• (GFD-2025-29812) ​[SALAH] Prabowo Mendapat Surat Terbuka dari Diaspora Belanda Berisi 6 Tuntutan

    Sumber: Facebook
    Tanggal publish: 03/11/2025

    Berita

    Beredar unggahan [arsip] oleh akun Facebook “ifah..92” pada Senin (13/10/2025) berisi informasi Prabowo mendapat surat terbuka dari diaspora Belanda berisi 6 tuntutan. Berikut narasi lengkapnya:

    Prabowo mendapat surat terbuka dari diaspora Belanda berisi 6 tuntutan

    1. ​Hapus semua tunjangan mewah DPR
    2. Buang lembaga yang buang-buang Anggaran
    3. Copot semua menteri titipan
    4. Stop hutang baru
    5. ​Berantas pejabat K*rupsi tanpa pandang bulu
    6. Cabut pajak yang menindas rakyat

    Apa Tanggapan Kalian Kawan!?

    Hingga Senin (20/10/2025), video tersebut telah ditonton lebih dari 525 ribu kali, disukai lebih dari 15 ribu kali, menuai lebih dari 1,4 ribu komentar, dan 652 kali dibagikan. 



    Hasil Cek Fakta

    Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) menelusuri kebenaran klaim dengan memasukkan kata kunci “Prabowo mendapat surat terbuka dari diaspora Belanda berisi 6 tuntutan” ke mesin pencarian Google. 

    Hasil penelusuran menunjukkan tidak ada pemberitaan maupun informasi kredibel yang membenarkan klaim. Hasil pencarian justru mengarah pada konten serupa di kanal YouTube non-media Macan Putih yang juga mengklaim adanya “surat terbuka diaspora Belanda”. Namun kanal ini bukan sumber berita terpercaya, melainkan kanal pribadi atau hiburan. 

    Selain itu, ditemukan pula beberapa artikel opini di platform blog seperti Kompasiana.com dan Inilah.com yang memuat tulisan berjudul “Surat Terbuka untuk Presiden Prabowo.” Namun, tulisan-tulisan tersebut merupakan karya individu, bukan pernyataan resmi dari organisasi diaspora, serta tidak memuat enam tuntutan sebagaimana diklaim.

    Hingga kini, tidak ada rilis resmi dari organisasi diaspora Indonesia di Belanda yang menyatakan mereka mengeluarkan surat terbuka dengan 6 tuntutan, yang ada hanyalah tulisan individu atau klaim di kanal tidak kredibel yang kemudian dipoles seolah-olah mewakili diaspora.



    Kesimpulan

    Unggahan berisi klaim ​”Prabowo mendapat surat terbuka dari diaspora Belanda berisi 6 tuntutan” adalah konten yang menyesatkan (misleading content).

    (Ditulis oleh Desta Ardiansyah)

    Rujukan

  • (GFD-2025-29811) Salah, Tautan Pendaftaran Digitalisasi Bansos Kemensos

    Sumber:
    Tanggal publish: 03/11/2025

    Berita

    tirto.id - Tautan mengenai bantuan sosial atau bagi-bagi uang mudah dijumpai di media sosial, tak terkecuali di Facebook. Namun demikian, beberapa tautan tersebut seringkali tidak berasal dari institusi resmi dan meminta data-data yang tak relevan.

    ADVERTISEMENT

    Pada akhir Oktober lalu misalnya, beredar tautan pencarian Bantuan Langsung Tunai (BLT) Kesra 2025. Akan tetapi tautan itu terbukti tidak mengarah pada laman resmi Kemensos, maupun institusi pemerintah lainnya. Di halaman depan tautan, masyarakat justru diminta data-data pribadi, seperti nama lengkap sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan nomor Telegram.

    let gpt_inline2 = window.googletag || {cmd: []};gpt_inline2.cmd.push(function() {gpt_inline2.defineSlot('/22201407306/tirto-desktop/inline-2', [[336, 280], [300, 250]], 'gpt-inline2-passback').addService(gpt_inline2.pubads());gpt_inline2.pubads().enableSingleRequest();gpt_inline2.pubads().collapseEmptyDivs();gpt_inline2.enableServices();gpt_inline2.display('gpt-inline2-passback');});

    Dengan narasi serupa, baru-baru ini juga berseliweran tautan pendaftaran bansos dalam rangka digitalisasi. Akun Facebook yang mengatasnamakan Kementerian Sosial (Kemensos), yakni "info bansos kemensos terbaru" (arsip), membagikan klaim ini disertai poster bergambar ilustrasi Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    let gpt_inline3 = window.googletag || {cmd: []};gpt_inline3.cmd.push(function() {gpt_inline3.defineSlot('/22201407306/tirto-desktop/inline-3', [[336, 280], [300, 250]], 'gpt-inline3-passback').addService(gpt_inline3.pubads());gpt_inline3.pubads().enableSingleRequest();gpt_inline3.pubads().collapseEmptyDivs();gpt_inline3.enableServices();gpt_inline3.display('gpt-inline3-passback');});

    #gpt-inline3-passback{text-align:center;}

    Menurut keterangan yang tertulis dalam poster, pendaftaran ini ditujukan pada masyarakat yang belum menerima bansos PKH sama sekali atau bantuan yang diterima belum cair, senilai Rp2,5 juta. Digitalisasi bansos ini isebut menjadi upaya pemerintah untuk mengubah proses penyaluran bansos menjadi sistem yang lebih efisien melalui pemanfaatan teknologi digital.

    let gpt_inline4 = window.googletag || {cmd: []};gpt_inline4.cmd.push(function() {gpt_inline4.defineSlot('/22201407306/tirto-desktop/inline-4', [[336, 280], [300, 250]], 'gpt-inline4-passback').addService(gpt_inline4.pubads());gpt_inline4.pubads().enableSingleRequest();gpt_inline4.pubads().collapseEmptyDivs();gpt_inline4.enableServices();gpt_inline4.display('gpt-inline4-passback');});

    #gpt-inline4-passback{text-align:center;}

    "KABAR GEMBIRA BUAT YANG BELUM DAPAT BANTUAN SOSIAL (BANSOS) PKH SAMA SEKALI DAPAT ATAU BELUM CAIR, RP2.500.000 PRIODE TAHUN 2025 INI BISA LANGSUNG DAFTAR, TIDAK DIPUNGUT BIAYA SEDIKITPUN," begitu teks yang tertera di poster disertai tautan.

    Periksa Fakta Salah, Tautan Pendaftaran Digitalisasi Bansos Kemensos.

    ADVERTISEMENT

    Sejak berlalu-lalang pada Senin (27/10/2025) hingga Senin (3/11/2025), unggahan ini sudah dibagikan sebanyak 37 kali, dan memperoleh 1.600 suka, serta 1 komentar. Sseorang pengguna Facebook di kolom komentar itu mengatakan dirinya belum pernah memperoleh bantuan.

    Lantas, bagaimana faktanya?

    Hasil Cek Fakta

    Tim Riset Tirto mula-mula mengecek profil akun pengunggah. Akun itu tercatat tak terlalu banyak aktivitas dan baru dibikin pada 15 Oktober 2025. Akun itu bukanlah akun asli Kemensos lantaran akun “Kementerian Sosial RI” resmi bercentang biru dan sudah dibuat sejak 2016.

    Saat dicek menggunakan urlscan.io, Tirto menemukan tautan yang disebarkan akun palsu tidak mengarah pada akun resmi Kemensos. Laman itu justru meminta beberapa data pribadi, seperti nama lengkap sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP), nomor Telegram, provinsi, dan jenis kelamin.

    Baca juga:Stiker Label Miskin Tak Etis, Pendataan Bansos Harus Diperbaiki

    Kemensos sendiri memang mendorong transformasi digital dalam program perlindungan sosial. Hal itu disebut bertujuan agar bantuan makin akurat, adil, dan tepat sasaran.

    Lewat unggahan Facebook, Minggu (20/4/2025), Kemensos menyatakan bakal menghadirkan sistem Digital Public Infrastructure (DPI) dengan tiga pilar utama: Identitas Digital, Pembayaran Digital, dan Data Exchange, yang terintegrasi dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

    “Digitalisasi ini diharapkan mampu memperluas akses, mempercepat distribusi bantuan, dan memastikan bahwa bantuan benar-benar sampai ke mereka yang membutuhkan,” tulis Kemensos dalam takarirnya.

    Pada September lalu, prototipe Portal Bansos Digital mulai diuji coba terbatas di Banyuwangi, Jawa Timur. Melalui skema digital baru ini, warga penerima manfaat dapat mendaftar langsung melalui portal Perlinsos dengan otentikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) dan verifikasi biometrik.

    "Kenapa di bansos? Karena ini akan impactful (ke masyarakat). Selama ini memang banyak isu dalam penyelenggaraan bansos. Hipotesanya bahwa dengan kita menjalankan Transformasi digital mengadopsi DPI ini maka penyelenggaraan bansos lebih baik lagi dari sisi penargetan, supaya lebih tepat sasaran," kata Direktur Eksekutif Bidang Sinkronisasi Kebijakan Program Prioritas Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Tubagus Nugraha, dikutip dari lansiran Kementerian Komunikasi dan Digital/Komdigi.

    Uji coba lalu sudah menargetkan 640 ribu keluarga dari kelompok ekonomi terbawah (desil 1–5) Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Dalam satu bulan ke depan, setidaknya 300 ribu kepala keluarga diharapkan sudah teregistrasi. Data tersebut akan menjadi dasar evaluasi sebelum program diperluas secara nasional.

    Kemensos sudah pernah menyatakan kalau pihaknya tidak pernah membuat situs ataupun tautan yang membuka pendaftaran bansos. Adapun penerima bansos Program Kartu Sembako/BPNT dan Program Keluarga Harapan (PKH) adalah masyarakat yang terlah terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang diusulkan pemerintah daerah atau dapat mengajukan lewat aplikasi Cek Bansos.

    Kesimpulan

    Hasil penelusuran fakta menunjukkan bahwa tautan dengan narasi pendaftaran digitalisasi bansos Kemensos bersifat salah dan menyesatkan (false & misleading).

    Akun pengunggah bukanlah akun asli Kemensos, sementara akun “Kementerian Sosial RI” resmi bercentang biru dan sudah dibuat sejak 2016. Tirto juga menemukan tautan yang disebarkan akun palsu tidak mengarah pada akun resmi Kemensos.

    ==

    Bila pembaca memiliki saran, ide, tanggapan, maupun bantahan terhadap klaim Periksa Fakta dan Decode, pembaca dapat mengirimkannya ke email factcheck@tirto.id.

    closeAdvertisementsgeneral_URL_gpt_producer-20251015-12:23CANCELNEXT VIDEOPausePlay% buffered00:0000:0000:00UnmuteMutePlayPowered by GliaStudios

    Rujukan

  • (GFD-2025-29810) Cek Fakta: Tidak Benar Video Menkeu Purbaya Beri Bantuan Modal Usaha

    Sumber:
    Tanggal publish: 03/11/2025

    Berita


    Liputan6.com, Jakarta - Beredar postingan di media sosial klaim video Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memberikan bantuan modal usaha. Informasi tersebut diunggah salah satu akun Facebook pada 27 Oktober 2025.
    Dalam postingan terdapat tulisan:
    "SEPESIAL ACARA PROGRAM GIVE AWAY PURBAYA YUDHI SADEWA ☬⁠)"
    Sedangkan narasi pada video sebagai berikut:
    "Salam sejahtera bagi kita semua, kami selaku pihak lembaga Kementerian Keuangan ingin menyampaikan sekaligus memberikan kesempatan kepada masyarakat yang ingin mengembangkan atau membuka usaha dengan adanya program bantuan modal usaha ini yang disalurkan Kementerian Keuangan senilai 200 triliun
    Kini anda sudah bisa mewujudkan mimpi anda menjadi orang sukses di masa depan"
    Benarkah klaim video Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa memberikan bantuan modal usaha? Simak penelusuran Cek Fakta Liputan6.com.

    Hasil Cek Fakta


    Cek Fakta Liputan6.com menelusuri klaim video Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa memberikan bantuan modal usaha. Video tersebut identik dengan kegiatan Sarasehan Ekonomi Bersama Presiden Republik Indonesia, Jakarta, 8 April 2025.
    Purbaya kala itu masih menjabat sebagai Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
    Dalam video tersebut, Purbaya memaparkan berbagai data yang menunjukkan bahwa perekonomian Indonesia masih solid selama awal tahun 2025.
    Seperti dilansir dari Antara, Purbaya menyampaikan penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) perbankan tercatat tumbuh 5,3 persen year on year (yoy) menjadi Rp8.599,4 triliun pada Januari 2025, atau lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya yang tumbuh 4,1 persen (yoy).
    "Saya pikir 2025 akan susah, laju pertumbuhan DPK turun. Tapi, untungnya di Januari tiba -tiba pertumbuhan DPK positif, menuju level normal lagi. Jadi ada pembalikan di sana,” ujar Purbaya dalam acara Sarasehan Ekonomi Bersama Presiden Republik Indonesia di Jakarta, Selasa 8 April 2025.
    Kedua, lanjutnya, data Purchasing Managers Index (PMI) manufaktur Indonesia tercatat masih berada di level ekspansif sebesar 52,4 poin pada Maret 2025, meskipun menurun dibandingkan sebelumnya sebesar 53,6 poin pada Februari 2025.
    “Artinya, mereka atau para pengusaha para manufacturer melihat ke depan kayaknya melihat demandnya tinggi, sehingga mereka meningkatkan belanjanya,” ujar Purbaya.
    Kemudian, ketiga, Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) masih berada pada level optimis sebesar 126,4 pada Februari 2025, meskipun menurun dibandingkan sebelumnya di level 127,2 pada Januari 2025.
    “Ini setelah bertahun -tahun, Indeks Kepercayaan Konsumen (IKK) naik ke atas 100, artinya konsumen kita optimistik tentang kondisi ekonomi. Dan otomatis mereka akan belanja lebih ke depan,” ujar Purbaya.
    Keempat, Ia melanjutkan penjualan kendaraan bermotor tercatat tumbuh, yang mana penjualan mobil tercatat tumbuh mencapai 72.295 unit pada Februari 2025, atau bertambah 10.363 unit dibandingkan bulan sebelumnya.
    “Kita lihat lagi, penjualan semen juga di Januari dan Februari sudah positif pertumbuhannya. Semen ini ada hubungannya dengan investasi. Jadi, sepertinya dari sisi demand ada pembalikan arah ekonomi,” ujar Purbaya.
    Dalam video tersebut, Purbaya tidak menyinggung mengenai dana bantuan.
     
     
    Sumber: 
    https://www.youtube.com/watch?v=cn6fKmCQw2c
    https://www.antaranews.com/berita/4757913/ketua-lps-paparkan-tanda-ekonomi-ri-solid-di-awal-2025

    Kesimpulan


    Hasil penelusuran Cek Fakta Liputan6.com, klaim video Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa memberikan bantuan modal usaha, tidak benar.
  • (GFD-2025-29809) [SALAH] Puan ke Kejagung: Negara Tidak Boleh Menzalimi Koruptor

    Sumber: facebook.com
    Tanggal publish: 03/11/2025

    Berita

    Akun Facebook “Kevin Hy” pada Jumat (17/10/2025) mengunggah foto [arsip] berisi narasi:

    “Puan: Koruptor juga manusia
    Puan Maharani: DPR minta Kejagung untuk tidak mendzolimi koruptor, dan harus pikirkan kesejahteraannya meskipun mereka korupsi, mereka juga manusia”

    Hingga Rabu (30/10/2025), unggahan telah disukai 51 akun, 7 kali dibagikan ulang, serta menuai 42 komentar.

    Hasil Cek Fakta

    Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) mengetikkan kata kunci “Puan ke Kejagung: Negara tidak boleh mendzalimi koruptor” ke mesin pencarian Google. Hasilnya, tidak ditemukan informasi yang relevan dengan klaim. 

    TurnBackHoax kemudian menelusuri potret Puan Maharani dalam unggahan tersebut lewat Google Lens. Hasil teratas mengarah ke pemberitaan antaranews.com “Puan sebut ada kejutan saat HUT ke-50 PDIP, soal Capres-Cawapres?”, tayang Januari 2023. Konteks asli foto adalah momen Puan membahas rencana pengumuman kandidat capres-cawapres fraksi PDIP untuk Pilpres 2024.

    Kesimpulan

    Unggahan berisi klaim “Puan ke Kejagung: Negara tidak boleh menzalimi koruptor” merupakan konten palsu (fabricated content).

    Rujukan