dengan adanya sosok Erick Thohir dalam klip pelantikan, kami menaksir video itu diambil dari dokumentasi momen reshuffle 17 September 2025, di mana Erick diangkat menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora).

    Rekaman pelantikan utuhnya bisa dilihat di siaran YouTube Sekretariat Presiden dan terlihat sama persis dengan video yang berlalu-lalang.

    Lalu untuk mengecek konteks asli video pertemuan Najwa dan Prabowo, Tirto mencoba melakukan penelusuran Google dengan kata kunci “video Prabowo bersama Najwa Shihab”. Dari situ, kami menemukan klip identik diunggah akun YouTube resmi Najwa Shihab.

    Tayangan aslinya bertajuk “Poin Penting Pertemuan Presiden Prabowo Subianto dan Media”. Video itu tak ada hubungannya dengan pelantikan Najwa menjadi menteri, melainkan momen dialog Prabowo dengan sejumlah pemimpin media di kediamannya, di Hambalang, Sabtu (6/9/2025) lalu.

    Prabowo saat itu tengah ditanya mengenai respons terhadap tuntutan rakyat yang mencuat pascademo akhir Agustus lalu. Ia kemudian menjawab sejumlah tuntutan masuk akal dan lainya normatif. “Kalau tarik TNI dari pengamanan sipil, ya saudaralah yang menilai apa ini masuk akal atau tidak. Ya tugasnya TNI adalah menjaga rakyat dari ancaman manapun,” kata Prabowo dalam video asli.

    Sepanjang rekaman, tidak ditemukan adanya perbincangan mengenai pelantikan Najwa sebagai menteri pemberdayaan perempuan. Dalam tiga kali reshuffle yang sudah dilakukan Prabowo pun, tidak ada nama Najwa dalam jabatan menteri di Kabinet Merah Putih.

    Menukil laman resmi https://www.wapresri.go.id/, Arifatul Choiri Fauzi masih tercatat sebagai Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

    Kesimpulan

    Hasil penelusuran fakta menunjukkan bahwa video dengan klaim Najwa Shihab dilantik menjadi Menteri Pemberdayaan Perempuan di Kabinet Merah Putih bersifat salah dan menyesatkan (false & misleading).

    Video itu hanya merupakan gabungan dari beberapa footage yang tidak berhubungan dengan klaim, dua di antaranya adalah momen reshuffle jilid III pada 17 September 2025 dan rekaman dialog Prabowo bersama pimpinan media, Sabtu (6/9/2025) lalu.

    Seperti terpampang di laman resmi https://www.wapresri.go.id/, Arifatul Choiri Fauzi masih tercatat sebagai Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, bukan Najwa Shihab.

    ==

    Bila pembaca memiliki saran, ide, tanggapan, maupun bantahan terhadap klaim Periksa Fakta dan Decode, pembaca dapat mengirimkannya ke email factcheck@tirto.id.

    Rujukan