Tempo memverifikasi konten tersebut melalui wawancara, alat deteksi akal imitasi, dan penelusuran pemberitaan kredibel. Hasilnya, meski pemerintah memang mewacanakan kebijakan redenominasi, belum ada desain uang kertas baru yang diterbitkan.

Redenominasi merupakan penyederhanaan nilai mata uang tanpa mengubah daya belinya. Rencana ini tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan 2025–2029 yang diteken Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pada 3 November 2025.

Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Ramdan Denny Prakoso, menjelaskan bahwa desain uang baru belum dibuat. Proses redenominasi masih dalam tahap penyusunan Rancangan Undang-Undang Redenominasi yang telah masuk Program Legislasi Nasional Jangka Menengah 2025–2029 di DPR RI. “Bank Indonesia bersama pemerintah dan DPR akan terus membahas proses redenominasi,” kata Ramdan dalam keterangan tertulis yang diterima Tempo, Selasa, 11 November 2025.

Menurut Ramdan, redenominasi bertujuan meningkatkan efisiensi transaksi, memperkuat kredibilitas rupiah, dan mendukung modernisasi sistem pembayaran nasional. Analisis Tempo menggunakan alat deteksi akal imitasi terhadap desain uang Rp1 miliar menunjukkan gambar tersebut buatan AI, dengan kemungkinan keterlibatan AI sebesar 96 persen menurut alat AI or NOT. 



Demikian juga dengan menggunakan Hive Moderation,  kemungkinan 99,9 persen gambar melibatkan AI.



Pro-Kontra Redenominasi

Dalam artikel Tempo, ekonom Universitas Andalas Syafruddin Karimi menilai rencana redenominasi menunjukkan kegagalan pemerintah memprioritaskan hal yang esensial, yakni meningkatkan produktivitas nasional demi mengejar target pertumbuhan ekonomi 8 persen. Menurutnya, redenominasi tidak berdampak pada daya beli, pendapatan riil, maupun penciptaan lapangan kerja.

Syafruddin menjelaskan, di banyak negara, redenominasi dilakukan karena tekanan ekonomi seperti hiperinflasi. Namun Indonesia tidak berada dalam kondisi itu. Sebaliknya, kebijakan ini justru memerlukan biaya besar karena negara harus mencetak ulang seluruh uang dan koin, serta memperbarui perangkat lunak dan sistem pencatatan perbankan.

Ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda juga menilai kebijakan redenominasi belum tepat diterapkan. Ia menekankan perlunya mempertimbangkan kondisi ekonomi dan keuangan nasional saat ini karena biaya redenominasi akan ditanggung bersama oleh negara dan swasta. Huda memperkirakan, penyesuaian sistem kerja dan percetakan uang baru bisa memakan biaya hingga ratusan miliar rupiah.

Verifikasi Tempo menyimpulkan bahwa narasi yang mengatakan gambar uang yang beredar adalah hasil redenominasi rupiah yang dilakukan oleh pemerintah adalah klaim keliru.

Tempo menelusuri klaim itu lewat pencarian gambar terbalik di Google dan membandingkannya dengan sumber terpercaya. Hasilnya, video tersebut merupakan gabungan dari beberapa potongan gambar dengan konteks berbeda. Hingga berita ini ditayangkan, Abdul Wahid masih ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.



Potongan video itu menampilkan aksi damai Aliansi Masyarakat Pati Bersatu di depan Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, pada 1 September 2025. Massa menuntut KPK segera menetapkan Bupati Pati Sudewo sebagai tersangka korupsi. Cuplikan tersebut identik dengan foto yang dimuat di situs Koreksi.org berjudul “Aliansi Masyarakat Pati Bersatu Tuntut KPK Tetapkan Bupati Sudewo sebagai Tersangka” pada tanggal yang sama.  



Foto itu memperlihatkan tiga tersangka kasus korupsi yang menyeret Gubernur Riau Abdul Wahid. Potongan video tersebut identik dengan tayangan Detik.com pada 7 November 2025, saat KPK menghadirkan ketiga tersangka yang ditangkap di Pekanbaru, Riau, pada 3 November 2025.



Potongan video berikutnya memperlihatkan orang-orang berlarian di area yang tampak seperti mal, dengan tangga berjalan dan deretan toko brand mewah seperti Saint Laurent dan Hermès. Lokasi itu jelas bukan Gedung KPK.

Gubernur Riau Abdul Wahid masih Ditahan oleh KPK

Tidak ada gempa yang mengguncang Jakarta pada 8 November 2025. Tempo mencatat, gempa terakhir yang dirasakan di Jakarta terjadi pada 20 Agustus 2025 dengan pusat di Bekasi, Jawa Barat, berkekuatan 4,9 magnitudo.

Gubernur Riau Abdul Wahid juga masih ditahan KPK setelah ditangkap pada 5 November 2025 dalam kasus dugaan pemerasan di lingkungan Pemprov Riau tahun anggaran 2025. KPK menyita uang Rp1,6 miliar, terdiri dari 9.000 paun dan 3.000 dolar AS. Dua tersangka lain, Tenaga Ahli Gubernur Dani M. Nursalam dan Kepala Dinas PUPR PKPP Riau Muhammad Arief Setiawan, juga ditahan. Abdul Wahid ditahan di rumah tahanan gedung ACLC KPK, sementara dua tersangka lainnya di rutan gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.

Verifikasi Tempo menyimpulkan bahwa Gubernur Riau kabur dari tahanan KPK setelah gempa melanda, adalah keliru.

Unggahan berisi klaim “Luhut ancam rakyat ikut bayar utang Whoosh” adalah konten palsu (fabricated content).

Untuk menelusuri kebenaran informasi tersebut, pertama-tama Tim Riset Tirto mengecek akun Instagram resmi milik Bank BNI, @bni46, yang telah terverifikasi.

Terdapat informasi soal rejeki wondr BNI sebagai berikut. Namun berdasar informasi dalam unggahan akun resmi tersebut dijelaskan kalau pengguna kartu debit BNI dan wondr by BNI otomatis terdaftar dalam program ini. Program rejeki wondr BNI bekerja dengan sistem poin yang didapat dari menambah saldo tabungan dan transaksi harian.

Lebih lanjut, kami melakukan penelusuran lewat mengecek tautan pendaftaran yang tertera dalam unggahan. Hasilnya, kami diarahkan ke salah satu alamat situs website yang tidak ada kaitannya dengan situs resmi milik Bank BNI.

Lewat situs WhereGoes, pelacakan ujung dari situs tersebut mengarah kepada domain yang bertulis https://sandybrown-camel-839048.hostingersite.com/. Domain tersebut sama sekali tidak ada kaitannya dengan BNI.

Kami juga menengarai bahwa tautan tersebut merupakan situs phishing yang mengarahkan nasabah agar mengisi data pribadi. Hal ini terungkap dari ujung situs di atas yang mengarah kepada tautan dengan nama https://datanya.html/. Namun tautan tersebut sudah tidak dapat diakses.

Baca juga:Apa itu Phising dan Bagaimana Cara Menghindarinya?

Ketika situs yang diklaim sebagai laman pendaftaran dicek menggunakan URLScan, tidak ditemui tautan resmi yang terhubung dengan situs resmi BNI. Justru ditampilkan poster yang mengatasnamakan pengambilan kupon Wondr Bank BNI yang sudah sering kali digunakan dalam situs-situs penipuan.

Baca juga:Hoaks Kenaikan Biaya Admin Bank Negara, dari BRI, sampai MandiriHoaks Tautan Diskon Listrik PLN selama 3 BulanHoaks Undian Berhadiah Mencatut Nama Bank Jateng

Sebagai informasi, situs resmi Bank BNI adalah https://www.bni.co.id/id-id/, kami menelusuri akun Facebook pengunggah klaim kupon berhadiah dari BNI tersebut. Disimpulkan bahwa sejumlah akun tersebut bukanlah akun media sosial resmi milik Bank BNI.

Bahkan, lewat keterangan pers di situs resmi pada 6 Juni 2025, BNI mengingatkan nasabah untuk berhati-hati terhadap akun media sosial yang mengatasnamakan BNI. Direktur Consumer Banking BNI, Corina Leyla Karnalies, menegaskan bahwa BNI tidak pernah meminta biaya dalam bentuk apapun kepada nasabah untuk proses klaim hadiah undian, termasuk dalam program undian terbaru rejeki Wondr BNI.

“Kami minta masyarakat untuk berhati-hati terhadap oknum yang mengaku sebagai admin BNI dan menipu dengan modus undian berhadiah. Itu hanya jebakan agar korban mentransfer sejumlah uang ke pelaku. Jangan mudah percaya,” ujar Corina dalam keterangan tersebut.

Dijelaskan Corina, Rejeki Wondr BNI 2025 merupakan program loyalitas nasabah yang digelar sejak April 2025 hingga 31 Januari 2026. Program ini bertujuan untuk mengapresiasi nasabah Setia sekaligus mendorong pertumbuhan transaksi dan tabungan melalui aplikasi digital Wondr by BNI.

Kupon undian rejeki Wondr BNI akan ter-generate secara otomatis setiap kali nasabah melakukan transaksi yang memenuhi syarat, seperti pembukaan rekening, transaksi perbankan, aktivasi aplikasi Wondr, dan peningkatan saldo tabungan. Kupon tersebut dapat langsung dilihat melalui aplikasi Wondr.

Selain itu, nasabah juga dapat menukarkan Poin+ yang dimiliki menjadi kupon undian, namun penukaran ini hanya dapat dilakukan sendiri oleh nasabah melalui aplikasi Wondr, dan tidak melalui pihak manapun.

Corina juga menegaskan bahwa seluruh program undian resmi BNI, termasuk rejeki Wondr BNI 2025, tidak pernah mensyaratkan pembayaran atau transfer dana untuk pencairan hadiah. Informasi resmi hanya disampaikan melalui kanal komunikasi resmi BNI.

Maka, dapat dipastikan laman Facebook penyebar narasi tautan undian berhadiah khusus bertajuk “Hadiah Wondr BNI” bukanlah dari akun resmi BNI dan berpotensi penipuan.

Hasil penelusuran fakta yang dilakukan menunjukan laman Facebook yang menyebarkan informasi soal kupon undian berhadiah khusus bertajuk “Hadiah Wondr BNI” bukanlah akun resmi milik Bank BNI.

Tautan pendaftaran yang disertakan dalam unggahan juga tidak mengarah ke situs resmi milik Bank BNI. Pihak Bank BNI menyebut agar berhati-hati terhadap penipuan yang kerap mengatasnamakan Wondr by BNI.

Jadi, informasi soal kupon undian berhadiah khusus bertajuk “Hadiah Wondr BNI” bersifat salah dan menyesatkan (false and misleading).

==

Bila pembaca memiliki saran, ide, tanggapan, maupun bantahan terhadap klaim Periksa Fakta dan Decode, pembaca dapat mengirimkannya ke email factcheck@tirto.id.

closeAdvertisementsgeneral_URL_gpt_producer-20251015-12:23CANCELNEXT VIDEOPausePlay% buffered00:0000:0001:27UnmuteMutePlayPowered by GliaStudios