Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) mencoba melakukan penelusuran informasi tersebut melalui mesin pencarian Google dengan reverse image search. Hasilnya, ditemukan video serupa di kanal Youtube MerdekaDotCom dengan judul video “Penjual Pecel Lele di Trotoar Bisa Dijerat Korupsi? Ini Penjelasan Eks Pimpinan KPK” yang tayang pada Selasa (24/6/2025).

Setelah menyimak video secara penuh, saat sidang Mahkamah Konstitusi (MK) yang dilakukan pada Jumat, (18/7/2025). Chandra M Hamzah justru mengusulkan untuk menghapus pasal 2 ayat (1) UU Tipikor dan mengganti rumusan Pasal 3 UU Tipikor.

Melansir dari Tempo.co, Chandra mengatakan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor perlu dihapuskan karena melanggar asas lex certa, yakni soal perbuatan apa yang bisa dinyatakan sebagai tindak pidana korupsi.

Sementara itu, Pada Pasal 3 UU Tipikor memuat frasa “setiap orang” yang dapat mengingkari esensi dari korupsi itu sendiri. Menurut nya, kata tersebut bisa diubah dengan mengganti, menyesuaikan dengan Article 19 UNCAC yang sudah dijadikan norma, bahwa ‘Setiap Orang’ diganti dengan ‘Pegawai Negeri’ dan ‘Penyelenggara Negara’. Karena itu memang ditujukan untuk pegawai negeri dan kemudian menghilangkan frasa ‘yang dapat merugikan keuangan negara dan perekonomian negara’ sebagaimana rekomendasi UNCAC.

Sehingga bisa disimpulkan bahwa, Chandra Hamzah tidak memberikan pernyataan bahwa penjual pecel lele dijerat UU Tipikor, justru ia meminta untuk mengubah perumusan delik tersebut agar lebih jelas dan tidak ambigu. Karena tidak setiap orang memiliki kekuasaan yang cenderung korup.

Unggahan berisi “Chandra Hamzah: penjual pecel lele di trotoar bisa kena UU Tipikor karena memperkaya diri dan merugikan negara” merupakan konteks yang salah (false context).

(Ditulis oleh Yudho Ardi)

Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) menganalisis audio konten itu dengan perangkat deteksi AI, Hive Moderation. Diketahui, audio itu merupakan hasil rekayasa kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI), probabilitas atau kemungkinannya mencapai 94,7 persen.
TurnBackHoax kemudian menelusuri tangkapan layar video tersebut menggunakan Google Lens. Hasil penelusuran mengarah ke video dalam kanal YouTube KOMPASTV “Cerita Wapres Gibran Banyak Ditertawakan soal Hilirisasi Kemenyan: Buat Dukun Ini, Salah!”.
Diketahui, konteks asli video adalah momen pidato Wakil Presiden (Wapres) Gibran dalam pembekalan peserta Pendidikan Pemantapan Pimpinan Nasional (P3N) XXV dan Pendidikan Penyiapan serta Pemantapan Pimpinan Nasional (P4N) LXVIII di Istana Wakil Presiden Jakarta, Senin (14/7/2025).
TurnBackHoax lalu memasukkan kata kunci “Gibran bagi-bagi uang rayakan HUT RI” ke mesin pencarian Google. Hasil penelusuran teratas mengarah ke pemberitaan tribunnews.com “4 Aksi Gibran Rakabuming Raka Bagi-bagi Hadiah: Skincare saat MBG, Motor Listrik di HUT ke-80 RI”.
Berita yang tayang Senin (18/8/2025) itu merangkum sejumlah momen Gibran yang membagikan hadiah sejak dilantik sebagai wapres. Terbaru, Gibran menyediakan hadiah sepeda gunung dan motor listrik untuk dua event lomba di dua daerah yang berbeda, yakni Kecamatan Makasar di Jakarta Timur dan Kecamatan Sawan di Bali.
Sepanjang penelusuran, tidak ditemukan informasi kredibel yang membenarkan klaim “Gibran bagi-bagi uang melalui Facebook dalam rangka HUT ke-80 RI”.

Unggahan video berisi klaim “Wapres Gibran bagi-bagi uang dalam rangka HUT ke-80 RI” merupakan konten tiruan (impostor content).
(Ditulis oleh Ainayya)

Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) memasukkan kata kunci “Prabowo: Indonesia siap bila butuh berperang” ke mesin pencarian Google.
Hasil penelusuran mengarah ke video unggahan kanal YouTube Kompas.com. Konteks asli video tersebut adalah momen Presiden Prabowo yang menyatakan bahwa Indonesia siap mengevakuasi warga Palestina ke Indonesia. Kalimat yang muncul adalah “siap berperan”, bukan “siap berperang”.
“Karena itu, saya sampaikan bahwa Indonesia siap bila diminta oleh semua pihak yang terlibat. Untuk berperan, kami siap. Berperan sesuai dengan kapasitas dan kemampuan Indonesia,” ucap Prabowo dalam keterangan pers pada Rabu (9/4/2025).
TurnBackHoax lalu memasukkan kata kunci “penyelesaian sengketa Ambalat” ke mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah ke pemberitaan kompas.tv “Malaysia Tegaskan Sikap Mengenai Sengketa Ambalat, Prabowo: Kita Cari Penyelesaian yang Baik”.
Dalam laporan yang tayang Jumat (8/8/2025) itu, disebutkan bahwa Pemerintah Indonesia akan mengupayakan penyelesaian damai terkait sengketa Blok Ambalat dengan Malaysia. Di sisi lain, Kementerian Luar Negeri Malaysia juga telah menegaskan bahwa persoalan Ambalat akan diselesaikan melalui jalur diplomatik.

Unggahan video berisi klaim “Indonesia nyatakan siap perang melawan Malaysia soal blok Ambalat” merupakan konten yang menyesatkan (misleading content).
(Ditulis oleh ‘Ainayya)

Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) memasukkan kata kunci “demo DPR 25 Agustus 2025” ke mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah ke sejumlah pemberitaan yang tak berkaitan, antara lain:
Laporan kompas.com “Demo Besar 25 Agustus 2025 Batal Digelar, Inisiator Klaim Telah Berdamai dengan Bupati Pati Sudewo”. Berita yang tayang pada Rabu (20/8/2025) itu menerangkan bahwa rencana demo besar di Pati pada 25 Agustus 2025 untuk memakzulkan Bupati Pati Sudewo batal digelar. Inisiator aksi telah mencapai kesepakatan damai dengan bupati.
Berita kompas.tv “Buruh akan Demo Besar-Besaran di Gedung DPR dan Istana Negara 28 Agustus 2025, Ini Tuntutannya”. Berita yang tayang Rabu (20/8/2025) itu membeberkan bahwa para buruh akan melakukan aksi nasional yang berpusat di Gedung DPR RI atau Istana Kepresidenan pada 28 Agustus 2025. Tuntutan yang akan disampaikan salah satunya adalah penghapusan outsourcing dan kenaikan upah minimum di angka 8,5-10,5%.
Sepanjang penelusuran, tidak ditemukan informasi dari sumber kredibel yang membenarkan klaim “25 Agustus 2025 bakal ada demo pembubaran DPR”.

Unggahan video berisi klaim “25 Agustus 2025 bakal ada demo pembubaran DPR” merupakan konten palsu (fabricated content).
(Ditulis oleh ‘Ainayya)