Tim Cek Fakta Tempo memverifikasi klaim tersebut dengan mengumpulkan gambar-gambar bertagar #SaveRajaAmpat di Twitter, Instagram, Tiktok, dan YouTube, melalui alat X Network Search dari AFP Media Lab. Selain itu, Tempo juga menggunakan pencarian gambar terbalik dari Google, alat deteksi akal imitasi, dan menelusuri konten dari akun-akun Greenpeace Indonesia.

Hasil verifikasi Tempo menunjukkan, konten-konten akal imitasi tersebut tidak dibuat atau dibagikan oleh Greenpeace. 

Konten kampanye Greenpeace mengenai kerusakan di kawasan Raja Ampat, dipublikasikan melalui kanal Youtube pada 3 Mei 2025 berjudul Wajah Lain Raja Ampat dan Potret Tanah Papua Terkini! Setelah itu, Greenpeace meluncurkan edisi khusus Raja Ampat dengan durasi empat menit, berjudul Raja Ampat: Wisata Ikonis atau Galeri Tambang Nikel? pada 31 Mei 2025.

Dalam video itu, Greenpeace merekam kondisi kawasan Raja Ampat dari udara. Mereka membandingkan kondisi Pulau Piaynemo dan Wayag sebagai destinasi utama wisata dengan Pulau Gag dan Pulau Kawe.  

Pulau Gag berjarak 46 kilometer dari Pulau Piaynemo yang terlihat rusak karena pertambangan nikel. Izin pertambangan nikel di pulau ini, dipegang oleh PT Gag Nikel sejak 2017 hingga 2047 dengan luas wilayah tambang 13.136 hektare. Luas area yang ditambang bahkan dua kali lipat lebih besar dari luas Pulau Gag 6.500 hektare.

Tangkapan layar kerusakan Pulau Gag di Raja Ampat. [Sumber: Youtube Greenpeace, Raja Ampat: Wisata Ikonis atau Galeri Tambang Nikel?]

Kondisi yang sama dialami Pulau Kawe yang berjarak 24 kilometer dari Wayag. Pemegang izin pertambangan nikelnya adalah PT Kawei Sejahtera Mining sejak 2013 hingga 2033 dengan luas wilayah tambang 5.922 hektare.

Tangkapan layar kerusakan Pulau Kawe di Raja Ampat. [Sumber: Youtube Greenpeace, Raja Ampat: Wisata Ikonis atau Galeri Tambang Nikel?]

Selain dua perusahaan itu, tiga perusahaan lain memiliki izin tambang nikel di Raja Ampat. Berikutnya, ada PT Anugerah Surya Pratama di Pulau Manuran, mengantongi izin pada 2024 hingga 2034 dengan luas wilayah tambah 1.173 hektare. 

PT Nurham mengantongi izin di Pulau Waigeo seluas 3 ribu hektare pada 2013 hingga 2033. Terakhir, PT Mulia Raymond Perkasa di Pulau Batangpele yang menguasai luas wilayah tambah 2.193 hektare dan izin berlaku pada 2013 hingga 2033. 

Greenpeace menggunakan rekaman tersebut dalam kampanye mereka sebagai video pendek di TikTok dan Twitter, termasuk saat menggalang petisi 

Dari tangkapan layar tersebut, terlihat perbedaan visual yang jelas antara foto maupun video dari Greenpeace Indonesia dengan konten akal imitasi yang menyebar di media sosial. 

Belakangan setelah ramai protes terhadap aktivitas penambangan nikel itu, pemerintah mencabut izin usaha pertambangan (IUP) nikel milik PT Anugerah Surya Pratama (ASP), PT Mulia Raymond Perkasa (MRP), PT Kawei Sejahtera Mining (KSM), PT Nurham. Keempatnya dinilai melakukan pelanggaran terhadap ketentuan lingkungan hidup. Hanya kontrak karya PT Gag Nikel yang tak dicabut.

Perbandingan dengan Citra Satelit

Tim Cek Fakta Tempo membandingkan kondisi pulau-pulau di Raja Ampat yang alamnya dieksploitasi untuk tambang nikel, menggunakan citra satelit dari Google Maps, Google Earth, dan Bing Map. 

Kebotakan lahan di Pulau Gag mulai tampak jelas pada tahun 2018. Kemudian, tahun 2019 dan seterusnya, lahan yang gundul semakin luas. Citra satelit terbaru tahun 2025 memperlihatkan area hutan gundul bertambah.



Data Forest Watch Indonesia (FWI), Pulau Gag memiliki tutupan seluas 1.329 hektare. Namun aktivitas pertambangan PT Gag Nikel, menyebabkan deforestasi hutan sejak 2017-2021 mencapai 588 hektare. 

Di Pulau Manuran, Tempo membandingkan citra satelit pada tahun 2009 dan 2025. Hasilnya, citra satelit 2025 menunjukkan kawasan yang gundul di sisi utara hingga ke selatan.  

Menurut monitoring Forest Watch Indonesia, seluas 7.028 hektare izin usaha pertambangan PT Anugerah Surya Pratama di Pulau Manuran adalah tutupan hutan. Namun akibat aktivitas pertambangan, Pulau Manuran kehilangan hutan  seluas 356 hektare pada 2017-2021.

Kemudian, di Pulau Kawei, kawasan yang gundul telah tampak pada citra satelit tahun 2009 dan tahun 2014. Area yang terbuka, terlihat semakin luas pada 2025. 



Sebelum Greenpeace, Harian Kompas pernah membuat Ekspedisi Tanah Papua. Salah satu liputan yang telah dipublikasikan memotret konsesi tambang nikel di Pulau Gag, Raja Ampat. Edisi tersebut dapat diakses di kanal Youtube Harian Kompas edisi 26 Februari 2022, berjudul Seluruh Pulau Gag di Raja Ampat Papua Dikuasai Konsesi Tambang Nikel. 

Bagaimana konten Raja Ampat dari akal imitasi menyebar?

Tim Cek Fakta Tempo menganalisis konten-konten yang dihasilkan dengan akal imitasi di TikTok, Instagram, Twitter, dan Facebook melalui dashboard X Network Search WeVerify.

Konten-konten tersebut dihasilkan oleh warganet yang berpartisipasi dalam gerakan #SaveRajaAmpat untuk menyuarakan penyelamatan kawasan Raja Ampat dari penambangan nikel. Warganet membuat video dan gambar hasil akal imitasi generatif, setelah aktivis Greenpeace dan masyarakat adat melakukan protes di acara Indonesia Critical Minerals Conference & Expo di Hotel Pullman, Central Park, Jakarta, 3 Juni 2025.

Ada dua tipe visual konten dari akal imitasi generatif yang diproduksi warganet. Pertama, konten-konten avatar yang menyuarakan protes dan ajakan untuk bergabung menyelamatkan Raja Ampat. Akun @Kanseulir di media sosial X misalnya, mengunggah video akal imitasi “Kami bukan tamu di tanah sendiri” dengan avatar menyerupai masyarakat adat. Konten yang diunggah pada 5 Juni 2025 tersebut, dibagikan ulang hingga 6,5 ribu kali.

Di TikTok, anime_editz7924, mengunggah video akal imitasi yang memperlihatkan avatar dua pria bule marah karena pejabat Indonesia menghancurkan surga di Papua. Video akal imitasi generatif ini diputar 7,8 juta sejak 6 Juni 2025.  

Beberapa contoh konten akal imitasi generatif dalam gerakan #SaveRajaAmpat. [Sumber: Twitter dan TikTok]

Tipe kedua, konten berisi visual kerusakan pulau-pulau di Raja Ampat yang dinilai tidak menunjukkan kondisi sebenarnya di Pulau Piaynemo. Hasil analisis Tempo dengan alat deteksi akal imitasi, AI or Not, menunjukkan gambar-gambar tersebut memang dibuat dengan kecerdasan buatan.

Konten dari akal imitasi yang dilabeli oleh akun-akun pendukung pemerintah. [Sumber: TikTok]

Asisten profesor di Sekolah Media dan Komunikasi Strategis, Oklahoma State University, Dr. Nuurrianti Jalli, menjelaskan fenomena penggunaan konten akal imitasi generatif tersebut dalam aktivisme. Menurut dia, perkembangan teknologi kecerdasan buatan generatif, mendorong masyarakat dapat menghasilkan konten yang memicu resonansi emosional. Sebab konten akal imitasi yang diolah secara artistik atau dramatis, membantu menggalang perhatian dan mendorong empati. 

Selain itu, kata dia, konten dari akal imitasi dapat menurunkan hambatan warga untuk berpartisipasi dalam gerakan publik. Warga saat ini tidak membutuhkan desainer profesional untuk menghasilkan gambar yang menarik. “Di satu sisi, akal imitasi mendemokratisasi kekuatan naratif,” kata Nuurianti kepada Tempo, Kamis 19 Juni 2025.

Tetapi di satu sisi lainnya, kata Nuurianti, konten-konten dari akal imitasi generatif menimbulkan pertanyaan dari sisi akurasi dan manipulasi. Sebab konten dari akal imitasi generatif, berpotensi memproduksi misinformasi yang terlihat hiper-realistis. Jika konten kampanye tersebut menyesatkan, justru berisiko membalikkan situasi dan merusak kepercayaan terhadap gerakan publik tersebut. 

Oleh karena itu, dia mendorong, warga dapat menggunakan konten dari akal imitasi generatif secara transparan, dengan memberikan keterangan apakah konten tersebut asli atau dibuat dengan kecerdasan buatan. “Kunci utamanya adalah menemukan keseimbangan di mana alat kecerdasan buatan memperkuat suara warga tetapi tanpa merusak kepercayaan atau menyebarkan bahaya,” kata seorang peneliti tamu di Institut Studi Asia Tenggara (ISEAS) Yusof Ishak di Singapura ini.

Disadur dari artikel Cek Fakta kompas.com.

SKK Migas melalui akun Instagram resmi @skkmigasofficial telah menerbitkan himbauan terkait penipuan dengan modus lowongan kerja.

“SKK Migas tidak pernah membuka lowongan melalui website tidak resmi, media sosial, atau pesan berantai,” demikian himbauan SKK Migas, pada Februari 2025.

Kepala Divisi Program dan Komunikasi SKK Migas, Hudi D. Suryodipuro, juga mengimbau masyarakat untuk selalu mengakses informasi rekrutmen hanya melalui portal resmi Rekrutmen Bersama Hulu Migas di jobs.talentics.id/skk-migas dan kanal resmi SKK Migas lainnya, yakni

X “humasskkmigas”
Instagram “skkmigasofficial”

Unggahan berisi tautan “pendaftaran rekrutmen SKK Migas” yang mengarah ke laman tak resmi itu merupakan konten tiruan (impostor content).

Disadur dari artikel Cek Fakta antaranews.com.

Berdasarkan penelusuran antaranews.com, hingga Juni 2025, sidang kasus Hasto Kristiyanto belum mencapai tahap vonis. Proses persidangan masih berlangsung di tahap pembuktian.

Terbaru, dalam sidang yang digelar pada Kamis (5/6/2025) Jaksa Penuntut Umum (JPU) menghadirkan Muhammad Fatahillah Akbar, ahli hukum pidana dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM), untuk memberikan keterangan di hadapan majelis hakim yang dipimpin oleh Hakim Ketua Rios Rahmanto.

Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Budi Prasetyo, menegaskan bahwa institusinya saat ini masih fokus pada pembuktian perkara.

Sebelumnya, Hasto Kristiyanto ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada Desember 2024, dalam kasus dugaan menghalangi penyidikan terkait buronan Harun Masiku. Ia didakwa terlibat dalam pemberian suap secara bersama-sama dengan Harun.

Hasto dijerat dengan pasal berlapis, yaitu Pasal 21 dan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, serta dikaitkan dengan Pasal 65 ayat (1), Pasal 55 ayat (1) ke-1, dan Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Unggahan berisi klaim “Hasto divonis 7 tahun penjara” merupakan konten yang menyesatkan (misleading content).

Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) coba melakukan penelusuran terkait informasi tersebut melalui mesin pencarian Google dengan menggunakan kata kunci “Makam Nabi Sulaiman di Borobudur”. Hasilnya, tidak ditemukan berita kredibel bahwa telah dilakukan penggalian dan penemuan makam di candi Borobudur.

Candi Borobudur adalah peninggalan Dinasti Syailendra pada masa Kerajaan Mataram Kuno. Dinasti Sailendra membangun peninggalan Budha terbesar di dunia antara 780-840 Masehi. Dinasti Sailendra merupakan dinasti yang berkuasa pada masa itu. Peninggalan ini dibangun sebagai tempat pemujaan Budha dan tempat ziarah.

Dalam artikel Festival Borobudur Writers. Pada tahun 2018, dalam acara festival tersebut membahas isu Mandala Agung Borobudur sebagai peninggalan Nabi Sulaiman telah lama merisaukan masyarakat dan dianggap sebagai bentuk pembodohan publik.

Dosen arkeologi Universitas Gadjah Mada (UGM), Dr. Niken Wirasanti, mengatakan, jika Candi Borobudur peninggalan Islam, prasastinya kemungkinan juga akan berbahasa Arab. Tetapi, prasasti tentang Borobudur ditulis dalam aksara Jawa kuno, termasuk di relief Karmawibhangga yang menyajikan kisah tentang karma di dinding kaki Candi Borobudur.

Berikutnya, visual yang memperlihatkan penemuan makam yang digali dan dikelilingi oleh beberapa orang. Dilakukan pemeriksaan dengan menggunakan alat Wasit.AI dan menunjukan bahwa gambar tersebut jelas terindikasi kecerdasan buatan.

Informasi “makam Nabi Sulaiman ditemukan di Candi Borobudur” merupakan konten yang menyesatkan (misleading content).