Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) menelusuri klaim “pemerintah tutup kasus ladang ganja di Bromo karena tumbuh dari kotoran burung” melalui pencarian Google, namun tidak menemukan informasi dari sumber berita kredibel atau akun resmi pemerintah yang membenarkan klaim tersebut.

Penelusuran lanjutan menggunakan Google Lens menemukan beberapa unggahan ilustrasi Gunung Bromo dan daun ganja, salah satunya oleh akun Instagram “servis_drone_lombo” pada Rabu, (26/03/2025).

Sementara itu, Tempo.co melaporkan bahwa sidang kasus ladang ganja di kawasan konservasi digelar di Pengadilan Negeri Lumajang pada Selasa (15/04/2025), dengan menghadirkan dua petugas Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TN BTS) sebagai saksi.

Unggahan dengan narasi “pemerintah tutup kasus ladang ganja di Bromo karena tumbuh dari kotoran burung” merupakan konten yang menyesatkan (misleading content).

Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) menggunakan fitur pencarian di Google dengan kata kunci “bahaya deterjen untuk wajah” untuk mengetahui bahaya menggunakan deterjen pada wajah.

Hasilnya, ditemukan artikel dari Kompas.com “Kreator Konten Gunakan Deterjen untuk Rawat Wajah, Dokter Jelaskan Deretan Risikonya” yang tayang Januari 2025.

Dari artikel itu diketahui, dokter spesialis kulit dan kelamin di RST Wijayakusuma Purwokerto, Ismiralda Oke Putranti mengatakan bahwa penggunaan deterjen untuk perawatan wajah sangatlah berbahaya. Deterjen mengandung bahan kimia pembersih dan pelarut.

Bahan kimia tersebut seperti sodium lauryl sulfate (SLS), NPE, fosfat, dan 1,4-dioxane yang dapat menyebabkan iritasi, alergi, serta membuat kulit terasa tebal, panas, dan kering. Lebih lanjut, bahan kimia tersebut bisa terserap ke dalam tubuh melalui kulit dan berisiko mengganggu fungsi organ.

Unggahan dengan narasi “pelembab wajah dengan deterjen cair” merupakan konten yang menyesatkan (misleading content).

Tim Pemeriksa Fakta MAFINDO (TurnBackHoax) menelusuri kebenaran klaim menggunakan perkakas (tools) pencarian gambar Google Images, hasilnya ditemukan kecocokan di unggahan akun Instagram @akbarfaizal68 dengan deskripsi:

“Begini hasil operasi Badan Narkotika Nasional. Operasi tiga minggu tapi hasilnya sebanyak ini. Dengan anggaran terbatas, @badannarkotikanasional._ bisa seefektif ini. Coba seandainya anggarannya sebesar lembaga lain yang kebiasaan seremonial doang. @infobnn_ri @islah_bahrawi”.

Pencarian di YouTube menggunakan kata kunci “desk pemberantasan narkoba penggeledahan serentak” seperti yang terlihat di video yang disebarkan menghasilkan berbagai unggahan yang merekam acara “Konferensi Pers Hasil Penindakan Desk Pemberantasan Narkoba dan Live Penggeledahan Serentak Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia”, salah satunya unggahan oleh akun “Kemenko Polkam RI” pada Senin (3/4/2025).

Pemeriksaan silang (cross check) ke situs-situs berita menggunakan perkakas Google News dengan kata kunci “desk pemberantasan narkoba penggeledahan serentak” menghasilkan berbagai artikel hasil liputan dari sumber-sumber autoritatif, salah satunya oleh detikNews pada Senin (3/3/2025) di artikel berjudul “Desk Pemberantasan Narkoba Sita 1,2 Ton Narkotika hingga 16 Mobil”.

Mengenai istilah “golden triangle narkoba”, pencarian di Google News menghasilkan berbagai artikel dari sumber-sumber autoritatif, salah satunya oleh merdeka.com di artikel berjudul “Mengenal Golden Crescent dan Golden Triangle, Dua Sindikat Besar Narkoba yang Beroperasi di Indonesia” yang menjelaskan bahwa sebutan untuk jaringan narkoba yang beroperasi di Myanmar, Thailand dan Laos.

Berkaitan dengan unggahan-unggahan di berbagai platform media sosial mengenai tuduhan Gibran yang dikaitkan dengan penggerebekan di PIK (Pantai Indah Kapuk) pada tahun 2024 lalu, faktanya selain di waktu yang dituduhkan Gibran sedang berada di KPU Jawa Tengah di Semarang, video yang disebarkan sebenarnya adalah video rekaman tahun 2018.

Unggahan tersebut masuk ke kategori konten yang menyesatkan (misleading content), faktanya video yang dibagikan adalah unggahan oleh Akbar Faizal yang menghadiri acara Konferensi Pers Hasil Penindakan Desk Pemberantasan Narkoba pada 3 Maret 2025 lalu yang berkaitan dengan penanganan narkoba yang berasal dari kawasan Segitiga Emas Narkoba, tidak ada kaitannya dengan PIK.

Dalam wawancara bersama enam pemimpin redaksi media nasional yang disiarkan melalui kanal YouTube Harian Kompas pada Selasa (8/4/2025), Presiden Prabowo Subianto menyampaikan secara tegas bahwa dirinya tidak sepakat dengan pemberlakuan hukuman mati terhadap pelaku korupsi.

Prabowo menyatakan bahwa hukuman mati menghilangkan kesempatan untuk melakukan perbaikan jika ternyata ditemukan kesalahan dalam proses peradilan. Ia juga menegaskan bahwa sepanjang sejarah Indonesia, belum pernah ada presiden yang menjalankan eksekusi mati terhadap pelaku korupsi, walaupun secara hukum hal tersebut dimungkinkan.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menilai ketidaksetujuan Presiden Prabowo Subianto atas penerapan hukuman mati bagi koruptor mencerminkan sikap kenegarawanan yang menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian dan kemanusiaan.

Pasalnya, sambung Yusril, apabila seseorang sudah dieksekusi mati, maka tidak ada lagi kesempatan untuk menghidupkan kembali orang tersebut jika terdapat sisa 0,1 persen kemungkinan tidak bersalah, walaupun hakim sudah menyatakan 99,9 persen orang itu terbukti bersalah.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

"Sebagai Presiden, beliau tidak ingin melaksanakan hukuman mati terhadap narapidana mana saja dan kasus apa saja," ujar Yusril, dilansir dari ANTARA.

Selain itu, Komisi Kejaksaan RI menyatakan memiskinkan koruptor lebih efektif dibandingkan hukuman mati karena dapat menimbulkan efek jera ke depannya.

"Yang ditakutkan koruptor bukan dipenjara, tetapi dimiskinkan. Kalau lihat negara dengan corruption perceptions index (CPI) yang rendah sudah tidak ada hukuman mati," kata Ketua Komisi Kejaksaan (Komjak) RI Pujiyono Suwadi, dilansir dari ANTARA. Dengan demikian tak benar Presiden Prabowo akan menghukum mati pejabat yang melakukan korupsi dengan nilai lebih dari Rp10 miliar.

Pewarta: Tim JACX

Editor: Indriani

Copyright © ANTARA 2025