Berdasarkan penelusuran, tidak ditemukan artikel dengan judul seperti yang tertera dalam tangkapan layar tersebut.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

ANTARA menemukan bahwa foto dan waktu serupa dengan artikel berjudul “KPK Dalami Aliran Duit Pemerasan Rp2 Miliar yang Disimpan Orang Kepercayaan Gubernur Riau Abdul Wahid”.

Dalam artikel asli, KPK menjelaskan bahwa pihaknya masih menelusuri aliran dana hasil pemerasan tersebut, termasuk dugaan aliran dana Rp7 miliar yang dikaitkan dengan PKB. Tidak ada informasi resmi yang menyebutkan Abdul Wahid menuduh atau meminta KPK memeriksa Joko Widodo.

Dengan demikian, klaim bahwa Gubernur Riau Abdul Wahid meminta KPK memeriksa Joko Widodo karena menerima suap sebesar Rp18 miliar adalah tidak benar dan tidak berdasar.

Klaim: Gubernur Riau minta KPK periksa Jokowi

Rating: Hoaks

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Pewarta: Tim JACX

Editor: M Arief Iskandar

Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Cek Fakta Liputan6.com menelusuri klaim link untuk cek status penerima BSU tahap 3 dan 4, penelusuran mengarah pada artikel berjudul "Penjelasan Kemnaker: Ini Jadwal Pencairan BSU 2025 dan Status Terbaru" yang dimuat Liputan6.com, pada 11 November 2025. 
Dalam artikel Liputan6.com Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan bahwa tidak akan ada pencairan BSU lanjutan, termasuk di bulan November 2025.
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) secara resmi mengumumkan bahwa program Bantuan Subsidi Upah (BSU) tahun 2025 telah selesai disalurkan. Proses pencairan BSU ini berlangsung mulai dari bulan Juni hingga Agustus 2025. Dana sebesar Rp 600.000 per penerima telah disalurkan sebagai rapelan untuk periode Juni dan Juli 2025.
Untuk memastikan status sebagai penerima, pekerja dapat melakukan pengecekan secara mandiri melalui beberapa platform. Salah satu cara yang mudah adalah melalui aplikasi PosPay. Pengguna hanya perlu mengunduh aplikasi, memilih jenis bantuan "Bantuan Subsidi Upah Tahun 2025", dan memasukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) mereka.
Jika NIK dan data yang dimasukkan sesuai dengan data penerima BSU Kemnaker, QR Code akan tampil pada aplikasi PosPay. QR Code ini nantinya dapat digunakan untuk proses pencairan di Kantor Pos.
Selain PosPay, informasi mengenai penerima BSU juga dapat diakses melalui portal resmi Kemnaker (kemnaker.go.id), aplikasi JMO (Jamsostek Mobile), atau laman BPJS Ketenagakerjaan (bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id). Platform-platform ini menyediakan informasi terkini dan valid terkait status penerima.
    
 

Hasil penelusuran Cek Fakta Liputan6.com, klaim link untuk cek status penerima BSU tahap 3 dan 4 tidak benar.
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan bahwa tidak akan ada pencairan BSU lanjutan, termasuk di bulan November 2025.
Melawan hoaks sama saja melawan pembodohan. Itu yang mendasari kami membuat Kanal Cek Fakta Liputan6.com pada 2018 dan hingga kini aktif memberikan literasi media pada masyarakat luas.
Sejak 2 Juli 2018, Cek Fakta Liputan6.com bergabung dalam International Fact Checking Network (IFCN) dan menjadi patner Facebook. Kami juga bagian dari inisiatif cekfakta.com. Kerja sama dengan pihak manapun, tak akan mempengaruhi independensi kami.
Jika Anda memiliki informasi seputar hoaks yang ingin kami telusuri dan verifikasi, silahkan menyampaikan di email cekfakta.liputan6@kly.id.
Ingin lebih cepat mendapat jawaban? Hubungi Chatbot WhatsApp Liputan6 Cek Fakta di 0811-9787-670 atau klik tautan berikut ini.

Tempo memverifikasi klaim ini dengan mesin pencari Google dan alat pendeteksi AI. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa video pejabat militer Israel itu buatan kecerdasan buatan. 

Pertama, Tempo memverifikasi kesesuaian seragam yang dikenakan sosok dalam video dengan seragam resmi pejabat militer Israel. Berdasarkan sampel juru bicara Israel Defence Force (IDF), Effie Defrin, terdapat sejumlah perbedaan mencolok. 



Dalam pernyataan resmi IDF yang diunggah akun YouTube Forbes pada Juni 2025, Effie Defrin mengenakan dua badge berwarna terang di pundak, bordir bertuliskan Tzahal—singkatan IDF dalam bahasa Ibrani—di dada kiri, serta bendera Israel di lengan kiri. Tidak ada rak pita seperti yang tampak pada seragam sosok dalam video yang beredar.

Kedua, seragam pasukan yang menjadi latar pria tersebut lebih mirip seragam tentara Amerika Serikat, bukan tentara Israel. Warna tentara lapangan IDF adalah hijau zaitun, sedangkan seragam tentara AS adalah krem muda dan hijau.

Sumber: situs resmi Angkatan Darat AS dan Times of Israel

Berikutnya, Tempo memindai video berdurasi 8 detik tersebut dengan Hive Moderation. Hasilnya, video itu terdeteksi dihasilkan oleh AI dengan skor rerata sebesar 99%.



Sedangkan berdasarkan pemindaian alat Zhuque AI Detection Assistant oleh Tencent, konten itu terdeteksi dihasilkan oleh AI dengan kemungkinan sebesar 99,42%.



Rencana Indonesia Mengirimkan Pasukan ke Gaza

Pemerintah Indonesia menyatakan siap mengerahkan 20 ribu personel untuk membantu misi perdamaian di Gaza, Palestina. Pernyataan itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Umum ke-80 Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York, Amerika Serikat, Selasa, 23 September 2025. “Kami akan terus mengabdi di mana perdamaian membutuhkan penjaga,” kata Prabowo.

Langkah tersebut mendapat perhatian luas, termasuk dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump, yang memuji komitmen Indonesia dalam menjaga perdamaian di Timur Tengah.

Kementerian Pertahanan menyebut Tentara Nasional Indonesia sedang menyiapkan langkah awal untuk rencana pengiriman pasukan perdamaian ke Gaza. Kepala Biro Informasi dan Hubungan Antarlembaga Setjen Kementerian Pertahanan, Brigjen TNI Frega Ferdinand Wenas Inkiriwang, mengatakan TNI akan siap bertugas begitu ada perintah resmi dari presiden.

Namun Kepala Biro (Karo) Infohan Setjen Kementerian Pertahanan Brigjen TNI Frega Ferdinand Wenas Inkiriwang tak merinci apa saja langkah yang dipersiapkan TNI. Pihaknya hanya memastikan bahwa TNI akan selalu siap jika sudah mendapat perintah resmi dari presiden untuk mengirimkan pasukan ke Gaza.

Sebelumnya, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Mabes TNI Mayjen TNI (Mar) Freddy Ardianzah mengatakan TNI sudah menyiapkan satgas gabungan. Satgas ini mempunyai banyak kemampuan khusus dari mulai membangun konstruksi hingga membuka layanan kesehatan untuk jalani misi kemanusiaan di Gaza.

"Pasukan yang kemungkinan akan dilibatkan, dapat terdiri dari unsur Satgas gabungan TNI yang memiliki kemampuan Zeni Konstruksi kaitannya dengan pembenahan infrastruktur, dukungan kesehatan lapangan, Rehabilitasi aspek psikologi," kata Freddy.

Menurut Freddy, pasukan dari satuan Zeni TNI AD sangat dibutuhkan untuk memulihkan infrastruktur yang rusak akibat perang di kawasan Gaza. Selain satuan Zeni, kehadiran tenaga kesehatan dari TNI juga diperlukan untuk memberikan pelayanan kesehatan secara fisik dan psikis para korban perang.

Berdasarkan hasil penelusuran Tempo, klaim bahwa wawancara pejabat militer Israel yang tidak takut menghadapi kedatangan tentara Indonesia ke Gaza adalah keliru.

Tempo memverifikasi konten tersebut melalui wawancara, alat deteksi akal imitasi, dan penelusuran pemberitaan kredibel. Hasilnya, meski pemerintah memang mewacanakan kebijakan redenominasi, belum ada desain uang kertas baru yang diterbitkan.

Redenominasi merupakan penyederhanaan nilai mata uang tanpa mengubah daya belinya. Rencana ini tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan 2025–2029 yang diteken Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pada 3 November 2025.

Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Ramdan Denny Prakoso, menjelaskan bahwa desain uang baru belum dibuat. Proses redenominasi masih dalam tahap penyusunan Rancangan Undang-Undang Redenominasi yang telah masuk Program Legislasi Nasional Jangka Menengah 2025–2029 di DPR RI. “Bank Indonesia bersama pemerintah dan DPR akan terus membahas proses redenominasi,” kata Ramdan dalam keterangan tertulis yang diterima Tempo, Selasa, 11 November 2025.

Menurut Ramdan, redenominasi bertujuan meningkatkan efisiensi transaksi, memperkuat kredibilitas rupiah, dan mendukung modernisasi sistem pembayaran nasional. Analisis Tempo menggunakan alat deteksi akal imitasi terhadap desain uang Rp1 miliar menunjukkan gambar tersebut buatan AI, dengan kemungkinan keterlibatan AI sebesar 96 persen menurut alat AI or NOT. 



Demikian juga dengan menggunakan Hive Moderation,  kemungkinan 99,9 persen gambar melibatkan AI.



Pro-Kontra Redenominasi

Dalam artikel Tempo, ekonom Universitas Andalas Syafruddin Karimi menilai rencana redenominasi menunjukkan kegagalan pemerintah memprioritaskan hal yang esensial, yakni meningkatkan produktivitas nasional demi mengejar target pertumbuhan ekonomi 8 persen. Menurutnya, redenominasi tidak berdampak pada daya beli, pendapatan riil, maupun penciptaan lapangan kerja.

Syafruddin menjelaskan, di banyak negara, redenominasi dilakukan karena tekanan ekonomi seperti hiperinflasi. Namun Indonesia tidak berada dalam kondisi itu. Sebaliknya, kebijakan ini justru memerlukan biaya besar karena negara harus mencetak ulang seluruh uang dan koin, serta memperbarui perangkat lunak dan sistem pencatatan perbankan.

Ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda juga menilai kebijakan redenominasi belum tepat diterapkan. Ia menekankan perlunya mempertimbangkan kondisi ekonomi dan keuangan nasional saat ini karena biaya redenominasi akan ditanggung bersama oleh negara dan swasta. Huda memperkirakan, penyesuaian sistem kerja dan percetakan uang baru bisa memakan biaya hingga ratusan miliar rupiah.

Verifikasi Tempo menyimpulkan bahwa narasi yang mengatakan gambar uang yang beredar adalah hasil redenominasi rupiah yang dilakukan oleh pemerintah adalah klaim keliru.