(GFD-2025-26978) Cek Fakta: Roy Suryo Ditahan Terkait Ijazah Palsu Jokowi
Sumber:Tanggal publish: 15/05/2025
Berita
Murianews, Kudus – Beredar video yang menarasikan Pakar Telematika Roy Suryo ditahan terkait ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi. Yuk cek faktanya dulu.
Video itu salah satunya diunggah akun TikTok bernama @.raden.indra.iswara pada 22 April 2025.
”Do,a netizen di kabulkan
Ahirnya roy suryo di tahan
400 juta rakyat Indonesia mendukungmu roy suryo... mendukung penahananmu,” demikian bunyi narasi yang disematkan dalam video itu.
Untuk melihat unggahan dapat mengeklik tautan ini atau tangkap layar di bawah ini.
Tangkap layar video yang dinarasikan sebagai penahanan Roy Suryo terkait ijazah palsu Jokowi. (Istimewa/TikTok)
Penelusuran...
Hasil Cek Fakta
Tim Cek Fakta Murianews.com mencoba menelusuri dengan melihat utuh video tersebut. Dalam video tampak Kombes Pol Endra Zulpan yang disebut sebagai Kabid Humas Polda Metro Jaya memberikan keterangan dalam konferensi pers.
Endra Zulpan mengatakan, Roy Suryo ditahan karena telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ujaran kebencian.
Setelah diperiksa lebih lanjut dengan memanfaatkan Google Lens, video tersebut identic dengan unggahan Kanal YouTube Kompas TV berjudul “BREAKING NEWS - Roy Suryo Ditahan Polisi Terkait Kasus Meme Stupa Borobudur” yang tayang Agustus 2022”.
Potongan video diambil dari menit 6.25 sampai 6.48.
Konteks asli video adalah momen saat Polda Metro Jaya menahan dan menetapkan Roy Suryo sebagai tersangka dalam kasus dugaan ujaran kebencian bernuansa SARA.
Kasus itu berkaitan dengan meme stupa Candi Borobudur yang disunting menyerupai wajah Joko Widodo, sama sekali tak ada kaitannya dengan ijazah palsu. Video aslinya bisa cek di tautan ini.
Kombes Pol Endra Zulpan sendiri sudah tak lagi menjabat Kabid Humas Polda Metro Jaya sejak 13 Januari 2023.
Posisinya telah digantikan Kombes Pol Trunoyudo Wisnu Andiko. Sedangkan Kombes Endra Zulpan, dimutasi ke Kabagjiantekpol Waketbid PPITK STIK Lemdiklat Polri.
Kesimpulan…
Kesimpulan
Berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan Tim Cek Fakta Murianews.com video yang menarasikan Roy Suryo ditahan terkait ijazah palsu Jokowi merupakan konten disinformasi jenis misleading content atau konten menyesatkan.
Video yang diunggah merupakan momen saat Polda Metro Jaya menahan dan menetapkan Roy Suryo sebagai tersangka dalam kasus dugaan ujaran kebencian bernuansa SARA.
Kasus itu berkaitan dengan meme stupa Candi Borobudur yang disunting menyerupai wajah Joko Widodo dan sama sekali tak ada kaitannya dengan ijazah palsu Jokowi.
(GFD-2024-26977) Viral Video Luhut Marah ke Najwa Shihab karena Dukung Demo RUU Pilkada 2024, Cek Faktanya
Sumber:Tanggal publish: 10/09/2024
Berita
Viral Video Luhut Marah ke Najwa Shihab karena Dukung Demo RUU Pilkada 2024, Cek Faktanya
Benarkah Luhut Marah-marah ke Najwa karena dukung demo RUU Pilkada? Simak penelusurannya
Beredar sebuah video memperlihatkan wawancara Najwa Shihab dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Luhut Binsar Pandjaitan disertai gambar garuda dengan latar belakang biru.
Video tersebut seakan-akan rekaman itu memperlihatkan Luhut marah kepada Najwa karena aksi protes terkait revisi UU Pilkada pada Agustus 2024 lalu.
Dalam wawancara tersebut, Luhut mengatakan: "Kau sebagai warga negara renungkan setiap tindakanmu dalam situasi krisis macam ini. Jangan kamu sok paling pahlawan sendiri sok paling bersih, ya. Jangan. Keadaan ini sekarang bicara soal nyawa manusia, bicara masalah kemanusiaan."
Unggahan itu juga menyertakan tulisan: "Jangan membuat kegaduhan lagi di negeri ini. Bijaklah dalam membuat keputusan. Bukan karena kepentingan politik anda seolah-olah keputusan anda sudah benar. Tapi pikir dampaknya juga. [...] Padahal pinter, tapi provokator."
Benarkah Luhut Marah-marah ke Najwa karena dukung demo RUU Pilkada? Simak penelusurannya;
Benarkah Luhut Marah-marah ke Najwa karena dukung demo RUU Pilkada? Simak penelusurannya
Beredar sebuah video memperlihatkan wawancara Najwa Shihab dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Luhut Binsar Pandjaitan disertai gambar garuda dengan latar belakang biru.
Video tersebut seakan-akan rekaman itu memperlihatkan Luhut marah kepada Najwa karena aksi protes terkait revisi UU Pilkada pada Agustus 2024 lalu.
Dalam wawancara tersebut, Luhut mengatakan: "Kau sebagai warga negara renungkan setiap tindakanmu dalam situasi krisis macam ini. Jangan kamu sok paling pahlawan sendiri sok paling bersih, ya. Jangan. Keadaan ini sekarang bicara soal nyawa manusia, bicara masalah kemanusiaan."
Unggahan itu juga menyertakan tulisan: "Jangan membuat kegaduhan lagi di negeri ini. Bijaklah dalam membuat keputusan. Bukan karena kepentingan politik anda seolah-olah keputusan anda sudah benar. Tapi pikir dampaknya juga. [...] Padahal pinter, tapi provokator."
Benarkah Luhut Marah-marah ke Najwa karena dukung demo RUU Pilkada? Simak penelusurannya;
Hasil Cek Fakta
Setelah dilakukan penelusuran, ditemukan video serupa yang diunggah akun YouTube Najwa Shihab berjudul "Luhut: Banyak Orang Kumpul-Kumpul karena Birahi Kekuasaan (Part 2) | Mata Najwa," pada 24 September 2020 silam.
Pada saat wawancara, Luhut memegang tanggung jawab untuk mengkoordinasikan kebijakan pemerintah yang membatasi mobilisasi masyarakat di pulau Jawa dan Bali selama pandemi Covid-19.
Dalam wawancara tersebut, Najwa menanyakan kekhawatiran terkait meningkatnya kasus Covid-19, tetapi Luhut mengatakan bahwa Indonesia akan aman selama para politisi tidak mengadakan pertemuan besar untuk memuaskan "birahi kekuasaan" mereka.
Wawancara ini berlangsung saat Indonesia berupaya menggelar Pilkada selama pandemi Covid-19.
Komentar Luhut tentang "warga negara" yang perlu merenungkan tindakan mereka selama krisis tidak ditujukan pada Najwa karena mendukung protes pada Agustus 2024, melainkan tentang bagaimana orang bersikap menjelang Pilkada 2020.
Pada saat wawancara, Luhut memegang tanggung jawab untuk mengkoordinasikan kebijakan pemerintah yang membatasi mobilisasi masyarakat di pulau Jawa dan Bali selama pandemi Covid-19.
Dalam wawancara tersebut, Najwa menanyakan kekhawatiran terkait meningkatnya kasus Covid-19, tetapi Luhut mengatakan bahwa Indonesia akan aman selama para politisi tidak mengadakan pertemuan besar untuk memuaskan "birahi kekuasaan" mereka.
Wawancara ini berlangsung saat Indonesia berupaya menggelar Pilkada selama pandemi Covid-19.
Komentar Luhut tentang "warga negara" yang perlu merenungkan tindakan mereka selama krisis tidak ditujukan pada Najwa karena mendukung protes pada Agustus 2024, melainkan tentang bagaimana orang bersikap menjelang Pilkada 2020.
Kesimpulan
Video Menteri Luhut marah-marah ke Najwa Shihab karena mendukung demo RUU Pilkada di DPR Agustus lalu adalah keliru.
Faktanya, rekaman tersebut telah dipotong sehingga menghilangkan konteks penuh pembahasan antara Luhut dan Najwa tentang penanganan pandemi Covid-19 oleh pemerintah.
Jangan mudah percaya dan periksa setiap informasi yang kalian dapatkan, pastikan itu berasal dari sumber terpercaya, sehingga bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya.
Faktanya, rekaman tersebut telah dipotong sehingga menghilangkan konteks penuh pembahasan antara Luhut dan Najwa tentang penanganan pandemi Covid-19 oleh pemerintah.
Jangan mudah percaya dan periksa setiap informasi yang kalian dapatkan, pastikan itu berasal dari sumber terpercaya, sehingga bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya.
Rujukan
(GFD-2025-26976) Hoaks! Tautan pendaftaran guru untuk Sekolah Rakyat
Sumber:Tanggal publish: 15/05/2025
Berita
Jakarta (ANTARA/JACX) – Sebuah unggahan di Facebook menarasikan pendaftaran guru untuk Sekolah Rakyat 2025 yang diinsiasi oleh pemerintah resmi dibuka.
Dalam unggahan tersebut, terdapat tautan yang dinarasikan untuk pendaftaran guru Sekolah Rakyat. Sekolah Rakyat merupakan gagasan Presiden Prabowo Subianto yang berada di bawah naungan Kemensos, bertujuan menyediakan pendidikan gratis dan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga miskin, khususnya miskin ekstrem.
Seluruh biaya pendidikan, termasuk seragam, makan, asrama, dan perlengkapan sekolah, ditanggung sepenuhnya oleh negara. Program tersebut bertujuan memberikan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu dan mendorong mereka berkontribusi dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045.
Berikut narasi dalam unggahan tersebut:
“Pendaftaran Guru Sekolah Rakyat 2025 Resmi Dibuka!
Pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) meluncurkan Sekolah untuk Rakyat, sebuah program pendidikan khusus yang tidak hanya bertujuan memberikan akses belajar yang lebih luas tetapi juga mengajak masyarakat, khususnya para pendidik, untuk berperan aktif.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
proses rekrutmen untuk tenaga pengajar Guru Sekolah Rakyat resmi dibuka, memberikan kesempatan bagi para guru berdedikasi untuk mengabdikan diri dan membawa perubahan positif.”
Namun, benarkah tautan pendaftaran guru untuk Sekolah Rakyat tersebut?
Dalam unggahan tersebut, terdapat tautan yang dinarasikan untuk pendaftaran guru Sekolah Rakyat. Sekolah Rakyat merupakan gagasan Presiden Prabowo Subianto yang berada di bawah naungan Kemensos, bertujuan menyediakan pendidikan gratis dan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga miskin, khususnya miskin ekstrem.
Seluruh biaya pendidikan, termasuk seragam, makan, asrama, dan perlengkapan sekolah, ditanggung sepenuhnya oleh negara. Program tersebut bertujuan memberikan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu dan mendorong mereka berkontribusi dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045.
Berikut narasi dalam unggahan tersebut:
“Pendaftaran Guru Sekolah Rakyat 2025 Resmi Dibuka!
Pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) meluncurkan Sekolah untuk Rakyat, sebuah program pendidikan khusus yang tidak hanya bertujuan memberikan akses belajar yang lebih luas tetapi juga mengajak masyarakat, khususnya para pendidik, untuk berperan aktif.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
proses rekrutmen untuk tenaga pengajar Guru Sekolah Rakyat resmi dibuka, memberikan kesempatan bagi para guru berdedikasi untuk mengabdikan diri dan membawa perubahan positif.”
Namun, benarkah tautan pendaftaran guru untuk Sekolah Rakyat tersebut?
Hasil Cek Fakta
Berdasarkan penelusuran ANTARA, tautan dalam unggahan tersebut tidak mengarah ke situs resmi pemerintah, melainkan diminta untuk mengisi data diri seperti nama lengkap dan nomor telepon aktif yang terhubung dengan Telegram.
Unggahan tersebut berpotensi sebagai phising, yang merupakan jenis kejahatan siber yang bertujuan untuk mencuri informasi sensitif seperti data pribadi, akun, atau informasi keuangan, dengan cara menipu dan memanipulasi korban.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Dilansir dari laman Kemensos, Ketua Tim Formatur Sekolah Rakyat Mohammad Nuh menyatakan bahwa perekrutan tenaga pendidik akan dilakukan dari 60.000 guru yang telah lulus Pendidikan Profesi Guru (PPG).
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah memetakan distribusi guru agar penempatan sesuai dengan lokasi Sekolah Rakyat di daerah asal masing-masing. Selain itu, pemerintah juga membuka opsi penugasan guru ASN di Sekolah Rakyat.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, menegaskan bahwa guru di Sekolah Rakyat akan direkrut melalui skema kontrak kerja individu dan tidak berstatus sebagai aparatur sipil negara (ASN). Meskipun demikian, terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu lulusan PPG, bersedia mengajar penuh waktu, serta mampu mengampu lebih dari satu mata pelajaran.
Pewarta: Tim JACX
Editor: Indriani
Copyright © ANTARA 2025
Unggahan tersebut berpotensi sebagai phising, yang merupakan jenis kejahatan siber yang bertujuan untuk mencuri informasi sensitif seperti data pribadi, akun, atau informasi keuangan, dengan cara menipu dan memanipulasi korban.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Dilansir dari laman Kemensos, Ketua Tim Formatur Sekolah Rakyat Mohammad Nuh menyatakan bahwa perekrutan tenaga pendidik akan dilakukan dari 60.000 guru yang telah lulus Pendidikan Profesi Guru (PPG).
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah memetakan distribusi guru agar penempatan sesuai dengan lokasi Sekolah Rakyat di daerah asal masing-masing. Selain itu, pemerintah juga membuka opsi penugasan guru ASN di Sekolah Rakyat.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, menegaskan bahwa guru di Sekolah Rakyat akan direkrut melalui skema kontrak kerja individu dan tidak berstatus sebagai aparatur sipil negara (ASN). Meskipun demikian, terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu lulusan PPG, bersedia mengajar penuh waktu, serta mampu mengampu lebih dari satu mata pelajaran.
Pewarta: Tim JACX
Editor: Indriani
Copyright © ANTARA 2025
Rujukan
(GFD-2025-26975) Satpol PP akan paksa warga ikut uji coba vaksin TBC Bill Gates, benarkah?
Sumber:Tanggal publish: 15/05/2025
Berita
Jakarta (ANTARA/JACX) – Sebuah unggahan di Facebook menarasikan pemerintah melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) akan memaksa warga untuk mengikuti uji coba vaksin tuberkulosis (TBC) yang dikembangkan perusahaan milik filantropis asal Amerika Serikat Bill Gates.
Sebelumnya, Bill Gates yang merupakan pendiri Microsoft itu berkunjung ke Indonesia. Dalam kunjungannya, diketahui salah satu isi pembicaraannya dengan Presiden Prabowo adalah uji coba klinis vaksin TBC M72 yang dikembangkan perusahaannya di Indonesia.
Indonesia dipilih sebagai lokasi uji klinis karena memiliki beban kasus TBC tertinggi kedua di dunia setelah India, dengan sekitar 100.000 kematian setiap tahunnya. Selain itu, keterlibatan dalam uji klinis memungkinkan Indonesia untuk mengetahui lebih awal kecocokan vaksin dengan populasi lokal dan membuka peluang untuk memproduksi vaksin di dalam negeri melalui Bio Farma
Berikut narasi dalam unggahan tersebut:
“Hati hati....*INILAH AGENDA MANDATORI VAKSIN 2025 BUATAN BILL GATES YANG DITOLAK OLEH NEGARA2 TAPI DISAMBUT BAIK OLEH PRABOWO... MANTAAAP PAK, JADIKAN RAKYATMU MENJADI KELINCI PERCOBAAN*
Prabowo akan melakukan pemaksaan dengan cara" licik
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Agar rakyat tdk bisa melakukan aktivitas jika belum di Vaksin TBC
atau mempersulit kebutuhan rakyat nya jika suntik vaksin TBC blm di lakukan”
Namun, benarkah Satpol PP akan paksa warga ikut vaksinasi TBC Bill Gates?
Sebelumnya, Bill Gates yang merupakan pendiri Microsoft itu berkunjung ke Indonesia. Dalam kunjungannya, diketahui salah satu isi pembicaraannya dengan Presiden Prabowo adalah uji coba klinis vaksin TBC M72 yang dikembangkan perusahaannya di Indonesia.
Indonesia dipilih sebagai lokasi uji klinis karena memiliki beban kasus TBC tertinggi kedua di dunia setelah India, dengan sekitar 100.000 kematian setiap tahunnya. Selain itu, keterlibatan dalam uji klinis memungkinkan Indonesia untuk mengetahui lebih awal kecocokan vaksin dengan populasi lokal dan membuka peluang untuk memproduksi vaksin di dalam negeri melalui Bio Farma
Berikut narasi dalam unggahan tersebut:
“Hati hati....*INILAH AGENDA MANDATORI VAKSIN 2025 BUATAN BILL GATES YANG DITOLAK OLEH NEGARA2 TAPI DISAMBUT BAIK OLEH PRABOWO... MANTAAAP PAK, JADIKAN RAKYATMU MENJADI KELINCI PERCOBAAN*
Prabowo akan melakukan pemaksaan dengan cara" licik
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Agar rakyat tdk bisa melakukan aktivitas jika belum di Vaksin TBC
atau mempersulit kebutuhan rakyat nya jika suntik vaksin TBC blm di lakukan”
Namun, benarkah Satpol PP akan paksa warga ikut vaksinasi TBC Bill Gates?
Hasil Cek Fakta
Berdasarkan penelusuran ANTARA, dalam unggahan tersebut terdapat narasi dari laman media Kumparan yang berjudul “Menkes Bakal Libatkan Satpol PP Screening Warga Terkait TBC”.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Dalam berita tersebut, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menjelaskan bahwa Satpol PP hanya akan dilibatkan dalam proses skrining atau pemeriksaan TBC dan bukan untuk vaksinasi.
Pelibatan Satpol PP bertujuan membantu mensosialisasikan pentingnya screening TBC dan memastikan pasien rutin mengonsumsi obat-obatan yang diresepkan.
Langkah itu diperlukan mengingat masih banyak masyarakat yang enggan melakukan pemeriksaan kesehatan. Hal ini sejalan dengan data yang menunjukkan bahwa Indonesia berada di peringkat kedua kasus TBC tertinggi di dunia, dengan sekitar satu juta kasus dan 125 ribu kematian per tahun.
Terkait vaksin TBC, Presiden Prabowo memang membahas uji coba vaksin TBC M72 dalam pertemuannya dengan Bill Gates pada 7 Mei 2025 di Istana Merdeka. Gates Foundation mendukung pengembangan vaksin TBC M72, yang saat ini sudah memasuki fase uji klinis di beberapa negara, termasuk Indonesia. Uji klinis fase tiga bertujuan mengevaluasi keamanan dan efektivitas vaksin dalam mencegah TBC paru pada individu dewasa dengan infeksi TB laten.
Uji klinis vaksin M72 melibatkan 20.081 partisipan dari lima negara: Afrika Selatan, Kenya, Indonesia, Zambia, dan Malawi. Indonesia sendiri berkontribusi dengan 2.095 partisipan dari kelompok remaja dan dewasa.
Pelaksanaan uji klinik dimulai pada 3 September 2024, dan rekrutmen partisipan secara resmi telah selesai per 16 April 2025. Vaksin M72 merupakan satu dari sekitar 15 kandidat vaksin TBC yang sedang dikembangkan secara global, dengan dukungan dari Gates Foundation, dan diharapkan selesai pada akhir 2028.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Pewarta: Tim JACX
Editor: Indriani
Copyright © ANTARA 2025
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Dalam berita tersebut, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menjelaskan bahwa Satpol PP hanya akan dilibatkan dalam proses skrining atau pemeriksaan TBC dan bukan untuk vaksinasi.
Pelibatan Satpol PP bertujuan membantu mensosialisasikan pentingnya screening TBC dan memastikan pasien rutin mengonsumsi obat-obatan yang diresepkan.
Langkah itu diperlukan mengingat masih banyak masyarakat yang enggan melakukan pemeriksaan kesehatan. Hal ini sejalan dengan data yang menunjukkan bahwa Indonesia berada di peringkat kedua kasus TBC tertinggi di dunia, dengan sekitar satu juta kasus dan 125 ribu kematian per tahun.
Terkait vaksin TBC, Presiden Prabowo memang membahas uji coba vaksin TBC M72 dalam pertemuannya dengan Bill Gates pada 7 Mei 2025 di Istana Merdeka. Gates Foundation mendukung pengembangan vaksin TBC M72, yang saat ini sudah memasuki fase uji klinis di beberapa negara, termasuk Indonesia. Uji klinis fase tiga bertujuan mengevaluasi keamanan dan efektivitas vaksin dalam mencegah TBC paru pada individu dewasa dengan infeksi TB laten.
Uji klinis vaksin M72 melibatkan 20.081 partisipan dari lima negara: Afrika Selatan, Kenya, Indonesia, Zambia, dan Malawi. Indonesia sendiri berkontribusi dengan 2.095 partisipan dari kelompok remaja dan dewasa.
Pelaksanaan uji klinik dimulai pada 3 September 2024, dan rekrutmen partisipan secara resmi telah selesai per 16 April 2025. Vaksin M72 merupakan satu dari sekitar 15 kandidat vaksin TBC yang sedang dikembangkan secara global, dengan dukungan dari Gates Foundation, dan diharapkan selesai pada akhir 2028.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Pewarta: Tim JACX
Editor: Indriani
Copyright © ANTARA 2025
Rujukan
Halaman: 102/6205