(GFD-2025-29788) Cek Fakta: Tidak Benar Link Ini Pendaftaran Lowongan Kerja Guru Sekolah Rakyat
Sumber:Tanggal publish: 02/11/2025
Berita
Liputan6.com, Jakarta - Beredar postingan di media sosial klaim link pendaftaran lowongan kerja guru Sekolah Rakyat. Informasi tersebut diunggah salah satu akun Facebook pada 27 Oktober 2025.
Dalam postingan terdapat tulisan:
"DI BUKA LOWONGAN KERJA GURU SEKOLAH RAKYAT
Di butuhkan 1.554 formasi untuk penempatan di 100 lokasi tahap pertama penyelenggaraan. Para guru yg lolos seleksi akan mendapatkan jabatan fungsional guru ahli pertama yg nantinya di tempatkan pada sekolah rakyat.
Info pendaftaran 👇
https://lokerterbaru.rcpapk.com/"
Unggahan turut menyertakan gambar tangkapan layar artikel berita dengan judul sebagai berikut:
"Dibutuhkan 1.554 Guru Sekolah Rakyat, Lulus Langsung jadi ASN Dapat Tukin dan TPG"
Artikel tersebut tayang pada November 2025.
Postingan ini menyertakan tautan pendaftaran yang jika diklik muncul sebagai berikut: https://lokerterbaru.rcpapk.com/?fbclid=IwY2xjawNzpyhleHRuA2FlbQIxMABicmlkETFMTDBGYzl1eUV2WjVYQ0tuAR75vrycaDyMD98eSzq5j4Er-68FVvSY_O14f_QJ4lhFmooQgx-O_BCxHY5ASw_aem_3BtSWR5Y8920yRUzuRXZuw
Benarkah klaim link pendaftaran lowongan kerja guru Sekolah Rakyat? Simak penelusuran Cek Fakta Liputan6.com.
Hasil Cek Fakta
Cek Fakta Liputan6.com menelusuri klaim link pendaftaran lowongan kerja guru Sekolah Rakyat. Penelusuran mengarah pada situs resmi Kementerian Sosial (Kemensos) https://kemensos.go.id.
Dalam website dijelaskan, seleksi guru Sekolah Rakyat 2025 dilaksanakan hingga tahap III.
Pada tahap I, dibutuhkan 1.554 formasi Jabaran Fungsional (JF) guru ahli pertama. Mekanisme seleksi calon guru Sekolah Rakyat mengikuti pengumuman resmi Kemendikdasmen https://ppg.dikdasmen.go.id/seleksi-guru-sekolah-rakyat
Seleksi calon guru Sekolah Rakyat oleh Kemendikdasmen dilaksanakan pada 10-12 Juni 2025. Pengumuman PPPK JF Guru Sekolah Rakyat oleh Kemensos dilaksanakan 30 Juni 2025.
Kemudian seleksi PPPK JF Guru Sekolah Rakyat Tahap II 2025 membutuhkan  853 formasi. Pengumuman Kelulusan PPPK JF Guru Sekolah Rakyat oleh Kemensos pada 13 Agustus 2025.
Pada seleksi tahap III ini, ada 91 formasi guru yang dibutuhkan. Mekanisme seleksi calon guru Sekolah Rakyat mengikuti pengumuman resmi Kemendikdasmen pada https://ppg.kemendikdasmen.go.id/page/seleksi-guru-sekolah-rakyat-tahap3
Pengumuman kelulusan PPPK guru Sekolah Rakyat oleh Kemensos yaitu pada 18 September 2025.
Â
Â
Kesimpulan
Hasil penelusuran Cek Fakta Liputan6.com, klaim link pendaftaran lowongan kerja guru Sekolah Rakyat, tidak benar.Â
(GFD-2025-29787) ​[SALAH] Purbaya Resmi Menarik Anggaran Rp71 Triliun dari Program MBG untuk Dialihkan ke Beras Gratis
Sumber: FacebookTanggal publish: 02/11/2025
Berita
Beredar unggahan [arsip] oleh akun Facebook “ifah..92” pada Jumat (17/10/2025). Unggahan tersebut menyebutkan bahwa Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa telah secara resmi menarik seluruh anggaran MBG sebesar Rp 71 triliun dan mengalihkannya ke bantuan beras sebagai respons atas kasus keracunan siswa. Berikut narasi lengkapnya:
​"GEMPAR..! Rp 71 TRILLIUN ANGGARAN DIALIHKAN, NASIB MBG DI UJUNG TANDUK..!? Purbaya resmi tarik anggaran Rp 71 Triliun dari program MBG untuk dialihkan ke bantuan beras gratis. Keputusan ini muncul setelah banyaknya siswa yang mengalami keracunan.. GIMANA MENURUT KALIAN!?”
Hingga Senin (20/10/2025), video tersebut telah ditonton lebih dari 640 ribu kali, disukai lebih dari 19 ribu kali, menuai lebih dari 2,9 ribu komentar, dan dibagikan ulang sebanyak 711 kali oleh akun Facebook lainnya.
Hasil Cek Fakta
Tim Pemeriksa Fakta MAFINDO (TurnBackHoax) menelusuri kebenaran klaim dengan memasukkan kata kunci “Purbaya resmi menarik anggaran Rp71 Triliun dari program MBG untuk dialihkan ke beras gratis” ke mesin pencarian Google. Hasil penelusuran menunjukkan tidak ditemukan informasi kredibel yang membenarkan klaim tersebut.
Penelusuran mengarah pada artikel m.antaranews.com berjudul “Hoaks! Menkeu Purbaya tarik Rp71 triliun anggaran MBG” yang tayang pada Jumat (17/10/2025). Dalam artikel tersebut dijelaskan bahwa tidak ada informasi resmi mengenai Menteri Keuangan Purbaya menarik anggaran MBG sebesar Rp71 triliun untuk dialihkan menjadi bantuan beras. Menkeu Purbaya menyampaikan bahwa anggaran MBG yang tidak terserap hingga akhir Oktober 2025 dapat dialihkan ke program lain yang lebih siap, bukan langsung ditarik atau dialihkan sepenuhnya.
Artikel lain pada kompas.com berjudul “Sebulan Purbaya Menjabat, Ingin Realokasi Anggaran MBG jika Tak Terserap” yang tayang Rabu (15/10/2025) juga menjelaskan bahwa pernyataan Purbaya bersifat kondisional. Rencana realokasi anggaran hanya akan dilakukan apabila penyerapan anggaran MBG tidak optimal oleh Badan Gizi Nasional (BGN) hingga batas waktu yang ditetapkan. Tujuan utama pernyataan tersebut adalah untuk mendorong percepatan penyerapan anggaran dan menjaga efisiensi keuangan negara, bukan melakukan penarikan dana secara final. Dalam artikel tersebut membahas Menteri Keuangan Purbaya memang mengeluarkan pernyataan mengenai kemungkinan pengalihan anggaran MBG, namun kebijakan ini bersifat bersyarat, yakni hanya akan dilakukan jika anggaran program MBG tidak terserap secara optimal oleh Badan Gizi Nasional (BGN) hingga batas waktu yang ditentukan.
Kemudian, Kepala BGN Dadan Hindayana memang sempat menyampaikan akan mengembalikan Rp70 triliun anggaran MBG, tetapi Purbaya mengklarifikasi bahwa dana tersebut adalah permintaan tambahan anggaran BGN yang belum pernah dianggarkan oleh pemerintah, dan bukan berasal dari alokasi anggaran utama MBG yang sebesar Rp71 triliun. Dengan demikian, klaim penarikan total anggaran MBG untuk bantuan beras adalah salah dan menyesatkan.
Kesimpulan
(Ditulis oleh Desta Ardiansyah)
Rujukan
- https://money.kompas.com/read/2025/10/15/192306026/sebulan-purbaya-menjabat-ingin-realokasi-anggaran-mbg-jika-tak-terserap?page=all
- https://www.tempo.co/politik/anggaran-mbg-terancam-ditarik-lagi-kepala-bgn-kami-tidak-risau-2072338
- https://kumparan.com/kumparanbisnis/beda-respons-prabowo-dan-purbaya-soal-kepala-bgn-kembalikan-dana-mbg-rp-70-t-264cMJapqye
- https://m.antaranews.com/berita/5179997/hoaks-menkeu-purbaya-tarik-rp71-triliun-anggaran-mbg
- https://www.facebook.com/share/r/1CYHHtf8WN
- https://archive.ph/NCeUl
(GFD-2025-29786) Hoaks Tautan Pendaftaran Program 3 Juta Rumah Subsidi
Sumber:Tanggal publish: 01/11/2025
Berita
ADVERTISEMENT
Seperti yang belakangan beredar, tersebar tautan yang diklaim memuat laman pendaftaran bantuan program 3 juta rumah subsidi gratis. Akun Facebook dengan nama "info terkini" (arsip) menyebarkan klaim ini pada Rabu (8/10/2025).
let gpt_inline2 = window.googletag || {cmd: []};gpt_inline2.cmd.push(function() {gpt_inline2.defineSlot('/22201407306/tirto-desktop/inline-2', [[336, 280], [300, 250]], 'gpt-inline2-passback').addService(gpt_inline2.pubads());gpt_inline2.pubads().enableSingleRequest();gpt_inline2.pubads().collapseEmptyDivs();gpt_inline2.enableServices();gpt_inline2.display('gpt-inline2-passback');});
Lengkap dengan poster sederhana, akun tersebut menyebarkan tautan dengan domain yang janggal.
let gpt_inline3 = window.googletag || {cmd: []};gpt_inline3.cmd.push(function() {gpt_inline3.defineSlot('/22201407306/tirto-desktop/inline-3', [[336, 280], [300, 250]], 'gpt-inline3-passback').addService(gpt_inline3.pubads());gpt_inline3.pubads().enableSingleRequest();gpt_inline3.pubads().collapseEmptyDivs();gpt_inline3.enableServices();gpt_inline3.display('gpt-inline3-passback');});
#gpt-inline3-passback{text-align:center;}
"Bantuan rumah gratis atau bersubsidi di Indonesia disalurkan melalui berbagai program pemerintah seperti Program 3 Juta Rumah, Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), dan rumah subsidi bagi pekerja informal," bunyi keterangan yang dibubuhkan akun tersebut.
let gpt_inline4 = window.googletag || {cmd: []};gpt_inline4.cmd.push(function() {gpt_inline4.defineSlot('/22201407306/tirto-desktop/inline-4', [[336, 280], [300, 250]], 'gpt-inline4-passback').addService(gpt_inline4.pubads());gpt_inline4.pubads().enableSingleRequest();gpt_inline4.pubads().collapseEmptyDivs();gpt_inline4.enableServices();gpt_inline4.display('gpt-inline4-passback');});
#gpt-inline4-passback{text-align:center;}
Periksa Fakta Hoaks Tautan Pendaftaran Program 3 Juta Rumah Subsidi Gratis.
Per Jumat (31/10/2025), unggahan ini sudah dibagikan sebanyak 58 kali, dan mendapat 2,6 ribu tanda suka serta seribu komentar lebih. Sejumlah pengguna Facebook menyatakan berminat dengan klaim bantuan subsidi rumah yang dibagikan akun tersebut.
ADVERTISEMENT
Namun, bagaimana sebenarnya kebenaran informasi yang berseliweran itu?
Hasil Cek Fakta
Di halaman depan tautan, masyarakat justru diminta data-data pribadi, seperti nama lengkap sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan nomor Telegram. Akun pengunggah juga diketahui bukan akun asli Kementerian PKP dan baru dibuat pada 7 Oktober 2025, atau cuma sehari sebelum informasi yang diberikan diunggah.
Diberitakan Antara, Menteri PKP Maruarar Sirait sempat mengatakan pemerintah memang akan menyerahkan 25.000 unit rumah bagi masyarakat yang tidak memiliki gaji tetap pada akhir April 2025. Ia mengatakan program itu menyasar kelompok pekerja informal, seperti pedagang sayur, pedagang bakso, dan pelaku usaha kecil yang memiliki penghasilan, tetapi tidak memiliki slip gaji.
Program ini berjalan di beberapa daerah seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Sumatra Selatan, Kalimantan Selatan, dan NTB. Namun, tidak informasi program ini didapatkan dengan pendaftaran mandiri lewat tautan di Facebook.
Masyarakat bisa mengunjungi laman https://pkp.go.id/ untuk mengecek informasi resmi untuk program bantuan rumah subsidi. Berbagai link pendaftaran yang tersebar di medsos dan meminta data pribadi, biasanya merupakan modus phising atau penipuan.
Kesimpulan
Akun pengunggah juga diketahui bukan akun asli Kementerian PKP dan baru dibuat pada 7 Oktober 2025. Untuk mengecek informasi program bantuan rumah subsidi, masyarakat diimbau mendapatkannya dari laman dan media sosial resmi Kementerian PKP.
Tirto juga tak menjumpai adanya informasi situs lain seperti yang beredar di media sosial, sehingga klaim tautan pendaftaran program 3 juta rumah subsidi gratis yang berseliweran bersifat salah dan menyesatkan (false & misleading).
==
Bila pembaca memiliki saran, ide, tanggapan, maupun bantahan terhadap klaim Periksa Fakta dan Decode, pembaca dapat mengirimkannya ke email factcheck@tirto.id.
closeAdvertisementsgeneral_URL_gpt_producer-20251015-12:23CANCELNEXT VIDEOPausePlay% buffe
Rujukan
- https://web.facebook.com/story.php?story_fbid=122098522677060655&id=61581819664636&_rdc=1&_rdr#
- https://archive.ph/apK8P
- https://urlscan.io/result/019a396d-78e8-7248-96f4-0c74a684a70e/
- https://web.facebook.com/profile.php?id=61581819664636&sk=about_profile_transparency
- https://m.antaranews.com/berita/4723421/pemerintah-serahkan-25-ribu-rumah-untuk-warga-tanpa-gaji-april-2025
(GFD-2025-29785) Cek Fakta: Hoaks Artikel Kaesang Sebut Banyak Rakyat Memaksanya Jadi Presiden
Sumber:Tanggal publish: 01/11/2025
Berita
Liputan6.com, Jakarta - Beredar di media sosial postingan artikel Kaesang Pangarep menyebut banyak rakyat yang memaksanya untuk jadi presiden. Postingan itu beredar sejak pekan lalu.
Salah satu akun ada yang mengunggahnya di Facebook. Akun itu mempostingnya pada 23 September 2025.
Dalam postingannya terdapat cuplikan layar artikel dari Gelora News berjudul:
"Kaesang: Rakyat Banyak Sekali Yang Memaksa Saya Untuk Jadi Presiden"
Akun itu menambahkan narasi:
"Astaghfirullah...hsl lembaga survei versi Qodari melalui PSI...Rakyat sangat menginginkan Kaesang Pleciden...MasyaAllah BangsaKu...Knp Begitu Bodoh Kalian Utk Negara"
Lalu benarkah postingan artikel Kaesang Pangarep menyebut banyak rakyat yang memaksanya untuk jadi presiden?
Hasil Cek Fakta
Cek Fakta Liputan6.com menelusuri dan menemukan artikel di Gelora News yang identik dengan postingan. Kesamaan terdapat pada foto yang dipakai dan juga tanggal artikel diunggah.
Namun dalam artikel asli berjudul "Kaesang Janji PSI Besar di 2029"
Di sisi lain isi artikel juga tidak membahas sama sekali terkait paksaan rakyat yang memintanya jadi presiden. Artikel itu membahas pidato Kaesang usai terpilih sebagai Ketua Umum PSI periode 2025-2029, Sabtu (19/7/2025) di Solo.
Kesimpulan
Postingan artikel Kaesang Pangarep menyebut banyak rakyat yang memaksanya untuk jadi presiden adalah hoaks.



