Tim Cek Fakta Tempo memverifikasi klaim ini dengan menggunakan sumber terbuka, pemberitaan media-media kredibel dan pernyataan resmi dari otoritas Indonesia.

Klaim 1: Utang Cina ke Indonesia fiktif alias bodong

Fakta: Utang Cina ke Indonesia tidak fiktif melainkan fakta. Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira mengatakan, Cina memberikan utang salah satunya ke Indonesia setelah mengalami kelebihan likuiditas dari devisa hasil ekspor. 

Pada tahun 2014-2015, Cina mulai mendorong Indonesia mendapatkan pinjaman melalui program Belt Road Initiative (BRI). “Indonesia mendapatkan pinjaman BRI dalam berbagai proyek infrastruktur, transportasi, industri, smelter dan lain-lain,” kata Bhima kepada Tempo, Jumat, 4 Juli 2025.

Selain pinjaman, melalui BRI pula Cina mendorong ekspansi perusahaan-perusahaan swasta negaranya ke Indonesia, salah satunya dalam sektor pertambangan nikel. Sektor ini menjadi mineral kritis dalam industri kendaraan listrik (EV). Sehingga, meski tidak ada korelasi langsung antara pinjaman dan konsesi tambang, Cina punya kepentingan memuluskan proyek transisi energi. “Jadi mereka bisa mengekspor produk-produk nilai tambah, seperti mobil listrik,” kata Bhima.

Berdasarkan laporan Statistik Utang Luar Negeri Indonesia (SULNI) edisi Juni 2025, total utang luar negeri Indonesia sebesar 431,5 miliar dollar AS. Cina menjadi kreditur terbesar ketiga bagi Indonesia sebesar  23,05 miliar USD, setara Rp 372 triliun atau 7,6% dari total ULN.  

Dalam laporan berjudul Banking on the Belt and Road (AidData, 2021), Cina melalui kebijakan China’s Belt and Road Initiative (BRI) telah menjadi kreditur yang dominan dalam proyek transportasi, infrastruktur, energi, industri smelter dan telekomunikasi di Indonesia. 

Indonesia mendapatkan pinjaman hibah, pinjaman lunak, pinjaman komersial atau semi-komersial. Utang-utang itu disalurkan melalui sejumlah bank Cina yakni China Development Bank (CDB), China Eximbank, Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), Bank of China (BoC), dan China Construction Bank (CCB).

China Development Bank (CDB) misalnya, menurut AIDDATA, memberikan pinjaman sebesar $2,3805 miliar untuk Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Export-Import Bank of China (China Eximbank) China Eximbank juga menyediakan kredit pembeli preferensial senilai $219,3 juta untuk Proyek Jalan Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan Tahap 2.

Klaim 2: Presiden Cina Xi Jinping menjadi tahanan rumah.

Fakta: Tidak satupun informasi dari media Cina atau lainnya bahwa Presiden XI Jinping menjadi tahanan rumah. Sebaliknya, Xi masih aktif melakukan aktivitas kenegaraan hingga Juni 2025.

Dilansir Xinhua, Xi Jinping bertemu dengan Perdana Menteri Selandia Baru Christopher Luxon di Great Hall of the People in Beijing, Cina pada 20 Juni 2025. Lalu pada 24 Juni 2025, Xi Jinping bertemu dengan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong di Beijing. 

Laman Kementerian Luar Negeri China pada 5 Juni 2025 menjelaskan, Presiden Xi menelpon Presiden AS Donald Trump untuk membicarakan isu perdagangan, penanganan kesepakatan Jenewa, serta hubungan bilateral. 

Klaim 3: Indonesia mendapatkan utang 35 triliun tiap hari rupiah dari World Bank.

Fakta: Indonesia memang benar mendapatkan utang dari World Bank, tapi utang ini tidak berkaitan dengan Cina. 

Dilansir Tempo, pinjaman USD 2,128 Miliar atau Rp 34 triliun dari World Bank tersebut digunakan dalam program Indonesia Productive and Sustainable Investment Development Policy Loan  dan Sustainable Least-Cost Electrification-2 (ISLE-2). 

Pendanaan program ini berasal dari kombinasi pembiayaan dari International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) sebesar USD 600 juta, hibah sebesar USD 12 juta dari IBRD Surplus-Funded Livable Planet Fund, dan tambahan hibah USD 16 juta dari mitra dalam inisiatif Sustainable Renewables Risk Mitigation Initiative (SRMI). 

Pembiayaan juga termasuk dari hibah USD 6 juta dari Inggris melalui program Energy Sector Management Assistance Program (ESMAP) dan USD 10 juta dari Green Climate Fund SRMI-2.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Cek Fakta Tempo, tiga klaim di atas adalah keliru.

Tempo memverifikasi video tersebut dengan pencarian gambar terbalik Google Lens, penelusuran di YouTube, serta membandingkan dengan informasi situs kredibel. Faktanya, pertemuan antara Presiden Cina Xi Jin Ping dengan pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei tersebut terjadi sebelum perang Israel dan Iran. Selain itu, pertemuan tersebut tidak membahas mengenai pemberian jet tempur ke Iran.  

Pertemuan antara Presiden Cina, Xi Jin ping dengan Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei tersebut, sesungguhnya terjadi pada 23 Januari 2016, jauh sebelum perang meletus. Video yang identik pernah ditayangkan secara utuh oleh akun YouTube CCTV Video News Angency pada 24 Januari 2016. 

Saat itu, Xi Jinping dan Ayatollah Ali Khamenei membicarakan peningkatan kerja sama praktis antara kedua negara dan bersama-sama menjaga keamanan, perdamaian, dan stabilitas di wilayah tersebut dan di seluruh dunia.

BBC.com melansir, sebelum bertemu Khamenei, Xi Jinping terlebih dulu bertemu Presiden Iran, Hassan Rouhani membahas hubungan ekonomi dan politik yang lebih erat. Kedua pemimpin berhasil menandatangani 17 perjanjian tentang berbagai isu mulai dari energi hingga peningkatan perdagangan hingga $600 miliar.

Tangkapan layar dari CCTV Video News Agency mengenai pertemuan Xi Jinping dan Ayatollah Khamenei pada 23 Januari 2016. Pertemuan ini terjadi sebelum perang Israel dan Iran selama 12 hari pada Juni 2025 serta tidak membicarakan pemberian jet tempur ke Iran.

Presiden Iran Hassan Rouhani mengatakan bahwa dia dan Xi telah menandatangani "dokumen komprehensif 25 tahun" mengenai hubungan strategis termasuk urusan budaya, pariwisata, keamanan dan pertahanan.

Belum Ada Tanda-tanda Cina akan Memasok Jet Tempur ke Iran

Radio Free Europe (RFE) memberitakan, kemungkinan Iran beralih ke Cina dengan harapan memperoleh perangkat keras militer canggih, khususnya jet tempur multi peran Chengdu J-10C. Pilihan ini setelah serangan Israel pada 13 Juni lalu, mengungkap kerentanan angkatan udara Iran. 

Angkatan udara Iran dinilai sudah sangat ketinggalan zaman dan tidak memiliki perlengkapan memadai untuk menghadapi musuh-musuh modern. Armadanya sebagian besar terdiri dari pesawat-pesawat tua era AS dan Soviet yang diperoleh sebelum revolusi 1979, banyak di antaranya yang tetap beroperasi melalui suku cadang yang diambil alih dan improvisasi dalam negeri.

J-10C adalah jet tempur bermesin tunggal generasi 4,5 yang dilengkapi dengan avionik canggih, radar AESA, dan mampu membawa rudal jarak jauh PL-15. Jet ini dianggap sebagai penantang yang kredibel, meskipun tidak setara, bagi armada F-35I canggih Israel.

Akan tetapi menurut sejumlah analis terhadap RFE, Cina enggan untuk memasok Iran. Alasannya, karena Cina ingin menstabilkan hubungan dengan Amerika serta ingin bertindak sebagai aktor ekonomi atau geoekonomi di Timur Tengah. 

Cina berkepentingan membangun hubungannya dengan sejumlah negara tetangga Iran, seperti Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab. Negara-negara ini merupakan pemasok energi penting dan mitra dagang, tetapi mereka memilih menjaga jarak dengan Teheran.

“Bagi Beijing, mempertahankan akses ke energi dan menghindari destabilisasi regional lebih penting daripada manfaat potensial apa pun dari penjualan persenjataan canggih ke Iran," kata Andrea Ghiselli, dosen di Universitas Exeter dan kepala penelitian Proyek ChinaMed di TOChina Hub, dikutip dari RFE edisi 1 Juli 2025.

Verifikasi Tempo menyimpulkan bahwa klaim Cina memberikan jet tempur baru untuk Iran adalah keliru.

Tempo memverifikasi narasi itu dengan mewawancarai BPJS Kesehatan, serta membandingkan dengan pemberitaan dari media kredibel. Hasilnya, penonaktifan Kartu Indonesia Sehat bukan karena tidak digunakan selama tiga bulan.

Kepala Bagian SDM, Umum, dan Komunikasi BPJS Kesehatan di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, Haidiar Zulmi Farensi, mengatakan klaim tersebut tidak akurat. Penonaktifan Kartu Indonesia Sehat (KIS) bagi kelompok penerima bantuan iuran (PBI) dari pemerintah, kata dia, disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, karena meninggal dunia. Kedua, tidak lagi masuk kriteria miskin dan rentan miskin.

Seluruh data penerima KIS PBI tersebut, harus melalui validasi dari Kementerian Sosial. “Dari beberapa klausul penonaktifan, tidak satupun menyebut mengenai KIS tidak dipakai selama tiga bulan,” kata dia kepada pemeriksa fakta Tempo di Banyuwangi, 4 Juli 2025.

Baru-baru ini, kata dia, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan telah menonaktifkan 7,3 juta peserta karena datanya tidak valid di Data Tunggal Sosial Nasional (DTSN). Akan tetapi jika penonaktifan ini tidak akurat, warga dapat mengaktifkan kembali jika tergolong masyarakat miskin dan rentan miskin. Selain itu, mereka yang mengidap penyakit kronis dan dalam kondisi medis darurat yang mengancam jiwa, dapat mengaktifkan kartu kembali.

Cara untuk mengaktifkan kembali yakni dengan membawa surat keterangan untuk mengajukan reaktivasi melalui Dinas Sosial kabupaten. Nantinya, Kementerian Sosial akan memutuskan reaktivasi itu diterima atau ditolak.

Dilansir Tempo, penerima KIS PBI antara lain kelompok masyarakat yang rentan secara sosial, seperti tunawisma, penghuni panti sosial, dan bayi yang baru lahir.

Sesuai Pasal 7 Peraturan Menteri Sosial Nomor 21 Tahun 2019 menyatakan kepesertaan JKN PBI dapat dihapus karena tidak terdaftar lagi DTKS (sekarang DTSN), meninggal dunia, atau terdaftar lebih dari satu kali.

Penghapusan data penduduk di DTSN terjadi karena warga dinilai mampu membayar iuran secara mandiri; penerimanya menghilang; dan menjadi pekerja penerima upah. Selain itu, data akan dihapus sebagai penerima PBI atas kemauan sendiri untuk membayar iuran secara mandiri.

Verifikasi Tempo menyimpulkan bahwa narasi yang mengatakan kepesertaan JKN KIS akan dinonaktifkan bila tidak digunakan selama tiga bulan adalah klaim keliru.

Sebelumnya, informasi dengan topik serupa pernah beredar dan diklarifikasi oleh Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) dengan judul [SALAH] Tanah Tanpa Sertifikat Elektronik Bakal Jadi Milik Negara, tayang Senin, (17/02/2025).

Tim coba melakukan penelusuran pada Instagram resmi milik Kementerian ATR/BPN. Hasilnya, ditemukan unggahan klarifikasi yang menyebutkan bahwa sertifikat lama atau sertifikat analog masih berlaku dan tidak akan ditarik.

Dilansir dari Kompas.com, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) membantah isu yang menyebut tanah tanpa sertifikat akan diambil alih negara mulai 2026 seiring tidak berlakunya girik, verponding, dan letter C.

Ia menjelaskan bahwa sejak dahulu, girik, verponding, dan bekas hak lama lainnya bukan merupakan alat bukti kepemilikan tanah, melainkan dapat menjadi petunjuk adanya bekas kepemilikan hak atau hak adat atas sebidang tanah.

Informasi “tanah tanpa sertifikat akan diambil alih negara” merupakan konten yang menyesatkan (misleading content).