Cek Fakta Liputan6.com menelusuri klaim link pendaftaran undian Wondr Bank BNI. Penelusuran mengarah pada artikel Liputan6.com berjudul "Waspada Penipuan Berkedok Undian Rejeki Wondr BNI 2025" yang tayang pada 31 Juli 2025.
Pada artikel ini, BNI meminta masyarakat untuk mewaspadai modus penipuan yang mengatasnamakan program undian, termasuk yang mengaku sebagai admin resmi.
Direktur Consumer Banking BNI Corina Leyla Karnalies mengatakan, seluruh program undian resmi BNI, termasuk rejeki wondr BNI 2025, tidak pernah mensyaratkan pembayaran atau transfer dana untuk pencairan hadiah. Informasi resmi hanya disampaikan melalui kanal komunikasi resmi BNI.
"Jika ada pihak yang meminta uang dengan alasan klaim hadiah, sudah pasti itu penipuan," kata Corina, Kamis 31 Juli 2025.
Rejeki wondr BNI 2025 merupakan program loyalitas nasabah yang digelar sejak April 2025 hingga 31 Januari 2026. 
BNI mengajak masyarakat untuk selalu mengecek informasi melalui kanal resmi dan tidak tergiur oleh tawaran hadiah instan yang tidak dapat diverifikasi. Untuk informasi lebih lanjut atau laporan terkait dugaan penipuan, nasabah dapat menghubungi BNI Call di 1500046.
Untuk informasi lebih lanjut mengenai program ini, masyarakat dapat mengunjungi situs resmi BNI di bni.id/rejekiwondrbni atau langsung mengakses aplikasi wondr by BNI di ponsel.

Hasil penelusuran Cek Fakta Liputan6.com, klaim link pendaftaran undian Wondr Bank BNI, tidak benar.

Tirto menelusuri klaim ini melalui mesin pencarian Google dengan kata kunci “token listrik gratis PLN Rp250 ribu”. Hasil penelusuran tidak menemukan pemberitaan maupun informasi dari situs resmi PLN yang mengonfirmasi adanya program pembagian token listrik gratis tersebut.

Selanjutnya, Tirto menelusuri tautan yang dicantumkan pada akun pengunggah dan diklaim sebagai link pendaftaran token listrik gratis. Tautan tersebut mengarah ke situs lain dengan akhiran "joinn.my.id/". Situs ini meminta pengunjung untuk memasukkan data pribadi, seperti nama lengkap, domisili, dan nomor akun Telegram aktif. Pola permintaan data semacam ini kerap digunakan dalam modus penipuan melalui situs tidak resmi.

Pihak PLN juga telah membantah narasi soal promosi listrik gratis pada akhir Desember 2025 lalu. "PLN memastikan bahwa informasi promo biaya listrik gratis yang beredar di media sosial adalah hoaks dan terindikasi penipuan," begitu pesan dari akun bercentang biru @pln_id di Instagram. PLN mengatakan kalau seluruh informasi terkait PLN hanya disebarkan melalui situs web, kanal media sosial resmi, PLN Mobile dan contact center PLN 12.

Penelusuran juga dilakukan terhadap akun-akun yang menyebarkan unggahan tersebut. Diketahui bahwa akun-akun tersebut bukan merupakan akun resmi milik PLN. Adapun akun resmi PLN di TikTok adalah @pln.id, yang sudah mendapatkan tanda verifikasi.

Melalui salah satu unggahan di akun TikTok resminya, serupa di Instagram, PLN menegaskan bahwa klaim token listrik gratis yang beredar melalui akun-akun tidak resmi merupakan hoaks. PLN menyampaikan bahwa seluruh informasi dan promo resmi hanya diumumkan melalui kanal komunikasi korporat PLN atau aplikasi PLN Mobile.

PLN juga mengimbau masyarakat untuk mewaspadai klaim mencurigakan yang mengarahkan ke tautan eksternal dan meminta data pribadi. Menurut PLN, penyebaran data pribadi melalui tautan semacam itu sangat berbahaya karena berpotensi menjadi modus penipuan atau phishing.

Baca juga:Kenali Modus Penipuan Online: Phising, Sniffing, hingga PhramingApa itu Phising dan Bagaimana Cara Menghindarinya?

Hasil penelusuran menunjukkan bahwa klaim pembagian token listrik gratis senilai Rp250 ribu oleh PLN adalah keliru dan menyesatkan (false and misleading).

Unggahan yang beredar di media sosial tersebut tidak berkaitan dengan program resmi PT PLN (Persero). Klaim tersebut berasal dari akun tidak resmi dan mengarahkan pengguna ke tautan mencurigakan yang meminta data pribadi, sehingga berpotensi merupakan modus penipuan atau phishing.

Pihak PLN juga telah mengimbau publik untuk berhati-hati dengan tawaran serupa. Mereka menegaskan informasi soal promo biaya listrik gratis yang beredar di media sosial adalah hoaks dan terindikasi penipuan.

==

Bila pembaca memiliki saran, ide, tanggapan, maupun bantahan terhadap klaim Periksa Fakta dan Decode, pembaca dapat mengirimkannya ke email factcheck@tirto.id.

Cek Fakta Liputan6.com menelusuri klaim link cek nama penerima Bansos PKH 2026, penelusuran mengarah pada artikel berjudul "Lengkap! Daftar Bansos 2026 dan Cara Cek Status Penerima dari Kemensos" yang dimuat situs Liputan6.com, pada 4 Januari  2026.
Artikel situs Liputan6.com menyebutkan, masyarakat dapat memantau status penerimaan bansos melalui layanan resmi yang disediakan pemerintah. Proses pengecekan ini dirancang agar mudah diakses dan memberikan informasi yang akurat. Ada dua metode utama yang dapat digunakan untuk melakukan pengecekan.
Melalui Situs Resmi Kemensos (cekbansos.kemensos.go.id) adalah cara pertama untuk memeriksa status penerimaan. Langkah-langkahnya meliputi membuka peramban di HP atau komputer, lalu mengunjungi situs resmi cekbansos.kemensos.go.id. Selanjutnya, pilih lokasi tempat tinggal mulai dari Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, hingga Desa/Kelurahan sesuai KTP. Masukkan nama lengkap penerima manfaat sesuai persis dengan yang tertera di KTP, kemudian ketikkan kode verifikasi (captcha) yang muncul di layar untuk keamanan. Terakhir, klik tombol “CARI DATA”. Sistem akan menampilkan informasi seputar status penerima bansos, jenis bantuan, dan periode penyaluran. Pastikan status pada kolom “Keterangan” tertulis “PROSES BANK HIMBARA” atau “PT POS” untuk memastikan dana akan segera cair.
Melalui Aplikasi “Cek Bansos” Kemensos adalah alternatif kedua yang lebih praktis. Unduh aplikasi “Cek Bansos” melalui Google Play Store atau App Store. Setelah itu, login atau daftar jika belum memiliki akun menggunakan NIK, nomor KK, dan nama lengkap. Unggah foto KTP dan swafoto untuk verifikasi. Pilih menu “Cek Bansos”, lengkapi data domisili dan nama lengkap Anda, lalu ketik kode verifikasi yang muncul di layar. Klik menu “Cari Data”. Aplikasi ini juga memiliki fitur tambahan bernama Usul Sanggah, yang memungkinkan masyarakat untuk mengusulkan diri sendiri atau tetangga yang layak namun belum tersentuh bantuan pemerintah.
Penelusuran juga mengarah pada pengumuman berjudul "Waspada Hoaks terkait Bantuan Sosial" yang dimuat dalam situs resmi Kementerian Sosial, Kemensos.go.id.
Berikut pengumumannya:
"Akhir-akhir ini banyak beredar pesan berantau berisi link/tautan yang di dalanya terdapat berita bohong (hoaks) terkait pencairan dan/atau pendaftaran bantuan sosial.
Kementerian Sosial tidak pernah membuat situs ataupun tautan terkait pendaftaran maupun pencairan bantuan sosial. Adapun penerima bantuan sosial Program Kartu Sembako/ BPNT dan PKH adalah masyarakat yang telah terdaftar ke dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), jika masyarakat layak menerima namun belum terdaftar dalam DTKS, bisa diusulkan Pemerintah Daerah atau mengajukan melalui Aplikasi Cek Bansos di menu Usul-Sanggah."
Masyarakat diimbau agar selalu mengecek ulang kebenaran berita dan tidak ikut menyebarkannya.
Mari saling ingatkan dan lebih kritis terhadap informasi yang tidak dikeluarkan secara resmi oleh Kementerian Sosial RI agar kita terhindar dari hoaks maupun modus penipuan lainnya katanya menambahkan."Sumber: https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/6192601/cek-fakta-tidak-benar-ini-link-untuk-periksa-status-penerima-blt-kesra-2025https://kemensos.go.id/waspada-hoaks-terkait-bantuan-sosial

Hasil penelusuran Cek Fakta Liputan6.com, klaim link cek nama penerima Bansos PKH 2026 tidak benar.
Kementerian Sosial tidak pernah membuat situs ataupun tautan terkait pendaftaran maupun pencairan bantuan sosial.

Cek Fakta Liputan6.com menelusuri klaim pendaftaran CPNS Dinas Perhubungan 2026. Penelusuran mengarah pada postingan Dinas Perhubungan DKI Jakarta yakni @dishubdkijakarta beberapa waktu lalu.
Dinas Perhubungan DKI Jakarta menegaskan, tidak sedang membuka lowongan pekerjaan apapun baik itu petugas lapangan, staf operasional maupun pendaftaran CPNS atau sejenisnya.
Berikut isi selengkapnya:
"[WASPADA HOAX MENGATASNAMAKAN DINAS PERHUBUNGAN]
Tengah beredar informasi penipuan lowongan pekerjaan yang mengatasnamakan Dinas Perhubungan di media sosial. Dinas Perhubungan DKI Jakarta menegaskan tidak sedang membuka lowongan pekerjaan apapun baik itu petugas lapangan, staf operasional maupun pendaftaran CPNS atau sejenisnya. Jika mendapat informasi serupa, informasi tersebut dapat dipastikan TIDAK BENAR.
#TemanDishub diharapkan untuk selalu bijak dan berhati-hati dalam menerima informasi. Dapatkan informasi terkini Dinas Perhubungan DKI Jakarta hanya melalui kanal media sosial resmi kami."
 

Hasil penelusuran Cek Fakta Liputan6.com, klaim pendaftaran CPNS Dinas Perhubungan 2026, tidak benar.