Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta TIMES Indonesia, klaim bahwa video tersebut terjadi di Indonesia tidak benar. Video tersebut ternyata berasal dari Filipina, tepatnya di sebuah sekolah menengah di Basilan City. 

Fakta ini telah dikonfirmasi oleh media arus utama Filipina, Manila Bulletin, dalam artikel berjudul “Two high school students in viral bullying video in Basilan held” yang terbit pada 6 Juli 2025. (Two high school students in viral bullying video in Basilan held | MB) 

Dalam laporan tersebut disebutkan bahwa dua siswa di bawah umur ditahan oleh Kepolisian Nasional Filipina (PNP) setelah video perundungan terhadap teman sekolahnya menjadi viral. Peristiwa itu diketahui terjadi pada 26 Juni 2025, sementara laporan resmi baru diajukan pada 4 Juli 2025, karena ayah korban masih harus merawat anaknya di rumah sakit. 

Menurut Kepala Penerangan PNP, Brigjen Randulf Tuaño, aksi kekerasan itu bermula karena korban menolak ajakan pelaku untuk merokok. Kedua pelaku yang memiliki riwayat masalah perilaku di sekolah sempat melarikan diri setelah video tersebut viral, namun akhirnya berhasil diamankan dan ditempatkan di bawah pengawasan Pusat Anak Berkonflik dengan Hukum (CICL). 

“Keselamatan anak-anak kita akan selalu menjadi prioritas Kepolisian Nasional Filipina. Kami tidak akan menoleransi segala bentuk pelecehan atau kekerasan, terutama di sekolah,” ujar Tuaño dalam keterangan pers yang dikutip Manila Bulletin. 

“Kami berterima kasih kepada warga yang peduli dan melaporkan video tersebut, karena berkat mereka kami bisa bertindak cepat,” tambahnya. 

kan penelusuran terhadap klaim dengan mengetikkan kata kunci “Demo almet merah tuntut reformasi aparat  penegak hukum” di mesin pencarian Google.

Pencarian teratas merujuk pada berita Unhas TV “Dari Kampus ke DPRD Sulsel, 2 Ribuan Mahasiswa Unhas Gelar Aksi, Ini Tuntutannya?”

Dalam berita yang tayang pada Sabtu (30/08/2025) itu dijelaskan bahwa aksi demonstrasi terkait dengan represifitas aparat penegak hukum. Sehingga, massa aksi menuntut adanya reformasi aparat penegak hukum.

Lebih lanjut, TurnBackHoax menelusuri poin-poin tuntutan massa dengan mengetikkan kata kunci “Delapan tuntutan utama mahasiswa Unhas” di mesin pencarian Google. Hasilnya di pencarian teratas merujuk pada artikel identitasunhas.com “Infografis: 8 Tuntutan Mahasiswa Unhas pada Demonstrasi DPR”.

Berita yang tayang pada Rabu  (24/9/2025) itu menjelaskan bahwa tuntutan massa adalah sebagai berikut:

1. Represifitas aparat: Adli tersangka penabrakan massa aksi dan reformasi aparat kepolisian,





2. Tunjangan DPR: evaluasi alokasi dana DPR,





3. Bara-Baraya: Pertahankan ruang hidup warga Bara-Baraya yang terancam oleh kebijakan eksploitatif,





4. PBB-P2: Kaji lebih dalam mengenai klasterisasi pajak dan evaluasi TKD,





5. RUU Perampasan Aset: Segera sahkan sebagai instrumen pemberantasan korupsi,





6. Tolak Program MBG: yang tidak berpihak pada kepentingan rakyat





7. Tertibkan tambang ilegal yang merusak lingkungan, menyingkirkan masyarakat adat, dan merugikan negara,





8. Pendidikan Gratis: optimalkan akses pendidikan gratis untuk seluruh rakyat Indonesia tanpa diskriminasi.

Tidak terdapat tuntutan penurunan Puan Maharani sebagaimana klaim pada narasi.