Cek Fakta Liputan6.com menelusuri klaim link pendaftaran diskon tarif listrik insentif kenaikan PPN 12 persen, penelusuran mengarah pada artikel berjudul "Beredar Hoaks Pendaftaran Diskon Tarif Listrik 50 Persen, Begini Cara PLN Bagikannya" yang dimuat Liputan6.com, dalam artikel tersebut Executive Vice President Komunikasi Korporat & TJSL PT PLN (Persero) Gregorius Adi Trianto mengatakan, terkait dengan kebijakan tarif listrik, PLN memang memberikan diskon tarif listrik sebesar 50 persen periode Januari dan Februari 2025, untuk pelanggan dengan daya dengan daya 2.200 volt ampere (VA) ke bawah.
Gregorius mengungkapkan, diskon tarif listrik tersebut langsung bisa dinikmati masyarakat tanpa melakukan regitrasi baik untuk pelanggan pascabayar dan prabayar.
"Diskon 50 persen bagi pelanggan pascabayar akan dinikmati secara otomatis dan tanpa perlu mendaftar dan tanpa biaya. Pelanggan tidak perlu melakukan registrasi," kata Gregorius, saat berbincang dengan Liputan6.com, dikutip Jumat (27/9/2024).
Penelusuran juga mengarah pada artikel berjudul "Diskon Listrik Juni 2025 Batal? Cek Fakta dan Informasi Terbarunya" artikel Liputan6.com menyebutkan, diskon tarif listrik 50 persen sebelumnya tertuang dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 348.K/TL.01/MEM.L/2024 tentang Pemberian Diskon Biaya Listrik Untuk Konsumen Rumah Tangga PT Perusahaan Listrik Negara (Persero). Pemberian diskon 50 persen diberikan kepada pelanggan rumah tangga PT PLN (Persero) daya 450 VA, 900 VA, 1.300 VA, dan 2.200 VA yang berlaku selama dua bulan, yaitu Januari dan Februari 2025.
Pemerintah memutuskan batal memasukkan diskon tarif listrik ke dalam paket insentif ekonomi untuk periode Juni-Juli 2025. Hal ini dikarenakan proses penganggaran diskon tarif listrik jauh lebih lambat sehingga tak bisa dijalankan pada Juni-Juli 2025.
"Kita sudah rapat di antara para menteri dan untuk pelaksanaan diskon listrik ternyata untuk kebutuhan atau proses penganggarannya jauh lebih lambat, sehingga kalau kita tujuannya adalah untuk Juni dan Juli. Kami memutuskan (diskon ini) tak bisa dijalankan," jelas Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam konferensi pers usai rapat bersama Presiden Prabowo Subianto di Kantor Presiden Jakarta, Senin (2/6/2025). 
Menurut dia, diskon tarif listrik dialihkan ke bantuan subsidi upah (BSU) untuk pekerja/buruh dan guru honorer dengan gaji dibawah Rp3,5 juta. Awalnya, besaran BSU Rp150.000 per bulan untuk 17,3 juta pekerja, dinaikkan menjadi Rp300.000 per bulan.
 

Cek Fakta Liputan6.com menelusuri klaim link pendaftaran diskon tarif listrik insentif kenaikan PPN 12 persen
PLN memang memberikan diskon tarif listrik sebesar 50 persen periode Januari dan Februari 2025, untuk pelanggan dengan daya dengan daya 2.200 volt ampere (VA) ke bawah.
Diskon tarif listrik tersebut langsung bisa dinikmati masyarakat tanpa melakukan regitrasi baik untuk pelanggan pascabayar dan prabayar.

Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) menelusuri kebenaran klaim dengan memasukkan kata kunci “700 kepala desa ditangkap KPK” ke mesin pencari Google. Tidak ditemukan informasi dari laman berita kredibel atau akun resmi pemerintahan yang membenarkan klaim tersebut.

TurnBackHoax kemudian menelusuri lebih lanjut dengan cara memasukkan potongan awal video lewat Google Lens. Diketahui video berasal dari momen konferensi pers penetapan 21 orang tersangka kasus tindak pidana korupsi.

Video serupa dimuat dalam kanal Youtube milik KompasTV Makassar berjudul “Polda Sulsel Tetapkan 21 Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Senilai 2 Milyar dari 3 Kasus,” yang diunggah November 2024.

Penetapan 21 tersangka itu merupakan gabungan dari 3 kasus, yakni:

Korupsi di bidang konstruksi pembangunan jalan ruas Sabang-Tallang Kabupaten Luwu Utara sepanjang 18 km.
Pemberian fasilitas kredit konstruksi yang tidak sesuai dengan mekanisme pemberian kredit kepada sejumlah Perusahaan
Pengadaan barang, pemotongan penerimaan jasa klaim BPJS, dan mark up barang bantuan sembako terkait COVID-19 di Makassar.

Unggahan berisi narasi “700 kepala desa ditangkap KPK” merupakan konten yang menyesatkan (misleading content).

(Ditulis oleh Yudho Ardi)

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Berdasarkan hasil pemeriksaan menggunakan alat pendeteksi AI Hive Moderation, ANTARA menemukan bahwa 92,3 persen elemen dalam video tersebut terindikasi sebagai hasil rekayasa kecerdasan buatan (AI) atau deepfake.



Menanggapi isu tersebut, Direktur Tindak Pidana Tertentu (Dirtipidter) Bareskrim Polri, Brigjen Pol. Nunung Syaifuddin, menyampaikan bahwa pihaknya tengah melakukan penyelidikan terhadap aktivitas tambang nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya.

“Sementara ini saya belum bisa memberikan pernyataan. Kita masih dalam proses penyelidikan. Itu saja dulu,” ujar Nunung seperti dikutip dari ANTARA.

Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengimbau masyarakat agar bijak dalam menyikapi unggahan media sosial terkait kondisi Pulau Piaynemo dan Pulau Gag di Raja Ampat yang dituding mengalami kerusakan.

Pada Selasa (10/6), Bahlil menyatakan bahwa gambar-gambar viral yang menunjukkan kerusakan Pulau Piaynemo merupakan informasi bohong atau hoaks. Ia menjelaskan bahwa berdasarkan hasil kunjungan langsung ke lokasi pada 7 Juni 2025, kelestarian pulau tersebut masih terjaga dengan baik.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Pewarta: Tim JACX

Editor: Indriani

Copyright © ANTARA 2025

Tim Cek Fakta Kompas.com tidak menemukan informasi kredibel terkait pemberangkatan haji gratis 2026 dari Kemenag maupun sumber resmi lainnya. 

Adapun tautan pendaftaran yang dibagikan di Facebook tidak mengarah ke situs resmi Kemenag, tetapi menuju ke sebuah situs mencurigakan.

Situs tersebut terindikasi phishing atau pencurian data karena meminta pengunjung memasukkan informasi pribadi seperti nama lengkap dan nomor akun Telegram aktif.

Sebelumnya, informasi pemberangkatan haji gratis 2025 juga marak beredar di media sosial dan telah dibantah oleh Direktorat Penerangan Agama Islam Kemenag.

"Kemenag RI tidak pernah membuka pendaftaran haji gratis dengan syarat tertentu," demikian penjelasan Direktorat Penais Kemenag lewat akun Instagram resmi, 28 Januari 2025.

Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, informasi dan tautan pendaftaran peserta haji gratis 2026 yang beredar di Facebook adalah hoaks.

Tautan tersebut terindikasi modus phishing atau pencurian data. Sebelumnya, Kemenag juga telah membantah informasi pemberangkatan haji gratis 2025.