Setelah ditelusuri, narasi soal razia gabungan tersebut telah beredar sejak 2018 dan telah dinyatakan hoaks.

Dilansir Antara pada 2 Oktober 2018, Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusuf mengatakan, tidak benar akan diadakan razia dan penyitaan bagi penunggak pajak kendaraan.

Narasi hoaks dengan pesan serupa juga beredar pada 2019 dan 2022, serta kembali disebarkan pada 2025.

Informasi razia gabungan itu menyebar di berbagai daerah pada April 2025, salah satunya, di provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).

Beredar poster dan narasi yang menyebutkan bahwa Pemda NTB bekerja sama dengan Polri akan menggelar razia pajak kendaraan bermotor mulai Senin (14/4/2025).

Dilansir Radar Lombok, Kepala Dinas Perhubungan NTB, Lalu Moh Faozal, secara tegas membantah adanya kegiatan razia tersebut.

Ia menegaskan bahwa Dishub NTB tidak pernah mengeluarkan kebijakan ataupun pernyataan resmi terkait pelaksanaan razia STNK seperti yang tercantum dalam pesan berantai itu.

"Ingat, Pemerintah Daerah Provinsi NTB melalui Dinas Perhubungan tidak menggelar razia apapun seperti berita bohong yang beredar," kata Faozal di Mataram, Selasa (15/4/2025).

Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, narasi pemda, dishub, dan kepolisian menggelar razia kendaraan bermotor pada April 2025 adalah hoaks.

Narasi tersebut merupakan hoaks berulang yang telah beredar pada 2018, 2019, 2022, dan kembali disebarkan pada 2025.

Akun-akun Facebook di atas memakai nama dan logo Bank NTT. Namun, akun Facebook resmi bank daerah tersebut memakai nama Humas Bpd Ntt.

Selain akun Facebook dengan nama itu, akun lainnya adalah tiruan.

Tim Cek Fakta Kompas.com juga mengecek tautan yang disebarkan oleh akun Facebook tiruan Bank NTT.

Salah satu tools yang dapat digunakan untuk melacak sumber tautan yakni Wheregoes.

Hasilnya, tidak ada satu pun yang mengarah ke situs resmi Bank NTT.

Hasilnya dapat dilihat di sini, di sini, di sini, di sini, dan di sini.

Munculnya akun tiruan yang menyebarkan tautan mencurigakan, merupakan indikasi phishing atau pencurian data pribadi dan perbankan nasabah.

Melalui akun Instagramnya, Bank NTT mengimbau kepada nasabah untuk berhati-hati terhadap modus penipuan undian berhadiah mengatasnamakan bank tersebut.

"Jangan mudah percaya dengan berbagai penawaran undian berhadiah tidak resmi dengan modus penipuan yang mengatasnamakan Bank NTT," tulisnya pada Senin (14/4/2025).

Situs web resmi Bank NTT memiliki alamat domain www.bpdntt.co.id.

Tautan undian berhadiah dari Bank NTT merupakan hoaks.

Akun Facebook tiruan Bank NTT menyebarkan tautan phishing dengan modus undian berhadiah. Tautan yang disebarkan tidak mengarah ke situs web resmi Bank NTT.

Bank NTT mengimbau kepada nasabah agar mewaspadai modus penipuan undian berhadiah mengatasnamakan bank tersebut.

Tim Cek Fakta Kompas.com mengecek keaslian video yang beredar menggunakan Deepware, tools pendeteksi konten deepfake.

Tools tersebut dapat membantu memindai video yang memiliki indikasi palsu.

Hasilnya, video Khofifah membagikan motor gratis terdeteksi sebagai deepfake.

Deepware Tangkapan layar Deepware menunjukkan video Khofifah menawarkan motor murah seharga Rp 500 ribu terdeteksi sebagai deepfake.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Jatim Sherlita Ratna Dewi Agustin juga memastikan narasi mengenai pembagian motor itu hoaks.

Video yang beredar, menurut Sherlita, dibuat dengan akal imitasi atau artificial intelligence (AI).

"Video beredar pertama melalui Tik Tok dan kami pastikan hoaks. Video diedit sedemikian rupa dengan teknologi AI," kata Sherlita pada Selasa (15/4/2025) seperti diwartakan Kompas.com.

Video Khofifah menawarkan motor murah seharga Rp 500 ribu merupakan hoaks. Adapun video tersebut merupakan konten deepfake yang dibuat dengan AI.

Waspada, jangan menuruti permintaan yang disampaikan dalam media sosial itu. Konten diindikasi sebagai modus penipuan.

Cek Fakta Liputan6.com menelusuri klaim link pendaftaran bansos PKH periode April-Juni 2025, penelusuran mengarah pada pengumuman berjudul "Waspada Hoaks terkait Bantuan Sosial" yang dimuat dalam situs resmi Kementerian Sosial kemensos.go.id.
Berikut pengumumannya:
"Akhir-akhir ini banyak beredar pesan berantau berisi link/tautan yang di dalanya terdapat berita bohong (hoaks) terkait pencairan dan/atau pendaftaran bantuan sosial.
Kementerian Sosial tidak pernah membuat situs ataupun tautan terkait pendaftaran maupun pencairan bantuan sosial. Adapun penerima bantuan sosial Program Kartu Sembako/ BPNT dan PKH adalah masyarakat yang telah terdaftar ke dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), jika masyarakat layak menerima namun belum terdaftar dalam DTKS, bisa diusulkan Pemerintah Daerah atau mengajukan melalui Aplikasi Cek Bansos di menu Usul-Sanggah."
Masyarakat diimbau agar selalu mengecek ulang kebenaran berita dan tidak ikut menyebarkannya.
Mari saling ingatkan dan lebih kritis terhadap informasi yang tidak dikeluarkan secara resmi oleh Kementerian Sosial RI agar kita terhindar dari hoaks maupun modus penipuan lainnya katanya menambahkan."
Penelusuran juga mengarah pada artikel berjudul "Cara Mengecek Bantuan PKH, Panduan Lengkap untuk Penerima Manfaat" yang dimuat situs Liputan6.com, pada 2 Oktober 2024.
Artikel situs Liputan6.com menyebutkan, cara mendaftar Bantuan Sosial PKH secara online bagi yang belum terdaftar sebagai penerima bantuan PKH namun merasa berhak menerimanya bisa dilakukan dengan mengikut langkah-langkah untuk mendaftar secara online:
Setelah pendaftaran selesai, data Anda akan melalui proses validasi dan verifikasi oleh pihak berwenang. Sistem akan memeriksa kelayakan Anda sebagai penerima Bantuan Sosial PKH berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. 
 
Sumber: https://kemensos.go.id/waspada-hoaks-terkait-bantuan-sosial
 
 

Hasil penelusuran Cek Fakta Liputan6.com, klaim link pendaftaran bansos PKH periode April-Juni 2025 tidak benar.
Kementerian Sosial tidak pernah membuat situs ataupun tautan terkait pendaftaran maupun pencairan bantuan sosial.