GFD (Global Fact-Check Database)

  • (GFD-2025-31120) Hoaks! Artikel Luhut nyatakan bela China mengelola Bandara Marowali

    Sumber:
    Tanggal publish: 24/12/2025

    KLARIFIKASI

    Berita

    Jakarta (ANTARA/JACX) – Sebuah unggahan di Facebook menampilkan tangkapan layar artikel media yang seolah-olah memuat pernyataan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan tentang dukungannya agar China mengelola bandara di Morowali, Sulawesi Tengah, tanpa menyebutkan nama bandara yang dimaksud.

    Tangkapan layar itu memuat judul:

    “Luhut tetap bertahan bela Biarkan china mengelola bandara Morowali. jika dicegah saya keluar dari negara ini!”

    Unggahan tersebut disertai narasi:

    “Luhut = biarkan cina mengelola bandara Morowali,kalau tidak saya keluar dari negara ini..

    (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

    Netizen= pergilah dan jangan kembali lagi,biar NKRI aman dan damai..”

    Namun, benarkah Artikel Luhut nyatakan bela China mengelola Bandara Marowali?



    Hasil Cek Fakta

    Berdasarkan penelusuran, tidak ditemukan artikel resmi dengan judul seperti pada tangkapan layar tersebut.

    ANTARA menemukan bahwa foto yang digunakan memang pernah muncul dalam artikel lain dengan judul, “China Dianggap jadi Mitra Terpenting Indonesia, Luhut: Kami Ingin Memastikan Hubungan Baik Terus Saling Percaya..”. Artikel tersebut tidak memuat pernyataan Luhut yang membela China untuk mengelola bandara di Morowali.

    (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

    Dengan demikian, judul dan narasi dalam unggahan tersebut merupakan hasil suntingan dan tidak sesuai dengan informasi yang sebenarnya.

    Klaim: Artikel Luhut nyatakan bela China mengelola Bandara Marowali

    Rating: Hoaks

    Pewarta: Tim JACX

    Editor: M Arief Iskandar

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

    Rujukan

  • (GFD-2025-31119) Hoaks! Video Panglima TNI Agus Subianto ucapkan selamat hari kemerdekaan Papua Barat

    Sumber:
    Tanggal publish: 24/12/2025

    KLARIFIKASI

    Berita

    Jakarta (ANTARA/JACX) – Sebuah video berdurasi 26 detik yang beredar di Facebook menarasikan bahwa Panglima TNI Agus Subianto mengucapkan selamat memperingati “hari lahir” sekaligus “hari kemerdekaan” West Papua pada 1 Desember 2025.

    Dalam video itu, terdengar klaim ucapan:

    “Saya sebagai Panglima TNI Agus Subianto mengucapkan selamat memperingati hari lahir West Papua dan selamat merayakan hari kemerdekaan West Papua pada 1 Desember 2025”

    Namun, benarkah video Panglima TNI Agus Subianto ucapkan selamat hari kemerdekaan Papua Barat?



    Hasil Cek Fakta

    (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

    Berdasarkan penelusuran, tidak ditemukan video maupun pernyataan resmi dari Panglima TNI yang menyampaikan ucapan tersebut.

    Selain itu, Papua Barat merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

    Hasil pemeriksaan juga menunjukkan bahwa video yang beredar tersebut terindikasi kuat merupakan konten hasil kecerdasan buatan (AI), sehingga klaim “Panglima TNI mengucapkan selamat hari kemerdekaan Papua Barat” tidak benar.



    Klaim: Video Panglima TNI Agus Subianto ucapkan selamat hari kemerdekaan Papua Barat

    Rating: Hoaks

    (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

    Pewarta: Tim JACX

    Editor: M Arief Iskandar

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

    Rujukan

  • (GFD-2025-31118) [SATIRE] Prabowo Lantik Raja Juli Antoni Jadi Menteri Bencana

    Sumber: facebook.com
    Tanggal publish: 24/12/2025

    KLARIFIKASI

    Berita

    Beredar unggahan foto [arsip] dari akun Facebook “Mataberita” pada Sabtu (20/12/2025) berisi narasi: 

    “Meta AI : Prabowo Lantik Raja Juli Antoni Sebagai Menteri Bencana

    Untuk diketahui Kementerian Bencana membawahi beberapa Dirjen yaitu;

    1. Dirjen Banjir

    2. Dirjen Angin Topan

    3. Dirjen Puting Beliung 

    4. Dirjen Petir 

    5. Dirjen Penangkis Ombak Laut

    6. Dirjen Hujan

    7. Dirjen Sampah

    8. Dirjen Gelondongan Kayu

    9. Dirjen Tsunami

    10. Dirjen Bumi

    #viral

    Hasil Cek Fakta

    Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) memasukkan kata kunci “prabowo lantik raja juli antoni sebagai menteri bencana” ke mesin pencarian Google. Tidak ditemukan informasi valid dari pemberitaan kredibel yang membenarkan klaim.

    TurnBackHoax lalu memeriksa foto Raja Juli Antoni (yang disertakan dalam unggahan) menggunakan Google Lens. Hasil penelusuran mengarah ke pemberitaan antaranews.com “Wamen ATR Raja Juli sebut Menteri Hadi langsung ratas usai dilantik”.

    Dari berita yang tayang Sabtu (15/6/2022) itu, diketahui bahwa konteks asli foto adalah momen  Raja Juli Antoni usai dilantik sebagai Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dalam Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara, Jakarta, Rabu (15/6/2022). 

    Untuk diketahui, dilansir dari kompas.com, wacana adanya menteri bencana adalah usulan dari Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto saat rapat kerja bersama Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid, pada Senin (8/12/2025). Belum ada pemberitaan mengenai tindak lanjut usulan tersebut. 

    Kesimpulan

    Tidak ada informasi valid atau pemberitaan kredibel yang membenarkan klaim. Jadi, unggahan berisi klaim “Prabowo lantik Raja Juli Antoni jadi menteri bencana” merupakan konten palsu (fabricated content).

    Rujukan

  • (GFD-2025-31117) [SALAH] Mahfud MD: KPK Wajib Curiga dengan Kenaikan Harta Luhut

    Sumber: Mixed
    Tanggal publish: 24/12/2025

    KLARIFIKASI

    Berita

    Akun Facebook “Muhammadnurraihan Azis” pada Minggu (14/12/2025) membagikan video [arsip] dengan narasi:

    “LUHUT: TIDAK ADA KPK TINJAU HARTA SAYA DAN HARTA SAYA DAPATI DARI JALAN HALAL

    Harta Opong luhut mencapai Rp. 274 triliun tergolong tajir melintir

    Mahfud md:”KPK jangan diam aja, harus adil, kita wajib curiga dengan kenaikan harta tsb. hukum harus ditegakan.

    Luhut:” Siapa yang berani usik saya, mereka semua pasti akan t4m4t.!”

    Wah…Ngeri Juga Ancaman Opung Luhut!!”

    Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) menemukan klaim serupa di akun instagram “kedaikopibranierasa”.

    Per Rabu (24/12/2025), konten tersebut telah mendapat lebih dari 3.200-an tanda suka, menuai 1.700-an komentar dan dibagikan ulang sebanyak 520 kali oleh pengguna Facebook lainnya.

    Hasil Cek Fakta

    Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) menelusuri tangkapan layar menggunakan Yandex Image. Hasil penelusuran mengarah ke video di kanal YouTube BeritaSatu “Mahfud MD: Papua adalah Bagian NKRI”, tayang Kamis (3/12/2020). Konteks asli video adalah momen Mahfud MD sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, menegaskan bahwa Papua tidak bisa berdiri menjadi negara sendiri karena Papua sudah final dan sah menjadi bagian dari NKRI sejak Referendum PBB 1969.

    TurnBackHoax lalu memasukkan kata kunci “Mahfud MD: KPK wajib curiga dengan  kenaikan harta Luhut” ke mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah ke sejumlah pemberitaan yang tidak saling berkaitan, antara lain:

    • Berita detik.com “Mahfud Sepakat dengan Luhut soal OTT Nggak Bagus, Ini Alasannya”, tayang Selasa (20/12/2022). Berita ini melaporkan bahwa Mahfud MD menyepakati pernyataan Luhut Binsar Pandjaitan soal KPK yang tidak perlu sedikit-sedikit melakukan operasi tangkap tangan (OTT) pejabat. 

    • Berita inilah.com “Usut Korupsi Whoosh KCIC, KPK Berwenang Periksa Jokowi, Luhut hingga Mahfud”, tayang Selasa (28/10/2025). Berita ini melaporkan bahwa ahli hukum pidana Chairul Huda menegaskan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki kewenangan memanggil siapapun untuk dimintai keterangan dalam penyelidikan proyek kereta cepat Whoosh, meski pihak yang dipanggil merupakan tokoh kelas tinggi seperti Joko Widodo, Luhut, dan Mahfud MD.

    Sepanjang penelusuran, tidak ditemukan informasi dari sumber kredibel yang membenarkan klaim “Mahfud MD: KPK wajib curiga dengan kenaikan harta Luhut Binsar Pandjaitan”.

    Kesimpulan

    Tidak ditemukan informasi kredibel yang membenarkan klaim. Unggahan video berisi klaim “Mahfud MD: KPK wajib curiga dengan kenaikan harta Luhut” merupakan konten palsu (fabricated content).

    Rujukan