Disadur dari artikel Periksa Fakta Tirto.id.
Tim Periksa Fakta Tirto menerima klarifikasi dari pihak Pertamina Patra Niaga. Pihak Pertamina menegaskan kecepatan aliran nozzle dispenser tidak memengaruhi volume BBM yang dikeluarkan. Selain itu, pengaturan pedal nozzle juga tidak berhubungan dengan ketepatan takaran BBM yang dikeluarkan oleh dispenser SPBU.
“Kecepatan nozzle hanya mengatur laju aliran BBM, bukan volume atau takaran yang diberikan. Speed satu merupakan kecepatan paling lambat, sedangkan speed tiga adalah kecepatan paling cepat. Setiap dispenser di SPBU Pertamina sudah melalui proses kalibrasi dan tera ulang secara rutin, untuk memastikan volume BBM yang dikeluarkan sesuai dengan jumlah yang ditampilkan,” ujar Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Heppy Wulansari dalam keterangan yang Tirto terima, Rabu (6/8/2025).
Heppy memastikan keakuratan takaran BBM tetap terjaga karena pengukuran dilakukan oleh sistem digital yang bekerja terpisah dari kecepatan aliran bahan bakar. Artinya, cepat atau lambatnya proses pengisian tidak memengaruhi jumlah liter BBM yang dikeluarkan dan tetap sesuai dengan angka yang ditampilkan pada dispenser.

Unggahan berisi klaim “pengaturan speed nozzle memengaruhi akurasi takaran BBM” merupakan konten yang menyesatkan (misleading content).

Berdasarkan penelusuran, korban adalah balita berinisial AK (3) yang tewas dianiaya oleh FA (21), warga Aceh yang merupakan selingkuhan ibu kandung korban juga diketahui bekerja sebagai penagih utang atau pegawai bank emok.

Peristiwa terjadi di kebun karet Cikukun, Desa Adimulya, Kecamatan Wanaraja, Kabupaten Cilacap, pada Kamis (7/8) sekitar pukul 10.00 WIB.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Menurut Kasat Reskrim Polresta Cilacap, Kompol Guntar Arif Setyoko, korban dipukul dan dilempar dari tebing oleh pelaku. Penganiayaan tersebut diklaim sebagai bentuk “pelajaran” bagi anak, dilansir dari laman ini.

Penganiayaan bahkan dilakukan dua kali, termasuk insiden pertama sekitar seminggu sebelumnya di lokasi yang sama, yang sempat direkam pelaku menggunakan ponsel.

Polresta Cilacap telah menetapkan FA dan RI sebagai tersangka. Keduanya dijerat Pasal 76 juncto Pasal 80 ayat (3) UU Perlindungan Anak tentang kekerasan yang mengakibatkan kematian terhadap anak, dengan ancaman hukuman hingga 15 tahun penjara.

Dengan demikian, klaim korban adalah jaminan utang kepada rentenir merupakan disinformasi.

Pewarta: Tim JACX

Editor: M Arief Iskandar

Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Polisi menegaskan telah melakukan penelusuran ke sejumlah rumah sakit dan fasilitas kesehatan, menanggapi kabar adanya korban meninggal dalam aksi demo di Kabupaten Pati pada 13 Agustus.

"Hasilnya tidak ada laporan korban meninggal dunia," kata Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombes Pol. Artanto dalam berita ANTARA ini.

Walau demikian, terdapat 34 orang yang terluka dalam aksi demo yang berlangsung ricuh tersebut.

"Ada 34 orang yang dirawat di RS Soewondo Pati," terang Artanto.

Selain itu, tujuh polisi juga dilaporkan terluka dalam peristiwa tersebut, kata dia.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Sementara itu Dinas Kesehatan Kabupaten Pati, Jawa Tengah, mencatat ada 64 korban luka dalam aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Pati pada Rabu (13/8), sedangkan korban meninggal nihil.

Pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pati Lucky Pratugas Nasrimo mengatakan sebagian besar korban menerima layanan rawat jalan, sedangkan rawat inap enam orang, selebihnya ada yang observasi.

Berdasarkan penjelasan tersebut, informasi soal korban tewas dalam aksi di Pati, Rabu ini, tak terbukti.

Klaim: Tiga orang tewas saat gelar aksi di Pati

Rating: Hoaks

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Pewarta: Tim JACX

Editor: M Arief Iskandar

Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Bupati Pati Sadewo menegaskan bahwa dirinya tidak mengundurkan diri. Ia menyatakan tetap menjabat karena dipilih secara konstitusional oleh rakyat melalui proses demokratis.

Menurutnya, tuntutan agar dirinya mundur harus melalui mekanisme resmi yang berlaku.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

"Tentunya tidak bisa harus berhenti dan mundur dengan tuntutan seperti itu, karena semua ada mekanismenya," ujarnya, dilansir dari ANTARA.

Ia juga menegaskan bahwa dirinya menghormati proses politik yang sedang berjalan di DPRD, termasuk hak angket yang sedang diajukan oleh para anggota dewan.

Sebelumnya, Ketua DPRD Pati, Ali Badrudin, membenarkan bahwa pada 13 Agustus telah digelar rapat paripurna DPRD yang dihadiri oleh 42 dari 50 anggota dewan, sehingga memenuhi syarat kuorum.

Dalam rapat tersebut, sebagian anggota mengusulkan pembentukan pansus angket, dan disepakati untuk membentuk tim beranggotakan 15 orang.

Tim pansus ini akan bertugas mengevaluasi kebijakan Bupati, khususnya terkait penanganan aksi unjuk rasa. Hasil evaluasi pansus nantinya akan menjadi bahan rekomendasi yang bisa diteruskan ke Mahkamah Agung untuk proses lebih lanjut.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Pewarta: Tim JACX

Editor: M Arief Iskandar

Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.