Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) mengakses tautan dalam unggahan. Diketahui, tautan tidak mengarah ke laman resmi Siloam Hospital siloamhospitals.com. Warganet justru diminta mengisi nama lengkap serta nomor telepon.

Unggahan berisi klaim “lowongan kerja Siloam Hospital Group” disertai tautan yang mengarah ke laman tak resmi itu merupakan konten palsu (fabricated content).
(Ditulis oleh Vania Astagina)

Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) memasukkan kata kunci “bagaimana cara mendaftar sertifikat tanah elektronik” ke kolom pencarian Google. Hasil penelusuran teratas mengarah ke artikel bisnis.com “Cara Membuat Sertifikat Tanah Online di Aplikasi Sentuh Tanahku” yang tayang Maret 2024.

Dari artikel tersebut diketahui kalau pendaftaran sertifikat elektronik secara daring hanya dilakukan melalui aplikasi “Sentuh Tanahku” yang dikelola Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN (ATR/BPN).

TurnBackHoax kemudian mengakses tautan yang disematkan dalam bio akun TikTok “estriatri”. Tautan tidak mengarah ke laman resmi Kementerian ATR/BPN, tetapi ke formulir pengisian nama lengkap dan nomor telepon. Usai memasukkan nama dan nomor telepon, warganet diminta mengisi kode OTP dari aplikasi Telegram.

TurnBackHoax sebelumnya telah mengupas klaim tentang tanah tanpa sertifikat elektronik akan menjadi milik negara.

Unggahan berisi tautan “pendaftaran sertifikat tanah elektronik” merupakan konten palsu (fabricated content).

(Ditulis oleh Moch. Marcellodiansyah)

Disadur dari artikel Cek Fakta antaranews.com
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dalam Instagram resminya menyatakan narasi tersebut merupakan hoaks. Kementerian ATR/BPN menegaskan sertifikat lama atau sertifikat analog masih berlaku dan tidak akan ditarik.
Sebelumnya, Menteri ATR/Kepala BPN—yang saat itu dijabat oleh Agus Harimurti Yudhoyono (AHY)—mengatakan sertifikat elektronik merupakan bentuk transformasi layanan digital kepada masyarakat.

Unggahan berisi informasi ”tanah tanpa sertifikat elektronik bakal jadi milik negara“ merupakan konten dengan konteks yang salah (false context).
(Ditulis oleh Vania Astagina)

Mula-mula, Tirto mengakses tautan yang terdapat di akhir unggahan. Tautan tersebut mengarahkan ke halaman baru yang berisikan sebuah poster dan formulir pendaftaran yang memintakan sejumlah informasi di bagian bawahnya.

Beberapa data yang diminta dari halaman tersebut di antaranya nama lengkap, usia, alamat, jenis kelamin, dan nomor dari akun Telegram aktif. Unggahan tersebut mencurigakan karena terdapat ketidakkonsistenan bahasa pada kolom nomor telepon (yang meminta informasi dalam Bahasa Inggris). Halaman pendaftaran tersebut juga tidak mencantumkan tombol akses lain yang terkait dengan situs resmi Bawaslu.

Kami mencoba melakukan pemindaian menggunakan perangkat URLScan.io. Hasilnya, didapatkan kalau domain (alamat utama) situs tersebut adalah zilcv.com, yang tidak ada sangkut pautnya dengan situs resmi Bawaslu (bawaslu.go.id).

Modus seperti ini biasanya digunakan untuk skema phising. Modus serupa pernah ditemukan dengan mengatasnamakan lembaga lain.

Tirto juga coba mengonfirmasi hal ini ke Ketua Bawaslu, Rahmat Bagja, yang namanya dicatut dalam unggahan ini. Dengan tegas, ia mengatakan kalau informasi tersebut adalah hoaks. Dia juga menekankan kalau saat ini Bawaslu tidak mengadakan pembukaan pendaftaran pengawas seperti yang tertera di unggahan di media sosial.

Hasil penelusuran kami juga menemukan akun media sosial Rahmat Bagja di Instagram berikut yang bercentang biru, tanda verifikasi. Akun tersebut mengarahkan ke akun berikut yang merupakan akun Facebook pribadi dari Rahmat.

Terlihat di akun Facebook asli Rahmat, meski tidak bercentang biru, terlihat aktif mengunggah informasi ataupun kegiatan. Unggahan terbaru bertanggal 16 Februari 2025 lalu. Di akun asli ini, tidak ditemukan informasi soal pendaftaran pengawas Bawaslu.

Kami juga sempat membedah akun yang menyebarkan halaman pendaftaran Bawaslu tersebut. Akun yang mencatut nama Rahmat tersebut hanya berisikan unggahan mengenai pendaftaran anggota Bawaslu, dan tidak membahas soal hal lain. Berdasarkan informasi soal halaman Facebook tersebut, ditemukan pula kalau akun itu baru dibuat pada 2 Februari 2025 lalu.

Senada, di situs resmi Bawaslu juga tidak ada pengumuman soal rekrutmen pengawas Bawaslu, seperti yang tersebar di media sosial.

Tirto menemukan beberapa informasi terkait rekrutmen dalam situs tersebut. Pertama soal Penetapan Tim Seleksi Calon Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara (masa jabatan 2025-2030) dan pengumuman hasil akhir seleksi CPNS pascasanggah. Namun, keduanya juga dipublikasikan pada Januari 2025 dan berbeda dengan unggahan di media sosial soal pendaftaran pengawas.

Kami juga sempat melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image search) dari gambar dalam poster. Hasil pencarian mengarahkan ke sejumlah unggahan mengenai perekrutan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) di sejumlah daerah (contoh link 1, 2,3).

Hal ini terkait dengan kegiatan Pilkada 2024 yang sudah berakhir. Ilustrasi animasi dalam poster tersebut juga terlihat menggunakan atribut-atribut dengan tulisan PTPS yang makin mempertegas maksud dari unggahan poster tersebut.

Sebagai tambahan konteks, Pengawas TPS adalah petugas yang dibentuk untuk membantu Panwaslu Kelurahan/Desa (PKD) dan bertugas untuk mencegah pelanggaran, mengawasi tahapan pemungutan dan penghitungan suara, serta menerima laporan dugaan pelanggaran. Mereka menjalankan fungsi pengawasan di lapangan di tiap daerah.

Hasil pemeriksaan fakta menunjukkan rekrutmen calon anggota Bawaslu pada Februari 2025 bersifat salah dan menyesatkan (false & misleading).

Unggahan yang beredar di media sosial berasal dari akun yang mencatut nama Ketua Bawaslu 2022-2027, Rahmat Bagja. Dalam konfirmasinya kepada Tirto, Rahmat menekankan informasi yang tersebar di Facebook tersebut adalah hoaks. Akun tersebut juga bukan akun pribadi Rahmat.

Tautan dalam unggahan juga mengarahkan ke halaman pendaftaran yang tidak terafiliasi dengan situs resmi Bawaslu.