(GFD-2025-31116) [SALAH] Video "TNI Desak DPR Bentuk Pansus Polemik Bandara Morowali"

Sumber: Facebook
Tanggal publish: 24/12/2025

KLARIFIKASI

Berita

Akun Facebook “Paramedis army” pada Kamis (4/12/2025) membagikan video [arsip] dengan narasi:

“viral inilah rekaman seorang panglima tni mendatangi gedung dpr hari ini mendesak pembentukan pansus untuk mengusut kasus bandara morowali berikut videonya

mohon perhatian bapak-bapak dpr yang terhormat saya minta pansus segera dibentuk dan kasus bandara morowali diusut sampai tuntas jangan biarkan kasus ini terus mencoreng nama baik negara kalau tidak pasukan saya akan saya kerahkan ke sana

coba ketuk ketuk layar hp anda kalau dpr bertele-tele sekalian bubarin saja”

Unggahan disertai takarir:

“TNI desak DPR untuk membentuk tim pansus untuk Morowali !!”

Per Rabu (24/12/2025) konten tersebut telah mendapat lebih dari 9.500-an tanda suka, menuai 617 komentar dan dibagikan ulang sebanyak 495 kali oleh pengguna Facebook lainnya.

Hasil Cek Fakta

Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) menelusuri kebenaran konten menggunakan alat pendeteksi AI, Hive Moderation. Diketahui, konten merupakan hasil rekayasa kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI), probabilitas atau kemungkinannya mencapai 99,9 persen.

TurnBackHoax lalu memasukkan kata kunci “TNI desak pembentukan pansus bandara Morowali” ke mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah ke sejumlah artikel dan pemberitaan yang tidak saling berkaitan, antara lain:

Artikel turnbackhoax.id “[SALAH] TNI Desak DPR Bentuk Pansus untuk Mengusut Pembalakan Liar Sumatra”, tayang Rabu (17/12/2025). Artikel ini menyebut bahwa klaim mengenai TNI yang mendesak DPR untuk membentuk pansus guna mengusut pembalakan liar di Sumatra adalah hoaks.
Artikel turnbackhoax.id “[SALAH] TNI AU Ambil Alih Bandara Ilegal IMIP Morowali”, tayang Senin (1/12/2025). Artikel ini menyebut bahwa klaim mengenai TNI AU yang mengambil alih Bandara IMIP Morowali adalah hoaks.
Berita kompas.com “Menhan Ungkap Anomali Bandara Morowali, TNI Bersiap, Kemenhub Klarifikasi”, tayang Kamis (27/11/2025). Berita ini melaporkan bahwa TNI telah menyiapkan pasukan dari Korps Pasukan Gerak Cepat (Kopasgat) untuk mengamankan Bandara Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) sebagai salah satu obyek vital nasional.

Sepanjang penelusuran, tidak ditemukan informasi dari sumber kredibel yang membenarkan klaim “video TNI desak DPR untuk membentuk pansus guna usut polemik bandara Morowali”.

Kesimpulan

Konten yang beredar merupakan hasil rekayasa AI, probabilitas atau kemungkinannya mencapai 99,9 persen. Unggahan video berisi klaim “TNI desak DPR bentuk pansus polemik bandara Morowali” merupakan konten palsu (fabricated content).

Rujukan

(GFD-2025-31115) [SALAH] Prabowo Perintahkan Seluruh Kantor Desa Diaudit

Sumber: tiktok.com
Tanggal publish: 24/12/2025

KLARIFIKASI

Berita

Beredar unggahan video [arsip] dari akun TikTok “Sosmed_KU” pada Selasa (16/12/2025) berisi narasi:

“Usai ramai kades demo ke Purbaya, Prabowo perintahkan seluruh kantor desa diaudit”.

Hingga Rabu (24/12/2025) unggahan tersebut telah ditonton sekitar 737.000-an kali, mendapatkan hampir 31.000 tanda suka, 3.710-an komentar, serta dibagikan ulang lebih dari 810 kali.

Hasil Cek Fakta

Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) memasukkan kata kunci “prabowo perintahkan seluruh kantor desa diaudit” ke mesin pencarian Google. Tidak ditemukan informasi valid dari pemberitaan kredibel atau pernyataan resmi Presiden Prabowo Subianto yang membenarkan klaim.

TurnBackHoax lalu memanfaatkan Google Lens untuk memeriksa cuplikan video Prabowo Subianto yang disertakan dalam unggahan. Hasil penelusuran mengarah ke video dari akun Instagram “metrotv” yang diunggah pada Senin (15/12/2025).

Diketahui, cuplikan video Prabowo Subianto yang beredar merupakan potongan dokumentasi saat Prabowo Subianto menggelar sidang kabinet pada Senin (15/12/2025). Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan instruksi penertiban izin konsesi lahan dan memerintahkan agar dilakukan audit total terhadap perusahaan-perusahaan yang memegang izin konsesi lahan.

TurnBackHoax lalu memasukkan kata kunci “sidang kabinet 15 desember 2025” ke mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah ke pemberitaan kompas.com “[FULL] Prabowo Pimpin Sidang Kabinet Paripurna, Bahas Bencana Sumatera Hingga Soroti Perubahan Iklim”.

Dari berita yang tayang Selasa (16/12/2025) itu, diketahui bahwa Presiden Prabowo Subianto berharap seluruh jajarannya tetap bekerja keras untuk memulihkan keadaan pasca bencana di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat.

Sepanjang penelusuran tidak ditemukan adanya instruksi Prabowo Subianto yang memerintahkan audit atas semua kantor desa.

Kesimpulan

Tidak ada informasi valid atau pemberitaan kredibel yang membenarkan klaim. Jadi, unggahan berisi narasi “Prabowo perintahkan seluruh kantor desa diaudit” merupakan konten yang menyesatkan (misleading content).

Rujukan

(GFD-2025-31114) Tidak Benar, Narasi Demo Kades Minta Purbaya Mundur dari Menkeu

Sumber:
Tanggal publish: 23/12/2025

KLARIFIKASI

Berita

tirto.id - Sebuah unggahan di media sosial Facebook mengklaim bahwa terjadi aksi demonstrasi besar-besaran kepala desa (kades) yang menuntut Purbaya Yudhi Sadewa untuk mundur dari jabatannya sebagai Menteri Keuangan.

ADVERTISEMENT

Klaim tersebut disebarkan oleh “Anthony Tristan” (arsip) di laman Facebook miliknya, pada 11 Desember 2025. Dalam unggahannya, pengunggah menulis, “KEPALA DESA DEMO Minta PURBAYA MUNDUR. JUJUR…Kalian Dukung PURBAYA atau KEPALA DESA”.

let gpt_inline2 = window.googletag || {cmd: []};gpt_inline2.cmd.push(function() {gpt_inline2.defineSlot('/22201407306/tirto-desktop/inline-2', [[336, 280], [300, 250]], 'gpt-inline2-passback').addService(gpt_inline2.pubads());gpt_inline2.pubads().enableSingleRequest();gpt_inline2.pubads().collapseEmptyDivs();gpt_inline2.enableServices();gpt_inline2.display('gpt-inline2-passback');});

Periksa Fakta Tirto Kepala Desa Minta Purbaya Mundur. foto/hotline periksa fakta tirto

let gpt_inline3 = window.googletag || {cmd: []};gpt_inline3.cmd.push(function() {gpt_inline3.defineSlot('/22201407306/tirto-desktop/inline-3', [[336, 280], [300, 250]], 'gpt-inline3-passback').addService(gpt_inline3.pubads());gpt_inline3.pubads().enableSingleRequest();gpt_inline3.pubads().collapseEmptyDivs();gpt_inline3.enableServices();gpt_inline3.display('gpt-inline3-passback');});

#gpt-inline3-passback{text-align:center;}

Unggahan tersebut turut disertai kolase gambar kerumunan massa berseragam cokelat yang diklaim sebagai aksi demonstrasi kepala desa, serta foto Purbaya Yudhi Sadewa. Pada gambar juga tertera teks tambahan, antara lain “KADES DEMO MINTA PURBAYA MUNDUR” dan “JUJUR, KALIAN DUKUNG PURBAYA ATAU PARA KADES YANG HAUS DANA DESA”.

let gpt_inline4 = window.googletag || {cmd: []};gpt_inline4.cmd.push(function() {gpt_inline4.defineSlot('/22201407306/tirto-desktop/inline-4', [[336, 280], [300, 250]], 'gpt-inline4-passback').addService(gpt_inline4.pubads());gpt_inline4.pubads().enableSingleRequest();gpt_inline4.pubads().collapseEmptyDivs();gpt_inline4.enableServices();gpt_inline4.display('gpt-inline4-passback');});

#gpt-inline4-passback{text-align:center;}

Hingga artikel ini ditulis, unggahan tersebut sudah mendapatkan 47 tanda suka, 51 komentar, dan dibagikan lebih dari 200 kali.

Lantas, bagaimana kebenaran klaim tersebut?

ADVERTISEMENT

Hasil Cek Fakta

Untuk menelusuri kebenaran klaim tersebut, Tirto menelusuri pemberitaan media arus utama terkait aksi demonstrasi kepala desa yang disebut-sebut menuntut Purbaya Yudhi Sadewa mundur. Penelusuran mengarahkan pada laporan Tirto mengenai aksi unjuk rasa yang digelar oleh Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) di sekitar Istana Negara, Jakarta, pada Senin (8/11/2025).

Dalam laporan tersebut disebutkan bahwa sekitar 2.155 personel aparat gabungan dikerahkan untuk mengamankan aksi Apdesi.

Aksi tersebut diketahui merupakan bentuk penolakan terhadap Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 Tahun 2025 yang ditandatangani oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

Aturan ini dinilai oleh sebagian pemerintah desa berpotensi menghambat pencairan dana desa tahap II serta mengalihkan sebagian anggaran desa ke program-program yang berada di luar kewenangan pemerintah desa.

Para kepala desa menilai PMK 81/2025 tidak mengakomodasi aspirasi mereka, sebab dialog justru dilakukan dengan pihak di luar DPP Apdesi yang selama ini menjadi wadah resmi kepala desa di seluruh Indonesia.

DPP Apdesi menegaskan tuntutan pencabutan PMK 81/2025 dan mengancam menggelar aksi lanjutan apabila pemerintah tidak segera merespons desakan terkait pencairan dana desa.

Namun, dalam pemberitaan tersebut tidak ditemukan informasi yang menyebut bahwa aksi unjuk rasa dilakukan untuk menuntut Purbaya Yudhi Sadewa mundur dari jabatannya sebagai Menteri Keuangan, sebagaimana diklaim dalam unggahan Facebook yang beredar.

Kesimpulan

Berdasarkan penelusuran fakta, klaim yang menyebut adanya aksi demonstrasi besar-besaran kepala desa yang menuntut Purbaya Yudhi Sadewa mundur dari jabatannya sebagai Menteri Keuangan adalah kekurangan konteks (missing context).

Hasil penelusuran Tirto menunjukkan bahwa aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) memang benar terjadi. Namun, demonstrasi tersebut digelar sebagai bentuk penolakan terhadap Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 Tahun 2025, bukan untuk menuntut Purbaya Yudhi Sadewa mundur dari jabatannya.

=========

Bila pembaca memiliki saran, ide, tanggapan, maupun bantahan terhadap klaim Periksa Fakta dan Decode, pembaca dapat mengirimkannya ke email factcheck@tirto.id.

Rujukan

(GFD-2025-31113) Hoaks Pendaftaran CPNS 2025/2026

Sumber:
Tanggal publish: 22/12/2025

KLARIFIKASI

Berita

tirto.id - Menjelang periode yang kerap dikaitkan dengan pembukaan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), media sosial kembali diramaikan oleh berbagai informasi yang kebenarannya belum dapat dipastikan.

ADVERTISEMENT

Salah satu klaim yang beredar menyebut Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) telah mengumumkan formasi sekaligus membuka pendaftaran seleksi CPNS 2026.

let gpt_inline2 = window.googletag || {cmd: []};gpt_inline2.cmd.push(function() {gpt_inline2.defineSlot('/22201407306/tirto-desktop/inline-2', [[336, 280], [300, 250]], 'gpt-inline2-passback').addService(gpt_inline2.pubads());gpt_inline2.pubads().enableSingleRequest();gpt_inline2.pubads().collapseEmptyDivs();gpt_inline2.enableServices();gpt_inline2.display('gpt-inline2-passback');});

Klaim tersebut beredar melalui unggahan akun Facebook bernama "Pendaftaran Cpns 2025/2026" (arsip) pada Senin (15/12/2025). Dalam unggahan itu, akun tersebut menuliskan narasi bertajuk Info Penting CPNS 2025/2026 dan mengklaim PANRB telah merilis formasi serta membuka pendaftaran CPNS.

let gpt_inline3 = window.googletag || {cmd: []};gpt_inline3.cmd.push(function() {gpt_inline3.defineSlot('/22201407306/tirto-desktop/inline-3', [[336, 280], [300, 250]], 'gpt-inline3-passback').addService(gpt_inline3.pubads());gpt_inline3.pubads().enableSingleRequest();gpt_inline3.pubads().collapseEmptyDivs();gpt_inline3.enableServices();gpt_inline3.display('gpt-inline3-passback');});

#gpt-inline3-passback{text-align:center;}

Adapun narasi lengkap yang disertakan dalam unggahan tersebut adalah sebagai berikut:

let gpt_inline4 = window.googletag || {cmd: []};gpt_inline4.cmd.push(function() {gpt_inline4.defineSlot('/22201407306/tirto-desktop/inline-4', [[336, 280], [300, 250]], 'gpt-inline4-passback').addService(gpt_inline4.pubads());gpt_inline4.pubads().enableSingleRequest();gpt_inline4.pubads().collapseEmptyDivs();gpt_inline4.enableServices();gpt_inline4.display('gpt-inline4-passback');});

#gpt-inline4-passback{text-align:center;}

"INFO PENTING CPNS 2025/2026

Formasi CPNS 2025/2026 telah resmi dirilis oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).

1. Kementerian Kesehatan: 8.000 formasi untuk memperkuat kapasitas layanan kesehatan di seluruh Indonesia

ADVERTISEMENT

2. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan: 5.500 formasi untuk mendukung pelaksanaan pendidikan yang berkualitas

3. Kementerian Pertanian: 3.200 formasi untuk pengembangan sektor pertanian dan meningkatkan ketahanan pangan

4. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan: 1.500 formasi untuk penanganan masalah lingkungan

5. Kementerian Perhubungan: 2.000 formasi untuk menyediakan tenaga kerja yang handal di bidang transportasi

6. Petugas Lapas, Petugas Imigrasi

Pendaftaran CPNS 2025/2026 akan dilakukan secara daring. Seleksi akan meliputi tes kompetensi dasar (TWK, TIU, TKP) dan tes kompetensi bidang."

Periksa Fakta Hoaks Tautan CPNS. foto/Hotline periksa fakta tirto

Pada bagian akhir unggahan, akun tersebut juga mengajak masyarakat untuk segera mendaftar melalui sebuah tautan, yang diklaim merupakan pendaftaran daring seleksi CPNS.

Hingga Kamis (18/12/2025), unggahan tersebut telah memperoleh 368 tanda suka, 13 komentar, dan dibagikan sebanyak 26 kali. Unggahan dengan gambar pendaftaran serupa juga ditemukan di sini dan di sini.

Lantas, bagaimana faktanya?

Hasil Cek Fakta

Tim periksa fakta Tirto memulai penelusuran dengan menggunakan mesin pencarian untuk memeriksa kebenaran klaim yang beredar di media sosial. Dari penelusuran tersebut, tidak ditemukan informasi maupun pengumuman resmi dari pemerintah yang menyatakan telah diumumkannya formasi sekaligus dibukanya pendaftaran seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2026.

Melansir pemberitaan Tirto sebelumnya, hingga November 2025, pemerintah belum mengumumkan secara resmi pembukaan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) jalur umum untuk tahun 2026. Badan Kepegawaian Negara (BKN) menyatakan bahwa wacana pengadaan CPNS 2026 masih berada pada tahap koordinasi dengan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, sehingga belum ada kepastian pelaksanaan.

Informasi tersebut sekaligus menjadi penyangkal atas narasi yang beredar di media sosial, yang mencantumkan rincian jumlah formasi di sejumlah kementerian dan menyertakan tautan pendaftaran. Pasalnya, pemerintah belum merilis data apa pun terkait formasi CPNS 2026, baik untuk instansi pusat maupun daerah.

Lebih lanjut, Tirto menelusuri menelusuri tautan yang diklaim sebagai link pendaftaran daring CPNS 2025/2026. Tautan tersebut mengarah ke situs https://daftarsekrgjuga.allihii.com/.

Di dalam situs tersebut, terdapat formulir pendaftaran yang meminta pengguna mengisi sejumlah data pribadi, seperti nama lengkap sesuai KTP, alamat lengkap, serta nomor telepon yang terhubung dengan akun Telegram. Pengguna juga diminta mencentang persetujuan untuk menerima pesan dari admin melalui Telegram.

Permintaan data pribadi melalui situs yang tidak berakhiran go.id atau pemerintah Indonesia ini juga menjadi indikasi yang patut dicurigai. Selain itu, penggunaan aplikasi Telegram sebagai media pendaftaran juga tidak sesuai dengan mekanisme resmi seleksi CPNS.

Perlu diketahui, pendaftaran CPNS hanya dilakukan melalui portal resmi SSCASN milik BKN di alamat https://sscasn.bkn.go.id, bukan melalui tautan atau situs lain.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelusuran fakta, tidak ditemukan informasi resmi yang membenarkan klaim bahwa Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) telah mengumumkan formasi serta membuka pendaftaran seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2025/2026.

Tautan pendaftaran yang disertakan tidak terafiliasi dengan portal resmi BKN maupun situs pemerintah.

Dengan demikian, klaim pembukaan pendaftaran CPNS 2025/2026 yang beredar di media sosial tersebut tidak benar dan bersifat menyesatkan (false and misleading).

==

Bila pembaca memiliki saran, ide, tanggapan, maupun bantahan terhadap klaim Periksa Fakta dan Decode, pembaca dapat mengirimkannya ke email factcheck@tirto.id.