Tautan yang beredar tidak mengarah ke situs resmi Baznas.

Hasil pengidentifikasian menunjukkan, tautan yang disebarkan memiliki indikasi phishing.

Laman yang dituju pada tautan itu meminta pengunjung mengisi data pribadi berupa nomor KTP, usia, jenis kelamin, sampai nomor Telegram aktif.

Namun satu dari tiga tautan mengarah ke laman eror.

Pelacakannya dapat dilihat melalui tools URL Scan dan Wheregoes ini, ini, dan ini.

Melalui akun Instagram resminya, Baznas Indonesia menginformasikan mengenai tautan dan poster di media sosial mengatasnamakan badan tersebut.

"Baznas hanya memberikan informasi perihal rekrutmen melalui media sosial dan situs resmi Baznas di @baznasindonesia atau baznas.go.id," tulisnya pada 15 April 2025.

Poster dan tautan rekrutmen relawan Baznas Idul Adha 2025 merupakan hoaks.

Tautan tersebut tidak mengarah ke situs resmi Baznas.

Baznas mengimbau agar berhati-hati terhadap modus penipuan mengatasnamakan badan tersebut.

 

Tim Cek Fakta Kompas.com mengecek akun media sosial resmi SKK Migas untuk memverifikasi kebenaran tautan rekrutmen yang beredar di Facebook tersebut.

SKK Migas melalui akun Instagram resmi @skkmigasofficial telah menerbitkan imbauan terkait penipuan dengan modus lowongan kerja. 

"SKK Migas tidak pernah membuka lowongan melalui website tidak resmi, media sosial, atau pesan berantai," demikian imbauan SKK Migas, pada 9 Februari 2025.

Sementara itu, Kepala Divisi Program dan Komunikasi SKK Migas Hudi D. Suryodipuro mengimbau masyarakat untuk mengakses informasi rekrutmen melalui portal resmi rekrutmen bersama hulu migas di https://jobs.talentics.id/skk-migas dan kanal resmi SKK Migas.

"SKK Migas dan KKKS tidak pernah meminta biaya apapun dalam bentuk apapun dalam proses rekrutmen," kata Hadi, dalam unggahan Instagram SKK Migas, pada 17 Februari 2025.

Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, tautan yang diklaim untuk akses rekrutmen SKK Migas adalah hoaks.

Melalui akun Instagram resmi, SKK Migas menegaskan tidak pernah membuka lowongan melalui website tidak resmi, media sosial, atau pesan berantai.

Rekaman yang beredar bukanlah suara SBY. Suara pria dalam rekaman merupakan anggota TNI Angkatan Laut, Kolonel Rochmad Suhadji.

Video aslinya dapat dilihat di kanal YouTube FPPI NEWS TV dan Hersubeno Point.

Seperti diwartakan Kompas.com sebelumnya, rekaman suara yang diklaim suara SBY telah beredar sejak awal tahun.

Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat, Benny Kabur Harman meluruskan bahwa rekaman suara yang beredar di media sosial bukanlah suara SBY.

"Saya pastikan, itu bukan suara Bapak SBY, saya sudah cek," kata Benny pada Sabtu, 1 Februari 2025.

Selain suara yang tidak sama, anggota Komisi III DPR RI tersebut menilai, SBY tidak pernah menyampaikan kritik kepada Polri dengan jalan seperti itu.

"Suara Pak SBY tidak seperti itu dan itu bukan cara Pak SBY mengkritik institusi Polri," lanjutnya.

Bantahan lain disampaikan oleh Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra.

Ia mengatakan, gaya bahasa pria dalam rekaman berbeda dengan SBY.

"Mohon maaf, struktur kalimatnya sama sekali bukan Pak SBY, gaya bahasa juga bukan gaya bahasa Pak SBY," kata Herzaky.

Rekaman suara SBY marah kepada Kapolri Listyo Sigit merupakan hoaks.

Suara pria dalam rekaman yang beredar adalah suara anggota TNI AL, Kolonel Rochmad Suhadji yang disebarkan dengan konteks keliru.

Petinggi Partai Demokrat memastikan rekaman suara yang beredar bukanlah suara SBY.

Dugaan korupsi pengadaan Chromebook pada tahun 2019–2022 di Kemendikbudristek, menjadi salah satu kasus baru yang sedang diselidiki Kejagung.

Kejagung menduga ada pemufakatan jahat berupa pengarahan tim teknis Kemendikbudristek, agar membuat kajian terkait pengadaan bantuan peralatan yang berkaitan dengan pendidikan teknologi pada 2020. Padahal, saat itu penggunaan Chromebook tidak dibutuhkan.

Alasannya, pada 2019, telah dilakukan uji coba penggunaan 1.000 unit Chromebook oleh Pustekom Kemendikbudristek, dan hasilnya tidak efektif.

Nadiem, sebagai pemimpin tertinggi Kemendikbudristek saat kasus itu berlangsung, berpeluang diperiksa Kejagung, kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Harli Siregar, sebagaimana dimuat dalam berita ANTARA ini.

Walau demikian, Harli membantah penetapan Nadiem dalam data DPO Kejagung.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

“Kami tidak ada menyatakan (Nadiem Makarim) DPO,” kata Kapuspenkum Kejagung Harli Siregar dalam laporan Antara ini.

Klaim: Kejagung tetapkan Nadiem DPO kasus korupsi laptop

Rating: Hoaks

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Pewarta: Tim JACX

Editor: Indriani

Copyright © ANTARA 2025