Cek Fakta Liputan6.com menelusuri klaim link pendaftaran Kartu Prakerja 2025. Berdasarkan akun Instagram resmi Kartu Prakerja yakni @prakerja.go.id, belum ada informasi terbaru mengenai Kartu Pekerja 2025.
Website resmi Kartu Prakerja yakni prakerja.go.id juga tidak dibisa dibuka. Pendaftaran terakhir Kartu Prakerja yang dibuka adalah Gelombang 71 pada Agustus 2024.
Penelusuran juga mengarah pada artikel Liputan6.com yang berjudul: "Prakerja.go.id: Portal Resmi Program Kartu Prakerja Indonesia"
Dalam artikel ini, Prakerja.go.id merupakan portal resmi yang menjadi pintu gerbang utama bagi masyarakat Indonesia untuk mengakses Program Kartu Prakerja.
Situs ini dikelola oleh pemerintah dan menyediakan berbagai layanan penting, mulai dari pendaftaran peserta hingga akses ke ribuan kelas pengembangan kompetensi kerja
Program Kartu Prakerja sendiri dicetuskan oleh Presiden Jokowi pada Februari 2019. Tujuannya adalah membantu angkatan kerja Indonesia dalam melakukan proses skilling, upskilling, dan reskilling agar lebih siap untuk memasuki pasar kerja.
Sejak diluncurkan pada tahun 2020, prakerja.go.id telah melayani 19.867.589 surat keputusan penetapan peserta dengan tingkat kepuasan pengguna yang terus meningkat.
 

Hasil penelusuran Cek Fakta Liputan6.com, klaim link pendaftaran Kartu Prakerja 2025, tidak benar.

Berdasarkan hasil penelusuran yang dilakukan, Tim Cek Fakta Murianews.com mengkategorikan video bernarasi ”Anies Baswedan menjadi Menko Polkam” merupakan konten disinformasi berjenis fabricated content.

Berdasarkan  penelusuran Tim Cek Fakta TIMES Indonesia, informasi KPK menyita seluruh aset Ahmad Sahroni dan Puan Maharani, salah. Hasil penelusuran di mesian pencarian Google dengan kata kunci "KPK sita aset ahmad sahroni puan maharani" tidak ditemukan pemberitaan dari media kredibel yang mengabarkan dan membernarkan klaim tersebut.

Tim Cek Fakta menemukan sejumlah pemberitaan berupa penelusuran atas klaim tersebut, seperti Turnbackhoax.id ([SALAH] KPK Menyita Semua Aset Sahroni dan Puan Maharani | Turnbackhoax).  Hasilnya tidak benar alias hoaks.

Klaim “KPK menyita semua aset Ahmad Sahroni dan Puan Maharani” adalah salah. Video tersebut merupakan konten palsu (fabricated content).

Untuk memverifikasi kebenaran klaim, pertama-tama Tirto mengunjungi situs Pertamina untuk melihat laporan keuangan tahunan PT Pertamina (Persero). Tirto mendapatkan laporan keuangan tahun 2024 PT Pertamina yang telah diaudit oleh firma akuntansi Ernst & Young (EY).

Berdasarkan dokumen audit, Entitas Induk PT Pertamina (Persero) mencatatkan laba bersih yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk senilai 3,125 miliar dolar Amerika Serikat (AS) pada periode tahun 2024. Nilai ini setara dengan Rp52,04 triliun.

Nilainya lebih kecil dibanding tahun 2023 yang mencapai 4,441 miliar dolar AS (sekitar Rp73,94 triliun). Namun angka ini menunjukkan narasi kerugian ratusan triliun Indonesia, dalam hal ini Pertamina sebagai penjual BBM, tak tepat.

Sementara, angka Rp982 triliun yang disebut dalam unggahan di Facebook tadi tidak ditemukan dalam laporan keuangan resmi Pertamina.

Angka tersebut lebih mendekati estimasi potensi kerugian negara, akibat kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina subholding periode 2018–2023.

Rangkuman Tirto, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Harli Siregar menyatakan bahwa kerugian negara dalam perkara dalam perkara tata kelola minyak mentah dan produk kilang bisa mencapai Rp193,7 triliun/ tahun. Sehingga jika periodenya lima tahun sekitar Rp968,5 triliun atau hampir Rp1 kuadriliun.

Meski demikian, Harli menegaskan perhitungan tersebut masih bersifat estimasi kasar dan perlu diperiksa lebih lanjut oleh ahli keuangan.

Sementara itu, klaim bahwa Malaysia melalui Petronas mencetak keuntungan ratusan triliun memang sesuai dengan laporan keuangan resmi perusahaan tersebut.

Mengutip Antara, Petronas membukukan keuntungan bersih sebesar RM80,7 miliar atau sekitar Rp267,99 triliun pada tahun buku 2023. Angka ini tidak jauh berbeda dari klaim yang beredar di media sosial, yakni Petronas meraih untung Rp280 triliun.

Sementara itu pihak Pertamina juga membantah narasi soal kerugian mereka akibat menjual Pertamax. Mereka menjabarkan pola penetapan harga BBM di Indonesia yang punya batas berdasar acuan pasar internasional.

VP Corporate Communication PT Pertamina (Persero), Fadjar Djoko Santoso, menegaskan bahwa penetapan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) umum di Indonesia mengacu pada ketentuan dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 245.K/MG.01/MEM.M/2022, yang merupakan perubahan dari Keputusan Menteri ESDM Nomor 62.K/12/MEM/2020 tentang formula harga dasar.

“Penetapan harga BBM umum mengacu pada ketentuan dalam Keputusan Menteri ESDM yang mengatur formula perhitungan harga dasar,” kata Fadjar.

Melalui formula tersebut, pemerintah menetapkan batas atas harga berdasarkan harga acuan pasar internasional seperti Mean of Platts Singapore (MOPS)/Argus, ditambah dengan biaya distribusi serta margin badan usaha maksimal 10 persen. Setiap badan usaha, termasuk Pertamina, wajib mengikuti regulasi ini dalam menentukan Harga Jual Eceran (HJE) BBM umum.

Fadjar juga secara tegas menampik klaim kerugian Rp982 triliun akibat penjualan Pertamax.

“Informasi mengenai penjualan Pertamax dengan rugi 982 triliun merupakan informasi yang tidak berdasar dan merupakan false information,” tegasnya.

Perlu diketahui, harga Pertamax di Indonesia dan Malaysia juga memiliki kebijakan subsidi yang berbeda.

Mengutip CNBC Indonesia, pemerintah Malaysia memberikan subsidi pada BBM berkualitas tinggi, yaitu bensin RON 95 (setara Pertamax Plus) dan Solar dengan cetane number (CN) di atas 51 (hampir setara Pertamina Dex). Kebijakan ini membuat harga BBM dengan kualitas tinggi di Malaysia tetap lebih murah bagi konsumen.

Sebaliknya, di Indonesia subsidi dan kompensasi diberikan untuk BBM dengan kualitas lebih rendah, yakni bensin RON 90 (Pertalite), Solar subsidi (CN 48), serta minyak tanah (kerosene). Adapun harga Pertamax (RON 92) tidak disubsidi, sehingga harganya lebih tinggi dibandingkan Malaysia.

Berdasarkan penelusuran fakta, ditemukan kalau klaim bahwa Pertamina merugi Rp982 triliun dari penjualan Pertamax adalah salah dan menyesatkan (false and misleading).

Angka tersebut bukan berasal dari laporan keuangan resmi, melainkan lebih dekat dengan estimasi kerugian negara akibat kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina periode 2018–2023. Faktanya, mengutip laporan keuangan Pertamina teranyar, mereka mencatatkan laba sekitar Rp52 triliun pada tahun 2024.

Selain itu, perbandingan harga Pertamax di Indonesia dan Malaysia juga tidak disertai penjelasan konteks masing-masing negara.

Harga BBM di Malaysia lebih murah karena pemerintahnya memberi subsidi pada BBM berkualitas tinggi (RON 95 dan Solar CN 51), sementara Indonesia hanya menyalurkan subsidi untuk BBM dengan kualitas lebih rendah seperti Pertalite (RON 90), Solar subsidi, dan minyak tanah.

==

Bila pembaca memiliki saran, ide, tanggapan, maupun bantahan terhadap klaim Periksa Fakta dan Decode, pembaca dapat me