Melansir hasil penelusuran fakta Turnbackhoax.

Tim Pemeriksa Fakta Mafindo memasukkan kata kunci “Prabowo turunkan militer lawan Malaysia” ke mesin pencari Google. Hasilnya, tak ditemukan sumber kredibel yang mendukung kebenaran klaim.

Hasil pencarian teratas yang ditemukan mengarah ke pernyataan resmi pemerintah dan pemberitaan media online sebagai berikut:

Kementerian Sekretariat Negara RI “Penembakan WNI di Malaysia, Presiden Prabowo Percaya Investigasi akan Transparan”.

Dalam laporan tersebut, disampaikan bahwa Presiden Prabowo dan PM Malaysia, Anwar Ibrahim, telah membicarakan isu ini saat kunjungan kenegaraan Prabowo pada Senin (27/1/2025). Hasilnya, Prabowo percaya pemerintah Malaysia menyelesaikan isu ini secara transparan.

kompas.com “Prabowo Sudah Bahas Kasus 5 WNI Ditembak Aparat Malaysia dengan Anwar Ibrahim”. Dalam artikel berita yang tayang Kamis (30/1/2025) itu, diinformasikan bahwa langkah pemerintah Indonesia adalah memulangkan WNI yang ditembak dan mengimbau WNI lain untuk tidak melakukan kegiatan ilegal di negara lain.

TurnBackHoax kemudian berusaha menemukan konteks asli foto yang digunakan dalam foto sampul (thumbnail) dengan memanfaatkan Google Lens. Diketahui, foto tersebut merupakan hasil suntingan dari sejumlah dokumentasi yang tayang pada Senin (5/10/2015), yakni:

VIVA “PDIP: Kesatupaduan 3 Matra TNI Harus Semakin Kokoh”, danantaranews.com “President Jokowi urges military to boost professionalism”

Isi dari video berdurasi 3 menit 32 detik tersebut hanya menjelaskan isu penembakan 5 WNI di Malaysia dan informasi mengenai pertemuan Prabowo dan PM Malaysia. Tidak ada narasi mengenai Prabowo langsung turunkan militer untuk melawan Malaysia.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa unggahan berisi klaim “Prabowo kerahkan militer imbas WNI ditembak mati polisi Malaysia” merupakan konten yang menyesatkan (misleading content).

Tim Cek Fakta Suara.com lantas melakukan penelusuran fakta lewat mesin pencarian Google dengan memasukkan kata kunci “Megawati pecat Bupati Brebes dari kader PDIP karena ikut retret”. Hasilnya, tak didapati informasi maupun pemberitaan yang tepercaya terkait klaim yang disampaikan.

Melansir antaranews.com, Bupati Brebes yang merupakan kader PDIP memutuskan tetap mengikuti retret kepala daerah yang diselenggarakan di Akademi Militer (Akmil) Magelang meski terdapat instruksi dari Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri.

Juru Bicara PDIP, Ahmad Basarah pada Selasa (25/2/2025) menyampaikan bahwa Megawati tidak pernah melarang kepala daerah dari PDIP untuk mengikuti retret di Akademi Militer Magelang.

Lebih lanjut, Basarah menegaskan bahwa dalam instruksinya, Megawati hanya meminta agar keberangkatan ke Magelang dari masing-masing daerah ditunda untuk sementara waktu.

Dijelaskan pula bahwa Megawati Soekarnoputri menginstruksikan kepada kader partainya yang telah dilantik sebagai kepala daerah dan belum mengikuti retret di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah, agar dapat mengikuti retret angkatan kedua.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa video berisi klaim “Megawati pecat Bupati Brebes dari kader PDIP karena ikut retret” merupakan konten yang menyesatkan.

Tirto menelusuri sejumlah foto dan video yang disertakan dalam sejumlah unggahan tersebut dengan menggunakan teknik reverse image search dari Google Images.

Hasilnya, kami menemukan bahwa foto dan video yang disertakan dalam unggahan identik dengan video yang diunggah kanal Youtube “Liputan 6” berjudul “Kejagung Tangkap Enam Tersangka yang Memalsukan 109 Ton Emas Antam Selama 11 Tahun Lebih | Liputan 6” yang tayang pada 31 Mei 2024.

Konteks video tersebut adalah saat Kejagung menetapkan enam orang General Manager Unit Bisnis Pengelolaan dan Pemurnian Logam Mulia (UBPPLN) PT Antam Tbk periode 2010-2021, sebagai tersangka perkara dugaan tindak pidana korupsi tata kelola komoditas emas periode tahun 2010-2021, seberat 109 ton.

Menukil laporan Liputan 6, para tersangka, selaku GM UBPPL PT Antam, telah menyalahgunakan kewenangannya dengan melakukan aktivitas secara ilegal terhadap jasa manufaktur, yang seharusnya berupa kegiatan peleburan, pemurnian, dan pencetakan logam mulia.

Para tersangka tersebut secara melawan hukum dan tanpa kewenangan telah melekatkan logam mulia milik swasta dengan merk Logam Mulia (LM) Antam.

Terkait hal itu, Liputan 6, dalam artikel berjudul “Informasi PT Antam Edarkan Emas Palsu Beredar Lagi, Simak Faktanya” yang diperbarui pada Kamis (5/3/2025), telah memuat pernyataan Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung kala itu, Ketut Sumardana, yang menjelaskan bahwa emas yang beredar bukanlah emas palsu.

"Ini bukan emas palsu, emasnya tetap asli sebagaimana standar Antam. Emas yang sudah distempel oleh Antam itu emas ilegal karena diperoleh dari hasil yang ilegal seperti didapat dari penambang-penambang liar dari luar negeri," ujar Ketut, seperti dilansir dari Liputan 6.

"Itu emas asli, cuma tadi kalau beredar terlalu banyak seperti uang yang beredar, itu menyebabkan pasokan-nya banyak demand-nya sedikit. Sehingga harganya jadi turun, sehingga ada selisih harga pada saat itu," ujarnya menambahkan.

Kemudian, lebih lanjut, seperti dilansir Antara, Ketut menjelaskan, permasalahannya ada di stempel Antam pada emas-emas yang didapat secara ilegal ini.

Secara aturan, emas yang akan distempel itu harus diverifikasi terlebih dahulu. Namun, dalam kasus 109 ton ini, emas ilegal tersebut bercampur dengan emas legal, sehingga menyebabkan memengaruhi suplai dari Antam. Lalu, terjadi kelebihan di pasaran yang juga memengaruhi harga pada saat itu, sehingga harga emas jadi turun.

Terkait kekhawatiran masyarakat setelah muncul berita emas 109 ton yang diusut oleh Kejaksaan Agung sebagai emas palsu, Ketut menekankan, emas tersebut tetap asli.

"Itu emas asli, cuma tadi kalau bereda terlalu banyak seperti uang yang beredar, itu menyebabkan pasokan-nya banyak demand-nya sedikit. Sehingga harganya jadi turun, sehingga ada selisih harga pada saat itu," tutur Ketut pada Senin (3/6/2024).

Senada dengan pernyataan Ketut, Direktur Utama PT Antam Nico Kanter juga memastikan keaslian produk emas yang diproses selama kurun waktu tahun 2010-2021.

"Emas palsu tidak ada, Pak. Itu kita semua emas yang diproses, harus melalui proses yang tersertifikasi. Dan LBMA (London Bullion Market Association) itu sangat-sangat rigid dalam mengaudit kita," kata Nico dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR, dilansir dari Antara.

Menurut Nico, perkara keaslian emas ini sudah diklarifikasi Antam kepada Kapuspen Kejaksaan Agung.

“Oleh berita itu dikatakan bahwa emas palsu. Nah, Alhamdulillah dalam penjelasan kami kepada Kapuspen (Kejagung) beliau juga mempertajam statement-nya bahwa bukan emas palsu,” ucap Nico.

Melalui keterangan resmi perusahaan, PT Antam sendiri menjamin keaslian dan kemurnian seluruh produk emas logam mulia yang diproduksi melalui Unit Bisnis Pengolahan dan Pemurnian (UBPP) Logam Mulia.

Manajemen PT Antam menyatakan bahwa seluruh produk emas logam mulia ANTAM dilengkapi sertifikat resmi, dan diolah di satu-satunya pabrik pengolahan dan pemurnian emas di Indonesia yang telah tersertifikasi London Bullion Market Association (LBMA).

Oleh karenanya, dapat dipastikan seluruh produk emas merek Logam Mulia ANTAM yang beredar di masyarakat adalah asli dan terjamin kadar kemurniannya.

“Adapun 109 ton produk emas logam mulia yang diperkarakan oleh Kejaksaan dianggap berkaitan dengan penggunaan merek LM ANTAM secara tidak resmi, sementara produknya sendiri merupakan produk asli yang diproduksi di pabrik ANTAM,” Ujar Sekretaris Perusahaan ANTAM, Syarif Faisal Alkadrie, melalui keterangan resmi (31/5/2024).

Untuk mengetahui atau mengecek lebih jauh terkait produk Antam, Antam menyatakan pelanggan dapat menghubungi Whatsapp ALMIRA 0811-1002-002 dan Call Center 0804-1-888-888.

Berdasarkan hasil penelusuran fakta yang dilakukan, klaim bahwa PT Antam melakukan pemalsuan emas sebesar 109 ton tidak tepat.

Kejagung menegaskan, kasus 109 ton emas atau logam mulia (LM) dengan cap atau stempel (licensing) PT Antam, yang diusut dugaan tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan Agung, bukanlah emas palsu.

Senada, PT Antam juga telah menjelaskan bahwa 109 ton produk emas logam mulia yang diperkarakan oleh Kejaksaan itu berkaitan dengan penggunaan merek LM ANTAM secara tidak resmi. Sementara, produknya sendiri merupakan produk asli yang diproduksi di pabrik ANTAM.

Jadi, informasi yang beredar baru-baru ini yang menyebut bahwa PT Antam melakukan pemalsuan emas sebesar 109 ton bersifat menyesatkan tanpa tambahan keterangan (missing context).

Tirto mencoba mengakses tautan yang terdapat di tiap unggahan tersebut. Beberapa tautan tersebut mengarahkan ke halaman situs dengan tampilan yang mirip. Tautan tersebut berisi kolom formulir yang memintakan nama, nomor telepon pengguna yang tersambung dengan aplikasi Telegram, ID pelanggan PLN, serta golongan daya.

Halaman tersebut juga memuat logo PT PLN (Persero) dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Tertera juga tulisan bahwa situs tersebut merupakan pendaftaran program diskon listrik 50 persen periode Maret-April 2025. Situs tersebut meminta masyarakat untuk mengisi formulir yang tersedia.

Hasil pemindaian (1,2,3) menunjukkan, tautan-tautan halaman pendaftaran ini tidak terafiliasi dengan situs resmi PLN.

Berdasarkan informasi alamat IP yang terlacak, ketiga situs tersebut bahkan tidak terdeteksi berada di Indonesia. Dua situs terlacak berada di Amerika Serikat (AS) dan satu situs terlacak berlokasi di Singapura. Modus seperti ini biasanya digunakan untuk skema phising atau pencurian data pribadi.

Tirto kemudian melakukan penelusuran dengan mengunjungi situs resmi PLN. Hasilnya, kami tidak menemukan adanya informasi yang menyebut bahwa PLN memperpanjang program diskon listrik 50 persen dari Maret hingga April 2025.

Dari penelusuran itu, kami juga menemukan bahwa ketiga akun pengunggah klaim bukan merupakan akun Facebook resmi PLN. Akun Facebook resmi PLN adalah “PLN 123” (terverifikasi resmi dengan tanda centang biru). Senada, kami juga tidak menemukan informasi yang menyebut bahwa PLN memperpanjang program diskon listrik 50 persen dari Maret hingga April 2025.

Menyambut bulan Ramadan 2025 ini, PLN memang menghadirkan program diskon 50 persen, akan tetapi program ini hanya untuk program tambah daya di semua golongan tarif dan tambahan diskon 50 persen khusus pelanggan rumah ibadah. Program ini juga hanya berlaku mulai 2 Februari hingga 1 Maret 2025.

Menukil laporan Antara, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa pemberian diskon sebesar 50 persen untuk tarif listrik pelanggan rumah tangga PT PLN (Persero) dengan daya sampai dengan 2.200 VA, tidak diperpanjang, dan hanya berlaku pada Januari hingga Februari saja.

"Enggak diperpanjang, dua bulan aja," kata Bahlil, dilansir dari Antara, Kamis (23/1/2025).

Senada, Executive Vice President Komunikasi Korporat dan TJSL PLN, Gregorius Adi Trianto, menyampaikan bahwa per tanggal 1 Maret 2025, tarif listrik berlaku normal sesuai dengan ketetapan tarif penyesuaian triwulan I tahun 2025.

“Setelah berakhirnya masa diskon, maka per tanggal 1 Maret 2025, tarif listrik berlaku normal sesuai dengan ketetapan tarif adjustment triwulan I tahun 2025,” ujar Greg, dilansir dari Antara, Jumat (28/2/2025)

Berdasarkan hasil penelusuran fakta, tidak ditemukan bukti bahwa PLN memperpanjang program diskon tarif listrik 50 persen dari Maret hingga April 2025.

Kementerian ESDM dan PLN memastikan program diskon tarif listrik 50 persen tidak diperpanjang, dan hanya berlaku pada Januari hingga Februari 2025.

Jadi, informasi yang menyebut bahwa PLN memperpanjang program diskon tarif listrik 50 persen dari Maret hingga April 2025 bersifat salah dan menyesatkan (false and misleading).