Cek Fakta Liputan6.com menelusuri klaim pembuatan dan perpanjangan SIM online gratis periode Mei 2025, penelusuran mengarah pada artikel berjudul "Viral Kabar Pembuatan dan Perpanjang SIM Gratis, Berikut Fakta dari Korlantas Polri" yang dimuat situs Liputan6.com, pada 23 Desember 2024.
Dalam artikel Liputan6.com, Polri mengimbau masyarakat untuk mewaspadai hoaks terkait pembuatan dan perpanjangan SIM gratis, informasi bohong tersebut beredar lewat media sosial dan aplikasi percakapan.
Akun Instagram resmi Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri @korlantaspolri.ntmc mengunggah informasi yang menyebut beredar hoaks yang beredar terkait pembuatan SIM gratis dan seumur hidup.
"Telah beredar di media sosial, yang menyatakan bahwa ada program atau kebijakan baru yang memberikan SIM tanpa biaya atau berlaku seumur hidup, informasi tersebut tidak benar," bunyi unggahan tersebut.
Dalam unggahan tersebut Korlantas Polri menyebutkan, SIM tidak dibuat seumur hidup karena telah diatur dalam Undang-Undang LLAJ No.22 tahun 2009, Pasal 86 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).
SIM berfungsi : (1) sebagai bukti kompetensi mengemudi: (2) sebagai registrasi Pengemudi Kendaraan Bermotor yang memuat keterangan identitas lengkap Pengemudi dan (3) data pada registrasi Pengemudi dapat digunakan untuk mendukung kegiatan penyelidikan, penyidikan dan identifikasi forensik kepolisian.
Korlantas Polri juga menjelaskan terkait regulasi tarif pembuatan SIM di Indonesia, seusai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 76 Tahun 2020 tentang jenis dan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) pasal 1 huruf a,b dan pasal 8 menyebutkan:
a. pengajuan untuk penerbitan surat izin mengemudi baru.
b. penerbitan perpanjangan surat izin mengemudi
Pasal 8 menyebutkan, seluruh PNBP yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib disetor ke kas negara, tujuannya untuk menunjang pembangunan nasional.
Unggahan tersebut pun diberi keterangan sebagai berikut.
"Sahabat lantas,Terkait berita yang beredar bahwa ada pembuatan SIM gratis dan seumur hidup, itu HOAX ya.
Kenapa sih, SIM tidak gratis dan Tidak seumur hidup? Karena sudah tertulis di undang-undang ya sahabat lantas."
 
Hasil penelusuran Cek Fakta Liputan6.com, klaim pembuatan dan perpanjangan SIM online gratis periode Mei 2025 tidak benar.
Polri mengimbau masyarakat untuk mewaspadai hoaks terkait pembuatan dan perpanjangan SIM gratis, informasi bohong tersebut beredar lewat media sosial dan aplikasi percakapan.

ANTARA menggunakan Google Image Reverse untuk mencari foto wanita mengenakan baju tahanan tersebut. Berdasarkan penelusuran, foto tersebut serupa dengan foto pada laman media Okezone yang berjudul “Ibu Penyekap 3 Bocah di Makassar Ditetapkan sebagai Tersangka”.

Dalam unggahan tersebut, penydik kepolisian akhirnya menetapkan Meilania Detaly alias Mey alias Memey (31) sebagai tersangka kekerasan tiga bocah yang disekapnya di dalam sebuah rumah toko (ruko) di Jalan Seruni Meranti, Makassar, Sulawesi Selatan.

Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri memutuskan menangguhkan penahanan terhadap SSS, seorang mahasiswi ITB yang sebelumnya ditangkap akibat mengunggah meme tidak senonoh bergambar Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

“Pada hari Minggu, 11 Mei 2025, penyidik berdasarkan kewenangan telah memberikan atau melakukan penangguhan penahanan terhadap tersangka,” kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal Polisi Trunoyudo Wisnu Andiko, dilansir dari ANTARA.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Penangguhan tersebut diberikan oleh penyidik atas dasar permohonan yang diajukan oleh tersangka melalui penasihat hukumnya dan orang tuanya. Selain itu, keputusan ini juga dipertimbangkan karena adanya iktikad baik dari SSS beserta keluarganya yang menyampaikan permohonan maaf atas kegaduhan yang terjadi.

Klaim: Foto mahasiswi ITB yang ditangkap karena meme unggah meme tak senonoh

Rating: Hoaks

Pewarta: Tim JACX

Editor: Indriani

Copyright © ANTARA 2025

Setelah ditelusuri, narasi itu mencatut artikel Kumparan, 9 Mei 2025. Artikel itu memberitakan rencana Kemenkes melibatkan Satpol PP untuk screening warga TBC.

Tindakan tersebut dilakukan untuk mengantisipasi peningkatan kasus TBC, bukan untuk memaksa warga disuntik vaksin TBC.

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menyebutkan, setiap tahunnya yang mengalami penyakit TBC atau tuberkulosis di Indonesia berjumlah satu juta.

Sementara pasien yang meninggal dunia karena TBC sebanyak 125.000. Sehingga, setiap menitnya ada 4 orang yang meninggal dunia.

Guna mengantisipasi peningkatan kasus TBC, screening atau pemeriksaan diperlukan secara menyeluruh, baik pasien TBC yang menunjukkan gejala ataupun tidak bergejala.

Budi berencana untuk melibatkan Satpol PP dalam melakukan screening kepada warga untuk mencegah penularan TBC.

Terkait pengembangan vaksin TBC oleh Gates Foundation, Kemenkes dalam pemberitaan Kompas.com menyebutkan uji klinis di Indonesia sudah dilaksanakan sejak 3 September 2024.

Sejauh ini 2.095 warga Indonesia tercatat sebagai partisipan dari total 20.081 orang dari lima negara lokasi uji klinis. Adapun perekrutan peserta berakhir pada 16 April 2025.

Merujuk pernyataan Kemenkes tersebut, uji coba vaksin TBC ini dilakukan dengan partisipan terbatas. Uji coba bukan dilakukan terhadap seluruh masyarakat Indonesia.

Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, narasi yang mengeklaim Satpol PP akan dikerahkan untuk memaksa masyarakat menerima vaksin TBC adalah informasi keliru.

Menkes Budi Gunadi Sadikin melibatkan Satpol PP dalam melakukan screening kepada warga untuk mencegah penularan TBC, bukan untuk memaksa warga disuntik vaksin TBC.

Selain itu, uji coba vaksin TBC yang dikembangkan Gates Foundation di Indonesia dilakukan dengan partisipan terbatas. Uji coba bukan dilakukan terhadap seluruh masyarakat Indonesia.

Tim Cek Fakta Kompas.com tidak menemukan pernyataan dari Donald Trump atau Gedung Putih mengenai pengakuan terhadap Palestina dan penempatannya di Perancis.

Narasi di media sosial beredar setelah Perancis mengumumkan mengenai pengakuan terhadap Palestina sebagai negara pada Juni 2025.

Perancis dijadwalkan memimpin konferensi PBB selama dua hari bersama Arab Saudi di New York pada bulan tersebut.

Dilansir Euro News, Presiden Perancis Emmanuel Macron menyampaikan kemungkinan pembahasan pengakuan sebagai negara terhadap Palestina dalam konferensi mendatang.

Berdasarkan data Al Jazeera, per 10 April 2025, Palestina diakui sebagai negara berdaulat oleh 147 dari 193 negara anggota PBB.

Angka tersebut menunjukkan bahwa 75 persen masyarakat dunia mengakui Palestina sebagai negara.

Vatikan, sebagai negara yang memegang status sebagai pengamat di PBB juga mengakui Palestina.

Sementara AS tidak termasuk dalam daftar negara yang mengakui Palestina sebagai negara.

Di sisi lain, Presiden AS Donald Trump mengusulkan akan merelokasi warga Palestina ke negara-negara tetangga. Ia berencana mengambil alih dan membangun kembali Jalur Gaza.

"AS akan mengambil alih Jalur Gaza, dan kami juga akan melakukan pekerjaan di sana," kata Trump, pada 4 Februari 2025, saat konferensi pers bersama Perdana Menteri Israel Netanyahu.

Pernyataan itu menuai berbagai kecaman. Pasalnya, warga Gaza beserta tanah yang mereka diami merupakan bagian dari Palestina.

Militer Israel melancarkan operasi untuk menghancurkan Hamas sebagai respons atas serangan 7 Oktober 2023, yang menewaskan sekitar 1.200 orang dan menyandera 251 orang.

Lebih dari 48.200 orang telah tewas di Gaza sejak saat itu.

Sebagian besar penduduk Gaza juga telah mengungsi dan hampir 70 persen bangunan di wilayah tersebut rusak atau hancur.

Dilansir BBC, pemimpin Mesir dan Yordania, sebagai negara tetangga, telah menolak rencana Trump tersebut.

Narasi mencatut Presiden AS Donald Trump, yang menyatakan bahwa Palestina akan berdiri di Perancis merupakan hoaks.

Narasi itu merupakan respons atas rencana Perancis mengenai pengakuan kepada Palestina sebagai negara berdaulat pada Juni 2025.

Trump memiliki rencana mengambil alih Jalur Gaza dan merelokasi warga Palestina ke negara tetangga. Namun ia tidak spesifik menyebut Perancis.