Berdasarkan hasil penelusuran, dikutip dari Tempo, peristiwa pengibaran bendera kalimat tauhid tersebut terjadi di halaman gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah dan Lapangan Sintuwu Maroso dalam aksi bela bendera tauhid pada 26 Oktober 2018.

"Pada saat kegiatan penyampaian orasi di kantor DPRD Poso, salah satu peserta aksi secara spontan menurunkan bendera merah putih dan mengantinya dengan bendera kain hitam bertuliskan lailahaillallah. Begitupun di Lapangan Sintuwu Maroso," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal Dedi Prasetyo melalui keterangan resmi, Sabtu, 27 Oktober 2018.
Mendengar adanya peristiwa itu, Kapolres Poso langsung memperingatkan massa untuk menurunkan bendera hitam tersebut.

"Bendera pun langsung diturunkan oleh massa dan dinaikan kembali bendera merah putih," tambahnya.
Selain itu, portal berita Detik News menerbitkan berita dengan tema yang sama berjudul "Pengibaran Bendera HTI di DPRD Poso Diselidiki, 13 Orang Diperiksa" pada 2 November 2018. Pada berita tersebut, disebutkan bahwa Kapolda Sulawesi Tengah Brigjen Ermi Widyatno menegaskan penyelidikan kasus bendera HTI di DPRD Poso masih berlanjut. Ada 13 orang saksi yang dimintai keterangan.

"Meluruskan pemberitaan sebelumnya (yang menyatakan) bahwa kepolisian menghentikan penyelidikan terkait pengibaran bendera hitam bertuliskan (huruf) Arab itu, kami sampaikan bahwa kasus ini sementara dalam proses penyelidikan. Penyidik sudah mengambil keterangan dari 13 saksi," ujar Brigjen Ermi.

Sebagai tambahan, pemerintah Indonesia telah resmi membubarkan HTI (Hizbut Tahrir Indonesia) pada 19 Juli 2017. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Freddy Harris menjelaskan pencabutan badan hukum organisasi kemasyarakatan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Hal itu sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2017.

“Pemerintah meyakini pencabutan SK Badan Hukum HTI bukanlah keputusan sepihak, melainkan hasil sinergi badan pemerintah yang berada di ranah politik, hukum, dan keamanan,” ujar Freddy yang dikutip dari Tempo.

Disebutkan juga lima alasan terkait pembubaran HTI. Pertama, kata Freddy, pembubaran itu berdasarkan Perpu Ormas atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 atas perubahan UU tentang Ormas yang ditekan Presiden Joko Widodo pada 10 Juli 2017. Kedua, ormas HTI tercatat berbadan hukum No AHU-00282.60.10.2014 pada Juli 2014.

Ketiga, pada 8 Mei 2017 pemerintah mengkaji keberadaan HTI dan memutuskan perlu mengambil langkah hukum terkait ormas yang mengusung pemerintahan berdasarkan khilafah itu. Keempat, perlunya merawat eksistensi Pancasila sebagai ideologi negara dan keutuhan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) berdasarkan UUD 1945. Kelima, surat keputusan pencabutan HTI dikeluarkan berdasarkan data, fakta, dan koordinasi dari seluruh instansi yang dibahas Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan.

Dengan demikian, cuitan akun Twitter Tiara96 (@TIARA2796) dapat dikategorikan sebagai Konten yang Salah/False Context karena peristiwa tersebut terjadi pada tahun 2018 dan sudah dilakukan proses penyelidikan oleh tim penyidik.

Berdasarkan hasil penelusuran, klaim foto yang diunggah seumber klaim adalah gereja yang semakin sepi dan tinggal pakaian karena orang-orangnya pindah ke agama Islam adalah klaim yang salah.

Faktanya, foto itu adalah foto karya seni instalasi yang tidak ada hubungannya dengan perpindahan agama. Penciptanya adalah kelompok seniman Kuba Los Carpinteros dan dipamerkan di Art Basel 2012, Swiss.

Dikutip dari situs fubiz.net yang mengunggah foto yang sama pada 10 Mei 2016, Los Carpinteros merancang instalasi mengesankan berjudul 150 Orang, di sebuah gereja. Instalasi tersebut menunjukkan 150 kursi di mana duduk orang tak terlihat, dalam pakaian mengambang. Refleksi lucu tentang agama dan masyarakat, didekati dari sudut pandang artistik.

Video tentang seni instalasi tersebut pernah diunggah kanal YouTube milik VernissageTV pada 18 Juni 2012. Karya itu ditampilkan dalam Art Parcours, sebuah proyek kesenian Basel, Swiss, yang mengundang pengunjung untuk menjelajahi kota melalui kesenian.

Foto karya seni instalasi yang tidak ada hubungannya dengan perpindahan agama. Penciptanya adalah kelompok seniman Kuba Los Carpinteros dan dipamerkan di Art Basel 2012, Swiss.

Berdasarkan hasil penelusuran, dilansir dari medcom.id, klaim pada foto yang beredar bahwa mantan Panglima TNI Jenderal TNI Purn Gatot Nurmantyo mengatakan bahwa dirinya akan memberikan gaji sebesar Rp5 juta kepada seluruh rakyat Indonesia jika terpilih menjadi presiden, adalah salah.

Foto tersebut nyatanya adalah hasil suntingan atau editan. Melalui reverse image, ditemukan foto identik pada akun Facebook Detik.com. Foto itu diunggah pada 22 Maret 2018 untuk program BLAK-BLAKAN. Pada foto aslinya, narasi yang tertulis adalah “SAKSIKAN BLAK-BLAKAN GATOT NURMANTYO SEKARANG”.

Dalam narasinya akun detik.com menuliskan “Apa kata Gatot Nurmantyo soal pertemuannya dengan Prabowo Subianto? Saksikan blak-blakan bersama Gatot Nurmantyo live di detikcom, sekarang! #BlakblakanGatotNurmantyo detik.id/VxpzFx”

Selain itu, penelusuran kata kunci “Gatot Berjanji Beri Gaji Rp5 juta” tidak ditemukan pemberitaan media arus uatama yang memuat klaim tersebut.

Foto merupakan suntingan atau editan. Foto asli ditemukan pada laman facebook milik detik.com yang diunggah pada 22 Maret 2018 untuk program BLAK-BLAKAN. Pada foto aslinya, narasi yang tertulis adalah “SAKSIKAN BLAK-BLAKAN GATOT NURMANTYO SEKARANG”.

Berdasarkan hasil penelusuran Tim CekFakta Tempo, klaim bahwa foto yang diunggah sumber klaim merupakan foto eksodus rakyat Suriah ketika terjadi perang saudara di negaranya adalah klaim yang salah.

Faktanya, foto itu bukan eksodus rakyat Suriah. Foto itu adalah foto pengungsi Palestina di kamp Yarmouk, Damaskus, Suriah, yang sedang mengantri untuk menerima bantuan makanan pada 31 Januari 2014.

Dilansir dari Tempo.co, Foto itu adalah foto dokumentasi United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA) di kamp Yarmouk pada Januari 2014. Kamp Yarmouk kerap disebut sebagai rumah bagi komunitas pengungsi Palestina terbesar di Suriah.

Situs resmi UNRWA memuat foto itu pada 26 Februari dalam artikel pendek yang berjudul “Pagi di Yarmouk”. Selain foto itu, dalam artikel tersebut, ada pula 12 foto lainnya yang juga diambil dari lokasi yang sama. Foto itu sendiri diberi keterangan “Warga Yarmouk berkumpul menunggu pembagian makanan dari UNRWA pada Januari 2014”.

Foto tersebut juga pernah dimuat oleh situs media The Washington Post pada 27 Februari 2014 dalam artikelnya yang berjudul “Foto dari Suriah ini mengerikan, tapi apakah melihatnya mengubah sesuatu?”. Dalam keterangan fotonya, disebutkan bahwa foto tersebut diambil pada 31 Januari 2014.

Foto itu memperlihatkan penduduk kamp Palestina di Yarmouk, Damaskus, yang sedang mengantri untuk menerima persediaan makanan. Seorang pejabat PBB menyerukan bahwa para pihak yang bertikai di Suriah mesti mengizinkan petugas untuk tetap mendistribusikan makanan dan obat-obatan di kamp tersebut. Seruan itu muncul setelah Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-Moon mendesak pemerintah Suriah untuk mengizinkan lebih banyak pekerja kemanusiaan bertugas di negaranya, yang hancur akibat konflik yang berlangsung bertahun-tahun.

Eksodus sendiri, diartikan sebagai perbuatan meninggalkan tempat asal (kampung halaman, kota, negeri) oleh penduduk secara besar-besaran di KBBI.

Bukan eksodus rakyat Suriah. Foto itu adalah foto pengungsi Palestina di kamp Yarmouk, Damaskus, Suriah, yang sedang mengantri untuk menerima bantuan makanan pada 31 Januari 2014.