• (GFD-2025-30022) Hoaks! Video Menkeu Purbaya marahi Sri Mulyani

    Sumber:
    Tanggal publish: 13/11/2025

    Berita

    Jakarta (ANTARA/JACX) – Sebuah unggahan video berdurasi 13 detik di Facebook menampilkan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang tampak berdiri dengan tangan terlipat, menghadap mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang sedang duduk.

    Video tersebut menarasikan bahwa tiga presiden telah memanfaatkan Sri Mulyani. Narasi ini dikaitkan dengan fakta bahwa Sri Mulyani menjabat sebagai Menteri Keuangan pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Joko Widodo, dan Prabowo.

    Unggahan itu juga memuat percakapan yang seolah memperlihatkan Purbaya menegur Sri Mulyani.

    Berikut narasi dalam video tersebut:

    “3 Presiden Memanfaatkan Bu SRI #srimulyani #purbaya #reels”

    (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

    Namun, benarkah video Menkeu Purbaya marahi Sri Mulyani?



    Hasil Cek Fakta

    Berdasarkan penelusuran, tidak ditemukan video tersebut pada situs resmi kementerian, lembaga pemerintah, maupun akun media sosial Purbaya dan Sri Mulyani.

    Pemeriksaan menggunakan AI Detector Hive Moderation menunjukkan bahwa 96,7 persen konten dalam video tersebut merupakan hasil rekayasa berbasis kecerdasan buatan (AI).



    Dengan demikian, video Menkeu Purbaya yang terlihat memarahi Sri Mulyani bukan video asli, melainkan konten yang dihasilkan oleh AI.

    (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

    Klaim: Video Menkeu Purbaya marahi Sri Mulyani

    Rating: Hoaks

    Pewarta: Tim JACX

    Editor: M Arief Iskandar

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

    Rujukan

  • (GFD-2025-30021) Hoaks! Gubernur Riau minta KPK periksa Jokowi

    Sumber:
    Tanggal publish: 12/11/2025

    Berita

    Jakarta (ANTARA/JACX) – Sebuah unggahan di Facebook menampilkan tangkapan layar yang diklaim sebagai artikel berita.

    Dalam unggahan tersebut disebutkan bahwa Gubernur Riau nonaktif, Abdul Wahid, yang menjadi tersangka kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jalan dan jembatan tahun anggaran 2025, meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Presiden ke-7 RI, Joko Widodo.

    Unggahan itu menarasikan bahwa Abdul Wahid mengaku telah memberikan uang suap sebesar Rp18 miliar kepada Joko Widodo dan memiliki bukti transfernya.

    Berikut judul dalam tangkapan layar tersebut:

    “Gubernur Riau Abdul Wahid Meminta Kepada KPK Periksa Joko Widodo Beliau Banyak Menerima Uang Suap Dari Saya 18 Milyar Saya Punya Cek Transferannya”

    (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

    Unggahan tersebut juga diberi narasi:

    “Setiap yg ketangkap KPK kok pada transfer ke Mulyono ya...”

    Namun, benarkah artikel Gubernur Riau minta KPK periksa Jokowi?



    Hasil Cek Fakta

    Berdasarkan penelusuran, tidak ditemukan artikel dengan judul seperti yang tertera dalam tangkapan layar tersebut.

    (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

    ANTARA menemukan bahwa foto dan waktu serupa dengan artikel berjudul “KPK Dalami Aliran Duit Pemerasan Rp2 Miliar yang Disimpan Orang Kepercayaan Gubernur Riau Abdul Wahid”.

    Dalam artikel asli, KPK menjelaskan bahwa pihaknya masih menelusuri aliran dana hasil pemerasan tersebut, termasuk dugaan aliran dana Rp7 miliar yang dikaitkan dengan PKB. Tidak ada informasi resmi yang menyebutkan Abdul Wahid menuduh atau meminta KPK memeriksa Joko Widodo.

    Dengan demikian, klaim bahwa Gubernur Riau Abdul Wahid meminta KPK memeriksa Joko Widodo karena menerima suap sebesar Rp18 miliar adalah tidak benar dan tidak berdasar.

    Klaim: Gubernur Riau minta KPK periksa Jokowi

    Rating: Hoaks

    (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

    Pewarta: Tim JACX

    Editor: M Arief Iskandar

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

    Rujukan

  • (GFD-2025-30020) Cek Fakta: Tidak Benar Ini Link untuk Cek Status Penerima BSU Tahap 3 dan 4

    Sumber:
    Tanggal publish: 12/11/2025

    Berita


    Liputan6.com, Jakarta- Cek Fakta Liputan6.com mendapati unggahan klaim link untuk cek status penerima BSU tahap 3 dan 4, informasi tersebut diunggah salah satu akun Facebook, pada 14 Oktober 2025.
    Unggahan klaim link untuk cek status penerima BSU tahap 3 dan 4 berupa poster digital bertuliskan sebagai berikut.
    "BSU Rp600.0002025 Sudah Disalurkan Sekaligus Tahap 3 dan 4"
    Unggahan tersebut diberi keterangan sebagai berikut.
    "Ayo segera Cek nama anda jangan sampai ketinggalan info terkini.
    Silakan klik daftar di bawah ini. ???"
    Dalam unggahan disertai dengan menu pendaftaran, jika diklik muncul link berikut.
    "https://daftar.cek-info.biz.id/?fbclid=IwY2xjawOBG75leHRuA2FlbQIxMQBzcnRjBmFwcF9pZBAyMjIwMzkxNzg4MjAwODkyAAEezQMIJtJSPttm9WfiK5hy0AKLd4Fi2NyLXqlQ8DwDoskCbxLIHfuN9bqdXeQ_aem_ebhclWcqaftMLhUHUe7Hrw"
    Link tersebut mengarah pada halaman situ yang meminta sejumlah data pribadi seperti provinsi dan nomor Telegram.
    Benarkah klaim link untuk cek status penerima BSU tahap 3 dan 4? Simak penelusuran Cek Fakta Liputan6.com.

    Hasil Cek Fakta


    Cek Fakta Liputan6.com menelusuri klaim link untuk cek status penerima BSU tahap 3 dan 4, penelusuran mengarah pada artikel berjudul "Penjelasan Kemnaker: Ini Jadwal Pencairan BSU 2025 dan Status Terbaru" yang dimuat Liputan6.com, pada 11 November 2025. 
    Dalam artikel Liputan6.com Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan bahwa tidak akan ada pencairan BSU lanjutan, termasuk di bulan November 2025.
    Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) secara resmi mengumumkan bahwa program Bantuan Subsidi Upah (BSU) tahun 2025 telah selesai disalurkan. Proses pencairan BSU ini berlangsung mulai dari bulan Juni hingga Agustus 2025. Dana sebesar Rp 600.000 per penerima telah disalurkan sebagai rapelan untuk periode Juni dan Juli 2025.
    Untuk memastikan status sebagai penerima, pekerja dapat melakukan pengecekan secara mandiri melalui beberapa platform. Salah satu cara yang mudah adalah melalui aplikasi PosPay. Pengguna hanya perlu mengunduh aplikasi, memilih jenis bantuan "Bantuan Subsidi Upah Tahun 2025", dan memasukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) mereka.
    Jika NIK dan data yang dimasukkan sesuai dengan data penerima BSU Kemnaker, QR Code akan tampil pada aplikasi PosPay. QR Code ini nantinya dapat digunakan untuk proses pencairan di Kantor Pos.
    Selain PosPay, informasi mengenai penerima BSU juga dapat diakses melalui portal resmi Kemnaker (kemnaker.go.id), aplikasi JMO (Jamsostek Mobile), atau laman BPJS Ketenagakerjaan (bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id). Platform-platform ini menyediakan informasi terkini dan valid terkait status penerima.
        
     

    Kesimpulan


    Hasil penelusuran Cek Fakta Liputan6.com, klaim link untuk cek status penerima BSU tahap 3 dan 4 tidak benar.
    Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan bahwa tidak akan ada pencairan BSU lanjutan, termasuk di bulan November 2025.
    Melawan hoaks sama saja melawan pembodohan. Itu yang mendasari kami membuat Kanal Cek Fakta Liputan6.com pada 2018 dan hingga kini aktif memberikan literasi media pada masyarakat luas.
    Sejak 2 Juli 2018, Cek Fakta Liputan6.com bergabung dalam International Fact Checking Network (IFCN) dan menjadi patner Facebook. Kami juga bagian dari inisiatif cekfakta.com. Kerja sama dengan pihak manapun, tak akan mempengaruhi independensi kami.
    Jika Anda memiliki informasi seputar hoaks yang ingin kami telusuri dan verifikasi, silahkan menyampaikan di email cekfakta.liputan6@kly.id.
    Ingin lebih cepat mendapat jawaban? Hubungi Chatbot WhatsApp Liputan6 Cek Fakta di 0811-9787-670 atau klik tautan berikut ini.
  • (GFD-2025-30019) Keliru: Video Pejabat Militer Israel Tanggapi Rencana Indonesia Kirim 20 Ribu Tentara ke Gaza

    Sumber:
    Tanggal publish: 12/11/2025

    Berita

    KONTEN yang diklaim sebagai rekaman wawancara terhadap pejabat militer Israel, beredar di di Facebook [arsip] pada 4 November 2025.

    Video itu menampilkan seorang tentara berdiri di depan bendera Amerika Serikat dan Israel, serta beberapa tentara lain yang berjaga. Narasi yang menyertainya menyebut video itu sebagai wawancara militer Israel yang menghebohkan media sosial. Dalam video tersebut, sosok yang disebut pejabat militer Israel mengatakan bahwa Israel tidak gentar jika Indonesia mengirim 20 ribu pasukan ke Jalur Gaza.



    Hingga tulisan ini dibuat, unggahan itu mendapatkan lebih dari 15 ribu suka, dan menerima 1.203 komentar. Namun, benarkah wawancara pejabat militer Israel itu terjadi?

    Hasil Cek Fakta

    Tempo memverifikasi klaim ini dengan mesin pencari Google dan alat pendeteksi AI. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa video pejabat militer Israel itu buatan kecerdasan buatan. 

    Pertama, Tempo memverifikasi kesesuaian seragam yang dikenakan sosok dalam video dengan seragam resmi pejabat militer Israel. Berdasarkan sampel juru bicara Israel Defence Force (IDF), Effie Defrin, terdapat sejumlah perbedaan mencolok. 



    Dalam pernyataan resmi IDF yang diunggah akun YouTube Forbes pada Juni 2025, Effie Defrin mengenakan dua badge berwarna terang di pundak, bordir bertuliskan Tzahal—singkatan IDF dalam bahasa Ibrani—di dada kiri, serta bendera Israel di lengan kiri. Tidak ada rak pita seperti yang tampak pada seragam sosok dalam video yang beredar.

    Kedua, seragam pasukan yang menjadi latar pria tersebut lebih mirip seragam tentara Amerika Serikat, bukan tentara Israel. Warna tentara lapangan IDF adalah hijau zaitun, sedangkan seragam tentara AS adalah krem muda dan hijau.

    Sumber: situs resmi Angkatan Darat AS dan Times of Israel

    Berikutnya, Tempo memindai video berdurasi 8 detik tersebut dengan Hive Moderation. Hasilnya, video itu terdeteksi dihasilkan oleh AI dengan skor rerata sebesar 99%.



    Sedangkan berdasarkan pemindaian alat Zhuque AI Detection Assistant oleh Tencent, konten itu terdeteksi dihasilkan oleh AI dengan kemungkinan sebesar 99,42%.



    Rencana Indonesia Mengirimkan Pasukan ke Gaza

    Pemerintah Indonesia menyatakan siap mengerahkan 20 ribu personel untuk membantu misi perdamaian di Gaza, Palestina. Pernyataan itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Umum ke-80 Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York, Amerika Serikat, Selasa, 23 September 2025. “Kami akan terus mengabdi di mana perdamaian membutuhkan penjaga,” kata Prabowo.

    Langkah tersebut mendapat perhatian luas, termasuk dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump, yang memuji komitmen Indonesia dalam menjaga perdamaian di Timur Tengah.

    Kementerian Pertahanan menyebut Tentara Nasional Indonesia sedang menyiapkan langkah awal untuk rencana pengiriman pasukan perdamaian ke Gaza. Kepala Biro Informasi dan Hubungan Antarlembaga Setjen Kementerian Pertahanan, Brigjen TNI Frega Ferdinand Wenas Inkiriwang, mengatakan TNI akan siap bertugas begitu ada perintah resmi dari presiden.

    Namun Kepala Biro (Karo) Infohan Setjen Kementerian Pertahanan Brigjen TNI Frega Ferdinand Wenas Inkiriwang tak merinci apa saja langkah yang dipersiapkan TNI. Pihaknya hanya memastikan bahwa TNI akan selalu siap jika sudah mendapat perintah resmi dari presiden untuk mengirimkan pasukan ke Gaza.

    Sebelumnya, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Mabes TNI Mayjen TNI (Mar) Freddy Ardianzah mengatakan TNI sudah menyiapkan satgas gabungan. Satgas ini mempunyai banyak kemampuan khusus dari mulai membangun konstruksi hingga membuka layanan kesehatan untuk jalani misi kemanusiaan di Gaza.

    "Pasukan yang kemungkinan akan dilibatkan, dapat terdiri dari unsur Satgas gabungan TNI yang memiliki kemampuan Zeni Konstruksi kaitannya dengan pembenahan infrastruktur, dukungan kesehatan lapangan, Rehabilitasi aspek psikologi," kata Freddy.

    Menurut Freddy, pasukan dari satuan Zeni TNI AD sangat dibutuhkan untuk memulihkan infrastruktur yang rusak akibat perang di kawasan Gaza. Selain satuan Zeni, kehadiran tenaga kesehatan dari TNI juga diperlukan untuk memberikan pelayanan kesehatan secara fisik dan psikis para korban perang.

    Kesimpulan

    Berdasarkan hasil penelusuran Tempo, klaim bahwa wawancara pejabat militer Israel yang tidak takut menghadapi kedatangan tentara Indonesia ke Gaza adalah keliru.

    Rujukan