Video serupa ditemukan di akun Instagram @berandabogor.

Keterangan video menyebutkan, sebanyak 20 unit rumah rusak akibat angin kencang di Kamal, Kalideres, Jakarta Barat, pada Minggu 11 Mei 2025.

Kompas TV juga mewartakan mengenai bencana tersebut. Video yang sama ditampilkan dalam video YouTube Kompas TV ini pada detik ke-10.

Sebagaimana diwartakan Kompas.com, sejumlah wilayah di Provinsi Aceh dilanda angin kencang.

Stasiun Meteorologi Kelas I Sultan Iskandar Muda (SIM) Banda Aceh memprediksi potensi ini akan berlangsung hingga Agustus 2025.

Sementara, gempa berkekuatan magnitudo 6,2 melanda wilayah Aceh sebulan belakangan terjadi di Blangpidie, Aceh Barat Daya.

Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono menginformasikan, gempa tektonik awalnya tercatat berkekuatan M 6,2.

Kemudian ada pembaruan informasi parameter sehingga dipastikan kekuatan gempanya yakni M 5,9.

"Hasil pemodelan menunjukkan bahwa gempa bumi ini tidak berpotensi tsunami," ungkap Daryono pada Minggu, 11 Mei 2025 melalui keterangan tertulis yang diterima Kompas.com.

Video angin kencang menerbangan atap permukiman di Kalideres, Jakarta Barat disebarkan dengan konteks keliru.

Peristiwa dalam video tidak terkait dengan fenomena angin kencang yang melanda Aceh sepanjang Juli-Agustus 2025.

Video itu juga tidak terkait dengan gempa bumi yang melanda Blangpidie, Aceh Barat Daya pada 11 Mei 2025.

Disadur dari artikel Periksa Fakta tirto.id.

Klaim tersebut dibantah oleh Kementerian Transmigrasi, salah satunya lewat akun Instagram resmi “kementrans.ri”.

“Kementerian Transmigrasi menegaskan bahwa informasi tentang Ikuti Program Transmigrasi di IKN Kalimantan Timur yang beredar di media sosial dan aplikasi pesan instan adalah tidak benar dan menyesatkan,” tulis kementerian pada Sabtu (21/6/2025).

Penegasan serupa juga disampaikan Dirjen Pengembangan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat Kementrans, Felix Vernando Wanggai, dalam video yang diunggah di kanal YouTube resmi kementerian.

“Kementerian Transmigrasi sama sekali atau tidak pernah membuka rekrutmen terbuka untuk transmigrasi ke Kalimantan Timur secara khusus di ibu kota IKN Nusantara,” tegasnya.

Masyarakat diimbau untuk selalu memeriksa kebenaran informasi yang beredar. Informasi resmi mengenai program transmigrasi hanya dapat diakses melalui situs transmigrasi.go.id dan akun media sosial resmi Kementrans.

Unggahan berisi narasi “cara daftar transmigrasi ke IKN” merupakan konten palsu (fabricated content).

(Ditulis oleh Moch. Marcellodiansyah)

Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) menelusuri kata kunci “Apakah BPJS PBI sudah dinonaktifkan?” di mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah ke pemberitaan tempo.co “Bos BPJS Kesehatan Jelaskan Alasan 7,3 Juta Peserta PBI JKN Dinonaktifkan” tayang pada Selasa (24/6/2025).

Dalam pemberitaan tersebut dijelaskan bahwa sebanyak 7,3 juta peserta BPJS Kesehatan kategori penerima bantuan iuran (PBI) yang sebelumnya dibiayai pemerintah telah dinonaktifkan. Hal ini dilakukan karena adanya penyesuaian dengan data tunggal sosial ekonomi nasional (DTSEN).

Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyebut saat ini penerima bantuan BPJS PBI ditentukan berdasarkan usulan dari bupati dan wali kota di seluruh Indonesia. Peserta yang dinonaktifkan dianggap tidak masuk dalam data DTSEN dan dinilai sudah tidak lagi memenuhi syarat sebagai penerima bantuan karena dianggap telah sejahtera.

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti, menekankan bahwa peserta BPJS Kesehatan kategori PBI yang dinonaktifkan masih bisa diaktifkan kembali dengan tiga syarat, yakni:
- Peserta PBI JKN dinonaktifkan kepesertaannya pada bulan Mei 2025.
- Pemerintah daerah atau Kementerian Sosial harus memverifikasi bahwa peserta tersebut memang termasuk dalam kategori miskin atau hampir miskin.
- Peserta yang bersangkutan memiliki penyakit kronis atau berada dalam kondisi gawat darurat yang memerlukan penanganan segera, maka status kepesertaan PBI JKN yang sebelumnya dinonaktifkan dapat langsung diaktifkan kembali.

Dengan demikian, tidak benar bahwa BPJS PBI yang dibiayai pemerintah sudah dinonaktifkan secara keseluruhan oleh pemerintah pusat.

Unggahan berisi klaim “mulai Juni 2025, peserta BPJS PBI dinonaktifkan oleh pusat” merupakan konten yang menyesatkan (misleading content).

(Ditulis oleh Moch. Marcellodiansyah)

Informasi serupa pernah beredar dan diklarifikasi oleh Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) pada Oktober 2022, dengan judul [SALAH] Jokowi dan Istrinya Memiliki 20 Rekening Luar Negeri untuk Menyembunyikan Uang Supa dari komunis Cina.

TurnBackHoax coba melakukan penelusuran informasi terkait Jokowi memiliki rekening di bank asing dengan menggunakan Google. Hasilnya, klaim tersebut adalah informasi yang tidak benar.

Dilansir dari merdeka.com, KPK menegaskan bahwa Jokowi tidak memiliki rekening di luar negeri. Klaim tersebut telat diklarifikasi melalui keterangan pers pada saat itu dan pemeriksaan ke Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) oleh penyidik KPK.

Unggahan dengan narasi “Jokowi punya rekening di 20 bank asing” merupakan konten yang menyesatkan (misleading content).