Tim Cek Fakta Kompas.com mencermati video yang diklaim menunjukkan wabah velocity dan menemukan watermark BaleTV di pojok kanan atas video.

Setelah ditelusuri, video tersebut bersumber dari unggahan kanal YouTube Bale Films, 9 April 2025 yang berjudul: "Viral! Wabah velocity sindrom merebak! Waspada!".

Pada bagian deskripsi, Bale Films menyebutkan bahwa video tersebut adalah konten parodi tentang fenomena joget velocity yang menjadi tren.

Bale Films menegaskan bahwa konten itu bersifat fiktif atau rekaan semata. Tidak ada wabah penyakit velocity yang menjangkiti masyarakat.

Tim Cek Fakta Kompas.com menggolongkan konten Bale Films tersebut sebagai satire atau sindiran terhadap fenomena yang terjadi di masyarakat.

Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, video yang diklaim menunjukkan wabah velocity menjangkiti masyarakat perlu diluruskan.

Video itu merupakan konten parodi tentang fenomena joget velocity yang menjadi tren di masyarakat Indonesia. Konten itu bersifat fiktif dan tidak ada wabah penyakit velocity.

Disadur dari artikel Cek Fakta kompas.com.

Wajib pajak yang sudah meninggal memang kadang dikirimi surat pemberitahuan dari kantor pajak, baik melalui surat fisik, maupun elektronik. Alasannya, NPWP mereka terdata masih aktif di DJP. Ketika warga yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) meninggal dunia, data mereka tidak otomatis terhubung dengan kantor pajak.

Berdasarkan informasi di laman DJP, NPWP akan terus berstatus aktif apabila tidak mengajukan permohonan untuk menghapus kewajiban perpajakannya. Ahli waris sebagai perantara wajib pajak yang sudah meninggal wajib mengurus permohonan penghapusan NPWP ke kantor pajak. Hal ini sesuai dengan Peraturan Dirjen Pajak Nomor 04/PJ/2020.

“Wajib pajak yang NPWP-nya telah dihapus, maka tidak terdapat lagi kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi,” kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu, Dwi Astuti sebagaimana pernah ditulis kompas.com.

Permohonan dapat dilakukan secara langsung melalui Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) di Kantor Pelayanan Pajak atau mengirimkan permohonan melalui pos ke alamat Kantor Pelayanan Pajak. Dokumen persyaratannya meliputi:
- akta kematian,
- KTP,
- KK,
- surat pernyataan ahli waris, dan
- surat keterangan terdaftar bagi wajib pajak orang.

Unggahan berisi narasi “ahli waris bisa disanksi kalau orang meninggal tidak lapor pajak” merupakan konten yang menyesatkan (misleading content).

(Ditulis oleh Moch. Marcellodiansyah)

Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) memasukkan tangkapan layar video ke Google Lens. Hasil penelusuran mengarah ke unggahan kanal YouTube Paisa Noticias dengan judul yang sudah diterjemahkan “Benjamin Netanyahu dari Israel mengirimkan pesan solidaritas dan rasa terima kasih kepada warganya”, tayang April 2025.

Berdasarkan pengamatan TurnBackHoax, video yang dibagikan oleh Instagram “daniel_gerdy_ma” dan Facebook “MOBIL” diambil pada durasi 0:11 hingga 0:29. Untuk mengetahui konteks keseluruhan dari pernyataan Netanyahu yang berbahasa Ibrani tersebut, TurnBackHoax memanfaatkan alat transkrip dari anthiago.com [arsip], kemudian menyalinnya ke chatgpt.com [arsip] untuk diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia.

Diketahui, konteks asli video adalah momen ketika Netanyahu memberikan pesan menjelang Paskah. Tidak ada pernyataan atau ancaman yang ditujukan ke Presiden Prabowo.

Unggahan video berisi klaim “Perdana Menteri Israel ancam Presiden Prabowo” merupakan konten dengan konteks yang salah (false context).

(Ditulis oleh Moch. Marcellodiansyah)

Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) menelusuri potret anak memegang Kartu Indonesia Pintar dan buku tabungan BRI dalam unggahan menggunakan Google Lens. Hasil penelusuran mengarah ke artikel di laman resmi puslapdik.dikdasmen.go.id “Batas Aktivasi Rekening PIP Diperpanjang Hingga 29 Februari 2024”.

Dalam artikel yang terbit Februari 2024 itu dijelaskan bahwa Program Indonesia Pintar (PIP) merupakan bantuan pendidikan dari pemerintah—memiliki laman resmi pip.kemdikbud.go.id—yang telah berpindah ke pip.kemendikdasmen.go.id. Tidak disebutkan bahwa pendaftaran bantuan langsung tunai (BLT) untuk anak sekolah dilakukan melalui tautan seperti yang dibagikan oleh akun Facebook “iin putri syahnas” dan “sudarman”.

Sementara itu, berdasarkan laman resmi Kemensos (kemensos.go.id), Program Keluarga Harapan (PKH) untuk anak sekolah masuk dalam komponen pendidikan. PKH diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Dilansir dari detik.com, pendaftaran DTKS secara daring dilakukan melalui aplikasi “Cek Bansos”, tidak melalui tautan yang beredar di Facebook tersebut.

TurnBackHoax kemudian mengakses tautan yang dibagikan oleh kedua akun Facebook tersebut. Tautan hanya mengarah pada formulir yang meminta data pribadi, seperti daerah asal provinsi dan nomor Telegram aktif.

Unggahan berisi tautan “pendaftaran BLT untuk anak sekolah” merupakan konten palsu (fabricated content).

(Ditulis oleh Moch. Marcellodiansyah)