Berdasarkan penelusuran, tidak ada pernyataan resmi yang menyebutkan Anies Baswedan diangkat sebagai menteri.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Video yang beredar ternyata identik dengan unggahan YouTube iNews berjudul “Momen Hangat Prabowo Subianto Jabat Tangan Anies Baswedan - iNews Siang 25/04”.

Video itu memperlihatkan Prabowo Subianto berjabat tangan erat dengan Anies Baswedan setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan Prabowo-Gibran sebagai presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024–2029. Penetapan berlangsung di Gedung KPU pada Rabu, 24 April 2024.

Dengan demikian, klaim bahwa Anies Baswedan resmi menjadi menteri di Kabinet Merah Putih adalah hoaks.

Pewarta: Tim JACX

Editor: M Arief Iskandar

Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Berdasarkan penelusuran, tidak ditemukan judul berita seperti yang ada dalam tangkapan layar unggahan tersebut.

ANTARA menemukan unggahan dengan foto, media, dan waktu yang sama, tetapi berjudul “Respons Luhut soal AEI Sebut Ekonomi Indonesia Dalam Kondisi Darurat”. Artikel asli tersebut berisi tanggapan Luhut atas pernyataan Aliansi Ekonomi Indonesia (AEI) yang menilai kondisi ekonomi nasional dalam keadaan darurat.

Dalam artikelnya, Luhut menjelaskan bahwa ia telah mendengar paparan AEI mengenai tantangan dan arah kebijakan ekonomi. Ia juga menambahkan bahwa pemerintah sudah melakukan berbagai upaya untuk memperbaiki kondisi ekonomi Indonesia, sekaligus berterima kasih atas masukan para ekonom.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Dengan demikian, klaim bahwa Luhut menyatakan ekonomi Indonesia akan melampaui Amerika jika Jokowi menjabat lagi pada 2029 adalah hasil suntingan atau hoaks.

Klaim: Artikel Luhut nyatakan ekonomi Indonesia lampaui Amerika jika Jokowi jadi presiden 2029

Rating: Hoaks

Pewarta: Tim JACX

Editor: M Arief Iskandar

Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Tempo menelusuri video itu lewat pencarian gambar terbalik Google dan membandingkannya dengan sumber kredibel. Hasil verifikasi menunjukkan rekaman tersebut bukan demonstrasi di rumah Kapolda Bali, melainkan di depan Gedung Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus).

Video yang sama pernah diunggah akun YouTube Mata Revolusi NKRI dan TikTok pada 1 September 2025. Kedua sumber menyebut aksi itu berlangsung di depan Markas Kepolisian Daerah Bali.

Humas Polda Bali membantah isu rumah Kapolda digeruduk massa melalui akun X pada 15 September 2025. “Kabid Humas Komisaris Besar Ariasandy SIK membenarkan adanya peredaran video dengan narasi Rumah Kapolda Bali digeruduk massa. Polda Bali pastikan itu hoaks,” tulis pernyataan resmi lembaga tersebut.





Bangunan dalam video itu cocok dengan kantor Direktorat Reserse Kriminal Khusus yang sebelumnya diunggah akun YouTube Bid Humas Polda Bali, 4 Agustus 2022. 

Aksi massa di Markas Polda Bali juga terekam dalam unggahan akun YouTube Tribun Bali edisi 30 Agustus 2025. Kericuhan pecah sekitar pukul 15.30 WITA ketika sejumlah oknum melempar batu ke arah petugas dan gedung Mapolda. Aparat merespons dengan menembakkan water cannon dan gas air mata untuk memukul mundur massa.

Bentrok membuat kerumunan terpecah dan menyebar ke sejumlah ruas jalan, antara lain Jalan Melati, Jalan Kamboja, hingga Jalan Pattimura.

Sebelumnya, ratusan mahasiswa dan pengemudi ojek online menggelar aksi solidaritas di depan Markas Kepolisian Daerah Bali, Jalan WR Supratman, Kota Denpasar, pada Sabtu 30 Agustus 2025. Dalam orasinya, mereka menuntut reformasi di tubuh kepolisian setelah Affan Kurniawan (21), pengemudi ojek online, tewas dilindas kendaraan taktis Brimob di kawasan Pejompongan, Jakarta Pusat, Kamis malam, 28 Agustus 2025.

Verifikasi Tempo menyimpulkan bahwa klaim rumah Kapolda Bali didemo adalah menyesatkan.

Pemimpin Redaksi Tempo Setri Yasra menegaskan, klaim bahwa Tempo berusaha menggagalkan kehadiran Prabowo di Sidang Umum PBB adalah tuduhan keliru. Ia menjelaskan, Tempo tidak pernah mengeluarkan sikap atas rencana Presiden menghadiri forum tersebut.

“Sikap redaksi Tempo tidak untuk bersikap atas sesuatu yang tidak mengandung masalah atau polemik, seperti pidato presiden di forum PBB,” kata Setri, Rabu 17 September 2025.

Menurut Setri, berita-berita yang dihasilkan Tempo selalu berlandaskan prinsip jurnalisme investigasi, mengikuti kode etik, dan melalui verifikasi berlapis. Hal itu juga berlaku pada edisi yang membahas munculnya usulan darurat militer. Edisi tersebut, kata dia, hanyalah satu dari ribuan liputan Tempo yang dijalankan dengan disiplin verifikasi tinggi.

Setri menilai konten yang menuduh tanpa bukti, sambil memakai sampul dan nama Tempo, berpotensi menyebarkan narasi keliru. “Ini tindakan salah, melanggar hukum, dan mengganggu kebebasan pers,” ujarnya.



Video ini menampilkan sejumlah sampul majalah dan harian Tempo. Di awal, muncul klip sampul Majalah Tempo edisi 10 September 2024. Edisi itu membahas rencana revisi Undang-Undang Kementerian Negara oleh Badan Legislasi DPR dan pemerintah. Revisi tersebut memungkinkan Prabowo membentuk jumlah kementerian tanpa batas.

Majalah Tempo edisi itu sama sekali tidak menyinggung rencana keberangkatan Prabowo ke Sidang Umum PBB, berbeda dengan teks yang beredar dalam konten di media sosial.



Video yang beredar juga menampilkan sampul produk harian premium Tempo edisi 2 September 2025. Edisi ini mengulas opsi darurat militer yang dibahas dalam rapat kabinet yang dipimpin Prabowo Subianto pada 31 Agustus 2025.

Isu yang sama kembali mencuat ketika Prabowo bertemu ormas keagamaan dan pimpinan partai politik di Istana Negara. Dalam kedua pertemuan itu, opsi darurat militer akhirnya tidak diambil.



Gambar berikutnya adalah sampul Majalah Tempo edisi 7 September 2025. Edisi ini mengulas pihak-pihak yang memprovokasi kerusuhan dalam rangkaian demonstrasi pada akhir Agustus 2025.

Dalam laporan itu, Tempo menelusuri video kerusuhan yang dibagikan warga, memeriksa dokumen, dan mewawancarai berbagai pihak terkait. Dari proses jurnalistik tersebut, Tempo mengidentifikasi sejumlah personel yang diduga tentara ikut terlibat dalam demonstrasi menuntut pembubaran DPR pada akhir Agustus 2025.

Agenda Prabowo Berpidato di Sidang Umum PBB

Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan berpidato dalam Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke-80 di New York pada 23 September 2025. Hingga artikel ini dipublikasikan, rencana itu belum berubah.

Seperti ditulis Tempo pada 12 September 2025, Kementerian Luar Negeri menyebut pidato Prabowo akan berlangsung setelah Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. “Berdasarkan hasil undian sebetulnya menjadi pembicara pertama. Tapi karena mengikuti urutan tradisi sejak PBB berdiri, pembicara pertama selalu Brasil, dan pembicara kedua Presiden Amerika Serikat,” kata Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kemlu Tri Tharyat dalam media briefing di Jakarta, Kamis 11 September 2025.

Dalam sidang nanti, Prabowo mendapat waktu 15 menit untuk menyampaikan pidato, sesuai dengan batasan yang direkomendasikan Sidang Majelis Umum PBB. Kehadirannya menjadi penampilan perdana di mimbar PBB sejak dilantik sebagai Presiden RI pada Oktober 2024. Ia juga sudah menjadwalkan sejumlah pertemuan yang akan dihadiri secara langsung, dari lebih 140 agenda yang disusun PBB sepanjang sidang berlangsung.

Kehadiran Prabowo menandai kembalinya seorang Presiden Indonesia di forum PBB setelah satu dekade. Selama masa kepemimpinan Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Indonesia lebih sering diwakili Wakil Presiden Jusuf Kalla. Jokowi sendiri tercatat hadir dalam Sidang Majelis Umum PBB pada 2020 dan 2021, namun secara virtual karena pandemi Covid-19.

Sidang Majelis Umum PBB ke-80 resmi dibuka pada 9 September 2025. Dua pekan setelah pembukaan, yakni 22-30 September, PBB menggelar High-level Week atau Debat Umum Tingkat Tinggi, yang menjadi panggung utama para kepala negara untuk menyampaikan pandangan politik luar negeri, situasi global, serta prioritas pemerintahan masing-masing.

Verifikasi Tempo menyimpulkan tuduhan bahwa Tempo berusaha mencegah kedatangan Prabowo ke sidang umum PBB adalah klaim yang keliru.