Setelah menyaksikan video hingga tuntas, langkah yang Tim Riset Tirto lakukan adalah mencari asal usul video dengan memperhatikan logo dan keterangan dalam video, seperti adanya tulisan “Newsline”. Kami mencoba mengetik kata kunci “Newsline bansos” di kanal YouTube resmi Metro TV.

Dari pencarian itu Tirto menemukan video asli dengan durasi lebih panjang diunggahMetro TV pada 3 Mei 2025. Tak seperti klip yang beredar, para presenter dalam video asli tidak menyampaikan informasi soal bantuan turun langsung ke rumah penerima bansos. Dengan demikan, audio yang berlalu-lalang terbukti telah dimanipulasi secara digital.

Video aslinya menyiarkan berita soal penyaluran bansos PKH dan BPNT tahap kedua tahun 2025. Tahap kedua ini dimulai sejak bulan April – Juni 2025 dan total bantuan yang diberikan untuk BPNT yakni sebesar Rp600 ribu.

“Nah pemirsa, ada dua metode pengecekan untuk BPNT, yang pertama adalah lewat website resmi dan yang kedua adalah lewat aplikasi,” kata reporter Metro TV, Valerie Budianto, di menit 0:50.

Adapun situs resmi yang digunakan untuk mengecek bansos yakni https://cekbansos.kemensos.go.id/. Dengan memasukkan beberapa data dan wilayah penerima manfaat di situs tersebut, masyarakat bisa mengecek status kepesertaannya, apakah mereka termasuk dalam kategori penerima bansos.

Hal ini juga disampaikan Kemensos lewat akun Instagram resminya @kemensosri. Artinya, pengecekan bansos hanya bisa dilakukan lewat kanal-kanal resmi. Sementara, jika mengecek tautan dalam bio akun pengunggah, tautan itu tidak mengarah ke laman resmi maupun akun-akun media sosial asli Kemensos.

Dengan memanfaatkan situs pengecek tautan urlscan.io, Tirto menemukan bahwa tangkapan layar laman tautan yang berlalu-lalang tidak memuat informasi soal bansos. Narasi yang berseliweran ini juga sudah dinyatakan tidak benar oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

Kemensos sebelumnya menyampaikan kalau pemerintah kini menambahkan komponen baru dalam PKH 2025, yakni kategori korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat. Kategori itu ditetapkan oleh Menko Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

Hasil penelusuran fakta menunjukkan bahwa video tayangan Metro TV yang memuat klaim Prabowo memberikan bansos tanpa syarat dan bantuan itu turun langsung ke rumah penerima manfaat bersifat salah dan menyesatkan (false & misleading).

Video asli dengan durasi lebih panjang diunggah kanal YouTube resmi Metro TV pada 3 Mei 2025. Tak seperti klip yang beredar, para presenter dalam video asli tidak menyampaikan informasi soal bantuan turun langsung ke rumah penerima bansos. Dengan begitu, audio yang berlalu-lalang terbukti telah dimanipulasi secara digital.

Video aslinya menyiarkan berita soal penyaluran bansos PKH dan BPNT tahap kedua tahun 2025. Masyarakat bisa mengecek status kepesertaannya lewat situs resmi https://cekbansos.kemensos.go.id/. Dengan memasukkan beberapa data dan wilayah penerima manfaat di situs tersebut, masyarakat bisa mengetahui apakah mereka termasuk dalam kategori penerima bansos.

==

Bila pembaca memiliki saran, ide, tanggapan, maupun bantahan terhadap klaim Periksa Fakta dan Decode, pem

Tirto menelusuri klaim tersebut satu per satu. Pertama, terkait klaim dukungan Indonesia terhadap Iran dalam konflik militer melawan Israel. Hingga Senin (14/7/2025) atau saat artikel periksa fakta ini ditulis, tidak ada satupun pernyataan atau keterangan resmi pemerintah yang membenarkan hal tersebut. Pemerintah Indonesia sendiri tidak pernah menyatakan dukungan secara langsung terhadap Iran dalam konflik militer melawan Israel.

Indonesia sejauh ini secara terbuka mendukung Palestina, yang tengah digempur Israel, sampai Presiden Prabowo Subianto menyatakan bersedia menerima pengungsi dari Gaza yang menjadi korban genosida Israel.

Meski demikian, Pemerintah Indonesia bersama 22 negara lainnya telah mengeluarkan pernyataan bersama pada 17 Juni 2025, mengecam keras serangan militer Israel terhadap Iran. Seturut pemberitaan Antara, pernyataan tersebut menegaskan bahwa penggunaan kekuatan militer bukanlah solusi berkelanjutan untuk menyelesaikan krisis yang tengah berlangsung di kawasan Timur Tengah.

Disampaikan melalui Kementerian Luar Negeri RI, pernyataan yang diinisiasi oleh Mesir itu menekankan pentingnya diplomasi dan dialog sebagai satu-satunya jalan keluar yang layak. Indonesia dan 22 negara lainnya tetap menekankan bahwa serangan Israel terhadap Iran sejak 13 Juni 2025 merupakan tindakan yang melanggar hukum internasional serta tujuan dan prinsip Piagam PBB.

“Diplomasi, dialog, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip bertetangga yang baik, sesuai dengan hukum internasional dan Piagam PBB, tetap menjadi satu-satunya jalan yang layak untuk menyelesaikan krisis tersebut,” seperti yang dikutip dari pernyataan resmi tersebut.

Terpisah, seperti yang diberitakan Tempo, Menteri Luar Negeri RI Sugiono juga menyayangkan serangan yang dilakukan oleh Israel tersebut. Sugiono menilai bahwa serangan Israel terhadap Iran membawa implikasi yang besar.

"Kami prihatin. Kami mengutuk ini sampai terjadi. Kalau semua pihak (Israel dan Iran) tidak bisa menahan diri, tentu ini akan memperburuk situasi," kata Sugiono saat ditemui wartawan di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, Jakarta, pada Jumat (13/6/2025).

Kemudian, terkait klaim Israel yang akan menyerang Lombok, tidak ditemukan satupun keterangan atau informasi resmi, serta pemberitaan kredibel, yang membenarkan hal tersebut. Tirto kemudian memperhatikan video yang disertakan dalam unggahan dari awal hingga akhir. Dalam video tersebut juga tidak disertakan bukti apapun yang turut membenarkan klaim tersebut.

Kami justru menemukan kejanggalan dalam video tersebut, di antaranya gerak bibir narator dan suara yang dihasilkan tidak sinkron, menunjukkan kemungkinan adanya manipulasi audio. Tampilan studio berita juga mencurigakan, meskipun mencatut nama media TV One, logo yang digunakan berbeda dari logo resmi stasiun televisi tersebut.

Selain itu, tidak ada jejak pemberitaan serupa di kanal resmi TV One maupun sejumlah media kredibel lain. Hal ini mengindikasikan bahwa video tersebut adalah hasil manipulasi.

Untuk memastikan klaim ini, Tirto juga menelusuri situs resmi pemerintah Israel dan pasukan pertahanan Israel (Israel Defense Forces/IDF), hasilnya tidak ada satupun keterangan resmi yang menyebut bahwa negara tersebut akan menargetkan wilayah Lombok di Indonesia sebagai target utama serangan militer.

Berdasarkan hasil penelusuran fakta yang dilakukan, tidak ditemukan keterangan resmi yang membenarkan klaim bahwa Lombok akan menjadi target utama serangan Israel.

Tidak ada satupun keterangan resmi Israel maupun pemberitaan media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Jadi informasi yang menyebut bahwa Lombok akan menjadi target utama serangan Israel bersifat salah dan menyesatkan (false and misleading).

==

Bila pembaca memiliki saran, ide, tanggapan, maupun bantahan terhadap klaim Periksa Fakta dan Decode, pembaca dapat mengirimkannya ke email factcheck@tirto.id.

Tim Cek Fakta Kompas.com menelusuri campur tangan artificial intelligence (AI) pada gambar yang beredar. Caranya, dengan mengecek gambar dengan bantuan tools pendeteksi AI.

Terdapat sejumlah tools yang dapat digunakan. Misalnya, Was It AI dan Hive Moderation.

Gambar pria yang diikat pada rudal teridentifikasi sebagai konten AI oleh Was It AI.

Sementara, Hive Moderation mengidentifikasi gambar pria duduk terikat di samping rudal memiliki probabilitas 99,9 persen dihasilkan oleh kecerdasan buatan.

Gambar agen Mossad diikat pada rudal merupakan konten manipulatif.

Was It AI dan Hive Moderation mengidentifikasi dua gambar yang beredar sebagai konten yang dihasilkan AI.

Tim Cek Fakta Kompas.com mengecek akun-akun yang membagikan informasi bantuan dana tersebut, dan tidak ada satu pun yang memiliki tanda terverifikasi (centang biru).

Selanjutnya, Kompas.com mengecek akun media sosial resmi Ditjen Bimas Kristen yang dapat ditemukan di Instagram dengan username bimaskristenri (terverifikasi).

Dalam unggahan tertanggal 1 Juli 2025, Ditjen Bimas Kristen mengimbau masyarakat untuk mewaspadai modus penipuan yang mengatasnamakan lembaga tersebut.

Menurut Ditjen Bimas Kristen, segala bentuk informasi, seperti foto, video, flyer, dan surat edaran, yang tidak diinformasikan melalui kanal media sosial resmi adalah hoaks.

"Masyarakat diimbau untuk lebih bijak dan lebih cakap dalam menerima maupun menyebarkan informasi, karena berita tidak benar yang disebarluaskan berdampak negatif dan dapat merugikan banyak pihak," demikian imbauan Ditjen Bimas Kristen.

Sebelumnya, Kompas.com telah membantah sejumlah hoaks yang mengatasnamakan Ditjen Bimas Kristen, misalnya bantuan dana pembangunan gereja dari Pemerintah Australia.

Sampai saat ini tidak ada informasi valid Ditjen Bimas Kristen menawarkan dana bantuan dari Pemerintah Australia untuk kesejahteraan umat dan pembangunan gereja.

Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, informasi bantuan dana mengatasnamakan Ditjen Bimas Kristen yang beredar di Facebook adalah hoaks.

Ditjen Bimas Kristen dalam unggahan Instagram resmi menyebutkan, semua informasi yang bukan berasal dari kanal media sosial resmi adalah hoaks.