Tempo memverifikasi konten itu dengan mewawancarai pakar dan menelusuri artikel dari situs kredibel. Hasilnya, demonstrasi akhir Agustus 2025 dipicu tekanan ekonomi masyarakat, bukan provokasi media independen.

Klaim 1: Penyebab Demonstrasi Akhir Agustus 2025

Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menilai gelombang demonstrasi akhir Agustus berakar pada kesenjangan ekonomi dan sosial. Jurang lebar terlihat antara pendapatan anggota DPR dan upah pekerja.

DPR RI menerima gaji dan tunjangan sekitar Rp 65,6 juta per bulan. Jika dibandingkan, seorang pekerja dengan UMP rata-rata Rp3,31 juta per bulan butuh hampir 99 tahun untuk menyamai pendapatan satu periode DPR.

Selain kesenjangan pendapatan, kenaikan Pajak Bumi Bangunan (PBB) hingga ratusan bahkan ribuan persen di sejumlah daerah semakin membebani warga, apalagi di tengah badai PHK dan daya beli yang lemah.

Direktur Eksekutif Indef, Esther Sri Astuti, menegaskan penyebab utama aksi massa adalah kesejahteraan rakyat yang kian terpinggirkan. “Ini bukan intervensi asing, tetapi masalah perut,” kata Esther, dikutip dari Kontan, Ahad, 14 September 2025.

Lembaga survei Median juga mencatat 30,2 persen publik menilai pemicu demo akhir Agustus adalah kenaikan tunjangan anggota DPR. Faktor lain yang disebut responden antara lain perilaku arogan DPR (9,8 persen), sikap tidak peduli rakyat (8,1 persen), kebijakan yang memberatkan ekonomi (6,8 persen), kesulitan ekonomi (6,5 persen), hingga kesenjangan ekonomi (4,2 persen).

Survei Median melibatkan 643 responden pada 8-13 September 2025 dengan metode kuesioner Google Form yang disebar di media sosial Meta.

“Melihat jawaban responden, bisa disimpulkan ada dua penyebab utama maraknya aksi unjuk rasa, yaitu kebijakan dan perilaku DPR yang tidak simpatik serta kesulitan ekonomi,” ujar Direktur Eksekutif Median Rico Marbun, dikutip dari Kumparan, 22 September 2025.

Klaim 2: Penyebab Kerusuhan 

Demonstrasi akhir Agustus 2025 diwarnai kerusuhan berupa pembakaran fasilitas publik, gedung DPRD, hingga penjarahan rumah beberapa anggota DPR RI dan mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

BBC melaporkan, peneliti politik dari PARA Syndicate, Virdika Rizky Utama, mengatakan pola kerusuhan dan penjarahan bukan hal baru dalam demonstrasi besar di Indonesia. Pada Mei 1998, kerusuhan muncul setelah kelompok tak dikenal bergerak di luar tuntutan masyarakat. 

“Tujuannya bisa macam-macam. Bisa untuk menciptakan alasan intervensi, mendiskreditkan gerakan sipil, atau membuka ruang bagi aktor yang selama ini berada di pinggir kekuasaan,” ujar Virdika.

Namun berbeda dengan 1998, kerusuhan akhir Agustus 2025 diduga bertujuan menggeser narasi. “Supaya tuntutan rakyat tenggelam di tengah asap dan pecahan kaca. Supaya negara punya alasan bertindak lebih keras. Supaya ruang sipil bisa dibekukan atas nama ketertiban,” kata Virdika.

Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Muhamad Isnur juga menduga ada kelompok provokator yang menyusup dalam demonstrasi. Mereka berbeda dari massa aksi yang turun menyampaikan aspirasi. Provokator itu, kata Isnur, bergerak lebih sistematis dan terorganisir.

Laporan Tempo edisi 7 September 2025 mengungkap dugaan keterlibatan sejumlah tentara dalam pengerahan massa yang berujung kerusuhan. Polisi bahkan menangkap beberapa tentara di berbagai lokasi unjuk rasa. Salah satunya pada Sabtu malam, 30 Agustus 2025, ketika seorang pria berjaket dan bercelana hitam mencoba membakar stasiun pengisian bahan bakar khusus personel Markas Besar Polri. Videonya menyebar di media sosial.

Namun Kepala Pusat Penerangan TNI Brigadir TNI (Marinir) Freddy Ardianzah membantah kabar bahwa Bais dan personel lain ditangkap. Ia juga membantah ada tentara yang terlibat dalam demonstrasi atau provokasi. “Itu tidak benar,” kata Freddy dalam konferensi pers, Jumat 5 September 2025.

Klaim 3: Media-media dibiayai Soros untuk memprovokasi demonstrasi

Narasi dugaan keterlibatan George Soros di balik demonstrasi akhir Agustus 2025 bermula dari media Rusia Sputnik. Pada 31 Agustus, mereka menurunkan artikel berjudul Soros, NED Could Be Behind Indonesian Protests. Menurut penilaian Media Bias Fact Check, kredibilitas Sputnik patut diragukan karena kerap mempromosikan teori konspirasi dan propaganda pro-Rusia dengan mengutip sumber tak kredibel.

Direktur Kelompok Kerja Anti-Disinformasi di Indonesia, Damar Juniarto, menjelaskan retorika tentang kepentingan asing yang menunggangi media independen adalah serangan terhadap kredibilitas pers. Retorika ini mengabaikan fakta bahwa media independen bekerja dengan kode etik jurnalistik dan disiplin verifikasi yang ketat. “Ada pihak-pihak yang sibuk mendistorsi informasi,” kata Damar dalam siaran pers, 7 September 2025.

Serangan disinformasi semacam itu kerap muncul setiap kali publik turun ke jalan. Pada Maret lalu, saat revisi UU TNI menuai kritik, Tempo juga dituduh sebagai ‘antek asing’ yang dibiayai Soros melalui Media Development Investment Fund (MDIF).

MDIF adalah lembaga nonprofit yang terdaftar di New York. Awalnya bernama Media Development Loan Fund (MDLF), lembaga ini berdiri pada 1995 atas prakarsa jurnalis Serbia Sasa Vucinic—pendiri Radio B92 di masa Perang Yugoslavia—dan koresponden Amerika Serikat Stuart Auerbach. Tujuannya menyediakan pembiayaan murah bagi media independen, baik dalam bentuk utang, ekuitas, maupun ekuitas semu.

Soros memang menjadi investor pertama MDIF pada 1995. Namun lembaga ini telah jauh berkembang. Situs resmi MDIF mencatat mereka menerima pendanaan dari 70 entitas di berbagai negara, di antaranya Arjuna Capital, Allianz Foundation, Association of Alternative Newsmedia, Mediahuis, dan Oak Foundation. Hingga 2025, MDIF berinvestasi di 157 media independen di 50 negara, termasuk empat media Indonesia: Tempo, Kata Data, HukumOnline.com, dan Suara.com. Laporan tahunan aktivitas mereka tersedia terbuka di situs resmi MDIF. Tidak ada bukti Soros membiayai 27 media lokal sebagaimana dituduhkan.

Pilihan Editor: Fakta-fakta Investasi MDIF ke Tempo

Tempo sendiri menerima pendanaan MDIF dalam bentuk surat utang yang dapat dikonversi atau convertible performance debenture. Fakta ini diumumkan terbuka melalui artikel Tempo.

Pakar media dan komunikasi Universitas Airlangga, Prof. Rachmah Ida, menegaskan mekanisme surat utang konversi tidak sama dengan donor. “Bentuknya seperti utang untuk penyertaan modal supaya media itu tidak hancur,” ujarnya.

Berdasarkan hasil penelusuran Tempo, klaim bahwa media-media di Indonesia, termasuk Tempo dibiayai oleh George Soros untuk memprovokasi demonstrasi akhir Agustus adalah keliru.

Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) memeriksa tangkapan layar konten menggunakan Google Lens. Hasil penelusuran teratas mengarah ke video di kanal YouTube Kompas.com “Kelakar Prabowo Roasting Bahlil: Aneh Dia Jadi Menteri Investasi, Biasanya Lulusan Amerika” yang tayang Jumat (13/12/2024)
Konteks asli video tersebut adalah momen Presiden Prabowo menyampaikan sambutan di perayaan HUT ke-60 Partai Golkar pada Kamis (12/12/2024). Dalam kesempatan itu, Prabowo berkelakar bahwa dia keheranan saat Presiden RI ke-7 Joko Widodo menunjuk Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, sebagai Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) lantaran yang bersangkutan bukan lulusan universitas populer luar negeri.
“Waktu saya gabung dengan Pak Jokowi di Kabinet Indonesia Maju, saya agak aneh juga beliau dipilih jadi Menteri Investasi. Biasanya, Menteri Investasi itu lulusan universitas di Amerika, iya kan? Kalau enggak Amerika, minimal Inggris-lah. Waktu saya ketemu saya tanya, Pak Bahlil, Anda lulus dari universitas mana? Pak, universitas saya enggak ada di Google,” ucap Prabowo.
TurnBackHoax lalu memasukkan kata kunci “Menteri ESDM saat ini” ke mesin pencarian Google.
Hasil penelusuran teratas mengarah ke laman esdm.go.id milik Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Dalam laman itu, diketahui bahwa sejak Agustus 2024 hingga saat ini, Bahlil Lahadalia tercatat masih menjadi Menteri ESDM.

Unggahan video berisi klaim “Presiden Prabowo pecat Menteri ESDM Bahlil Lahadalia” merupakan konten palsu (fabricated content).

Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) menelusuri tangkapan layar konten menggunakan Google Lens. Hasil penelusuran teratas mengarah ke video di kanal YouTube Kompas.com “Raffi Ahmad Jelaskan Maksud Kehadirannya di KPK” yang tayang Selasa (26/9/2023).
Konteks asli video adalah momen Raffi Ahmad menghadiri undangan podcast mengenai Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) bersama pimpinan KPK.
TurnBackHoax lalu memasukkan kata kunci “Raffi Ahmad dijemput paksa KPK” ke mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah ke pemberitaan detik.com “KPK Gandeng Raffi Ahmad Sebar Pesan Antikorupsi”.
Dalam berita yang tayang Selasa (26/9/2023) itu, juru bicara Bidang Pencegahan KPK Ipi Maryati mengonfirmasi bahwa Raffi Ahmad melakukan podcast bersama Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata.
“Benar, siang ini Stranas PK mengagendakan kegiatan podcast dengan tema ‘Kenali Strateginya dan Bantu Pencegahannya’ di Studio Kanal KPK dengan narasumber pimpinan KPK Alexander Marwata,” tutur Ipi kepada detik.com, Selasa (26/9/2023).
Sepanjang penelusuran, tidak ditemukan informasi dari sumber kredibel yang membenarkan klaim “Raffi Ahmad dijemput paksa KPK”.

Unggahan video berisi klaim “Raffi Ahmad dijemput paksa oleh KPK” merupakan konten palsu (fabricated content).

Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) memasukkan kata kunci “200 nama DPR dipecat karena bolos rapat” dan “rapat perampasan aset DPR” ke mesin pencarian Google. Hasil penelusuran teratas mengarah ke sejumlah artikel dan pemberitaan yang tidak saling berkaitan.
Pertama, artikel cnnindonesia.com “Daftar 5 Anggota DPR yang Dinonaktifkan: Ahmad Sahroni hingga Uya Kuya” yang tayang Senin (1/9/2025). Artikel ini mengumumkan daftar lima anggota DPR yang dinilai bermasalah dan menimbulkan gejolak di masyarakat sehingga dinonaktifkan keanggotaannya, yakni:
Adies Kadir, Wakil Ketua DPR dari Fraksi Golkar
Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio, anggota DPR dari Fraksi PAN
Surya Utama alias Uya Kuya, anggota DPR dari Fraksi PAN
Ahmad Sahroni, anggota DPR dari Fraksi Partai NasDem
Nafa Urbach, anggota DPR dari Fraksi Partai NasDem
Kedua, pemberitaan tribunnews.com “267 Anggota DPR Bolos Rapat Paripurna HUT DPR” yang tayang Senin (29/8/2016). Laporan ini menyebutkan bahwa sebanyak 267 anggota DPR tidak mengikuti rapat paripurna bertepatan dengan HUT ke-71 DPR pada Senin (29/8/2016).
Ketiga, pemberitaan tirto.id “DPR Tetapkan RUU Perampasan Aset Masuk Prolegnas Prioritas 2026” yang tayang Selasa (23/9/2025). Laporan ini menyebut bahwa RUU Perampasan Aset terkait Dugaan Tindak Pidana resmi masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025-2026.
Sepanjang penelusuran, tidak ditemukan informasi dari sumber kredibel yang membenarkan klaim “200 nama anggota DPR dipecat massal karena mangkir dari rapat perampasan aset”.

Unggahan video berisi klaim “anggota DPR dipecat massal karena mangkir dari rapat perampasan aset” merupakan konten palsu (fabricated content).
(Ditulis oleh ‘Ainayya)