(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Berdasarkan penelusuran, video yang diunggah serupa dengan YouTube MetroTV “[FULL] BREAKING NEWS - Kejagung Tambah Dua Tersangka dalam Skandal Minyak Pertamina”. Dalam keterangannya, Penyidik Kejagung kembali menetapkan dua tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi di PT Pertamina Patra Niaga.

Mereka adalah Maya Kusmaya, Direktur Pemasaran dan Niaga, serta Edward Corne, Vice President Trading Operations. Keduanya ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejagung setelah penyidik menemukan bukti keterlibatan dalam skema manipulasi pembelian bahan bakar yang merugikan negara.

Diketahui hingga saat ini, penyidik Jampidsus tengah melakukan penyidikan kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) tahun 2018–2023. Dalam kasus ini, penyidik telah menetapkan sembilan orang tersangka dalam kasus tersebut.

Belum ada pernyataan resmi mengenai hukuman yang diterima tersangka kasus dugaan korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) pada tahun 2018-2023.

Sebelumnya, Jaksa Agung ST Burhanuddin enggan berspekulasi soal kemungkinan para tersangka kasus dugaan tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) 2018-2023, akan dijatuhi hukuman mati.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

"Kita akan melihat hasil nanti selesai penyelidikan ini, kita akan melihat dulu," kata Burhanuddin beberapa waktu lalu.

Hal itu disampaikan Burhanuddin merespons pertanyaan soal kemungkinan para tersangka dijatuhi hukuman mati karena kasus korupsi itu terjadi pada 2018-2023, beririsan dengan pandemi COVID-19 yang terjadi pada 2020.

Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) mengatur bahwa pidana mati dapat dijatuhkan terhadap koruptor bila melakukan korupsi ketika negara dalam keadaan bahaya, terjadi bencana alam nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter.

Pewarta: Tim JACX

Editor: Indriani

Copyright © ANTARA 2025

Staf Khusus Bidang Komunikasi Publik sekaligus Juru Bicara Otorita IKN, Troy Harrold Pantouw, menegaskan bahwa video tersebut merupakan rekayasa yang dibuat menggunakan teknologi kecerdasan buatan (AI).

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

“Teman-teman, terima kasih ya untuk meyakini dan meyakinkan tetangga, grup keluarga, WhatsApp ke mama, dan lainnya bahwa tayangan itu adalah rekayasa dan hoaks,” ujar Troy dalam keterangannya kepada media.

Pihak Otorita IKN mengimbau masyarakat agar tidak mudah percaya dengan informasi yang belum terverifikasi dan selalu mengecek sumber resmi sebelum menyebarkan berita di media sosial.

Pihaknya juga memastikan bahwa kondisi di KIPP IKN saat ini aman dan tidak ada kejadian banjir sebagaimana yang disebarkan dalam video tersebut.

Otorita IKN juga menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur di kawasan IKN telah memperhitungkan aspek tata kelola air dan mitigasi bencana, termasuk sistem drainase yang dirancang untuk menghindari risiko banjir.

Masyarakat diminta untuk tetap mendapatkan informasi terbaru mengenai perkembangan IKN melalui kanal resmi pemerintah guna menghindari misinformasi yang dapat menyesatkan opini publik.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Pewarta: Tim JACX

Editor: Indriani

Copyright © ANTARA 2025

Akun-akun Facebook menyebarkan link program spesial Ramadhan dari Bank Mandiri merupakan hoaks.

Tautan yang disebarkan tidak mengarah ke situs web resmi Bank Mandiri.

Bank Mandiri mengimbau nasabah untuk berhati-hati terhadap akun tiruan dan hanya mengakses promo Ramadhan melalui saluran resmi.

Tautan yang beredar tidak mengarah ke situs web resmi pemerintah.

Tim Cek Fakta Kompas.com mengecek tautan tersebut menggunakan URL Scan.

Tools tersebut dapat melacak laman dari suatu tautan tanpa perlu mengekliknya. Hasil pelacakannya dapat dilihat di sini.

Tautan tersebut mengarah ke sebuah laman yang meminta pengunjungnya mengisi nama lengkap sesuai KTP dan nomor ponsel yang terhubung dengan aplikasi perpesanan Telegram.

Modus semacam itu berindikasi phishing, dengan memanfaatkan momen pembagian THR jelang Lebaran.

Presiden Prabowo Subianto, pada Selasa (11/3/2025), mengumumkan THR dan gaji ke-13 2025 yang akan diberikan kepada semua ASN di pusat dan di daerah, termasuk PNS, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), prajurit TNI dan Polri, para hakim, serta para pensiunan.

Sebagaimana sudah diberitakan Kompas.com, ada total 9,4 juta penerima dengan anggaran sekitar Rp 50 triliun.

Pemerintah juga memberikan sejumlah insentif untuk masyarakat jelang Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah.

Misalnya, penurunan harga tiket pesawat dan tarif jalan tol, hingga THR bagi pengemudi ojek online dan kurir online.

Tautan pencairan THR sebesar Rp 2,75 juta dari pemerintah kepada masyarakat Indonesia merupakan hoaks.

Adapun tautan itu tidak mengarah ke situs web resmi pemerintah.

Pemerintah memberikan insentif untuk tiket pesawat, tarif tol, dan THR bagi pengemudi ojek online dan kurir online.

Namun tidak ada pembagian THR berupa uang Rp 2,75 juta kepada masyarakat luas.