Tim Cek Fakta Kompas.com mengambil tangkapan layar video tersebut kemudian menelusurinya menggunakan Google Lens.

Hasilnya, video itu identik dengan unggahan akun TikTok Radio Mercury FM ini.

Keterangan dalam unggahan menyebut bahwa video itu adalah momen ketika pengemudi ojek online yang tergabung dalam Front Drive Online Tolak Aplikator Nakal (Frontal) Jawa Timur (Jatim) menggelar aksi demonstrasi di Surabaya pada 20 Mei 2025.

Saat itu, massa Frontal bergerak sejak pagi dari Bundaran Waru dan mendatangi sejumlah titik, seperti Kantor Dinas Perhubungan Jatim, Dinas Komunikasi dan Informatika Jatim, serta kantor aplikator Gojek di Jalan Ngagel.

Dikutip dari Kompas.com, massa yang tergabung dalam Frontal Jawa Timur menyuarakan lima tuntutan kepada stakeholder terkait dalam aksi tersebut yakni:

Video yang diklaim menampilkan sejumlah warga turun ke jalan memprotes larang mengisi BBM bagi penunggak pajak kendaraan merupakan kabar tidak benar.

Adapun video aslinya adalah momen ketika sejumlah pengemudi ojek online menggelar aksi demonstrasi di Surabaya pada 20 Mei 2025. 

Mereka menuntut pemerintah dan perusahaan ojek online membuat kebijakan yang berpihak pada mitra. 

Tidak ditemukan informasi bantuan tunai untuk pemilik tabung LPG 3 kilogram. Narasi sejenis sempat beredar pada 2024 dan telah dibantah.

Sebagaimana pernah diberitakan Kompas.com, belum ada kebijakan pemerintah yang menyatakan subsisi LPG 3 kilogram akan diganti bantuan berupa uang.

"Sejauh ini dari pemerintah tidak ada informasi tersebut, jadi kemungkinan itu hoaks," kata Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga, Heppy Wulansari, 30 November 2024.

Sementara itu, tautan yang dibagikan di Facebook tersebut mengarah ke sebuah situs yang meminta pengunjung memasukkan nama lengkap dan nomor Telegram aktif.

Hati-hati, ini merupakan modus pencurian data pribadi. Jangan masukkan data pribadi apa pun ke situs semacam ini untuk mencegah peretasan.

Tautan yang diklaim untuk mendapatkan bantuan tunai Rp 300.000 bagi pemilik tabung LPG 3 kilogram adalah hoaks.

Tidak ditemukan adanya bantuan semacam itu dari pemerintah. Sementara, tautan yang dibagikan mengarah ke situs mencurigakan dan terindikasi phishing.

Cek Fakta Liputan6.com menelusuri dan menemukan artikel yang identik dengan postingan. Artikel itu diunggah laman CNNIndonesia.com pada 27 Februari 2025.
Namun dalam artikel asli mempunyai judul "Gibran Beri Pantun 'Mata Merah': Perintah Presiden Dipatuhi Dong".
Dalam artikel itu sama sekali tidak membahas pernyataan Gibran terkait dana haji.
Artikel asli membahas pesan Gibran pada para kepala daerah dalam retret atau pembekalan kepala daerah di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah pada Rabu (26/2/2025).

Postingan artikel Wapres Gibran Rakabuming Raka menyebut pemerintah tidak berdosa memakai dana haji karena tidak sengaja adalah hoaks.

Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) memeriksa tangkapan layar konten menggunakan Google Lens. Hasil penelusuran mengarah ke video di kanal YouTube Serambinews “BREAKING NEWS: Mualem Perintah Semua Beko Keluar dari Hutan Aceh”, tayang Kamis (25/9/2025).
Konteks asli video adalah momen Gubernur Aceh Muzakir Manaf (alias Mualem) memberikan peringatan tegas terhadap aktivitas tambang emas ilegal di sejumlah kawasan hutan Aceh. Dalam pernyataan yang disampaikan pada Kamis (25/9/205) itu, Pemerintah Aceh memberi tenggat waktu dua minggu bagi pemilik dan operator untuk mengeluarkan alat berat dari kawasan hutan.
TurnBackHoax lalu memasukkan kata kunci “razia kendaraan Bobby Nasution” ke mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah ke pemberitaan medan.kompas.com “Penjelasan Bobby Nasution soal Hentikan Truk Pelat BL Asal Aceh di Langkat”.
Dalam berita yang tayang Selasa (30/9/2025) itu, disebutkan bahwa Gubernur Sumatra Utara Bobby Nasution memberikan penjelasan terkait video viral saat dirinya menghentikan truk dengan pelat BL asal Aceh yang melintas di wilayah Langkat pada Sabtu (27/9/2025). Bobby menyebut hanya melakukan sosialisasi dan pendataan. Pasalnya, di Sumatra Utara, aturan pergantian pelat kendaraan milik perusahaan menjadi BK atau BB rencananya bakal diterapkan pada Januari 2026.

Unggahan video berisi klaim “Gubernur Aceh ancam pulangkan ribuan alat berat asal Sumatera Utara imbas razia kendaraan pelat BL” merupakan konten yang menyesatkan (misleading content).