Akun Facebook “Msucipto Lek Much” pada Jumat (15/8/2025) membagikan video [arsip], isinya menampilkan wawancara Presiden Prabowo dengan narasi:
“Ya kita cari penyelesaian yang baik, yang damai gitu. Ada itikad baik dari dua pihak ya. Intinya kita mau penyelesaian yang baik”
Unggahan disertai takarir:
“PRABOWO EMANG ANJ BELA BUPATI SUDEWO MARI LENGSERKAN PRABOWO SETELAH BUPATI SUDEWO DI LENGSERKAN!!
INI LAH TANGAPAN TENTANG DEMO BESAR-BESARAN DI KANTOR BUPATI PRABOWO TELAH MEMBELA SUDEWO MARI BERSAMA MELENGSERKAN PRABOWO SETELAH SUDEWO BERHASIL DI LENGSERKAN”
Per Jumat (22/8/2025), konten tersebut telah mendapat lebih dari 33 ribu tanda suka dan 11.900 komentar.

Akun Facebook “Rizky Andika” pada Rabu (30/7/2025) membagikan video [arsip] disertai narasi:
“PABRIK ASING
SELURUH PABRIK YANG MERAUP KEUNTUNGAN DARI SUMBER DAYA ALAM INDONESIA AKAN DIAMBIL ALIH PRESIDEN PRABOWO. PRESIDEN PRABOWO TIDAK MAU JIKA KITA MASIH NURUT DENGAN PERINTAH PIHAK LUAR NEGERI”
Per Jumat (22/8/2025), konten tersebut telah mendapat lebih dari 3.300 tanda suka dan 194-an komentar.

tirto.id - Sepanjang Agustus ini, berlalu-lalang unggahan di Facebook yang mengklaim bahwa Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bakal menerapkan pajak penghasilan atau PPh kepada pekerja seks komersial (PSK).

ADVERTISEMENT

Narasi itu salah satunya diunggah oleh akun Facebook bernama "Tenggara Selatan" (arsip). Akun itu menyebarkan poster seolah Kemenkeu yang menegaskan PSK akan dikenakan pajak.

let gpt_inline2 = window.googletag || {cmd: []};gpt_inline2.cmd.push(function() {gpt_inline2.defineSlot('/22201407306/tirto-desktop/inline-2', [[336, 280], [300, 250]], 'gpt-inline2-passback').addService(gpt_inline2.pubads());gpt_inline2.pubads().enableSingleRequest();gpt_inline2.pubads().collapseEmptyDivs();gpt_inline2.enableServices();gpt_inline2.display('gpt-inline2-passback');});

"PARAH! PSK PUN JADI ASET NEGARA!Mulyani Mulyani benar-benar dah. ngitung pajaknya gimana coba? Apa akan di tungguin pas ngamar berapa jumlah nasabahnya kali HET wilayahnya di bagi seper sekian persen yg harus di BAYAR ke NEGARA?," begitu bunyi keterangan yang dibubuhkan bersama poster.
#inline3 img{margin: 20px auto;max-width:300px !important;}

let gpt_inline3 = window.googletag || {cmd: []};gpt_inline3.cmd.push(function() {gpt_inline3.defineSlot('/22201407306/tirto-desktop/inline-3', [[336, 280], [300, 250]], 'gpt-inline3-passback').addService(gpt_inline3.pubads());gpt_inline3.pubads().enableSingleRequest();gpt_inline3.pubads().collapseEmptyDivs();gpt_inline3.enableServices();gpt_inline3.display('gpt-inline3-passback');});

#gpt-inline3-passback{text-align:center;}

Periksa Fakta Benarkah Kemenkeu Berlakukan Pajak Penghasilan bagi PSK?

#inline4 img{max-width:300px !important;margin:20px auto;}

let gpt_inline4 = window.googletag || {cmd: []};gpt_inline4.cmd.push(function() {gpt_inline4.defineSlot('/22201407306/tirto-desktop/inline-4', [[336, 280], [300, 250]], 'gpt-inline4-passback').addService(gpt_inline4.pubads());gpt_inline4.pubads().enableSingleRequest();gpt_inline4.pubads().collapseEmptyDivs();gpt_inline4.enableServices();gpt_inline4.display('gpt-inline4-passback');});

#gpt-inline4-passback{text-align:center;}

Unggahan bertanggal 7 Agustus 2025 ini sudah meraup 49 reaksi emoji dan 59 komentar, serta dibagikan sebanyak sembilan kali. Sejumlah warganet yang berkomentar itu mempertanyakan apakah negara melegalkan PSK dan ada pula yang melontarkan respons adanya kemungkinan korupsi oleh negara dari uang yang dihimpun.

Tirto menjumpai akun Facebook lain dengan nama "Donny Fivers" (arsip) turut menyebarkan klaim serupa.

Lantas, bagaimana faktanya?

ADVERTISEMENT

Penelsuruan Fakta

Tim Riset Tirto berusaha menelusuri klaim yang berseliweran dengan mengetik kata kunci “PSK dikenai pajak” di mesin perambah Google. Dari pencarian itu, kami tak menemukan adanya sumber resmi maupun pemberitaan kredibel yang mengonfirmasi klaim.

Kemenkeu justru sudah mengklarifikasi dan menyatakan hal itu tidak benar. Dilansir CNN Indonesia, Sabtu (9/8/2025), Plh Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Hestu Yoga Saksama, mengatakan tidak ada kebijakan khusus untuk memungut pajak dari PSK.

"DJP memandang isu ini menyesatkan masyarakat sehingga media dan pihak-pihak yang mengangkatnya diharapkan memperhatikan relevansi dan keakuratan sumber informasi agar tidak menimbulkan kebingungan publik," ungkapnya.

Yoga mengimbau masyarakat untuk selalu memeriksa kebenaran informasi melalui kanal resmi Kemenkeu dan DJP atau sumber berita terpercaya. Ditjen Pajak meminta warga juga tak mudah terpengaruh oleh informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Untuk diketahui, wacana tentang pengenaan pajak penghasilan bagi PSK ini pertama kali mencuat dari pernyataan mantan Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Mekar Satria Utama.

Mekar kala itu diklaim sedang memberikan penjelasan akademis mengenai unsur subjektif dan objektif sebagai wajib pajak yang sesuai ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan. Akan tetapi, bukan dalam konteks kebijakan.

Pajak penghasilan yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan sendiri diatur dalam Undang-undang (UU) Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

Pasal 4 UU itu menyebut, yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun.

tirto.id - Kasus dugaan korupsi kuota haji di Kementerian Agama masih menyita perhatian publik. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan pada Jumat (15/8/2025), akan segera kembali memeriksa eks Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, terkait kasus dugaan korupsi kuota haji 2023-2024 di Kemenag.

ADVERTISEMENT

Yaqut sendiri sudah diperiksa KPK pada 7 Agustus 2025 lalu dalam kapasitasnya sebagai saksi. Pada Jumat (15/8/2025), KPK juga telah menggeledah rumah Yaqut yang berlokasi di Condet Jakarta Timur, dan menyita ponsel serta sejumlah dokumen.

let gpt_inline2 = window.googletag || {cmd: []};gpt_inline2.cmd.push(function() {gpt_inline2.defineSlot('/22201407306/tirto-desktop/inline-2', [[336, 280], [300, 250]], 'gpt-inline2-passback').addService(gpt_inline2.pubads());gpt_inline2.pubads().enableSingleRequest();gpt_inline2.pubads().collapseEmptyDivs();gpt_inline2.enableServices();gpt_inline2.display('gpt-inline2-passback');});

Namun, informasi kasus dugaan korupsi yang terjadi di era Presiden ke-7 RI Joko Widodo ini kemudian berkembang dan menimbulkan sejumlah narasi yang beragam di media sosial. Salah satu yang menarik perhatian Tirto adalah potongan gambar di Facebook, mengklaim Yaqut meminta Jokowi ikut diperiksa oleh KPK.

let gpt_inline3 = window.googletag || {cmd: []};gpt_inline3.cmd.push(function() {gpt_inline3.defineSlot('/22201407306/tirto-desktop/inline-3', [[336, 280], [300, 250]], 'gpt-inline3-passback').addService(gpt_inline3.pubads());gpt_inline3.pubads().enableSingleRequest();gpt_inline3.pubads().collapseEmptyDivs();gpt_inline3.enableServices();gpt_inline3.display('gpt-inline3-passback');});

#gpt-inline3-passback{text-align:center;}

“Yaqut Cholil Qiemas Meminta Kepada Ketua KPK Periksa Juga Jokowi Dia Memberi Perintah Dan Menerima Juga Uang Kuota Haji,” begitu tulis teks pada unggahan foto yang memuat tangkapan layar judul berita yang diklaim dilansir media Gelora News.

let gpt_inline4 = window.googletag || {cmd: []};gpt_inline4.cmd.push(function() {gpt_inline4.defineSlot('/22201407306/tirto-desktop/inline-4', [[336, 280], [300, 250]], 'gpt-inline4-passback').addService(gpt_inline4.pubads());gpt_inline4.pubads().enableSingleRequest();gpt_inline4.pubads().collapseEmptyDivs();gpt_inline4.enableServices();gpt_inline4.display('gpt-inline4-passback');});

#gpt-inline4-passback{text-align:center;}

Unggahan ini di-posting oleh akun Facebook bernama "Leonardo George Williams" (arsip), pada 16 Agustus 2025.

periksa fakta hoaks tangkapan layar artikel klaim Yaqut minta Jokowi diperiksa KPK.

ADVERTISEMENT

Gambar yang ditampilkan muka berita tersebut adalah foto Yaqut Cholil mengenakan atasan gelap dan peci hitam dengan latar belakang halaman gedung KPK. Judul teks artikel tampak begitu panjang dan terdapat salah ketik untuk nama belakang Yaqut. Seharusnya ‘Qoumas’ bukan ‘Qiemas’. Kesalahan penulisan ini menambah kejanggalan dari unggahan.

Sampai dengan Jumat (22/8/2025) atau hampir sepekan unggahan itu beredar di Facebook, unggahan tersebut hanya mengumpulkan satu reaksi (tanda suka dan emoji).

Namun, Tirto menemukan unggahan serupa di media sosial dan platform lain dengan narasi tangkapan layar artikel yang sama, seperti unggahan ini, ini, dan ini.

Lalu, bagaimana faktanya? Apakah benar ada potongan artikel berita bahwa Yaqut meminta agar Jokowi diperiksa dalam kasus dugaan korupsi kuota haji?