Tangkapan layar yang beredar merupakan konten manipulatif.

Berita yang ditayangkan CNN Indonesia pada Sabtu (13/9/2025) pukul 20.50 WIB berjudul "Respons Luhut soal AEI Sebut Ekonomi Indonesia Dalam Kondisi Darurat".

Luhut menyampaikan inti pertemuan dengan Aliansi Ekonomi Indonesia (AEI), yang menilai Tanah Air sedang mengalami darurat ekonomi.

Demi iklim usaha dan investasi yang kondusif, AEI menyarankan deregulasi kebijakan dan penyederhanaan birokrasi.

Namun, tangkapan layar berita tersebut disunting dan diganti judulnya.

Adapun konstitusi Indonesia mengatur, seseorang hanya bisa menjabat sebagai presiden dalam dua periode.

Ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi:

Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.

Artinya, masa jabatan presiden dan wakil presiden maksimal yakni dua periode.

Sementara, Jokowi telah menjabat sebagai presiden dalam dua periode berturut-turut, sejak 2014 hingga 2024.

Tangkapan layar berita mencatut pernyataan Luhut soal Jokowi menjadi presiden pada 2029 merupakan hoaks.

Tangkapan layar CNN Indonesia yang ditayangkan pada Sabtu (13/9/2025) pukul 20.50 WIB, disunting dan judulnya diganti.

Konstitusi Indonesia mengatur, seseorang hanya boleh menjabat presiden maksimal dua periode.

Sejauh ini, tidak ada pelantikan Jaksa Agung yang baru pada September 2025 oleh Presiden Prabowo Subianto.

Berdasarkan informasi di situs web Kejaksaan RI, jabatan Jaksa Agung masih dipegang oleh Sanitiar Burhanuddin.

Tidak ada nama Mahfud MD di jajaran pimpinan Kejaksaan RI.

Narasi yang mengeklaim Mahfud diangkat menjadi Jaksa Agung merupakan hoaks berulang.

Kompas.com telah membantah narasi serupa dan membuktikan unggahan yang beredar di media sosial merupakan hoaks.

Narasi yang mengeklaim Mahfud MD dilantik menjadi Jaksa Agung merupakan hoaks.

Tidak ada pelantikan Jaksa Agung yang baru pada September 2025. Jabatan Jaksa Agung masih dipegang oleh Burhanuddin.

Cek Fakta Liputan6.com menelusuri klaim link untuk cek status penerima PKH 2025, penelusuran mengarah pada pengumuman berjudul "Waspada Hoaks terkait Bantuan Sosial" yang dimuat dalam situs resmi Kementerian Sosial kemensos.go.id.
Berikut pengumumannya:
"Akhir-akhir ini banyak beredar pesan berantau berisi link/tautan yang di dalanya terdapat berita bohong (hoaks) terkait pencairan dan/atau pendaftaran bantuan sosial.
Kementerian Sosial tidak pernah membuat situs ataupun tautan terkait pendaftaran maupun pencairan bantuan sosial. Adapun penerima bantuan sosial Program Kartu Sembako/ BPNT dan PKH adalah masyarakat yang telah terdaftar ke dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), jika masyarakat layak menerima namun belum terdaftar dalam DTKS, bisa diusulkan Pemerintah Daerah atau mengajukan melalui Aplikasi Cek Bansos di menu Usul-Sanggah."
Masyarakat diimbau agar selalu mengecek ulang kebenaran berita dan tidak ikut menyebarkannya.
Mari saling ingatkan dan lebih kritis terhadap informasi yang tidak dikeluarkan secara resmi oleh Kementerian Sosial RI agar kita terhindar dari hoaks maupun modus penipuan lainnya katanya menambahkan."
Penelusuran juga mengarah pada artikel berjudul "Cara Cek Bansos PKH dan BPNT 2025 Online: Panduan Lengkap dan Mudah" yang dimuat situs Liputan6.com, pada 13 Juli 2025.
Artikel situs Liputan6.com menyebutkan dua cara yang bisa digunakan untuk mengecek status penerimaan Bansos PKH dan BPNT
1. Cara Cek Bansos PKH dan BPNT Melalui Aplikasi Cek Bansos
Salah satu cara termudah dan tercepat untuk mengecek status penerimaan Bansos PKH dan BPNT adalah melalui aplikasi Cek Bansos. Aplikasi ini tersedia untuk diunduh di Google Play Store (Android) dan App Store (iOS). Berikut adalah langkah-langkahnya:
 
 2. Cara Cek Bansos PKH dan BPNT Melalui Website Kemensos
Selain melalui aplikasi, Anda juga dapat mengecek status bansos melalui situs web resmi cekbansos.kemensos.go.id. Langkah-langkahnya kurang lebih sama dengan menggunakan aplikasi, namun dilakukan melalui peramban web di komputer atau ponsel Anda. Berikut langkah-langkahnya:
 
 
Sumber: https://kemensos.go.id/waspada-hoaks-terkait-bantuan-sosial
 
 

Hasil penelusuran Cek Fakta Liputan6.com, klaim link untuk cek status penerima PKH 2025 tidak benar.
Link tersebut bukan termasuk cara untuk mengecek cek status penerima PKH 2025.

Cek Fakta Liputan6.com menelusuri klaim dengan menggunakan tangkapan layar di mesin pencarian Google. Penelusuran difokuskan pada foto Luhut Binsar dan tanggal artikel berita di CNN Indonesia.
Hasilnya, ditemukan artikel yang identik dengan tanggal postingan. Artikel ini diunggah portal berita online CNN Indonesia pada Sabtu, 13 Sep 2025 pukul 20.50 WIB.
Artikelnya berjudul: Respons Luhut soal AEI Sebut Ekonomi Indonesia Dalam Kondisi Darurat" 
Isi artikel sama sekali tidak menyinggung mengenai keyakinan Luhut Binsar Pandjaitan bahwa ekonomi Indonesia melebihi Amerika jika Jokowi menjadi presiden pada 2029.
Artikel asli berisi Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Pandjaitan buka suara soal pernyataan penilaian Aliansi Ekonomi Indonesia (AEI) yang menyebut Indonesia sedang mengalami darurat ekonomi.
Atas penilaian itu, Luhut melalui informasi yang ia sampaikan lewat akun Instagramnya pada Jumat (12/9) mengatakan telah berdiskusi secara terbuka dengan ekonom-ekonom tersebut selama dua jam soal penilaian mereka.
Ia mengaku mendengar paparan AEI terkait tantangan dan arah kebijakan ekonomi nasional.
Dari hasil diskusi, Luhut mengatakan ada satu hal yang ia garis bawahi soal masukan AEI; pemerintah perlu melakukan deregulasi kebijakan, serta penyederhanaan birokrasi karena dinilai ekonom masih menghambat iklim usaha dan investasi yang kondusif.
 

Hasil penelusuran Cek Fakta Liputan6.com, pernyataan Luhut Binsar Pandjaitan jika Jokowi menjadi presiden lagi 2029 maka ekonomi Indonesia melebihi Amerika, adalah hoaks. Faktanya, judul dalam postingan itu merupakan hasil editan.