Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) mengakses tautan yang tersemat di bio akun pengunggah. Diketahui, tautan tersebut mengarahkan calon pelamar untuk login menggunakan Telegram dengan mengisi nama lengkap dan nomor telepon. Laman tersebut menyertakan sejumlah nama yang diklaim telah berhasil melakukan registrasi.
TurnBackHoax kemudian menelusuri laman resmi PT Ajinomoto Indonesia (ajinomoto.co.id). Diketahui, perusahaan saat ini membuka lowongan pekerjaan untuk bidang section manager, sales, regulation staff, production, hingga operational untuk wilayah Jakarta dan Surabaya.
Dari pengamatan TurnBackHoax, lowongan dari PT Ajinomoto Indonesia selalu menyertakan posisi, penempatan, syarat, dan deskripsi pekerjaan, tidak seperti unggahan akun TikTok “UPDATE LOKER KINI”.
Untuk melamar lowongan pekerjaan di PT Ajinomoto Indonesia, peminat perlu membuka laman ajinomoto.co.id dan memilih lowongan kerja yang tersedia. Calon pelamar kemudian diminta mengisi:
daftar riwayat hidup,
riwayat pendidikan, dan
riwayat pekerjaan.

Unggahan berisi tautan “lowongan kerja PT Ajinomoto Indonesia” yang mengarah ke laman tak resmi itu merupakan konten palsu (fabricated content).
(Ditulis oleh Vania)

Tirto mengamati video yang disertakan dalam unggahan dari awal hingga akhir. Kami menemukan sejumlah kejanggalan dalam video tersebut, di antaranya beberapa anggota DPR yang ada di video tersebut diketahui sudah tidak menjabat pada periode 2024-2029.

Sosok perempuan berbaju merah muda yang duduk di kursi pimpinan DPR adalah Popong Otje Djundjunan, ia adalah politisi yang berasal dari Partai Golkar. Wanita yang juga akrab disapa Ceu Popong ini pernah menjadi anggota Komisi X yang membidangi kebudayaan dan pendidikan.

Terlihat di video juga sosok Masinton Pasaribu, yang dalam video itu nampak sedang berdiri di dekat meja pimpinan. Di tahun 2014, Masinton Pasaribu, S.H, terpilih menjadi Anggota DPR-RI dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) untuk Dapil DKI Jakarta II.

Kedua politisi tersebut diketahui sudah tidak menjabat sebagai Anggota DPR periode 2024-2029. Artinya, video tersebut kemungkinan besar bukan terjadi baru-baru ini.

Penelusuran untuk mengetahui asal usul dan konteks video itu dilanjutkan dengan menggunakan teknik reverse image search. Hasil penelusuran mengarahkan kami ke video identik di kanal youtube BeritaSatu berjudul “Breaking News: Sidang Paripurna Ricuh” yang diunggah pada Kamis (2/10/2014).

Konteks asli video tersebut adalah momen kericuhan saat sidang paripurna untuk menentukan pimpinan DPR periode 2014-2019. Kericuhan itu membuat pimpinan sidang sementara, Popong Otje Djunjunjan dan Ade Rezky Pratama, harus menskors sidang beberapa kali. Kericuhan itu sama sekali tidak terkait dengan pembahasan RUU Perampasan Aset.

Sebagai informasi, penyusunan RUU Perampasan Aset merupakan inisiatif dari Pusat Penelitian dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sejak 2003. Pada 2014, RUU Perampasan Aset masuk kembali dalam daftar pembahasan prioritas. Di periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo, RUU ini bahkan jadi RUU inisiatif pemerintah dan masuk Prolegnas prioritas 2023.

Langkah tersebut telah pula diikuti surat dan draf yang dilayangkan pemerintah kepada Ketua DPR pada Mei 2023. Jokowi meminta DPR segera membahas RUU Perampasan Aset di Senayan. Namun, RUU tersebut urung dibahas pada tahun itu.

Seturut pemberitaan Tirto pada November 2024, RUU Perampasan Aset tidak masuk dalam 41 RUU Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas tahun 2025. RUU Perampasan Aset hanya bercokol sebagai salah satu dari 178 RUU Prolegnas Jangka Menengah Tahun 2025-2029.

Berdasarkan hasil penelusuran fakta yang dilakukan, video yang disertakan dalam klaim unggahan bukanlah video kericuhan di Gedung DPR saat pembahasan RUU Perampasan Aset.

Konteks asli video yang disertakan dalam unggahan adalah momen kericuhan saat sidang paripurna untuk menentukan pimpinan DPR periode 2014-2019 yang sama sekali tidak terkait dengan pembahasan RUU Perampasan Aset.

Jadi, video yang diklaim menampilkan suasana kericuhan di Gedung DPR saat pembahasan RUU Perampasan Aset bersifat salah dan menyesatkan (false and misleading).

Foto Puan Maharani yang disebarkan di media sosial bersumber dari situs berita Liputan6.

Puan sedang memimpin sidang paripurna di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta pada 1 Oktober 2019.

Momen tersebut merupakan rapat pertama yang dihadiri Puan sebagai ketua DPR RI periode 2019-2024.

Ia hanya menyampaikan pidato dan berjanji akan pembahasan RUU yang tertunda di periode sebelumnya sebagai prioritas.

Tidak ada pembahasan mengenai penolakan RUU Perampasan Aset.

Sebagai konteks, RUU Perampasan mulai disusun sejak 2008 pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Dikutip dari Kompas.com, RUU ini telah diajukan masuk legislasi nasional pada 2012 tetapi tak kunjung diundangkan.

RUU Perampasan Aset bertujuan untuk memulihkan aset yang diperoleh secara ilegal dan memberantas korupsi.

Sejauh ini, belum ada instruksi spesifik dari Prabowo terkait RUU Perampasan Aset.

Dilansir Harian Kompas, saat ditanya komitmen Prabowo soal RUU tersebut, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas tidak menjawab gamblang.

Ia hanya menekankan bahwa Prabowo berkomitmen pada pemberantasan korupsi.

Narasi yang mengeklaim DPR menolak RUU Perampasan Aset merupakan hoaks.

Belum ada instruksi spesifik dari Prabowo terkait RUU Perampasan Aset. RUU ini telah diajukan masuk legislasi nasional sejak 2012 tetapi tak kunjung diundangkan.

Ketua Baznas Noor Achmad menegaskan, tidak ada kasus korupsi dana zakat yang melibatkan lembaganya.

Istilah "uang zakat" muncul dalam kasus korupsi di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI).

Menurut Noor Achmad, penyebaran informasi yang kurang tepat telah menimbulkan kesalahpahaman seolah-olah dana zakat yang dikelola oleh Baznas dikorupsi.

"Padahal dalam kasus ini, yang terjadi adalah penggunaan istilah 'zakat' sebagai kode komunikasi yang sama sekali tidak berhubungan dengan dana zakat yang sesungguhnya," kata Noor Achmad, dalam pernyataan yang diunggah di situs Baznas pada 9 Maret 2025.

Untuk diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan adanya kode "Uang Zakat" dalam kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas kredit oleh LPEI.

Sebagaimana sudah diberitakan Kompas.com, Plh Direktur Penyidikan KPK Budi Sokmo menjelaskan, istilah itu muncul ketika direksi LPEI meminta jatah kepada debitur.

"Memang ada namanya 'uang zakat' yang diberikan oleh para debitur ini kepada direksi yang bertanggung jawab terhadap penandatanganan pemberian kredit tersebut, yaitu besarannya antara 2,5 persen sampai 5 persen dari kredit yang diberikan," kata Budi.

KPK telah menetapkan lima tersangka dalam perkara tersebut. Mereka adalah Dwi Wahyudi selaku Direktur Pelaksana I LPEI; Arif Setiawan selaku Direktur Pelaksana IV LPEI; Jimmy Masrin, Newin Nugroho, dan Susy Mira Dewi Sugiarta selaku debitur dari PT Petro Energy.

KPK baru mengungkap satu dari 11 debitur yang menerima fasilitas kredit dari LPEI tersebut, yaitu PT Petro Energy.

Potensi kerugian negara dari korupsi pemberian fasilitas kredit oleh LPEI kepada 11 debitur secara keseluruhan berpotensi merugikan negara Rp 11,7 triliun.

Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, narasi korupsi dana zakat Rp 11,7 triliun yang dikelola Baznas adalah hoaks.

Tidak ada kasus korupsi dana zakat di Baznas. Istilah "uang zakat" muncul dalam kasus korupsi di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI).

KPK menyebutkan, istilah itu muncul ketika direksi LPEI meminta jatah kepada debitur. Jatah tersebut diberi istilah "uang zakat".