Tim Cek Fakta Kompas.com tidak menemukan bukti atau pemberitaan kredibel yang menyebutkan Puan lengser dari jabatannya.

Puan masih menjabat sebagai Ketua DPR RI. Pada Senin (22/9/2025), Puan menerima perwakilan massa buruh yang menggelar demonstrasi di Kompleks Parlemen, Jakarta.

Diberitakan Kompas.com, Puan didampingi Ketua Fraksi PDI-P DPR RI Utut Adianto, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris, dan Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto.

Kelompok buruh yang datang salah satunya Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) yang diwakili oleh Andi Gani Nena Wea.

Selain itu, terdapat pula perwakilan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) serta beberapa massa aksi dari kalangan buruh.

Puan juga masih memimpin rapat paripurna ke-5 DPR RI masa persidangan I tahun sidang 2026-2025, pada Selasa (23/9/2025).

Salah satu agenda rapat yakni pengambilan keputusan terkait Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN 2026.

Selain itu, dalam Undang-Undang Dasar 1945 tidak ada satu pun pasal yang menyebutkan presiden punya kekuasaan untuk melengserkan Ketua DPR. 

Kekuasaan presiden diatur dalam Pasal 4 hingga Pasal 15 UUD1945.

Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, narasi yang mengeklaim Puan Maharani lengeser dari jabatan Ketua DPR RI adalah hoaks.

Puan masih menjabat sebagai Ketua DPR RI. Dia menerima perwakilan kelompok buruh pada Senin (22/9/2025), dan memimpin rapat paripurna ke-5 DPR RI pada Selasa (23/9/2025).

Cek Fakta Liputan6.com menelusuri klaim Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi membagikan hadiah Rp 50 juta. Penelusuran mengarah pada pernyataan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) melalui akun Instagram resminya @jabarprovgoid yang dikutip pada Rabu (23/9/2025).
Berikut pernyataannya:
Hoaks, Kabar “Give Away dari Kang Dedi Mulyadi”
*KOTA BANDUNG -* Kabar adanya _give away_ dari Kang Dedi Mulyadi, yang beredar di media sosial, informasi tersebut tidak benar keberadaannya dan termasuk hoaks atau berita bohong jenis _fabricated content_ atau konten palsu yang sengaja dibuat untuk menipu dan merugikan masyarakat.
Berdasarkan hasil _check and recheck_ dan penelusuran yang dilakukan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Jawa Barat melalui Jabar Saber Hoaks (JSH), baik di akun resmi Dedi Mulyadi Instagram @dedimulyadi71, YouTube @KANGDEDIMULYADICHANNEL, Tiktok dedimulyadiofficial tidak ditemukan surat, surat informasi, tangkapan layar atau pernyataan yang menyebutkan KDM, sapaan akrab Dedi Mulyadi memberikan _give away_ sebesar Rp50.300.000 dan biaya pengaktifan hadiah Rp300.000.
Kepala Diskominfo Jabar Adi Komar mengimbau warga Jawa Barat untuk tidak mudah percaya terhadap berbagai informasi yang beredar di masyarakat maupun di media sosial yang belum pasti kebenarannya.
"Sebaiknya masyarakat melakukan _check and recheck_ terhadap informasi yang diterima. Jangan mudah percaya. Apalagi informasi yang menjanjikan," ucap Adi Komar di Kota Bandung, Kamis (26/6/2025).

Hasil penelusuran Cek Fakta Liputan6.com, klaim Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi membagikan hadiah Rp 50 juta, tidak benar.

Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) menelusuri kebenaran klaim dengan memasukkan kata kunci "paripurna DPD ricuh" seperti pada headline video tersebut pada kolom pencarian YouTube.

Hasilnya ditemukan video serupa yang diunggah oleh akun YouTube resmi KOMPASTV berjudul “Anggota DPD Ngamuk saat Sidang Paripurna” Selasa (12/4/2016). Pada video tersebut memberitakan tentang kericuhan yang terjadi saat Paripurna DPD.

Unggahan berisi klaim “anggota DPR gebrak meja saat sidang menolak RUU perampasan aset” adalah konten yang menyesatkan (misleading content).

Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) mengunduh video tersebut dan menganalisisnya dengan alat pendeteksi AI, Hive Moderation. Diketahui, konten itu merupakan hasil rekayasa kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI), probabilitas atau kemungkinannya mencapai 86.8 persen.
TurnBackHoax kemudian melakukan pencarian dengan memasukkan kata kunci “Gibran bagikan bantuan dana Rp40 juta” ke mesin pencarian Google. Tidak ditemukan pemberitaan dari media kredibel yang membenarkan klaim.

Unggahan video berisi klaim “Wakil Presiden Gibran bagi-bagi bantuan dana puluhan juta” merupakan konten palsu (fabricated content).