tirto.id - Tautan mengenai bantuan sosial atau bagi-bagi uang mudah dijumpai di media sosial, tak terkecuali di Facebook. Namun demikian, beberapa tautan tersebut seringkali tidak berasal dari institusi resmi dan meminta data-data yang tak relevan.
ADVERTISEMENT
Pada akhir Oktober lalu misalnya, beredar tautan pencarian Bantuan Langsung Tunai (BLT) Kesra 2025. Akan tetapi tautan itu terbukti tidak mengarah pada laman resmi Kemensos, maupun institusi pemerintah lainnya. Di halaman depan tautan, masyarakat justru diminta data-data pribadi, seperti nama lengkap sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan nomor Telegram.
let gpt_inline2 = window.googletag || {cmd: []};gpt_inline2.cmd.push(function() {gpt_inline2.defineSlot('/22201407306/tirto-desktop/inline-2', [[336, 280], [300, 250]], 'gpt-inline2-passback').addService(gpt_inline2.pubads());gpt_inline2.pubads().enableSingleRequest();gpt_inline2.pubads().collapseEmptyDivs();gpt_inline2.enableServices();gpt_inline2.display('gpt-inline2-passback');});
Dengan narasi serupa, baru-baru ini juga berseliweran tautan pendaftaran bansos dalam rangka digitalisasi. Akun Facebook yang mengatasnamakan Kementerian Sosial (Kemensos), yakni "info bansos kemensos terbaru" (arsip), membagikan klaim ini disertai poster bergambar ilustrasi Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
let gpt_inline3 = window.googletag || {cmd: []};gpt_inline3.cmd.push(function() {gpt_inline3.defineSlot('/22201407306/tirto-desktop/inline-3', [[336, 280], [300, 250]], 'gpt-inline3-passback').addService(gpt_inline3.pubads());gpt_inline3.pubads().enableSingleRequest();gpt_inline3.pubads().collapseEmptyDivs();gpt_inline3.enableServices();gpt_inline3.display('gpt-inline3-passback');});
#gpt-inline3-passback{text-align:center;}
Menurut keterangan yang tertulis dalam poster, pendaftaran ini ditujukan pada masyarakat yang belum menerima bansos PKH sama sekali atau bantuan yang diterima belum cair, senilai Rp2,5 juta. Digitalisasi bansos ini isebut menjadi upaya pemerintah untuk mengubah proses penyaluran bansos menjadi sistem yang lebih efisien melalui pemanfaatan teknologi digital.
let gpt_inline4 = window.googletag || {cmd: []};gpt_inline4.cmd.push(function() {gpt_inline4.defineSlot('/22201407306/tirto-desktop/inline-4', [[336, 280], [300, 250]], 'gpt-inline4-passback').addService(gpt_inline4.pubads());gpt_inline4.pubads().enableSingleRequest();gpt_inline4.pubads().collapseEmptyDivs();gpt_inline4.enableServices();gpt_inline4.display('gpt-inline4-passback');});
#gpt-inline4-passback{text-align:center;}
"KABAR GEMBIRA BUAT YANG BELUM DAPAT BANTUAN SOSIAL (BANSOS) PKH SAMA SEKALI DAPAT ATAU BELUM CAIR, RP2.500.000 PRIODE TAHUN 2025 INI BISA LANGSUNG DAFTAR, TIDAK DIPUNGUT BIAYA SEDIKITPUN," begitu teks yang tertera di poster disertai tautan.
Periksa Fakta Salah, Tautan Pendaftaran Digitalisasi Bansos Kemensos.
ADVERTISEMENT
Sejak berlalu-lalang pada Senin (27/10/2025) hingga Senin (3/11/2025), unggahan ini sudah dibagikan sebanyak 37 kali, dan memperoleh 1.600 suka, serta 1 komentar. Sseorang pengguna Facebook di kolom komentar itu mengatakan dirinya belum pernah memperoleh bantuan.
Lantas, bagaimana faktanya?
(GFD-2025-29997) Salah, Tautan Pendaftaran Digitalisasi Bansos Kemensos
Sumber:Tanggal publish: 03/11/2025
Berita
Hasil Cek Fakta
Tim Riset Tirto mula-mula mengecek profil akun pengunggah. Akun itu tercatat tak terlalu banyak aktivitas dan baru dibikin pada 15 Oktober 2025. Akun itu bukanlah akun asli Kemensos lantaran akun “Kementerian Sosial RI” resmi bercentang biru dan sudah dibuat sejak 2016.
Saat dicek menggunakan urlscan.io, Tirto menemukan tautan yang disebarkan akun palsu tidak mengarah pada akun resmi Kemensos. Laman itu justru meminta beberapa data pribadi, seperti nama lengkap sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP), nomor Telegram, provinsi, dan jenis kelamin.
Baca juga:Stiker Label Miskin Tak Etis, Pendataan Bansos Harus Diperbaiki
Kemensos sendiri memang mendorong transformasi digital dalam program perlindungan sosial. Hal itu disebut bertujuan agar bantuan makin akurat, adil, dan tepat sasaran.
Lewat unggahan Facebook, Minggu (20/4/2025), Kemensos menyatakan bakal menghadirkan sistem Digital Public Infrastructure (DPI) dengan tiga pilar utama: Identitas Digital, Pembayaran Digital, dan Data Exchange, yang terintegrasi dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
“Digitalisasi ini diharapkan mampu memperluas akses, mempercepat distribusi bantuan, dan memastikan bahwa bantuan benar-benar sampai ke mereka yang membutuhkan,” tulis Kemensos dalam takarirnya.
Pada September lalu, prototipe Portal Bansos Digital mulai diuji coba terbatas di Banyuwangi, Jawa Timur. Melalui skema digital baru ini, warga penerima manfaat dapat mendaftar langsung melalui portal Perlinsos dengan otentikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) dan verifikasi biometrik.
"Kenapa di bansos? Karena ini akan impactful (ke masyarakat). Selama ini memang banyak isu dalam penyelenggaraan bansos. Hipotesanya bahwa dengan kita menjalankan Transformasi digital mengadopsi DPI ini maka penyelenggaraan bansos lebih baik lagi dari sisi penargetan, supaya lebih tepat sasaran," kata Direktur Eksekutif Bidang Sinkronisasi Kebijakan Program Prioritas Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Tubagus Nugraha, dikutip dari lansiran Kementerian Komunikasi dan Digital/Komdigi.
Uji coba lalu sudah menargetkan 640 ribu keluarga dari kelompok ekonomi terbawah (desil 1–5) Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Dalam satu bulan ke depan, setidaknya 300 ribu kepala keluarga diharapkan sudah teregistrasi. Data tersebut akan menjadi dasar evaluasi sebelum program diperluas secara nasional.
Kemensos sudah pernah menyatakan kalau pihaknya tidak pernah membuat situs ataupun tautan yang membuka pendaftaran bansos. Adapun penerima bansos Program Kartu Sembako/BPNT dan Program Keluarga Harapan (PKH) adalah masyarakat yang terlah terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang diusulkan pemerintah daerah atau dapat mengajukan lewat aplikasi Cek Bansos.
Saat dicek menggunakan urlscan.io, Tirto menemukan tautan yang disebarkan akun palsu tidak mengarah pada akun resmi Kemensos. Laman itu justru meminta beberapa data pribadi, seperti nama lengkap sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP), nomor Telegram, provinsi, dan jenis kelamin.
Baca juga:Stiker Label Miskin Tak Etis, Pendataan Bansos Harus Diperbaiki
Kemensos sendiri memang mendorong transformasi digital dalam program perlindungan sosial. Hal itu disebut bertujuan agar bantuan makin akurat, adil, dan tepat sasaran.
Lewat unggahan Facebook, Minggu (20/4/2025), Kemensos menyatakan bakal menghadirkan sistem Digital Public Infrastructure (DPI) dengan tiga pilar utama: Identitas Digital, Pembayaran Digital, dan Data Exchange, yang terintegrasi dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
“Digitalisasi ini diharapkan mampu memperluas akses, mempercepat distribusi bantuan, dan memastikan bahwa bantuan benar-benar sampai ke mereka yang membutuhkan,” tulis Kemensos dalam takarirnya.
Pada September lalu, prototipe Portal Bansos Digital mulai diuji coba terbatas di Banyuwangi, Jawa Timur. Melalui skema digital baru ini, warga penerima manfaat dapat mendaftar langsung melalui portal Perlinsos dengan otentikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) dan verifikasi biometrik.
"Kenapa di bansos? Karena ini akan impactful (ke masyarakat). Selama ini memang banyak isu dalam penyelenggaraan bansos. Hipotesanya bahwa dengan kita menjalankan Transformasi digital mengadopsi DPI ini maka penyelenggaraan bansos lebih baik lagi dari sisi penargetan, supaya lebih tepat sasaran," kata Direktur Eksekutif Bidang Sinkronisasi Kebijakan Program Prioritas Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Tubagus Nugraha, dikutip dari lansiran Kementerian Komunikasi dan Digital/Komdigi.
Uji coba lalu sudah menargetkan 640 ribu keluarga dari kelompok ekonomi terbawah (desil 1–5) Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Dalam satu bulan ke depan, setidaknya 300 ribu kepala keluarga diharapkan sudah teregistrasi. Data tersebut akan menjadi dasar evaluasi sebelum program diperluas secara nasional.
Kemensos sudah pernah menyatakan kalau pihaknya tidak pernah membuat situs ataupun tautan yang membuka pendaftaran bansos. Adapun penerima bansos Program Kartu Sembako/BPNT dan Program Keluarga Harapan (PKH) adalah masyarakat yang terlah terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang diusulkan pemerintah daerah atau dapat mengajukan lewat aplikasi Cek Bansos.
Kesimpulan
Hasil penelusuran fakta menunjukkan bahwa tautan dengan narasi pendaftaran digitalisasi bansos Kemensos bersifat salah dan menyesatkan (false & misleading).
Akun pengunggah bukanlah akun asli Kemensos, sementara akun “Kementerian Sosial RI” resmi bercentang biru dan sudah dibuat sejak 2016. Tirto juga menemukan tautan yang disebarkan akun palsu tidak mengarah pada akun resmi Kemensos.
==
Bila pembaca memiliki saran, ide, tanggapan, maupun bantahan terhadap klaim Periksa Fakta dan Decode, pembaca dapat mengirimkannya ke email factcheck@tirto.id.
closeAdvertisementsgeneral_URL_gpt_producer-20251015-11:53CANCELNEXT VIDEOPausePlay% buffered00:0000:0001:21UnmuteMutePlayPowered by GliaStudios
Akun pengunggah bukanlah akun asli Kemensos, sementara akun “Kementerian Sosial RI” resmi bercentang biru dan sudah dibuat sejak 2016. Tirto juga menemukan tautan yang disebarkan akun palsu tidak mengarah pada akun resmi Kemensos.
==
Bila pembaca memiliki saran, ide, tanggapan, maupun bantahan terhadap klaim Periksa Fakta dan Decode, pembaca dapat mengirimkannya ke email factcheck@tirto.id.
closeAdvertisementsgeneral_URL_gpt_producer-20251015-11:53CANCELNEXT VIDEOPausePlay% buffered00:0000:0001:21UnmuteMutePlayPowered by GliaStudios
Rujukan
- https://tirto.id/hoaks-tautan-pencairan-blt-kesra-periode-oktober-2025-hkEq
- https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02uYQEWaDx48p9X3jk33iVo673s1E7pW5yqhz9t2c1d4ENcMnt34w2QLKZwvLdxA7Zl&id=61582464686668&_rdc=1&_rdr
- https://archive.ph/PuQZw
- https://www.facebook.com/profile.php?id=61582464686668&sk=about_profile_transparency
- https://www.facebook.com/kemsosri/about_profile_transparency?locale=id_ID
- https://urlscan.io/result/019a4836-3767-7434-ba57-5ab1a23ffc31/#summary
- https://tirto.id/stiker-label-miskin-tak-etis-pendataan-bansos-harus-diperbaiki-hkSl
- https://www.facebook.com/watch/?v=1388232249028250
- https://www.facebook.com/watch/?v=577067875400897
- https://www.komdigi.go.id/berita/artikel-gpr/detail/pemerintah-mulai-uji-coba-digitalisasi-bansos-di-banyuwangi
- https://www.instagram.com/stories/highlights/17919200135209639/
(GFD-2025-29996) Hoaks Tautan Pendaftaran Program 3 Juta Rumah Subsidi
Sumber:Tanggal publish: 01/11/2025
Berita
tirto.id - Di jagat maya, masyarakat bisa dengan mudah mengakses informasi apapun, termasuk soal bantuan yang berasal dari pemerintah. Di tengah kemudahan akses ini, tak jarang beredar klaim-klaim miring mengatasnamakan program pemerintah.
ADVERTISEMENT
Seperti yang belakangan beredar, tersebar tautan yang diklaim memuat laman pendaftaran bantuan program 3 juta rumah subsidi gratis. Akun Facebook dengan nama "info terkini" (arsip) menyebarkan klaim ini pada Rabu (8/10/2025).
let gpt_inline2 = window.googletag || {cmd: []};gpt_inline2.cmd.push(function() {gpt_inline2.defineSlot('/22201407306/tirto-desktop/inline-2', [[336, 280], [300, 250]], 'gpt-inline2-passback').addService(gpt_inline2.pubads());gpt_inline2.pubads().enableSingleRequest();gpt_inline2.pubads().collapseEmptyDivs();gpt_inline2.enableServices();gpt_inline2.display('gpt-inline2-passback');});
Lengkap dengan poster sederhana, akun tersebut menyebarkan tautan dengan domain yang janggal.
let gpt_inline3 = window.googletag || {cmd: []};gpt_inline3.cmd.push(function() {gpt_inline3.defineSlot('/22201407306/tirto-desktop/inline-3', [[336, 280], [300, 250]], 'gpt-inline3-passback').addService(gpt_inline3.pubads());gpt_inline3.pubads().enableSingleRequest();gpt_inline3.pubads().collapseEmptyDivs();gpt_inline3.enableServices();gpt_inline3.display('gpt-inline3-passback');});
#gpt-inline3-passback{text-align:center;}
"Bantuan rumah gratis atau bersubsidi di Indonesia disalurkan melalui berbagai program pemerintah seperti Program 3 Juta Rumah, Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), dan rumah subsidi bagi pekerja informal," bunyi keterangan yang dibubuhkan akun tersebut.
let gpt_inline4 = window.googletag || {cmd: []};gpt_inline4.cmd.push(function() {gpt_inline4.defineSlot('/22201407306/tirto-desktop/inline-4', [[336, 280], [300, 250]], 'gpt-inline4-passback').addService(gpt_inline4.pubads());gpt_inline4.pubads().enableSingleRequest();gpt_inline4.pubads().collapseEmptyDivs();gpt_inline4.enableServices();gpt_inline4.display('gpt-inline4-passback');});
#gpt-inline4-passback{text-align:center;}
Periksa Fakta Hoaks Tautan Pendaftaran Program 3 Juta Rumah Subsidi Gratis.
Per Jumat (31/10/2025), unggahan ini sudah dibagikan sebanyak 58 kali, dan mendapat 2,6 ribu tanda suka serta seribu komentar lebih. Sejumlah pengguna Facebook menyatakan berminat dengan klaim bantuan subsidi rumah yang dibagikan akun tersebut.
ADVERTISEMENT
Namun, bagaimana sebenarnya kebenaran informasi yang berseliweran itu?
ADVERTISEMENT
Seperti yang belakangan beredar, tersebar tautan yang diklaim memuat laman pendaftaran bantuan program 3 juta rumah subsidi gratis. Akun Facebook dengan nama "info terkini" (arsip) menyebarkan klaim ini pada Rabu (8/10/2025).
let gpt_inline2 = window.googletag || {cmd: []};gpt_inline2.cmd.push(function() {gpt_inline2.defineSlot('/22201407306/tirto-desktop/inline-2', [[336, 280], [300, 250]], 'gpt-inline2-passback').addService(gpt_inline2.pubads());gpt_inline2.pubads().enableSingleRequest();gpt_inline2.pubads().collapseEmptyDivs();gpt_inline2.enableServices();gpt_inline2.display('gpt-inline2-passback');});
Lengkap dengan poster sederhana, akun tersebut menyebarkan tautan dengan domain yang janggal.
let gpt_inline3 = window.googletag || {cmd: []};gpt_inline3.cmd.push(function() {gpt_inline3.defineSlot('/22201407306/tirto-desktop/inline-3', [[336, 280], [300, 250]], 'gpt-inline3-passback').addService(gpt_inline3.pubads());gpt_inline3.pubads().enableSingleRequest();gpt_inline3.pubads().collapseEmptyDivs();gpt_inline3.enableServices();gpt_inline3.display('gpt-inline3-passback');});
#gpt-inline3-passback{text-align:center;}
"Bantuan rumah gratis atau bersubsidi di Indonesia disalurkan melalui berbagai program pemerintah seperti Program 3 Juta Rumah, Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), dan rumah subsidi bagi pekerja informal," bunyi keterangan yang dibubuhkan akun tersebut.
let gpt_inline4 = window.googletag || {cmd: []};gpt_inline4.cmd.push(function() {gpt_inline4.defineSlot('/22201407306/tirto-desktop/inline-4', [[336, 280], [300, 250]], 'gpt-inline4-passback').addService(gpt_inline4.pubads());gpt_inline4.pubads().enableSingleRequest();gpt_inline4.pubads().collapseEmptyDivs();gpt_inline4.enableServices();gpt_inline4.display('gpt-inline4-passback');});
#gpt-inline4-passback{text-align:center;}
Periksa Fakta Hoaks Tautan Pendaftaran Program 3 Juta Rumah Subsidi Gratis.
Per Jumat (31/10/2025), unggahan ini sudah dibagikan sebanyak 58 kali, dan mendapat 2,6 ribu tanda suka serta seribu komentar lebih. Sejumlah pengguna Facebook menyatakan berminat dengan klaim bantuan subsidi rumah yang dibagikan akun tersebut.
ADVERTISEMENT
Namun, bagaimana sebenarnya kebenaran informasi yang berseliweran itu?
Hasil Cek Fakta
Tim Riset Tirto mula-mula mengecek tautan yang berlalu-lalang dengan memanfaatkan bantuan urlscan.io. Dari situ kami menemukan bahwa tautan yang dibagikan tidak mengarah pada laman resmi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) atau instansi pemerintah lainnya.
Di halaman depan tautan, masyarakat justru diminta data-data pribadi, seperti nama lengkap sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan nomor Telegram. Akun pengunggah juga diketahui bukan akun asli Kementerian PKP dan baru dibuat pada 7 Oktober 2025, atau cuma sehari sebelum informasi yang diberikan diunggah.
Diberitakan Antara, Menteri PKP Maruarar Sirait sempat mengatakan pemerintah memang akan menyerahkan 25.000 unit rumah bagi masyarakat yang tidak memiliki gaji tetap pada akhir April 2025. Ia mengatakan program itu menyasar kelompok pekerja informal, seperti pedagang sayur, pedagang bakso, dan pelaku usaha kecil yang memiliki penghasilan, tetapi tidak memiliki slip gaji.
Program ini berjalan di beberapa daerah seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Sumatra Selatan, Kalimantan Selatan, dan NTB. Namun, tidak informasi program ini didapatkan dengan pendaftaran mandiri lewat tautan di Facebook.
Masyarakat bisa mengunjungi laman https://pkp.go.id/ untuk mengecek informasi resmi untuk program bantuan rumah subsidi. Berbagai link pendaftaran yang tersebar di medsos dan meminta data pribadi, biasanya merupakan modus phising atau penipuan.
Di halaman depan tautan, masyarakat justru diminta data-data pribadi, seperti nama lengkap sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan nomor Telegram. Akun pengunggah juga diketahui bukan akun asli Kementerian PKP dan baru dibuat pada 7 Oktober 2025, atau cuma sehari sebelum informasi yang diberikan diunggah.
Diberitakan Antara, Menteri PKP Maruarar Sirait sempat mengatakan pemerintah memang akan menyerahkan 25.000 unit rumah bagi masyarakat yang tidak memiliki gaji tetap pada akhir April 2025. Ia mengatakan program itu menyasar kelompok pekerja informal, seperti pedagang sayur, pedagang bakso, dan pelaku usaha kecil yang memiliki penghasilan, tetapi tidak memiliki slip gaji.
Program ini berjalan di beberapa daerah seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Sumatra Selatan, Kalimantan Selatan, dan NTB. Namun, tidak informasi program ini didapatkan dengan pendaftaran mandiri lewat tautan di Facebook.
Masyarakat bisa mengunjungi laman https://pkp.go.id/ untuk mengecek informasi resmi untuk program bantuan rumah subsidi. Berbagai link pendaftaran yang tersebar di medsos dan meminta data pribadi, biasanya merupakan modus phising atau penipuan.
Kesimpulan
Hasil penelusuran fakta memperlihatkan bahwa tautan yang beredar tidak mengarah pada laman resmi Kementerian PKP, maupun instansi pemerintah lainnya. Di laman depan tautan, masyarakat justru diminta data-data pribadi, seperti nama lengkap sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan nomor Telegram.
Akun pengunggah juga diketahui bukan akun asli Kementerian PKP dan baru dibuat pada 7 Oktober 2025. Untuk mengecek informasi program bantuan rumah subsidi, masyarakat diimbau mendapatkannya dari laman dan media sosial resmi Kementerian PKP.
Tirto juga tak menjumpai adanya informasi situs lain seperti yang beredar di media sosial, sehingga klaim tautan pendaftaran program 3 juta rumah subsidi gratis yang berseliweran bersifat salah dan menyesatkan (false & misleading).
==
Bila pembaca memiliki saran, ide, tanggapan, maupun bantahan terhadap klaim Periksa Fakta dan Decode, pembaca dapat mengirimkannya ke email factcheck@tirto.id.
closeAdvertisementsgeneral_URL_gpt_producer-20251015-11:53arrow_forward_iosBaca Selengkapn
Akun pengunggah juga diketahui bukan akun asli Kementerian PKP dan baru dibuat pada 7 Oktober 2025. Untuk mengecek informasi program bantuan rumah subsidi, masyarakat diimbau mendapatkannya dari laman dan media sosial resmi Kementerian PKP.
Tirto juga tak menjumpai adanya informasi situs lain seperti yang beredar di media sosial, sehingga klaim tautan pendaftaran program 3 juta rumah subsidi gratis yang berseliweran bersifat salah dan menyesatkan (false & misleading).
==
Bila pembaca memiliki saran, ide, tanggapan, maupun bantahan terhadap klaim Periksa Fakta dan Decode, pembaca dapat mengirimkannya ke email factcheck@tirto.id.
closeAdvertisementsgeneral_URL_gpt_producer-20251015-11:53arrow_forward_iosBaca Selengkapn
Rujukan
- https://web.facebook.com/story.php?story_fbid=122098522677060655&id=61581819664636&_rdc=1&_rdr#
- https://archive.ph/apK8P
- https://urlscan.io/result/019a396d-78e8-7248-96f4-0c74a684a70e/
- https://web.facebook.com/profile.php?id=61581819664636&sk=about_profile_transparency
- https://m.antaranews.com/berita/4723421/pemerintah-serahkan-25-ribu-rumah-untuk-warga-tanpa-gaji-april-2025
(GFD-2025-29995) Video Ketua MPR Sindir Gibran dengan Kata
Sumber:Tanggal publish: 31/10/2025
Berita
tirto.id - Baru-baru ini beredar video Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), Ahmad Muzani, yang tampak sedang berada dalam momen sidang. Dia diklaim mulai berani menyindir Wakil Gubernur, Gibran Rakabuming Raka.
ADVERTISEMENT
Dalam bentuk video sepanjang 37 detik, akun Facebook "Abdul Hamid" (arsip) menyebarkan narasi ini pada Sabtu (18/10/2025). Muzani dalam klip tersebut terdengar membacakan pantun, kemudian menyebut "fufufafa" yang merujuk pada Gibran.
let gpt_inline2 = window.googletag || {cmd: []};gpt_inline2.cmd.push(function() {gpt_inline2.defineSlot('/22201407306/tirto-desktop/inline-2', [[336, 280], [300, 250]], 'gpt-inline2-passback').addService(gpt_inline2.pubads());gpt_inline2.pubads().enableSingleRequest();gpt_inline2.pubads().collapseEmptyDivs();gpt_inline2.enableServices();gpt_inline2.display('gpt-inline2-passback');});
"Sebelum kami menutup acara ini izinkan kami membacakan tiga buah pantun. Di hutan Papua pergi mencari madu, makan sarden sama papeda. Kita semua pada dungu, punya wakil presiden fufufafa," kata Muzani sambil tertawa.
let gpt_inline3 = window.googletag || {cmd: []};gpt_inline3.cmd.push(function() {gpt_inline3.defineSlot('/22201407306/tirto-desktop/inline-3', [[336, 280], [300, 250]], 'gpt-inline3-passback').addService(gpt_inline3.pubads());gpt_inline3.pubads().enableSingleRequest();gpt_inline3.pubads().collapseEmptyDivs();gpt_inline3.enableServices();gpt_inline3.display('gpt-inline3-passback');});
#gpt-inline3-passback{text-align:center;}
Periksa Fakta Ketua MPR Sindir Gibran. foto/hotline periksa fakta tirto
let gpt_inline4 = window.googletag || {cmd: []};gpt_inline4.cmd.push(function() {gpt_inline4.defineSlot('/22201407306/tirto-desktop/inline-4', [[336, 280], [300, 250]], 'gpt-inline4-passback').addService(gpt_inline4.pubads());gpt_inline4.pubads().enableSingleRequest();gpt_inline4.pubads().collapseEmptyDivs();gpt_inline4.enableServices();gpt_inline4.display('gpt-inline4-passback');});
#gpt-inline4-passback{text-align:center;}
Pernyataan Muzani lalu disambut tepuk tangan oleh Presiden Prabowo Subianto. Sementara mantan Presiden, Joko Widodo, yang duduk di sebelahnya hanya tersenyum. Dalam keterangan yang menyertai video, akun pengunggah video mengatakan kalau klip ini bersumber dari Kompas.
Per Jumat (31/10/2025), video ini sudah dibagikan sebanyak 2.300 kali dan memperoleh 27 ribu tanda suka serta 1.200 komentar. Para warganet melontarkan komentar yang beragam, mulai dari menertawakan respons Prabowo sampai mempertanyakan kebenaran narasi yang disebarkan.
Lantas, bagaimana faktanya?
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
Dalam bentuk video sepanjang 37 detik, akun Facebook "Abdul Hamid" (arsip) menyebarkan narasi ini pada Sabtu (18/10/2025). Muzani dalam klip tersebut terdengar membacakan pantun, kemudian menyebut "fufufafa" yang merujuk pada Gibran.
let gpt_inline2 = window.googletag || {cmd: []};gpt_inline2.cmd.push(function() {gpt_inline2.defineSlot('/22201407306/tirto-desktop/inline-2', [[336, 280], [300, 250]], 'gpt-inline2-passback').addService(gpt_inline2.pubads());gpt_inline2.pubads().enableSingleRequest();gpt_inline2.pubads().collapseEmptyDivs();gpt_inline2.enableServices();gpt_inline2.display('gpt-inline2-passback');});
"Sebelum kami menutup acara ini izinkan kami membacakan tiga buah pantun. Di hutan Papua pergi mencari madu, makan sarden sama papeda. Kita semua pada dungu, punya wakil presiden fufufafa," kata Muzani sambil tertawa.
let gpt_inline3 = window.googletag || {cmd: []};gpt_inline3.cmd.push(function() {gpt_inline3.defineSlot('/22201407306/tirto-desktop/inline-3', [[336, 280], [300, 250]], 'gpt-inline3-passback').addService(gpt_inline3.pubads());gpt_inline3.pubads().enableSingleRequest();gpt_inline3.pubads().collapseEmptyDivs();gpt_inline3.enableServices();gpt_inline3.display('gpt-inline3-passback');});
#gpt-inline3-passback{text-align:center;}
Periksa Fakta Ketua MPR Sindir Gibran. foto/hotline periksa fakta tirto
let gpt_inline4 = window.googletag || {cmd: []};gpt_inline4.cmd.push(function() {gpt_inline4.defineSlot('/22201407306/tirto-desktop/inline-4', [[336, 280], [300, 250]], 'gpt-inline4-passback').addService(gpt_inline4.pubads());gpt_inline4.pubads().enableSingleRequest();gpt_inline4.pubads().collapseEmptyDivs();gpt_inline4.enableServices();gpt_inline4.display('gpt-inline4-passback');});
#gpt-inline4-passback{text-align:center;}
Pernyataan Muzani lalu disambut tepuk tangan oleh Presiden Prabowo Subianto. Sementara mantan Presiden, Joko Widodo, yang duduk di sebelahnya hanya tersenyum. Dalam keterangan yang menyertai video, akun pengunggah video mengatakan kalau klip ini bersumber dari Kompas.
Per Jumat (31/10/2025), video ini sudah dibagikan sebanyak 2.300 kali dan memperoleh 27 ribu tanda suka serta 1.200 komentar. Para warganet melontarkan komentar yang beragam, mulai dari menertawakan respons Prabowo sampai mempertanyakan kebenaran narasi yang disebarkan.
Lantas, bagaimana faktanya?
ADVERTISEMENT
Hasil Cek Fakta
Pertama-tama, Tim Riset Tirto mencoba mencari tahu sumber asli video. Dengan memasukkan tangkapan layar footage Muzani ke mesin penelusuran Google Image, kami menjumpai klip identik disiarkan kanal YouTube “Liputan 6” pada Oktober 2024.
Rekaman Muzani itu rupanya merupakan momen sidang MPR pelantikan Prabowo-Gibran sebagai presiden dan wakil presiden masa jabatan 2024 – 2029. Akan tetapi, dalam video aslinya Muzani sama sekali tak menyindir Gibran dan menyebut “fufufafa”.
“Sebelum kami menutup acara ini izinkan kami membacakan tiga buah pantun. Di hutan Papua pergi mencari madu, makan sarden sama papeda. Kita semua pasti akan rindu pernah punya presiden yang suka bagi-bagi sepeda. Masak kue talam jangan digulung, masak ikan pepes jangan dipanggang,” kata Muzani dalam dokumentasi asli.
“Berpeci hitam dan memakai sarung, Kyai Ma'ruf Amin akan selalu kita senang. Pergi ke Glodok nonton barongsai, mampir Pasar Baru beli kain gorden, tugas kami pimpinan MPR sudah selesai, melantik Pak Prabowo kini jadi presiden,” lanjutnya.
Tirto juga memastikan video yang diunggah oleh kanal YouTube Kompas, seperti klaim yang tertera di klip beredar. Kompas TV menyiarkan video Muzani berpantun ini dengan tajuk “Kala Pantun Ketua MPR Ahmad Muzani Buat Prabowo Geleng Kepala hingga Jokowi Tepuk Tangan”.
Namun, sama seperti Liputan 6, Muzani tidak menyinggung Gibran dan menyebut “fufufafa”. Itu artinya, di bagian akhir video ini telah dimanipulasi secara digital. Setelah kami mencoba mengecek bagian akhir video menggunakan bantuan Hive Moderation, tertera kemungkinan video memuat konten AI atau deepfake, persentasenya mencapai 86,6 persen. Artinya, video yang disebarkan di media sosial telah mengalami proses penyuntingan dari video aslinya.
Rekaman Muzani itu rupanya merupakan momen sidang MPR pelantikan Prabowo-Gibran sebagai presiden dan wakil presiden masa jabatan 2024 – 2029. Akan tetapi, dalam video aslinya Muzani sama sekali tak menyindir Gibran dan menyebut “fufufafa”.
“Sebelum kami menutup acara ini izinkan kami membacakan tiga buah pantun. Di hutan Papua pergi mencari madu, makan sarden sama papeda. Kita semua pasti akan rindu pernah punya presiden yang suka bagi-bagi sepeda. Masak kue talam jangan digulung, masak ikan pepes jangan dipanggang,” kata Muzani dalam dokumentasi asli.
“Berpeci hitam dan memakai sarung, Kyai Ma'ruf Amin akan selalu kita senang. Pergi ke Glodok nonton barongsai, mampir Pasar Baru beli kain gorden, tugas kami pimpinan MPR sudah selesai, melantik Pak Prabowo kini jadi presiden,” lanjutnya.
Tirto juga memastikan video yang diunggah oleh kanal YouTube Kompas, seperti klaim yang tertera di klip beredar. Kompas TV menyiarkan video Muzani berpantun ini dengan tajuk “Kala Pantun Ketua MPR Ahmad Muzani Buat Prabowo Geleng Kepala hingga Jokowi Tepuk Tangan”.
Namun, sama seperti Liputan 6, Muzani tidak menyinggung Gibran dan menyebut “fufufafa”. Itu artinya, di bagian akhir video ini telah dimanipulasi secara digital. Setelah kami mencoba mengecek bagian akhir video menggunakan bantuan Hive Moderation, tertera kemungkinan video memuat konten AI atau deepfake, persentasenya mencapai 86,6 persen. Artinya, video yang disebarkan di media sosial telah mengalami proses penyuntingan dari video aslinya.
Kesimpulan
Berdasarkan penelusuran fakta yang sudah dilakukan, rekaman Muzani yang beredar diketahui merupakan momen sidang MPR pelantikan Prabowo-Gibran sebagai presiden dan wakil presiden masa jabatan 2024 – 2029.
Dalam video aslinya Muzani sama sekali tak menyindir Gibran dan menyebut “fufufafa”. Setelah menyebut "papeda", Muzani mengatakan "kita semua pasti akan rindu pernah punya presiden yang suka bagi-bagi sepeda".
Artinya, di bagian akhir video ini telah dimanipulasi secara digital. Dengan demikian, video dengan klaim Muzani menyindir Gibran bersifat salah dan menyesatkan (false & misleading).
==
Bila pembaca memiliki saran, ide, tanggapan, maupun bantahan terhadap klaim Periksa Fakta dan Decode, pembaca dapat mengirimkannya ke email factcheck@tirto.id.
closeAdvertisementsgeneral_URL_gpt_producer-20251015-11:53arrow_forward_iosBaca SelengkapnyaCANCELNEXT VIDEOPausePlay% buffered00:0000:0001:19UnmuteMutePlayPowered by GliaStudios
Dalam video aslinya Muzani sama sekali tak menyindir Gibran dan menyebut “fufufafa”. Setelah menyebut "papeda", Muzani mengatakan "kita semua pasti akan rindu pernah punya presiden yang suka bagi-bagi sepeda".
Artinya, di bagian akhir video ini telah dimanipulasi secara digital. Dengan demikian, video dengan klaim Muzani menyindir Gibran bersifat salah dan menyesatkan (false & misleading).
==
Bila pembaca memiliki saran, ide, tanggapan, maupun bantahan terhadap klaim Periksa Fakta dan Decode, pembaca dapat mengirimkannya ke email factcheck@tirto.id.
closeAdvertisementsgeneral_URL_gpt_producer-20251015-11:53arrow_forward_iosBaca SelengkapnyaCANCELNEXT VIDEOPausePlay% buffered00:0000:0001:19UnmuteMutePlayPowered by GliaStudios
Rujukan
(GFD-2025-29994) Purbaya Sebut pada 2026 Guru Honorer Diangkat PNS, Apa Iya?
Sumber:Tanggal publish: 31/10/2025
Berita
tirto.id - Pada Kamis (30/10/2025), ribuan guru madrasah swasta menggelar aksi di kawasan Monas, Jakarta Pusat. Mereka menuntut pemerintah memberikan kuota pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) hingga aparatur sipil negara (ASN) untuk guru madrasah swasta.
ADVERTISEMENT
Ketua Umum PB Perkumpulan Guru Madrasah Nasional Indonesia (PGMNI), Heri Purnama, mengatakan pemerintah harus memberikan kesejahteraan yang sama terhadap guru madrasah swasta seperti guru di sekolah negeri.
let gpt_inline2 = window.googletag || {cmd: []};gpt_inline2.cmd.push(function() {gpt_inline2.defineSlot('/22201407306/tirto-desktop/inline-2', [[336, 280], [300, 250]], 'gpt-inline2-passback').addService(gpt_inline2.pubads());gpt_inline2.pubads().enableSingleRequest();gpt_inline2.pubads().collapseEmptyDivs();gpt_inline2.enableServices();gpt_inline2.display('gpt-inline2-passback');});
Sebelum aksi berlangsung, sebelumnya di media sosial sempat beredar narasi bahwa Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, mewajibkan semua guru berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada 2026. Hal itu berlaku bagi guru honorer, baik di sekolah dan swasta, yang sudah mengajar 10 tahun.
let gpt_inline3 = window.googletag || {cmd: []};gpt_inline3.cmd.push(function() {gpt_inline3.defineSlot('/22201407306/tirto-desktop/inline-3', [[336, 280], [300, 250]], 'gpt-inline3-passback').addService(gpt_inline3.pubads());gpt_inline3.pubads().enableSingleRequest();gpt_inline3.pubads().collapseEmptyDivs();gpt_inline3.enableServices();gpt_inline3.display('gpt-inline3-passback');});
#gpt-inline3-passback{text-align:center;}
Salah satu akun Facebook bernama "Wartilia Sari" (arsip) membagikan narasi ini ke grup Facebook "KOMUNITAS GURU SE-INDONESIA".
let gpt_inline4 = window.googletag || {cmd: []};gpt_inline4.cmd.push(function() {gpt_inline4.defineSlot('/22201407306/tirto-desktop/inline-4', [[336, 280], [300, 250]], 'gpt-inline4-passback').addService(gpt_inline4.pubads());gpt_inline4.pubads().enableSingleRequest();gpt_inline4.pubads().collapseEmptyDivs();gpt_inline4.enableServices();gpt_inline4.display('gpt-inline4-passback');});
#gpt-inline4-passback{text-align:center;}
"2026 Pak Purbaya menegaskan Guru Honorer baik di sekolah swasta maupun negeri, minimal Mengajar 10 Tahun wajib di angkat jadi PNS," tulis akun pengunggah pada Minggu (26/10/2025).
Sampai Kamis (30/10/2025), unggahan ini sudah memperoleh 7 komentar dan 5 tanda suka. Di kolom komentar tersebut ada warganet yang mengatakan hoaks, dan ada pula yang bercerita soal anaknya yang menjadi guru honorer selama 18 tahun.
ADVERTISEMENT
Periksa Fakta Purbaya Sebut pada 2026 Guru Honorer Diangkat PNS, Apa Iya?
Klaim ini juga dibagikan oleh akun Facebook lain, tapi dengan narasi yang sedikit berbeda. Akun itu menyebut guru yang diwajibkan PNS merupakan merek-mereka yang sudah mengajar selama lebih dari 15 tahun.
Lantas, bagaimana kebenarannya?
ADVERTISEMENT
Ketua Umum PB Perkumpulan Guru Madrasah Nasional Indonesia (PGMNI), Heri Purnama, mengatakan pemerintah harus memberikan kesejahteraan yang sama terhadap guru madrasah swasta seperti guru di sekolah negeri.
let gpt_inline2 = window.googletag || {cmd: []};gpt_inline2.cmd.push(function() {gpt_inline2.defineSlot('/22201407306/tirto-desktop/inline-2', [[336, 280], [300, 250]], 'gpt-inline2-passback').addService(gpt_inline2.pubads());gpt_inline2.pubads().enableSingleRequest();gpt_inline2.pubads().collapseEmptyDivs();gpt_inline2.enableServices();gpt_inline2.display('gpt-inline2-passback');});
Sebelum aksi berlangsung, sebelumnya di media sosial sempat beredar narasi bahwa Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, mewajibkan semua guru berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada 2026. Hal itu berlaku bagi guru honorer, baik di sekolah dan swasta, yang sudah mengajar 10 tahun.
let gpt_inline3 = window.googletag || {cmd: []};gpt_inline3.cmd.push(function() {gpt_inline3.defineSlot('/22201407306/tirto-desktop/inline-3', [[336, 280], [300, 250]], 'gpt-inline3-passback').addService(gpt_inline3.pubads());gpt_inline3.pubads().enableSingleRequest();gpt_inline3.pubads().collapseEmptyDivs();gpt_inline3.enableServices();gpt_inline3.display('gpt-inline3-passback');});
#gpt-inline3-passback{text-align:center;}
Salah satu akun Facebook bernama "Wartilia Sari" (arsip) membagikan narasi ini ke grup Facebook "KOMUNITAS GURU SE-INDONESIA".
let gpt_inline4 = window.googletag || {cmd: []};gpt_inline4.cmd.push(function() {gpt_inline4.defineSlot('/22201407306/tirto-desktop/inline-4', [[336, 280], [300, 250]], 'gpt-inline4-passback').addService(gpt_inline4.pubads());gpt_inline4.pubads().enableSingleRequest();gpt_inline4.pubads().collapseEmptyDivs();gpt_inline4.enableServices();gpt_inline4.display('gpt-inline4-passback');});
#gpt-inline4-passback{text-align:center;}
"2026 Pak Purbaya menegaskan Guru Honorer baik di sekolah swasta maupun negeri, minimal Mengajar 10 Tahun wajib di angkat jadi PNS," tulis akun pengunggah pada Minggu (26/10/2025).
Sampai Kamis (30/10/2025), unggahan ini sudah memperoleh 7 komentar dan 5 tanda suka. Di kolom komentar tersebut ada warganet yang mengatakan hoaks, dan ada pula yang bercerita soal anaknya yang menjadi guru honorer selama 18 tahun.
ADVERTISEMENT
Periksa Fakta Purbaya Sebut pada 2026 Guru Honorer Diangkat PNS, Apa Iya?
Klaim ini juga dibagikan oleh akun Facebook lain, tapi dengan narasi yang sedikit berbeda. Akun itu menyebut guru yang diwajibkan PNS merupakan merek-mereka yang sudah mengajar selama lebih dari 15 tahun.
Lantas, bagaimana kebenarannya?
Hasil Cek Fakta
Untuk memverifikasi klaim yang berseliweran, Tim Riset Tirto mencoba melakukan penelusuran Google dengan kata kunci “Purbaya guru honorer wajib jadi PNS”, Hasilnya, kami sama sekali tak menemukan adanya pernyataan Purbaya sebagaimana dalam klaim. Narasi ini bahkan sudah dinyatakan tidak benar oleh Polda Jawa Barat.
Pernyataan Purbaya yang paling mendekati yakni ketika ia bicara soal wacana kenaikan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) pada tahun depan. Meski ada kemungkinan kenaikan gaji para ASN pada 2026, dilansir Kompas, Selasa (21/10/2025), Purbaya mengatakan belum mengetahui detail lebih lanjutnya.
“Kalau kemungkinan kan selalu ada, cuma peluangnya berapa kita enggak tahu,” ujar Purbaya saat ditemui di Kementerian Keuangan, Selasa (21/10/2025).
Kabar kenaikan gaji ASN sempat muncul dalam Perpres Nomor 79 Tahun 2025 yang ditandatangani Presiden Prabowo Subianto pada 30 Juni 2025. Dalam aturan itu tertulis rencana kenaikan gaji bagi guru, dosen, tenaga penyuluh, TNI, Polri, serta pejabat negara.
Dalam Perpres Nomor 109 Tahun 2024 tentang RKP 2025, sebelumnya tidak tercatat adanya rencana kenaikan gaji ASN maupun pejabat negara. Kebijakan tersebut juga dimasukkan dalam delapan program quick wins pada perbaikan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025
Namun, Kemenpan RB menegaskan rencana itu belum dibahas pemerintah. Adapun kenaikan gaji PNS terakhir dilakukan pada 2024 sebesar 8 persen, bersamaan dengan kenaikan pensiun 12 persen, sebagai bagian dari upaya pemerintah menjaga daya beli aparatur negara di tengah tekanan inflasi.
Pernyataan Purbaya yang paling mendekati yakni ketika ia bicara soal wacana kenaikan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) pada tahun depan. Meski ada kemungkinan kenaikan gaji para ASN pada 2026, dilansir Kompas, Selasa (21/10/2025), Purbaya mengatakan belum mengetahui detail lebih lanjutnya.
“Kalau kemungkinan kan selalu ada, cuma peluangnya berapa kita enggak tahu,” ujar Purbaya saat ditemui di Kementerian Keuangan, Selasa (21/10/2025).
Kabar kenaikan gaji ASN sempat muncul dalam Perpres Nomor 79 Tahun 2025 yang ditandatangani Presiden Prabowo Subianto pada 30 Juni 2025. Dalam aturan itu tertulis rencana kenaikan gaji bagi guru, dosen, tenaga penyuluh, TNI, Polri, serta pejabat negara.
Dalam Perpres Nomor 109 Tahun 2024 tentang RKP 2025, sebelumnya tidak tercatat adanya rencana kenaikan gaji ASN maupun pejabat negara. Kebijakan tersebut juga dimasukkan dalam delapan program quick wins pada perbaikan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025
Namun, Kemenpan RB menegaskan rencana itu belum dibahas pemerintah. Adapun kenaikan gaji PNS terakhir dilakukan pada 2024 sebesar 8 persen, bersamaan dengan kenaikan pensiun 12 persen, sebagai bagian dari upaya pemerintah menjaga daya beli aparatur negara di tengah tekanan inflasi.
Kesimpulan
Berdasarkan penelusuran fakta yang sudah dilakukan, narasi Purbaya sebut guru honorer baik di sekolah swasta maupun negeri dengan lama mengajar minimal 10 tahun wajib diangkat jadi PNS, bersifat salah dan menyesatkan (false & misleading).
Tirto sama sekali tak menemukan adanya pernyataan Purbaya sebagaimana dalam klaim. Narasi ini bahkan sudah dinyatakan tidak benar oleh Polda Jawa Barat.
Pernyataan Purbaya yang paling mendekati yakni ketika ia bicara soal wacana kenaikan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) pada tahun depan. Meski ada kemungkinan kenaikan gaji para ASN pada 2026, Purbaya mengatakan belum mengetahui detail lebih lanjutnya.
==
Bila pembaca memiliki saran, ide, tanggapan, maupun bantahan terhadap klaim Periksa Fakta dan Decode, pembaca dapat mengirimkannya ke email factcheck@tirto.id.
closeAdvertisementsgeneral_URL_gpt_producer-20251015-11:53arrow_forward_iosBaca SelengkapnyaCANCELNEXT VIDEOPausePlay% buffered00:0000:0001:19UnmuteMutePlayPowered by GliaStudios
Tirto sama sekali tak menemukan adanya pernyataan Purbaya sebagaimana dalam klaim. Narasi ini bahkan sudah dinyatakan tidak benar oleh Polda Jawa Barat.
Pernyataan Purbaya yang paling mendekati yakni ketika ia bicara soal wacana kenaikan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) pada tahun depan. Meski ada kemungkinan kenaikan gaji para ASN pada 2026, Purbaya mengatakan belum mengetahui detail lebih lanjutnya.
==
Bila pembaca memiliki saran, ide, tanggapan, maupun bantahan terhadap klaim Periksa Fakta dan Decode, pembaca dapat mengirimkannya ke email factcheck@tirto.id.
closeAdvertisementsgeneral_URL_gpt_producer-20251015-11:53arrow_forward_iosBaca SelengkapnyaCANCELNEXT VIDEOPausePlay% buffered00:0000:0001:19UnmuteMutePlayPowered by GliaStudios
Rujukan
- https://tirto.id/guru-madrasah-demo-di-jakarta-tuntut-kuota-p3k-hingga-asn-hkHA
- https://web.facebook.com/groups/1556087551277104/?multi_permalinks=4178519992367167&hoisted_section_header_type=recently_seen
- https://archive.ph/4qpN3
- https://web.facebook.com/syahril.ngemalo1/posts/pfbid036SiyTpAUPkRCN9ivqnessyditmhfaYBAgE4pPj9eADje5FTpqoVjnYkhK3tAGUQZl
- https://www.instagram.com/p/DQWAASwCZuR/
- https://money.kompas.com/read/2025/10/21/200000826/menkeu-purbaya-buka-peluang-kenaikan-gaji-pns-pada-2026
- https://mailto:factcheck@tirto.id
Halaman: 75/6926