Tim Cek Fakta Kompas.com mencermati video tersebut dan menemukan kejanggalan yang mengindikasikan video itu merupakan hasil manipulasi.

Apabila diperhatikan, tampak gerakan bibir dan pipi Soeharto tidak sinkron saat berbicara. Seolah keduanya berasal dari video yang terpisah dan kemudian ditempelkan.

Kemudian, Kompas.com mengecek video tersebut menggunakan Deepware, perangkat yang dapat mendeteksi video manipulasi AI atau deepfake.

Menurut Deepware, video Soeharto bicara tentang ijazah palsu adalah deepfake.

Setelah ditelusuri menggunakan Google Lens, video itu adalah hasil manipulasi dari video YouTube yang diunggah kanal President Files.

Video yang diunggah pada 13 November 2019 tersebut berjudul "Temu Wicara Presiden Soeharto pada Acara Penerimaan Peserta RATINKOPAR".

Deskripsi video menyebutkan, Soeharto menerima peserta Rapat Tahunan Induk Koperasi Pegawai Republik Indonesia (Ratinkopar) di Tapos, Bogor, Jawa Barat pada 29 Oktober 1994.

Acara itu adalah kegiatan rutin yang diselenggarakan oleh Induk Koperasi Pegawai Republik Indonesia (IKPRI), yang merupakan wadah koperasi untuk para pegawai negeri sipil (PNS).

Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, video Soeharto berbicara tentang ijazah palsu adalah hoaks dan hasil manipulasi AI.

Video asli merupakan arsip digital saat Soeharto menerima peserta Ratinkopar di Tapos, Bogor, Jawa Barat pada 29 Oktober 1994.

Narasi yang muncul ini perlu diluruskan karena informasinya keliru. Konten ini bisa jadi merupakan satire terkait kondisi politik saat ini, yaitu adanya sejumlah orang yang mempertanyakan keaslian ijazah mantan presiden, yaitu Joko Widodo.

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan Tim Cek Fakta Kompas.com, video itu telah beredar sejak 2019. Ma'ruf Amin juga telah memberikan penjelasan soal pernyataan itu.

Seperti diberitakan Kompas.com pada 4 April 2019, Ma'ruf mengatakan bahwa ada konteks yang dihilangkan dalam video tersebut.

Menurut Ma'ruf, video diambil ketika beberapa pemuka agama mengajaknya mendukung mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Pemilihan Presiden 2019.

Ajakan itu tidak lepas dari keberhasilan Anies mengalahkan Ahok di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2017.

Namun, Ma'ruf menolak ajakan mendukung Anies, ia lebih memilih mendukung Jokowi. 

Menurut Ma'ruf, Jokowi tidak bisa dikalahkan dengan cara seperti meredam suara pemilih Ahok di Pilkada DKI Jakarta 2017. 

"Jadi waktu itu saya bilang, saya enggak setuju (dukung Anies). Pak Jokowi berbeda dengan Ahok. Ahok itu sumber konflik. Kalau Pak Jokowi kan bukan," ujar Ma'ruf.

"Tapi Pak Jokowi tidak. Makanya saya cenderung mendukung Pak Jokowi ketimbang Anies. Biar nanti Anies 2024 ke atas bolehlah. Sekarang Pak Jokowi. Konteksnya itu," ungkapnya. 

Sebagai konteks, Pilkada DKI Jakarta 2017 diwarnai dengan politik identitas. Ahok yang saat itu maju sebagai calon gubernur dipenjara karena kasus penistaan agama.

Video Ma'ruf Amin mengatakan Ahok sebagai sumber konflik dan harus dihabisi perlu diluruskan. Video itu telah beredar sejak tahun 2019.

Ma'ruf saat itu menjelaskan bahwa video diambil ketika beberapa pemuka agama memintanya mendukung Anies maju di Pilpres 2019 untuk melawan Jokowi.  

Ajakan itu tidak lepas dari keberhasilan Anies mengalahkan Ahok di Pilkada DKI Jakarta 2017.

Namun, Ma'ruf menolaknya. Menurut dia, Jokowi berbeda dengan Ahok yang saat itu tersandung kasus penistaan agama. Ma'ruf pun lebih memilih mendukung Jokowi. 

Cek Fakta Liputan6.com menelusuri dengan mengunjungi akun resmi Bank Sulselbar di Instagram, @banksulsebar.official yang sudah bercentang biru atau terverifikasi. Di sana tidak terdapat program undian spesial seperti yang tercantum dalam postingan.
Justru Bank Sulsebar meminta masyarakat mewaspadai sejumlah informasi terkait undian berhadiah yang mencatut nama bank tersebut. Mereka mengunggahnya dalam postingan pada 13 Februari 2025.
"Waspada Penipuan Mengatasnamakan Bank Sulselbar!
Jangan pernah memberikan informasi pribadi seperti PIN ATM, kode OTP, atau mengklik link yang dikirim oleh orang yang tidak dikenal dengan mengatasnamakan Bank Sulselbar.
Ingat, pihak Bank Sulselbar tidak pernah meminta data pribadi nasabah melalui media sosial atau saluran tidak resmi lainnya!
Jangan mudah percaya dengan iming-iming memenangkan undian berhadiah, itu bisa jadi trik penipuan!
Selalu berhati-hati dan waspada, Sulselbar People!"
Selain itu tautan yang disertakan dalam postingan tidak mengarah pada website resmi Bank Sulselbar. Website seperti ini merupakan modus pencurian data pribadi atau bisa menghubungkan kita pada pinjaman online ilegal.

Postingan tautan pendaftaran undian spesial dari Bank Sulselbar adalah hoaks.

Cek Fakta Liputan6.com menelusuri kabar tentang Presiden Prabowo membatalkan program BMG dan mengubahnya jadi pendidikan gratis seumur hidup pada April 2025. Penelusuran dilakukan dengan memasukkan kata kunci "prabowo batalkan program mbg jadi pendidikan gratis" di kolom pencarian Google Search,
Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari sumber kredibel terkait kabar tersebut. Hingga Selasa (22/4/2025), pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) masih mengalokasikan program MBG. Satu di antaranya di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara.
Dikutip dari Antara, Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari membagikan 231 paket MBG kepada pelajar di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 26 Kendari, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara.
Wali Kota Kendari, Siska Karina Imran mengatakan bahwa pemberian makan bergizi gratis tersebut untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mengatasi masalah gizi buruk, dan stunting dalam mendukung tumbuh kembang anak-anak di Kota Kendari.
"Hari ini Pemerintah Kota Kendari hadir memberi makan bergizi gratis di SD 26 Kendari, kepada 231 siswa siswi di sekolah ini," kata Siska Karina Imran.
Siska menambahkan, program MBG merupakan komitmen Pemkot Kendari untuk memberikan akses yang adil dan merata terhadap kesehatan dan kesejahteraan bagi warga Kota Kendari.
 
 

Kabar tentang Presiden Prabowo membatalkan program BMG dan mengubahnya jadi pendidikan gratis seumur hidup pada April 2025 ternyata tidak benar. Faktanya, tidak ada informasi valid yang mendukung kabar tersebut.