Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) pertama-tama mencari tahu sumber foto menggunakan Google Lens. Penelusuran teratas mengarah ke pemberitaan metrojambi.com “Direktur Utama Perusahaan Suami Puan Maharani Jadi Tersangka Korupsi BTS 4G Kominfo, Ini Profilnya”.

Dari berita yang tayang Juni 2023 itu, diketahui kalau sosok dalam foto bukanlah suami Puan Maharani, melainkan Muhammad Yusrizki Muliawan, Direktur Utama PT Basis Utama Prima (PT BUP), salah satu perusahaan milik Hapsoro Sukmonohadi, suami Puan Maharani.

Yusrizki merupakan tersangka tindak pidana korupsi proyek pengadaan menara BTS 4G Kominfo.

Unggahan dengan narasi “suami Puan Maharani ditangkap KPK” itu merupakan konten yang menyesatkan (misleading content).

Cek Fakta Liputan6.com menelusuri dengan mengunjungi akun Instagram BPD Bali, @bankbpdbali yang sudah bercentang biru atau terverifikasi.
Di sana tidak terdapat program undian seperti yang ada dalam postingan. Bank BPD Bali justru meminta masyarakat mewaspadai modus penipuan mencatut nama bank tersebut.
Dalam postingan di Instagram pada 14 September, Bank BPD Bali membuat unggahan dengan isi postingan sebagai berikut:
"Bank BPD Bali tidak pernah menyelenggarakan undian berhadiah dengan membuat link pendaftaran dan tidak pernah meminta data kartu ATM/ Debet Bank BPD Bali kepada nasabah."
Selain itu terdapat juga unggahan bantahan pada 6 November 2024. Berikut isi postingannya:
"Waspadai segala bentuk penipuan yang mengatasnamakan Bank BPD Bali
Kenali Kontak/Kanal Resmi Bank BPD BaliJaga Privasi, Lindungi Data Pribadi Anda !!!Jangan pernah memberikan data pribadi yang bersifat rahasia seperti PIN, KODE OTP, PASSWORD dan Data Pribadi lainnya kepada siapapun termasuk petugas Bank BPD Bali.
Ganti PIN Anda secara berkala dan jika ada transaksi mencurigakan pada rekening Anda, segera hubungi BPD Bali Call 1500-844"

Postingan tautan pendaftaran undian berhadiah total Rp 1 miliar dari Bank BPD Bali adalah hoaks.

Kemenkes mengimbau kepada masyarakat bahwa pengisian SSHP hanya melalui situs resmi yaitu sshp.kemenkes.go.id atau SATUSEHAT Mobile.

“Kami mengimbau kepada publik untuk selalu waspada. Pengisian SSHP hanya melalui situs resmi dan tidak dipungut biaya sepeser pun,” ujar Chief of Digital Transformation Office (DTO) Kemenkes RI, Setiaji, dilansir dari laman Kemenkes.

Setiaji juga mengimbau masyarakat, khususnya kepada pelaku perjalanan internasional, untuk tetap waspada terhadap potensi munculnya kembali tindakan ilegal serupa. Apabila menemukannya, masyarakat dapat melaporkannya melalui email helpdesk@kemkes.go.id.

SATUSEHAT Health Pass merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam mencegah penyebaran Monkeypox (Mpox) di Indonesia. Adapun, pengisian SATUSEHAT Health Pass wajib dilakukan bagi pelaku perjalanan internasional, baik WNI maupun WNA, setibanya di Indonesia.

Pelaku perjalanan hanya perlu mengisi formulir daring (online) secara gratis melalui sshp.kemkes.go.id. Setelah itu, muncul barcode yang berisi riwayat kesehatan dan perjalanan. Barcode tersebut akan dipindai oleh petugas di pintu kedatangan bandara, selanjutnya barcode dapat disimpan oleh pengguna.

Klaim: Pembuatan SATUSEHAT Health Pass berbayar Rp500.000

Rating: Hoaks

Pewarta: Tim JACX

Editor: Indriani

Copyright © ANTARA 2024

Hasil penelusuran tim Cek Fakta bahwa pernyataan yang disampaikan Cabup Gunawan HS tentang Kabupaten Malang tidak punya alun-alun, benar.

Penelusuran melalui mesin pencarian, Pemkab Malang merencanakan pembangunan fisik Alun-alun di mulai tahun 2024. Anggaran yang digunakan bersumber dari Pendapatan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp 500 miliar. Adapun luas lahan yang akan digunakan, yaitu 30 hektare, berlokasi di Jalan Panji, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang.
Sumber: Alun-Alun Kepanjen Dibangun Tahun 2024 Didanai APBN Rp 500 Miliar | JatimTimes

Lebih lanjut, selain membangun alun-alun, di kawasan yang sama pula akan di bangun fasilitas lainnya, seperti gedung kesenian, perdagangan, perkantoran, jasa dan rumah peribadatan.   
Sumber: Pemkab Malang Percepat Realisasi Alun-Alun Kepanjen di Jalan Panji | Radar Malang

Pernyataan Cabup Gunawan HS dalam debat Pilkada Kabupaten Malang 2024 yang menyebut Kabupaten Malang tidak punya Alun-alun, benar. 

Pembangunan kawasan Alun-alun baru akan dilaksanakan tahun 2024. Menggunakan anggaran APBN sebesar 500 miliar dan dengan luas lahan 30 hektare berlokasi di Jalan Panji, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang.

Artikel ini adalah hasil kolaborasi Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Malang, Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Jatim Korda Malang Raya, Masyarakat Anti-Fitnah Indonesia (Mafindo) Malang, bersama 6 media online: TIMES Indonesia, Malang Posco Media, Surya Malang, Tugu Malang, Berita Jatim, dan Nusa Daily, serta panel ahli dari Fakultas Ilmu Sosial (FIS) Universitas Negeri Malang dan FISIP Universitas Brawijaya.