Melansir TurnBackHoax, Tim Pemeriksa Fakta Mafindo menelusuri asal-usul foto tersebut dengan memanfaatkan Google Image.

Hasil penelusuran paling atas mengarah pada foto yang dimuat dalam pemberitaan tribunnews.com “Viral Larangan Pembentangan Bendera Merah Putih di Jembatan PIK, Polisi dan Pemkot Buka Suara” yang terbit pada Agustus 2021.

Sementara itu, konteks asli foto adalah momen ketika Polres Metro Jakarta Utara melarang pembentangan bendera yang dilakukan oleh Laskar Merah Putih (LMP) di jembatan Pantai Indah Kapuk (PIK).

Acara pembentangan bendera pada waktu itu dikhawatirkan berpotensi menjadi tempat penularan Covid-19. Aparat setempat melarang pembentangan bendera tersebut karena urusan perizinan.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa unggahan berisi dokumentasi “polisi turun tangan, larang ormas bentangkan bendera merah putih di jembatan PIK” merupakan konten yang menyesatkan (misleading content).

Disadur dari artikel Periksa Fakta tirto.id

Tim Riset Tirto mengecek profil akun Facebook pengunggah. Akun hanya memiliki 32 pengikut dan baru dibuat 3 Februari lalu, alias belum berumur 10 hari, per Selasa (11/2/2025).

Akun bukanlah akun asli Kementerian Sosial (Kemensos). Akun Facebook resmi Kemensos bernama “Kementerian Sosial RI” bercentang biru dengan 183 ribu pengikut.

Tim Riset Tirto kemudian memanfaatkan urlscan.io. Diketahui, tautan yang disebarkan akun tersebut tak mengarah ke laman resmi maupun akun-akun media sosial Kemensos.

Kemensos lewat akun Instagram-nya sudah pernah menyatakan pihaknya tidak membuat situs ataupun tautan yang membuka pendaftaran bantuan sosial.

“Adapun penerima bantuan sosial Program Kartu Sembako/BPNT dan PKH, adalah masyarakat yang telah terdaftar ke dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang diusulkan Pemerintah Daerah atau dapat mengajukan melalui Aplikasi Cek Bansos”, begitu bunyi keterangan dalam story yang dimasukkan dalam highlight “HOAKS”.

Sebagai informasi, pencairan dana Program Keluarga Harapan (PKH) dilakukan secara berkala setiap tiga bulan. Untuk tahap pertama, pencairan mencakup periode Januari sampai Maret 2025. Besaran bantuan PKH 2025 untuk ibu hamil sebesar Rp750 ribu setiap tiga bulan dan Rp3 juta per tahun.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai program ini, masyarakat bisa menghubungi layanan resmi Kemensos atau mengakses situs cekbansos.kemensos.go.id.

Unggahan berisi tautan “pendaftaran bantuan khusus tunai ibu hamil 2025” yang mengarah ke laman tak resmi itu merupakan konten tiruan (impostor content).

(Ditulis oleh Moch. Marcellodiansyah)

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Berdasarkan penelusuran, Februari 2025 hanya sampai tanggal 28. Sehingga, informasi tersebut merupakan konten satire yang sering muncul setiap tahun.

Pada 2021 lalu, Senior Vice President Corporate Communications PT Pertamina Persero, Agus Suprijanto dilansir dari Kominfo mengatakan bahwa kabar mengisi Bahan Bakar Minyak (BBM) gratis pada tanggal 29 dan 30 Februari 2021 adalah hoaks.

Informasi serupa juga pernah viral pada Februari 2017 lalu dan sudah pernah diklarifikasi oleh akun Facebook resmi Pertamina.

Pertamina juga mengingatkan masyarakat untuk waspada dan berhati-hati terhadap segala jenis penipuan. Informasi resmi hanya ada di akun resmi Pertamina atau hubungi Pertamina call center 1 500 000.

Klaim: Pertamina gratiskan BBM pada 29 dan 30 Februari 2025

Rating: Hoaks

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Pewarta: Tim JACX

Editor: Indriani

Copyright © ANTARA 2025

Berdasarkan penelusuran, video tersebut serupa dengan unggahan SINDOnews berjudul “Sandra Dewi Ungkap Punya Pendapatan Sendiri,Harta dari Hasil "Endorse" - Sindo Today 11/10”, yang diunggah pada 11 Oktober 2024 lalu.

Dalam keterangannya, Sandra Dewi memberikan kesaksian di sidang kasus korupsi timah yang menjerat suaminya, Harvey Moeis. Sandra Dewi pun dicecar beberapa pertanyaan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Dalam pembacaan putusan vonis banding Harvey Moeis di Pengadilan Tinggi Jakarta, Kamis (13/2/2025), istri dari Harvey Moeis tidak terlihat dalam sidang, dan tidak membuat pernyataan didepan pers seperti dalam unggahan video di X.

Dengan demikian, video Sandra Dewi tersebut bukan setelah hasil putusan banding, namun saat memberikan kesaksian pada Oktober 2024 lalu.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Pewarta: Tim JACX

Editor: Indriani

Copyright © ANTARA 2025