Berdasarkan penelusuran ANTARA, artikel dengan penulis, waktu, tanggal serupa berjudul “Wamenaker Kibarkan Bendera Perang Berantas Ormas Tukang Palak”. Dalam penjelasannya, Wamenaker akan mengambil sikap tegas terhadap aksi premanisme yang dilakukan oleh sejumlah organisasi masyarakat (ormas) yang memalak para pengusaha menjelang hari raya. Ia menegaskan, tindakan semacam ini tidak dapat ditoleransi karena merugikan dunia usaha dan menghambat iklim investasi.

Terkait kas negara, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengeluarkan surat yang memerintahkan kementerian/lembaga untuk melakukan efisiensi anggaran terhadap 16 pos belanja.

Dalam surat bernomor S-37/MK.02/2025 yang dikutip di Jakarta, Selasa, Menkeu menyatakan surat tersebut merupakan tindak lanjut Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025. Lewat Inpres itu, Presiden Prabowo Subianto meminta K/L untuk mengefisiensikan anggaran hingga Rp256,1 triliun. Dengan demikian, tangkapan layar yang menampilkan artikel masyarakat diminta untuk sumbangan membantu pemerintah adalah hoaks.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Pewarta: Tim JACX

Editor: Indriani

Copyright © ANTARA 2025

Tim Cek Fakta Kompas.com mengecek foto yang beredar menggunakan teknik reverse image search.

Hasil pencarian di Google mengarahkan foto yang terdapat di Tribunnews.com.

Momen dalam foto tersebut merupakan kecelakaan rombongan bus pariwisata di kawasan Objek Wisata Guci, Tegal, Jawa Tengah pada 7 Mei 2023.

Baca juga: Cek Fakta Sepekan: Hoaks Pembalut Berbahaya | Ridwan Kamil Ditangkap

Penumpang bus merupakan rombongan peziarah yang melakukan perjalanan dari Pekalongan, Pemalang, Cirebon, lalu Guci, Tegal.

Dikutip dari Kompas.com, PMI Kabupaten Tegal mencatat ada 38 penumpang dalam bus saat kejadian.

Terdapat 31 dilaporkan luka-luka dan 6 orang lainnya dikabarkan selamat tanpa luka.

Sementara satu orang dikabarkan meninggal dunia.

Foto kecelakaan di kawasan Objek Wisata Guci, Tegal, Jawa Tengah, pada 7 Mei 2023 disebarkan dengan konteks keliru.

Penumpang dalam bus bukanlah pemudik, melainkan peziarah yang melakukan perjalanan dari Pekalongan, Pemalang, Cirebon, kemudian Tegal.

Cek Fakta Liputan6.com mendapati klaim link pendaftaran tiket mudik gratis Kemenhub, penelusuran mengarah pada artikel berujudul "Mudik Gratis Kemenhub 2025 Dibuka Hari Ini, Simak Cara Daftarnya" yang dimuat situs Liputan6.com, pada 10 Maret 2025.
Artikel situs Liputan6.com menyebutkan, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) kembali memberikan kabar gembira bagi masyarakat yang ingin merayakan Idul Fitri di kampung halaman, Program Mudik Gratis Kemenhub 2025 resmi dibuka pada 10 Maret 2025 pukul 16.00 WIB, memberikan kesempatan bagi pemudik untuk pulang kampung dengan aman dan nyaman. Program ini menawarkan berbagai moda transportasi, termasuk bus, kereta api, dan kapal laut, dengan total kuota mencapai 86.312 penumpang.
Pendaftaran Mudik Gratis Kemenhub 2025 dilakukan secara online melalui aplikasi MitraDarat dan situs resmi Kemenhub di mudikgratis.dephub.go.id. untuk menggunakan bus. Sementara itu, bagi yang ingin menggunakan kereta api atau kapal laut, pendaftaran dilakukan melalui situs web resmi Kemenhub di mudikgratis.dephub.go.id.
Proses pendaftaran terbilang mudah dan praktis. Calon peserta hanya perlu mengakses platform yang telah ditentukan, mengisi formulir pendaftaran secara lengkap dan benar, dan mengunggah dokumen yang diperlukan. Setelah berhasil mendaftar, calon peserta akan menerima konfirmasi melalui email atau SMS. Jangan lupa untuk selalu mengecek status pendaftaran secara berkala.

Hasil penelusuran Cek Fakta Liputan6.com, klaim link pendaftaran tiket mudik gratis Kemenhub tidak benar.
Pendaftaran Mudik Gratis Kemenhub 2025 dilakukan secara online melalui aplikasi MitraDarat dan situs resmi Kemenhub di mudikgratis.dephub.go.id. untuk menggunakan bus. Sementara itu, bagi yang ingin menggunakan kereta api atau kapal laut, pendaftaran dilakukan melalui situs web resmi Kemenhub di mudikgratis.dephub.go.id.
 

Disadur dari artikel Cek Fakta tempo.co.

Hasil verifikasi Tempo menunjukkan bahwa klaim dalam konten tersebut keliru. Tidak ada RUU yang diajukan oleh pemerintah untuk dapat memenjarakan pejabat yang menghina rakyatnya.

Berdasarkan pemeriksaan pada 176 RUU dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) DPR tahun 2024-2029 di laman resmi DPR, tidak ditemukan RUU untuk menjerat pejabat yang menghina rakyat. Demikian juga dalam Prolegnas Prioritas tahun 2025 di laman Hukumonline.com.

Suara Najwa Shihab yang digunakan dalam video itu tidak berkaitan dengan RUU pemidanaan pejabat yang menghina rakyat. Suara tersebut diambil dari video di akun YouTube Najwa Shihab yang diunggah 28 Juni 2022. Lewat video itu, Justru Najwa mengkritik pasal penghinaan pejabat dalam KUHP yang menjadi sumber perdebatan.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyatakan belum mengetahui perihal RUU itu.

“Saya belum tahu pemerintah menyusun undang-undang apa, karena kan saya ini bukan di eksekutif, di legislatif. Bahwa kemudian nanti kalau pemerintah mengirimkan usulan ke DPR, mungkin saya baru tahu,” kata pria yang juga menjabat Ketua Harian DPP Partai Gerindra itu, melalui WhatsApp, Selasa (25/3/2025).

Unggahan berisi klaim “Prabowo susun RUU untuk memenjarakan pejabat yang menghina rakyat” merupakan konten yang menyesatkan (misleading content).

(Ditulis oleh Moch. Marcellodiansyah)