Cek Fakta Liputan6.com menelusuri klaim video Presiden Israel dilempari telur busuk. Penelusuran menemukan foto yang identik dengan peristiwa tersebut.
Seperti diberitakan dari Sky News, narasi menyebutkan bahwa Nigel Farage disiram minuman setelah meluncurkan kampanye pemilihannya sebagai pemimpin baru Partai Reform UK di Clacton, Inggris, tempat ia berharap terpilih sebagai anggota parlemen (MP).
Peristiwa ini terjadi pada awal Juni 2024.
Penelusuran juga mengarah pada artikel dari metrotvnews berjudul "Politikus Kontroversial Inggris Nigel Farage Disiram Milkshake saat Kampanye".
Dalam artikel ini, Nigel Farage, pemimpin baru Partai Reformasi yang dikenal sebagai sayap kanan Inggris, disiram milkshake pada hari pertama kampanye penuhnya. Farage berkampanye untuk mendapatkan kursi di parlemen dalam pemilihan 4 Juli.
Farage terkenal karena membantu memimpin kampanye Brexit yang sukses pada 2016. Popularitasnya telah memberikan tekanan pada sejumlah pemimpin Konservatif untuk bersikap lebih keras terhadap imigrasi.
Tak lama setelah ia meluncurkan kampanyenya di kursi Clacton-on-Sea, Inggris tenggara, seorang wanita melemparkan secangkir besar minuman kepadanya saat ia meninggalkan sebuah pub. Gambar itu tersebar luas di media sosial.
 

Hasil penelusuran Cek Fakta Liputan6.com, klaim video Presiden Israel dilempari telur busuk adalah tidak benar.
Pria yang dilempar minuman adalah Nigel Farage, bukan Presiden Israel.

Cek Fakta Liputan6.com menelusuri klaim link untuk mengecek penerima BSU periode Oktober. Penelusuran mengarah pada artikel berita yang tayang di Liputan6.com berjudul "Waspada Hoaks! Begini Cara Resmi Cek BSU BPJS Ketenagakerjaan dan Syarat Penerimanya"
Dalam artikel ini, dijelaskan bahwa Bantuan Subsidi Upah (BSU) yang disalurkan melalui BPJS Ketenagakerjaan adalah program pemerintah yang bertujuan meringankan beban ekonomi pekerja bergaji rendah.
Pengecekan status penerima BSU harus selalu dilakukan melalui kanal-kanal resmi yang disediakan pemerintah untuk menghindari penipuan dan informasi palsu. Berikut adalah beberapa cara resmi untuk cek BSU BPJS Ketenagakerjaan:
Perlu diperhatikan bahwa situs resmi BPJS Ketenagakerjaan bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id untuk pengecekan BSU mungkin tidak bisa diakses karena sedang dalam perbaikan atau layanan pengecekan BSU telah dialihkan sepenuhnya ke situs Kemnaker. Oleh karena itu, selalu prioritaskan situs Kemnaker sebagai sumber informasi utama.
 

Hasil penelusuran Cek Fakta Liputan6.com, klaim link untuk mengecek penerima BSU periode Oktober, tidak benar.

Cek Fakta Liputan6.com menelusuri klaim link pendaftaran seleksi PPPK jabatan fungsional Guru Sekolah Rakyat. Penelusuran mengarah pada situs resmi Kementerian Sosial (Kemensos) kemensos.go.id mengenai Pengumuman Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Guru Sekolah Rakyat Tahap II TA 2025.
Berdasarkan informasi dari situs tersebut, seleksi PPPK jabatan fungsional Guru Sekolah Rakyat Tahap II Tahun Anggaran 2025 telah selesai.
"Pengumuman Kelulusan PPPK JF Guru Sekolah Rakyat oleh Kemensos 13 Agustus 2025"
Selain itu, seleksi calon guru sekolah rakyat dilaksanakan oleh Kemendikdasmen. Laman resmi Kemendikdasmen dapat diakses pada ppg.dikdasmen.go.id/seleksi-guru-sekolah-rakyat-tahap-2.
 

Hasil penelusuran Cek Fakta Liputan6.com, klaim link pendaftaran seleksi PPPK jabatan fungsional Guru Sekolah Rakyat tidak benar.
Seleksi PPPK jabatan fungsional Guru Sekolah Rakyat Tahap II Tahun Anggaran 2025 telah selesai.

Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) menelusuri kebenaran klaim dengan memasukkan gambar tangkapan layar tersebut ke mesin pencarian foto Google Image Search.

Hasilnya ditemukan gambar serupa pada artikel gelora.co yang diunggah Selasa (9/9/2025) berjudul “Menkeu Purbaya Minta Maaf, Akui Salah Ngomong Soal Tuntutan 17+8" dengan tanggal tayang sama dengan konten yang disebarkan oleh akun Facebook "Hamsah Ji".

Pembuat konten yang disebarkan oleh akun Facebook “Hamsah Ji” memanipulasi judul artikel tersebut dengan "Menkeu Purbaya Meminta Rakyat Menyumbang Bila Ingin Ekonomi Maju Lagi”.


Dalam artikel tersebut sama sekali tidak membahas pernyataan Menkeu Purbaya yang meminta rakyat menyumbang bila ingin ekonomi maju lagi. Artikel itu membahas Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa meluruskan pernyataannya yang menuai kontroversial terkait tuntutan 17+8.

Faktanya judul asli artikel tersebut adalah “Menkeu Purbaya Minta Maaf, Akui Salah Ngomong Soal Tuntutan 17+8″.