(GFD-2026-31838) Cek Fakta: Tidak Benar Pendaftaran PKH dan BNPT Cair Januari 2026 Lewat Link Ini

Sumber:
Tanggal publish: 20/01/2026

KLARIFIKASI

Berita

Liputan6.com, Jakarta - Cek Fakta Liputan6.com mendapati klaim link pendaftaran PKH dan BPNT cair Januari 2026, informasi tersebut diunggah salah satu akun Facebook, pada 14 Januari 2026.
Klaim link pendaftaran PKH dan BPNT cair Januari 2026 berupa tulisan sebagai berikut.
"Bansos PKH dan BPNT cair Januari 2026 menjadi kabar yang paling ditunggu jutaan keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia. Memasuki awal tahun, pemerintah kembali menyalurkan bantuan sosial unggulan sebagai bagian dari strategi menjaga stabilitas ekonomi rumah tangga berpenghasilan rendah"
Unggahan klaim link pendaftaran PKH dan BPNT cair Januari 2026 menyertakan menu pendaftaran, jika diklik akan muncul link berikut.
"https://daftarsekarang7.cek-ri-2026.com/?fbclid=IwY2xjawPb7xlleHRuA2FlbQIxMQBicmlkETFPckVCcTRBWlE5N2Z3ZGhWc3J0YwZhcHBfaWQQMjIyMDM5MTc4ODIwMDg5MgABHi6seNsFayEM1Df-75ljBv5hKAquLad2vA_T1PwWFPnG41Cx8QaCg68aOJ8V_aem_NfpV8xTzsys6hn5a5qDV4g"
Link tersebut mengarah pada halaman situs yang menampilkan formulir yang meminta data provinsi dan nomor Telegram.
Benarkah klaim link pendaftaran PKH dan BPNT cair Januari 2026? Simak penelusuran Cek Fakta Liputan6.com.

Hasil Cek Fakta

Cek Fakta Liputan6.com mendapati klaim link pendaftaran PKH dan BPNT cair Januari 2026, penelusuran mengarah pada pengumuman berjudul "Waspada Hoaks terkait Bantuan Sosial" yang dimuat dalam situs resmi Kementerian Sosial , Kemensos.go.id.
Berikut pengumumannya:
"Akhir-akhir ini banyak beredar pesan berantau berisi link/tautan yang di dalanya terdapat berita bohong (hoaks) terkait pencairan dan/atau pendaftaran bantuan sosial.
Kementerian Sosial tidak pernah membuat situs ataupun tautan terkait pendaftaran maupun pencairan bantuan sosial. Adapun penerima bantuan sosial Program Kartu Sembako/ BPNT dan PKH adalah masyarakat yang telah terdaftar ke dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), jika masyarakat layak menerima namun belum terdaftar dalam DTKS, bisa diusulkan Pemerintah Daerah atau mengajukan melalui Aplikasi Cek Bansos di menu Usul-Sanggah."
Masyarakat diimbau agar selalu mengecek ulang kebenaran berita dan tidak ikut menyebarkannya.
Mari saling ingatkan dan lebih kritis terhadap informasi yang tidak dikeluarkan secara resmi oleh Kementerian Sosial RI agar kita terhindar dari hoaks maupun modus penipuan lainnya katanya menambahkan."
Penelusuran juga mengarah pada artikel berjudul "Cara Mengecek Bantuan PKH, Panduan Lengkap untuk Penerima Manfaat" yang dimuat situs Liputan6.com, pada 2 Oktober 2024.
Artikel situs Liputan6.com menyebutkan, cara mendaftar Bantuan Sosial PKH secara online bagi yang belum terdaftar sebagai penerima bantuan PKH namun merasa berhak menerimanya bisa dilakukan dengan mengikut langkah-langkah untuk mendaftar secara online:
Setelah pendaftaran selesai, data Anda akan melalui proses validasi dan verifikasi oleh pihak berwenang. Sistem akan memeriksa kelayakan Anda sebagai penerima Bantuan Sosial PKH berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.

Kesimpulan

Hasil penelusuran Cek Fakta Liputan6.com mendapati klaim link pendaftaran PKH dan BPNT cair Januari 2026 tidak benar.
Kementerian Sosial tidak pernah membuat situs ataupun tautan terkait pendaftaran maupun pencairan bantuan sosial.

Rujukan

https://kemensos.go.id/waspada-hoaks-terkait-bantuan-sosial

(GFD-2026-31839) Cek Fakta: Tidak Benar Link Pendaftaran Bantuan Budidaya Ikan Air Tawar hingga Juni 2026

Sumber:
Tanggal publish: 20/01/2026

KLARIFIKASI

Berita

Liputan6.com, Jakarta - Beredar di media sosial postingan klaim link pendaftaran bantuan budidaya ikan air tawar dari pemerintah hingga Juni 2026. Postingan itu beredar di salah satu akun Facebook pada 13 Januari 2026.
Berikut isi unggahannya:
"BANTUAN BUDIDAYA IKAN AIR TAWAR
OLEH PEMERINTAH
Pemerintah memberikan dukungan kepada masyarakat dalam pengembangan usaha budidaya ikan air tawar guna meningkatkan ketahanan pangan dan kesejahteraan pembudidaya.
KRITERIA PENERIMA BANTUAN
Petani atau kelompok tani
Memiliki kolam atau wadah budidaya
Berencana melakukan budidaya ikan air tawar
Bersedia mengikuti bimbingan teknis
MASA BERLAKU PROGRAM
Bantuan ini berlaku sampai bulan Juni 2026"
Unggahan disertai menu daftar, jika diklik akan muncul link berikut:
"https://daftar-segera02.wartaku.click/?fbclid=IwY2xjawPcBpJleHRuA2FlbQIxMQBicmlkETEyZFlzSEU3RE5hRFRGMDFxc3J0YwZhcHBfaWQQMjIyMDM5MTc4ODIwMDg5MgABHlrEh63zfG3l7LsmBu8ssJ7d2SWqqG2uEoktXolJFwaJ5RttQGa_FcbmRhWx_aem_ijEcvyBbFs38vs2CCCsgH"
Link tersebut mengarah pada halaman situs yang menampilkan formulir digital dan meminta data pribadi seperti nama dan nomor Telegram.
Lalu benarkah klaim link pendaftaran bantuan budidaya ikan air tawar dari pemerintah hingga Juni 2026? Simak penelusuran Cek Fakta Liputan6.com.

Hasil Cek Fakta

Cek Fakta Liputan6.com menelusuri klaim pendaftaran bantuan budidaya ikan air tawar dari pemerintah hingga Juni 2026. Penelusuran mengarah pada unggahan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui akun Instagram resminya yakni @kkpgoid.
Berikut isinya:
"Waspada Penipuan dan Hoax Mengatasnamakan Kementerian Kelautan dan Perikanan
Hai #SahabatBahari, yuk lebih cermat dan cerdas dalam memilih dan memilah informasi!! Dengan maraknya penipuan yang mengatasnamakan Kementerian Kelautan dan Perikanan, kamu harus lebih waspada lagi yaa. Segala bentuk informasi resmi bisa kamu akses melalui website dan media sosial KKP ?"

Kesimpulan

Hasil penelusuran Cek Fakta Liputan6.com, klaim link pendaftaran bantuan budidaya ikan air tawar dari pemerintah hingga Juni 2026, tidak benar.

(GFD-2026-31841) [SALAH] Purbaya Tidak Setuju Perjanjian Dagang Trump-Prabowo

Sumber: facebook.com
Tanggal publish: 20/01/2026

KLARIFIKASI

Berita

Akun Facebook "Amellia Ayu" pada Senin (12/01/2026) mengunggah video [arsip] dengan narasi sebagai berikut :

"presiden prabowo dan Trump telah sepakat memulai perdagangan besar tapi Purbaya kurang setuju...!!!!! setelah rampas minyak Venezuela Trump minta prabowo berikan akses mineral seperti Nikel dan tambang..!!!saya setuju berikan akses Trump 0% saja pajak dari kita"

Hingga Selasa (20/01/2026) unggahan itu telah dilihat sekitar 360 ribuan kali, disukai 5 ribuan dan menuai 1,2 ribuan komentar.

Hasil Cek Fakta

Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) memasukkan kata kunci "Purbaya tidak setuju perjanjian dagang Trump-Prabowo" ke mesin pencarian Google. Pencarian mengarah ke sejumlah artikel, yakni:

detik.com "Purbaya Sebut Ekonomi RI Kebal Imbas Tarif Trump cs, tapi Harus Tetap Waspada" yang tayang pada Rabu (10/09/2025) dan
kompas.tv "Perjanjian Tarif RI AS Segera Diteken Prabowo dan Trump Sebelum Akhir Januari 2026"

Dalam sumber-sumber tersebut tidak ada klaim yang membenarkan bahwa Purbaya tidak setuju akan perjanjian dagang antara Indonesia dan Amerika Serikat.

Menurut detik.com, Purbaya justru menyatakan ekonomi Indonesia relatif tahan terhadap dampak kebijakan tarif AS, meski tetap perlu waspada terhadap perlambatan ekonomi global.

Sementara itu, Pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat dikabarkan tengah menyiapkan perjanjian tarif yang rencananya diteken Presiden Prabowo Subianto dan Presiden AS Donald Trump sebelum akhir Januari 2026.

Kesimpulan

Tidak ditemukan bukti atau pernyataan resmi yang membenarkan klaim. Prabowo dan Trump rencananya akan teken Kesepakatan Dagang RI-AS Akhir pada Januari 2026. Unggahan dengan narasi “Purbaya tidak setuju perjanjian dagang Trump-Prabowo” merupakan konten palsu (fabricated content).

Rujukan

(GFD-2026-31842) [SALAH] Menteri ESDM Bahlil Ancam Mundur Jika Menkeu Purbaya Turunkan Harga BBM

Sumber: Facebook
Tanggal publish: 20/01/2026

KLARIFIKASI

Berita

Akun Facebook “Amendha Yokutha” pada Minggu (18/10/2025) membagikan foto [arsip] dengan narasi:

“BAHLIL MARAH KE PAK PUR GARA2 MAU TURUNKAN HARGA BBM

BAHLILN: KALAU BEGITU SAYA MUNDUR”

Unggahan disertai takarir:

“Bahlil Ngambek Bg4imna P3ndapat Bestie”

Per Selasa (20/1/2026) konten tersebut telah mendapat lebih dari 3.400-an tanda suka, menuai 7.900-an komentar, dan dibagikan ulang sebanyak 199 kali oleh pengguna Facebook lainnya.

Hasil Cek Fakta

Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) menelusuri kebenaran klaim dengan memasukkan kata kunci “Menteri ESDM Bahlil ancam mundur jika Menkeu Purbaya turunkan harga BBM” ke mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah ke sejumlah artikel dan pemberitaan yang tidak saling berkaitan, antara lain:

Berita kompas.com “Bahlil Ancam Cabut Izin 10 Sumur Minyak yang Tunda Pengembangan”, tayang Selasa (27/5/2025). Berita ini melaporkan bahwa Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyebut ada 10 sumur minyak yang perlu dievaluasi karena belum merealisasikan rencana pengembangan.
Berita kompas.com “Bahlil Tak Akan Mundur demi Jaga Marwah RI: Jangankan Selangkah, Sejengkal Pun Enggak!”, tayang Jumat (24/10/2025). Berita ini melaporkan bahwa Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan dirinya tidak akan mundur sedikitpun demi menjaga marwah negara dan memenuhi KPI sebagai menteri.
Artikel turnbackhoax.id “[SALAH] Purbaya dan Prabowo Sepakat Turunkan Harga BBM Jadi Rp7.000”, tayang Rabu (14/1/2026). Artikel ini menyebut bahwa tidak ada keputusan dari Presiden Prabowo dan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya untuk menurunkan harga BBM.

Sepanjang penelusuran, tidak ditemukan informasi dari sumber kredibel yang membenarkan klaim “Menteri ESDM Bahlil ancam mundur jika Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya turunkan harga BBM”.

Kesimpulan

Tidak ditemukan informasi kredibel yang membenarkan klaim. Unggahan foto berisi klaim “Menteri ESDM Bahlil ancam mundur jika Menkeu Purbaya turunkan harga BBM” merupakan konten palsu (fabricated content).