Akun Facebook Pj Bupati Mulyadi Irsan bermuculan. Akun tersebut memasang nama dan foto profil Mulyadi Irsan serta menggunakan latar belakang foto Mulyadi saat pelantikan.

“Kami menegaskan bahwa akun tersebut tidak dikelola oleh Bapak PJ Bupati Mulyadi Irsan maupun pihak resmi terkait. Harap berhati-hati dan waspada terhadap segala bentuk komunikasi atau informasi yang disampaikan melalui akun tersebut”, tulis Pemkab Tanggamus pada situs resminya.

Pemkab Tanggamus menegaskan akun tersebut tidak dikelola oleh Pj Bupati Mulyadi Irsan dan menyarankan kepada masyarakat berhati-hati terhadap akun tersebut. Jika menemukan pesan serupa segera melapor ke pihak berwenang. Dapat disimpulkan akun Facebook bernama Mulyadi Irsan adalah tidak benar.

Akun tiruan. Bupati Tangggamus tidak memiliki akun Facebook.

Setelah menelusuri informasi akunnya, Tirto menemukan bahwa akun yang yang menyebarkan informasi pemulihan merupakan akun pribadi dan bukan akun resmi dari Facebook. Pemilik akun dengan nama “Verifikasi Pembelokiran” mengklaim identitas sebagai laki-laki, dengan jumlah pengikut sebanyak 82 orang.

Akun tersebut tampak menyebarkan unggahan identik yang mengatasnamakan Facebook sejak Januari 2024. Tautan yang dibagikan bisa berpotensi phishing (pencurian data yang mengarah ke penipuan dengan memanfaatkan email/tautan palsu).

Facebook sendiri telah menyediakan pusat bantuan sebagai panduan mengatasi beberagai masalah terkait akun Facebook, termasuk deaktivasi akun atau mengapus akun secara permanen.

Adapun jenis konten yang dianggap melanggar standar komunitas Facebook di antaranya konten yang diproduksi dan didistribusikan oleh akun palsu, konten dengan kata-kata yang memuat kebencian, konten yang dapat menghasut atau memfasilitasi kekerasan serius, penindasan dan pelecehan, spam, serta gambar yang mengandung unsur kekerasan.

Selain itu, unggahan yang menunjukkan ketelanjangan orang dewasa dan aktivitas seksual dan klaim palsu tentang COVID-19, yang kemungkinan besar berkontribusi langsung terhadap risiko cedera fisik, juga dianggap melanggar standar komunitas Facebook.

“Jika suatu saat konten ini dipastikan melanggar Standar Komunitas, konten tersebut akan dihapus dari Facebook,” tulis laman resmi bantuan Facebook.

Akun yang tidak mengikuti standar komunitas atau ketentuan layanan Facebook juga dapat ditangguhkan. Tautan ini menjelaskan langkah-langkah yang bisa dilakukan jika pengguna Facebook yakin akunnya dinonaktifkan karena kekeliruan.

Apabila akun Facebook ditangguhkan, pengguna umumnya akan diberitahu melalui email. Facebook juga akan memberi tahu apakah pengguna bisa mengajukan banding atas penangguhan tersebut jika mereka yakin Facebook melakukan kesalahan. Setelah masuk, pengguna bisa mengikuti petunjuk di layar untuk mengajukan banding.

Namun demikian, dalam beberapa kasus, Facebook mungkin tidak memberikan notifikasi peringatan sebelum menonaktifkan akun pengguna. Facebook juga menyatakan pihaknya tidak bisa memulihkan akun yang dinonaktifkan lantaran pelanggaran berat.

Berdasarkan penelusuran fakta yang sudah dilakukan, informasi yang beredar di Facebook terkait pemulihan akun demi mencegah penonaktifan dan pemblokiran bersifat salah dan menyesatkan (false & misleading).

Tirto menemukan bahwa akun yang yang menyebarkan informasi pemulihan merupakan akun pribadi dan bukan akun resmi dari Facebook. Tautan yang dibagikan bisa berpotensi phishing (pencurian data yang mengarah ke penipuan dengan memanfaatkan email/tautan palsu).

Lewat penelusuran Google, Tim Riset Tirto tak menjumpai sumber kredibel yang mengonfirmasi klaim ini. Seperti telah disebutkan di atas, Biden menghadiri debat capres perdana untuk pemilu 2024 pada penghujung Juni lalu. Kejadian ini juga didokumentasikan di akun Instagram resminya.

Sampai Selasa (2/7/2024), akun Biden juga terlihat aktif mengunggah dokumentasi dirinya. Pada waktu yang sama saat narasi Biden meninggal di Guantanamo pada 2018 beredar di X, Getty Image menerbitkan sejumlah foto Biden menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G7 di Italia.

Tirto juga menemukan narasi ini telah dibantah oleh lembaga pemeriksa fakta berbasis di AS, USA Today.

Klaim Biden meninggal berasal dari catatan yang diunggah ke FindAGrave.com, sebuah situs yang terkait dengan Ancestry.com. Unggahan ini berisi tanggal dan tempat lahir Biden, yakni 20 November 1942, tetapi mengklaim bahwa Biden dieksekusi karena pengkhianatan.

Situs Ancestry.com memang benar memuat informasi tersebut. Kepada USA Today, Juru bicara Ancestry.com, Katherine Wylie, mengatakan, meskipun perjanjian pengiriman konten di situs Ancestry.com menyatakan bahwa pengguna tidak boleh mengunggah informasi palsu dengan sengaja, hal ini dapat terjadi.

Namun demikian, Wylie bilang kalau entri menyesatkan itu telah dihapus dari kedua situs. Dalam versi Ancestry.com telah dihapus pada bulan Juni, sedangkan versi FindAGrave.com telah dihapus pada bulan Maret.

“Di luar syarat dan ketentuan situs kami, kami tidak punya otoritas atas apa yang seseorang pilih untuk publikasikan di silsilah keluarga mereka sendiri,” tulisnya melalui email, mengutip USA Today, Kamis (20/6/2024).

Informasi di situs Ancestry.com juga mengklaim Biden dimakamkan di Pemakaman Nasional Arlington Angkatan Darat AS, di Arlington, Virginia, akan tetapi penelusuran di Army Cemeteries Explorer tidak menunjukkan entri untuk Biden.

Dilansir Snopes, Kepala Media pemakaman tersebut, Rebecca Wardwell, mengatakan melalui email bahwa ia “mengonfirmasi bahwa Presiden Joe Biden tidak dimakamkan di Pemakaman Nasional Arlington”.

Hasil penelusuran fakta yang telah dilakukan menunjukkan bahwa narasi Presiden Amerika Serikat (AS), Joe Biden, meninggal di Guantanamo, Kuba, pada 2018 bersifat salah dan menyesatkan (false & misleading).

Informasi itu berasal dari situs Ancestry.com, namun informasi menyesatkan ini telah dihapus.

Biden telah menghadiri debat capres perdana untuk pemilu AS 2024 pada penghujung Juni lalu, hal itu juga didokumentasikan di akun Instagram resminya. Sampai Selasa (2/7/2024), akun Biden juga terlihat aktif mengunggah dokumentasi dirinya.

Berdasarkan penelusuran, video Jokowi tersebut serupa dengan unggahan YouTube Sekretariat Negara yang berjudul “LIVE: Pernyataan Presiden RI tentang Pembukaan Kembali Ekspor Minyak Goreng, 19 Mei 2022”. Dalam tayangan langsung tersebut, Presiden Jokowi memutuskan bahwa ekspor minyak goreng akan dibuka kembali pada Senin, 23 Mei 2022. Meskipun ekspor dibuka, pemerintah akan tetap mengawasi dan memantau dengan ketat untuk memastikan pasokan tetap terpenuhi dengan harga terjangkau.

Terkait dugaan adanya pelanggaran dan penyelewengan dalam distribusi dan produksi minyak goreng, Jokowi juga telah memerintahkan aparat hukum untuk terus melakukan penyelidikan dan memproses hukum para pelakunya.

Hingga saat ini, polisi telah menetapkan sembilan orang yang ditetapkan menjadi tersangka atas kasus Vina Cirebon yakni Jaya, Supriyanto, Eka Sandi, Hadi Saputra, Eko Ramadhani, Sudirman, Rivaldi Aditya Wardana, Saka Tatal, dan Pegi Setiawan.

Klaim: Video Presiden Jokowi ancam akan memecat anggota kepolisian polsek Cirebon akibat kasus vina

Rating: Hoaks

Pewarta: Tim JACX

Editor: Indriani

Copyright © ANTARA 2024