Untuk menelusuri kebenaran informasi tersebut, pertama-tama Tim Riset Tirto mengecek akun Instagram resmi milik Bank BNI, @bni46, yang telah terverifikasi.

Terdapat informasi soal rejeki wondr BNI sebagai berikut. Namun berdasar informasi dalam unggahan akun resmi tersebut dijelaskan kalau pengguna kartu debit BNI dan wondr by BNI otomatis terdaftar dalam program ini. Program rejeki wondr BNI bekerja dengan sistem poin yang didapat dari menambah saldo tabungan dan transaksi harian.

Lebih lanjut, kami melakukan penelusuran lewat mengecek tautan pendaftaran yang tertera dalam unggahan. Hasilnya, kami diarahkan ke salah satu alamat situs website yang tidak ada kaitannya dengan situs resmi milik Bank BNI.

Lewat situs WhereGoes, pelacakan ujung dari situs tersebut mengarah kepada domain yang bertulis https://sandybrown-camel-839048.hostingersite.com/. Domain tersebut sama sekali tidak ada kaitannya dengan BNI.

Kami juga menengarai bahwa tautan tersebut merupakan situs phishing yang mengarahkan nasabah agar mengisi data pribadi. Hal ini terungkap dari ujung situs di atas yang mengarah kepada tautan dengan nama https://datanya.html/. Namun tautan tersebut sudah tidak dapat diakses.

Baca juga:Apa itu Phising dan Bagaimana Cara Menghindarinya?

Ketika situs yang diklaim sebagai laman pendaftaran dicek menggunakan URLScan, tidak ditemui tautan resmi yang terhubung dengan situs resmi BNI. Justru ditampilkan poster yang mengatasnamakan pengambilan kupon Wondr Bank BNI yang sudah sering kali digunakan dalam situs-situs penipuan.

Baca juga:Hoaks Kenaikan Biaya Admin Bank Negara, dari BRI, sampai MandiriHoaks Tautan Diskon Listrik PLN selama 3 BulanHoaks Undian Berhadiah Mencatut Nama Bank Jateng

Sebagai informasi, situs resmi Bank BNI adalah https://www.bni.co.id/id-id/, kami menelusuri akun Facebook pengunggah klaim kupon berhadiah dari BNI tersebut. Disimpulkan bahwa sejumlah akun tersebut bukanlah akun media sosial resmi milik Bank BNI.

Bahkan, lewat keterangan pers di situs resmi pada 6 Juni 2025, BNI mengingatkan nasabah untuk berhati-hati terhadap akun media sosial yang mengatasnamakan BNI. Direktur Consumer Banking BNI, Corina Leyla Karnalies, menegaskan bahwa BNI tidak pernah meminta biaya dalam bentuk apapun kepada nasabah untuk proses klaim hadiah undian, termasuk dalam program undian terbaru rejeki Wondr BNI.

“Kami minta masyarakat untuk berhati-hati terhadap oknum yang mengaku sebagai admin BNI dan menipu dengan modus undian berhadiah. Itu hanya jebakan agar korban mentransfer sejumlah uang ke pelaku. Jangan mudah percaya,” ujar Corina dalam keterangan tersebut.

Dijelaskan Corina, Rejeki Wondr BNI 2025 merupakan program loyalitas nasabah yang digelar sejak April 2025 hingga 31 Januari 2026. Program ini bertujuan untuk mengapresiasi nasabah Setia sekaligus mendorong pertumbuhan transaksi dan tabungan melalui aplikasi digital Wondr by BNI.

Kupon undian rejeki Wondr BNI akan ter-generate secara otomatis setiap kali nasabah melakukan transaksi yang memenuhi syarat, seperti pembukaan rekening, transaksi perbankan, aktivasi aplikasi Wondr, dan peningkatan saldo tabungan. Kupon tersebut dapat langsung dilihat melalui aplikasi Wondr.

Selain itu, nasabah juga dapat menukarkan Poin+ yang dimiliki menjadi kupon undian, namun penukaran ini hanya dapat dilakukan sendiri oleh nasabah melalui aplikasi Wondr, dan tidak melalui pihak manapun.

Corina juga menegaskan bahwa seluruh program undian resmi BNI, termasuk rejeki Wondr BNI 2025, tidak pernah mensyaratkan pembayaran atau transfer dana untuk pencairan hadiah. Informasi resmi hanya disampaikan melalui kanal komunikasi resmi BNI.

Maka, dapat dipastikan laman Facebook penyebar narasi tautan undian berhadiah khusus bertajuk “Hadiah Wondr BNI” bukanlah dari akun resmi BNI dan berpotensi penipuan.

Hasil penelusuran fakta yang dilakukan menunjukan laman Facebook yang menyebarkan informasi soal kupon undian berhadiah khusus bertajuk “Hadiah Wondr BNI” bukanlah akun resmi milik Bank BNI.

Tautan pendaftaran yang disertakan dalam unggahan juga tidak mengarah ke situs resmi milik Bank BNI. Pihak Bank BNI menyebut agar berhati-hati terhadap penipuan yang kerap mengatasnamakan Wondr by BNI.

Jadi, informasi soal kupon undian berhadiah khusus bertajuk “Hadiah Wondr BNI” bersifat salah dan menyesatkan (false and misleading).

==

Bila pembaca memiliki saran, ide, tanggapan, maupun bantahan terhadap klaim Periksa Fakta dan Decode, pembaca dapat mengirimkannya ke email factcheck@tirto.id.

closeAdvertisementsgeneral_URL_gpt_producer-20251015-11:53CANCELNEXT VIDEOPausePlay% buffered00:0000:0001:21UnmuteMutePlayPowered by GliaStudios

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Berdasarkan penelusuran, tidak ditemukan artikel maupun pernyataan resmi yang menyatakan bahwa Luhut meminta Prabowo mengganti Menkeu Purbaya.

Justru, Luhut menilai kebijakan Purbaya dalam mengalokasikan dana pemerintah sebesar Rp200 triliun ke Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.

Luhut menyebut langkah tersebut sangat baik dan berpotensi membantu Indonesia mencapai pertumbuhan ekonomi di kisaran 5,1 hingga 5,2 persen.

“Sekarang saya lihat Menteri Keuangan yang baru mendorong betul mazhab-nya dia ini untuk mengguyur pasar dengan taruh Rp200 triliun di perbankan, dan saya kira itu sangat bagus,” ujarnya, dilansir dari ANTARA.

Ia juga mengingatkan publik untuk memberi waktu dalam menilai efektivitas kebijakan yang dijalankan Purbaya.

Dengan demikian, klaim yang menyebut Luhut meminta Prabowo mengganti Menteri Keuangan Purbaya tidak berdasar.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Klaim: Luhut minta Prabowo untuk ganti Menkeu Purbaya

Rating: Hoaks

Pewarta: Tim JACX

Editor: M Arief Iskandar

Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Berdasarkan penelusuran, tidak ditemukan artikel maupun pernyataan resmi dari Presiden atau pihak Istana yang menyatakan adanya dekrit pembubaran DPR RI.

Secara konstitusi, presiden tidak memiliki kewenangan untuk membubarkan DPR. Hal ini diatur dalam Pasal 7C UUD 1945 hasil amandemen ketiga yang berbunyi, “Presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat”.

Selain itu, foto yang digunakan dalam unggahan tersebut ternyata merupakan dokumentasi kunjungan Prabowo ke KTT G20 di Rio de Janeiro, Brasil, bukan saat dipanggil DK PBB.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Dalam kunjungan tersebut, Prabowo hadir bersama para pemimpin negara lain untuk mengikuti agenda pertemuan G20.

Dengan demikian, klaim yang menyebut Prabowo akan mengeluarkan dekrit untuk membubarkan DPR RI adalah tidak benar dan tidak berdasar.

Klaim: Prabowo keluarkan dekrit pembubaran DPR RI

Rating: Hoaks

Pewarta: Tim JACX

Editor: M Arief Iskandar

Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Berdasarkan penelusuran, tidak ditemukan video tersebut pada situs resmi kementerian, lembaga pemerintah, maupun akun media sosial Purbaya dan Sri Mulyani.

Pemeriksaan menggunakan AI Detector Hive Moderation menunjukkan bahwa 96,7 persen konten dalam video tersebut merupakan hasil rekayasa berbasis kecerdasan buatan (AI).



Dengan demikian, video Menkeu Purbaya yang terlihat memarahi Sri Mulyani bukan video asli, melainkan konten yang dihasilkan oleh AI.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Klaim: Video Menkeu Purbaya marahi Sri Mulyani

Rating: Hoaks

Pewarta: Tim JACX

Editor: M Arief Iskandar

Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.