Disadur dari akun Instagram Pemkab Wonosobo.

Beredar akun WhatsApp dengan nomor 0822 7634 4204 memasang nama dan foto profil Nurudin Ardiyanto, Kadis DPUPR Wonosobo. Foto profil yang digunakan dapat ditemui di peramban ketika mengetik nama Nurudin.

Pemkab Wonosobo memberikan klarifikasi bahwa nomor 0822 7634 4204 bukan milik Nurudin Ardiyanto. Pada postingan di akun Instagram @.wonosobohebat, Pemkab Wonosobo juga menerangkan bahwa Nurudin tidak pernah menggalang dana ataupun meminta bantuan sesuatu.

Jika masyarakat menemukan akun serupa laporkan atau hubungi layanan lapor bupati di Call Center 0823 2773 3373 atau https://laporbupati.wonosobokab.go.id/.

Nomor 0822 7634 4204 bukan milik Nurudin. Pemkab Wonosobo menegaskan Nurudin tidak pernah menggalang dana atau meminta sesuatu dalam bentuk apapun.

Faktanya tidak ada bukti yang valid yang menyatakan Presiden Jokowi sekeluarga masuk penjara. Unggahan hanya berisi potongan video yang tidak berkaitan.

Faktanya tidak ada bukti yang valid yang menyatakan Presiden Jokowi sekeluarga masuk penjara. Unggahan hanya berisi potongan video yang tidak berkaitan.

Disadur dari akun Instagram Polrestabes Semarang.

Beredar pesan berantai dengan narasi ajakan berkumpul kepada para pemuda di wilayah Kecamatan Banyumanik oleh Polsek Banyumanik. Titik Kumpul di Polsek Banyumanik ini dilaksanakan pada pukul 11 malam hingga pukul 2 dini hari.

Maksud dari ajakan tersebut untuk koordinasi penanggulangan
tindakan kriminal oleh kelompok gangster/kreak yang meresahkan masyarakat wilayah Tembalang sekitarnya.

Faktanya informasi pesan berantai tersebut tidak benar. Dari hasil penelusuran pada akun Instagram Polrestabes Semarang meminta masyarakat tidak terpancing dengan isu yang beredar.

Menyusul kekawatiran masyarakat, pihak Polrestabes Semarang meminta masyarakat melaporkan apabila menerima informasi yang kebenarannya belum jelas atau jika ada yang mengetahui perkumpulan kreak harap melapor ke aplikasi LIBAS.

Maka pesan berantai tersebut merupakan konten tiruan. Masyarakat dimohon untuk menyaring informasi yang di dapat.

Polrestabes Semarang menjelaskan pesan yang tersebar tersebut tidak benar dan masyarakat dimohon untuk tidak terpancing dengan isu yang beredar.

Akun Youtube Garis Politik mengunggah sebuah video dengan klaim bahwa Jokowi merupakan dalang kasus korupsi timah dengan total kerugian negara hingga 300 triliun

Setelah dilakukan penelusuran, gambar thumbnail yang ditampilkan merupakan hasil manipulasi dari gabungan beberapa gambar yang berbeda. Saat ditelusuri menggunakan google lens, ditemukan bahwa foto thumbnail merupakan foto pengumuman tersangka kasus minyak goreng oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin. Kemudian digabung foto Kejagung saat umumkan tersangka kasus korupsi Tol Jakarta-Cikampek.

Berdasarkan hasil penelusuran, tidak ada informasi bahwa Jokowi merupakan dalang kasus korupsi Timah 300T. Cuplikan video yang ditampilkan juga tidak mendukung klaim video.

Narator hanya membacakan narasi dari mediaindonesia.com berjudul “Anggota DPR Minta Jaksa Berani Panggil Jokowi Terkait Kasus Korupsi Timah”. Artikel tersebut membahas mengenai anggota Komisi VII DPR Mulyanto meminta Jaksa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat memanggil Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk dimintai keterangan terkait kasus korupsi PT Timah yang merugikan negara Rp 300 triliun. Karena menurutnya pengadilan harus memanggil Jokowi untuk mengungkap fakta yang sebenarnya. Namun hingga sekarang tidak ditemukan bukti bahwa Jokowi dipanggil oleh Kejagung untuk memberikan keterangan terkait kasus korupsi timah tersebut.

Terkait kasus korupsi tata niaga timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk, Kejaksaan Agung (Kejagung) pun telah menetapkan 22 tersangka. Satu diantaranya yaitu Harvey Moeis yang merupakan suami artis Sandra Dewi. Berdasarkan hal tersebut, unggahan dengan klaim di atas merupakan konten yang dimanipulasi.
.

Faktanya tidak ada bukti terkait hal tersebut. Dalam kasus korupsi tata niaga timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk, telah ditetapkan 1 tersangka perintangan penyidikan dan 22 tersangka pokok perkara.