Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) mengakses tautan pendaftaran yang tersemat di bio profil. Diketahui, tautan tidak mengarah ke laman resmi PT BUMA (bumainternational.com). Warganet justru diminta menuliskan nama lengkap, jenis kelamin, alamat, dan nomor handphone yang terhubung dengan akun Telegram.
TurnBackHoax kemudian menelusuri informasi lowongan di laman resmi. Hasilnya, tidak ditemukan lowongan pekerjaan untuk saat ini.
BUMA International Group melalui unggahan akun Instagram resminya “buma.official” mengimbau untuk lebih waspada dengan cara mencari informasi dengan sumber yang tepat dan tepercaya, yakni melalui:
recruitment@bukitmakmur.com
LinkedIn PT Bukit Makmur Mandiri Utama (tanpa tanda titik setelah PT)
Instagram “buma.official”, “lifeatbuma”, “bumalatinews”, “bumabinsua”, “bumaadaronews”, “bumatabangnews”, “b_capture”, “ulun_bumasdj”, “bumabrc_official”
Whatsapp 0811-825-3636 dan 0811-818-3636. Whatsapp digunakan oleh Tim Rekrutmen BUMA untuk keperluan penjadwalan dan interview kandidat.
Adapun pendaftaran rekrutmen hanya melalui tiga tautan sebagai berikut:
Lowongan Kerja Foreman, Supervisor/Jr Specialist, Superintendent/Specialist (buma-recruitment.typeform.com/BUMACAREER1)
Lowongan Kerja Admin, Operator, Mekanik (buma-recruitment.typeform.com/BUMACAREER2)
Lowongan Kerja Program Khusus Management Trainee, Foreman Trainee, Kampus Merdeka, Basic Operator, Basic Mekanik (buma-recruitment.typeform.com/BUMACAREER3)

Unggahan berisi tautan “pendaftaran lowongan kerja BUMA International Group” yang mengarah ke laman tak resmi itu merupakan konten tiruan (impostor content).

Disadur dari artikel Cek Fakta liputan6.com.
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan membantah adanya kebijakan baru tentang pengenaan pajak atas amplop hajatan atau kondangan. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Rosmauli menyebut isu ini kemungkinan muncul karena adanya kesalahpahaman terhadap prinsip perpajakan yang berlaku secara umum.
Sebagai informasi, isu mengenai amplop kondangan yang akan dikenakan pajak ini pertama kali dilontarkan oleh anggota Komisi VI DPR Mufti Anam. Dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Kementerian BUMN dan Danantara, ia menyebut dirinya mendengar ada wacana pemungutan pajak ke penerima amplop kondangan atau hajatan. Namun, DJP menegaskan wacana tersebut tidak berdasar pada kebijakan yang ada.
Sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh), setiap tambahan kemampuan ekonomis memang dapat menjadi objek pajak, termasuk hadiah atau pemberian uang. Namun, penerapannya tidak serta-merta berlaku untuk semua kondisi dan memiliki pengecualian tertentu.
Hadiah pernikahan dapat termasuk dalam kategori hibah dalam ketentuan perpajakan. Penghasilan dari bantuan, sumbangan, atau harta hibahan dikecualikan sebagai objek pajak penghasilan sepanjang dilakukan antara pihak-pihak yang tidak memiliki hubungan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan. Sumbangan dari kerabat dekat dalam acara pribadi tidak dikenakan pajak.

Unggahan disertai klaim "amplop kondangan bakal kena pajak” merupakan konten yang menyesatkan (misleading content).
(Ditulis oleh Vania)

Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) menelusuri kebenaran klaim dengan memasukkan kata kunci “demo tuntut penangkapan Jokowi dan makzulkan Gibran” ke mesin pencari Google. Tidak ditemukan informasi dari laman berita kredibel atau akun resmi pemerintahan yang membenarkan klaim tersebut.

Setelah melakukan penelusuran lebih lanjut dengan cara memasukkan gambar screenshot lewat Google Lens, diketahui gambar tersebut merupakan potongan video yang berasal dari momen demo penolakan Transmigrasi di Kalimantan Barat.

Video serupa juga dimuat pada kanal Youtube milik KompasTV Pontianak dengan judul video “Demo Tolak Transmigrasi di Kalbar” pada Selasa (22/7/2025). Aksi ini untuk menyuarakan penolakan terhadap program transmigrasi yang dinilai berpotensi mengancam hak masyarakat adat dan keberlangsungan lingkungan hidup di wilayah Kalbar.

Unggahan berisi narasi “demo tuntut penangkapan Jokowi dan makzulkan Gibran” merupakan konten yang menyesatkan (misleading content).

(Ditulis oleh Yudho Ardi)

Disadur dari artikel Cek Fakta kompas.com.

Pemerintah sampai saat ini belum membuka program Prakerja 2025. Terakhir, pendaftaran Prakerja dibuka pada 2024. Kompas.com pada Jumat (16/5/2025) memberitakan bahwa Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut pemerintah sedang menyiapkan proses transisi program Kartu Prakerja dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian ke Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker).

Adapun pendaftaran Gelombang 1 Prakerja dibuka pada April 2020. Gelombang 71 menjadi yang terakhir, dan dilaksanakan pada Agustus 2024. Sementara itu, tautan yang beredar di Facebook tidak mengarah ke laman resmi Prakerja (www.prakerja.go.id).

Unggahan berisi tautan pendaftaran “Prakerja 2025” yang mengarah ke laman tak resmi itu merupakan konten tiruan (impostor content).