Tempo menelusuri video itu lewat pencarian gambar terbalik Google dan membandingkannya dengan sumber kredibel. Hasil verifikasi menunjukkan rekaman tersebut bukan demonstrasi di rumah Kapolda Bali, melainkan di depan Gedung Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus).

Video yang sama pernah diunggah akun YouTube Mata Revolusi NKRI dan TikTok pada 1 September 2025. Kedua sumber menyebut aksi itu berlangsung di depan Markas Kepolisian Daerah Bali.

Humas Polda Bali membantah isu rumah Kapolda digeruduk massa melalui akun X pada 15 September 2025. “Kabid Humas Komisaris Besar Ariasandy SIK membenarkan adanya peredaran video dengan narasi Rumah Kapolda Bali digeruduk massa. Polda Bali pastikan itu hoaks,” tulis pernyataan resmi lembaga tersebut.





Bangunan dalam video itu cocok dengan kantor Direktorat Reserse Kriminal Khusus yang sebelumnya diunggah akun YouTube Bid Humas Polda Bali, 4 Agustus 2022. 

Aksi massa di Markas Polda Bali juga terekam dalam unggahan akun YouTube Tribun Bali edisi 30 Agustus 2025. Kericuhan pecah sekitar pukul 15.30 WITA ketika sejumlah oknum melempar batu ke arah petugas dan gedung Mapolda. Aparat merespons dengan menembakkan water cannon dan gas air mata untuk memukul mundur massa.

Bentrok membuat kerumunan terpecah dan menyebar ke sejumlah ruas jalan, antara lain Jalan Melati, Jalan Kamboja, hingga Jalan Pattimura.

Sebelumnya, ratusan mahasiswa dan pengemudi ojek online menggelar aksi solidaritas di depan Markas Kepolisian Daerah Bali, Jalan WR Supratman, Kota Denpasar, pada Sabtu 30 Agustus 2025. Dalam orasinya, mereka menuntut reformasi di tubuh kepolisian setelah Affan Kurniawan (21), pengemudi ojek online, tewas dilindas kendaraan taktis Brimob di kawasan Pejompongan, Jakarta Pusat, Kamis malam, 28 Agustus 2025.

Verifikasi Tempo menyimpulkan bahwa klaim rumah Kapolda Bali didemo adalah menyesatkan.

Pemimpin Redaksi Tempo Setri Yasra menegaskan, klaim bahwa Tempo berusaha menggagalkan kehadiran Prabowo di Sidang Umum PBB adalah tuduhan keliru. Ia menjelaskan, Tempo tidak pernah mengeluarkan sikap atas rencana Presiden menghadiri forum tersebut.

“Sikap redaksi Tempo tidak untuk bersikap atas sesuatu yang tidak mengandung masalah atau polemik, seperti pidato presiden di forum PBB,” kata Setri, Rabu 17 September 2025.

Menurut Setri, berita-berita yang dihasilkan Tempo selalu berlandaskan prinsip jurnalisme investigasi, mengikuti kode etik, dan melalui verifikasi berlapis. Hal itu juga berlaku pada edisi yang membahas munculnya usulan darurat militer. Edisi tersebut, kata dia, hanyalah satu dari ribuan liputan Tempo yang dijalankan dengan disiplin verifikasi tinggi.

Setri menilai konten yang menuduh tanpa bukti, sambil memakai sampul dan nama Tempo, berpotensi menyebarkan narasi keliru. “Ini tindakan salah, melanggar hukum, dan mengganggu kebebasan pers,” ujarnya.



Video ini menampilkan sejumlah sampul majalah dan harian Tempo. Di awal, muncul klip sampul Majalah Tempo edisi 10 September 2024. Edisi itu membahas rencana revisi Undang-Undang Kementerian Negara oleh Badan Legislasi DPR dan pemerintah. Revisi tersebut memungkinkan Prabowo membentuk jumlah kementerian tanpa batas.

Majalah Tempo edisi itu sama sekali tidak menyinggung rencana keberangkatan Prabowo ke Sidang Umum PBB, berbeda dengan teks yang beredar dalam konten di media sosial.



Video yang beredar juga menampilkan sampul produk harian premium Tempo edisi 2 September 2025. Edisi ini mengulas opsi darurat militer yang dibahas dalam rapat kabinet yang dipimpin Prabowo Subianto pada 31 Agustus 2025.

Isu yang sama kembali mencuat ketika Prabowo bertemu ormas keagamaan dan pimpinan partai politik di Istana Negara. Dalam kedua pertemuan itu, opsi darurat militer akhirnya tidak diambil.



Gambar berikutnya adalah sampul Majalah Tempo edisi 7 September 2025. Edisi ini mengulas pihak-pihak yang memprovokasi kerusuhan dalam rangkaian demonstrasi pada akhir Agustus 2025.

Dalam laporan itu, Tempo menelusuri video kerusuhan yang dibagikan warga, memeriksa dokumen, dan mewawancarai berbagai pihak terkait. Dari proses jurnalistik tersebut, Tempo mengidentifikasi sejumlah personel yang diduga tentara ikut terlibat dalam demonstrasi menuntut pembubaran DPR pada akhir Agustus 2025.

Agenda Prabowo Berpidato di Sidang Umum PBB

Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan berpidato dalam Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke-80 di New York pada 23 September 2025. Hingga artikel ini dipublikasikan, rencana itu belum berubah.

Seperti ditulis Tempo pada 12 September 2025, Kementerian Luar Negeri menyebut pidato Prabowo akan berlangsung setelah Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. “Berdasarkan hasil undian sebetulnya menjadi pembicara pertama. Tapi karena mengikuti urutan tradisi sejak PBB berdiri, pembicara pertama selalu Brasil, dan pembicara kedua Presiden Amerika Serikat,” kata Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kemlu Tri Tharyat dalam media briefing di Jakarta, Kamis 11 September 2025.

Dalam sidang nanti, Prabowo mendapat waktu 15 menit untuk menyampaikan pidato, sesuai dengan batasan yang direkomendasikan Sidang Majelis Umum PBB. Kehadirannya menjadi penampilan perdana di mimbar PBB sejak dilantik sebagai Presiden RI pada Oktober 2024. Ia juga sudah menjadwalkan sejumlah pertemuan yang akan dihadiri secara langsung, dari lebih 140 agenda yang disusun PBB sepanjang sidang berlangsung.

Kehadiran Prabowo menandai kembalinya seorang Presiden Indonesia di forum PBB setelah satu dekade. Selama masa kepemimpinan Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Indonesia lebih sering diwakili Wakil Presiden Jusuf Kalla. Jokowi sendiri tercatat hadir dalam Sidang Majelis Umum PBB pada 2020 dan 2021, namun secara virtual karena pandemi Covid-19.

Sidang Majelis Umum PBB ke-80 resmi dibuka pada 9 September 2025. Dua pekan setelah pembukaan, yakni 22-30 September, PBB menggelar High-level Week atau Debat Umum Tingkat Tinggi, yang menjadi panggung utama para kepala negara untuk menyampaikan pandangan politik luar negeri, situasi global, serta prioritas pemerintahan masing-masing.

Verifikasi Tempo menyimpulkan tuduhan bahwa Tempo berusaha mencegah kedatangan Prabowo ke sidang umum PBB adalah klaim yang keliru.

Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) melakukan penelusuran menggunakan Google Lens. Hasilnya, ditemukan pemberitaan gelora.co dengan foto dan tanggal terbit yang sama dengan unggahan akun Facebook “Bappa Mila”.
Diketahui, kreator konten yang diunggah akun Facebook “Bappa Mila” telah menyunting pemberitaan gelora.co “Sidang Gugatan Ijazah Gibran di PN Jakpus, KPU Siap Hadapi” yang tayang Senin (15/9/2025).
Konteks asli pemberitaan itu adalah sidang gugatan perdata terkait ijazah SMA Wakil Presiden Gibran digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Senin (15/9/2025).

Unggahan berisi narasi “Gibran imbau ormas minta sedekah untuk pembangunan IKN” merupakan konten dimanipulasi (manipulated content).

Pertama-tama Tirto mencari informasi di pencarian Google dengan kata kunci “Anies Baswedan dilantik menjadi menteri Kabinet Merah Putih”. Namun tidak ada satupun artikel dari media kredibel yang memberitakan atau mendukung narasi tersebut.

Selanjutnya, kami melakukan penelusuran gambar lewat metode reverse images search dan berfokus pada video ketika Anies dan Prabowo saling menyapa. Hasilnya, membawa Tirto ke sebuah video pemberitaan di kanal YouTube resmi milik Metro TV.

Video tersebut menampilkan agenda penetapan pasangan calon Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih Pilpres 2024, Rabu (24/4/2024) silam. Acara yang digelar di Komisi Pemilihan Umum (KPU) itu juga dihadiri Anies Baswedan dengan wakilnya saat itu, Abdul Muhaimin Iskandar.

Setelah menyampaikan pidato, Prabowo dan Gibran langsung menyalami Anies-Muhaimin. Prabowo menghampiri keduanya lalu mengguncang gemas badan Anies usai bersalaman. Mereka juga tampak berbincang kecil sambil bercanda.

Adegan tersebut sama persis dengan video di Facebook yang diklaim sebagai momen Anies menjadi menteri Kabinet Merah Putih. Sehingga video yang beredar itu sama sekali tidak berkaitan dengan klaim Anies Baswedan masuk ke Kabinet Merah Putih.

Video yang beredar dengan narasi Anies masuk Kabinet Merah Putih adalah video lama ketika penghujung Pilpres 2024. Video tersebut dinarasikan seolah-olah momen pelantikan Anies sebagai menteri pemerintahan Prabowo.

Sebagai informasi, Rabu (17/9/2025), Presiden Prabowo secara resmi melantik dua jabatan menteri dan tiga wakil menteri Kabinet Merah Putih sisa masa jabatan 2024-2029. Acara pelantikan tersebut digelar di Istana Negara, Jakarta.

Menteri dan wakil menteri itu dilantik berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 96/P Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029.

Tidak ada nama Anies Baswedan dalam surat keputusan tersebut.

Berikut deretan menteri dan wakil menteri yang dilantik Prabowo hari ini, 17 September 2025:

Letjen TNI (Purn.) Djamari Chaniago sebagai Menkopolkam

Erick Thohir sebagai Menpora

Afriansyah Noor sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan

Rohmat Marzuki sebagai Wakil Menteri Kehutanan

Farida Farichah sebagai Wakil Menteri Koperasi

Angga Raka Prabowo sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI

Ahmad Dofiri sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Kamtibmas dan Reformasi Polri

Naniek S Dayang sebagai Wakil Kepala BGN

Sonny Sanjaya sebagai Wakil Kepala BGN

Sarah Sadiqa sebagai Kepala LKPP

Berdasarkan penelusuran fakta yang dilakukan, tidak ada bukti klaim narasi Anies menjadi menteri di Kabinet Merah Putih.

Konteks asli dalam video yang disertakan dalam unggahan klaim narasi itu adalah momen saat Anies dan Prabowo menghadiri agenda penetapan pasangan calon Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih Pilpres 2024, Rabu (24/4/2024) silam.

Jadi, klaim dalam video dan unggahan yang menyebut Anies menjadi menteri Prabowo baru-baru ini bersifat salah dan menyesatkan (false and misleading).

==

Bila pembaca memiliki saran, ide, tanggapan, maupun bantahan terhadap klaim Periksa Fakta dan Decode, pembaca dapat mengirimkannya ke email factcheck@tirto.id.