Dilansir dari Jala Hoaks, Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi DKI Jakarta menegaskan bahwa program CFN belum diberlakukan. Saat ini, kebijakan tersebut masih dalam tahap kajian dan pembahasan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, bersama pihak terkait seperti Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya.

Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Kombes Polisi Komarudin, menyatakan bahwa rencana CFN masih dalam tahap koordinasi dan belum ada keputusan resmi terkait waktu pelaksanaan maupun uji coba.

"Masih kita koordinasikan dengan Dishub, tentu setiap kebijakan melalui berbagai tahap proses pertimbangan, tapi masih kita diskusikan," kata Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Polisi Komarudin, dilansir dari ANTARA.

Suku Dinas Perhubungan Jakarta Utara sedang mempertimbangkan beberapa lokasi yang potensial untuk pelaksanaan “Car Free Night” atau malam bebas kendaraan di wilayah Jakarta Utara.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

"Kami mendapatkan arahan dari Dinas Perhubungan terkait program 'Car Free Night' yang digagas Polda Metro Jaya untuk digelar di Jakarta Utara," kata Kepala Suku Dinas Perhubungan Hendrico Tampubolon, dilansir dari ANTARA.

Namun, hingga kini Sudin Perhubungan Jakarta Utara masih menunggu hasil kajian dan petunjuk teknis pelaksanaan dari Dinas Perhubungan DKI Jakarta sebagai pihak yang berwenang menyusun kebijakan tersebut.

Pewarta: Tim JACX

Editor: Indriani

Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Tim Cek Fakta Kompas.com menelusuri sumber utama video menggunakan teknik reverse image search.

Hasilnya, diketahui video itu identik dengan konten di akun TikTok Bimas Kristen Kemenag ini yang diunggah pada 20 April 2025.

Dalam video aslinya, Jeane Marie Tulung tidak menyampaikan soal program bantuan untuk umat Kristen dan pembangunan gereja.

Dia menyampaikan ucapan peringatan Hari Paskah 2025 yang bertemakan "Damai Sejahtera Kristus di Tengah Keluarga".  

Setelah dicek menggunakan Hive Moderation suara Jeane Marie Tulung dalam video memiliki probabilitas 99,9 persen dihasilkan oleh AI.

Hasil itu mengindikasikan suara Jeans kemungkinan besar dihasilkan perangkat AI generatif.

Ketika dicek, di website dan media sosial Kemenag juga tidak ditemukan informasi soal program pemberian bantuan kesejahteraan umat dan pembangunan gereja senilai Rp 2 miliar. 

Video Dirjen Bimas Kristen Kemenag Jeane Marie Tulung menyampaikan soal pemberian dana bantuan untuk kesejahteraan umat dan pembangunan gereja merupakan hasil manipulasi atau hoaks.

Dalam video aslinya, Jeane hanya menyampaikan ucapan Hari Paskah 2025. Setelah dicek menggunakan Hive Moderation video yang beredar terdeteksi dihasilkan AI. 

Tempo memverifikasi klaim tersebut dengan menganalisis visual konten dan menggunakan alat deteksi akal imitasi (AI). Hasilnya, dua konten tersebut adalah hasil buatan AI generatif.



Berdasarkan analisis visual, terdapat kejanggalan dalam video pertama. Kejanggalan tersebut terlihat pada petugas operator yang berjumlah lima orang, namun hanya ada empat pasang tangan yang bekerja di atas papan ketik komputer.

Sementara dengan menggunakan alat deteksi AI or NOT, menunjukkan 87 persen kemungkinan video tersebut dibuat dengan AI generatif.  

Alat pendeteksi lainnya, Hive Moderation, mengeluarkan jumlah skor 96,5 persen video itu mengandung AI. 





Analisis video kedua, berdasarkan alat AI or NOT, memiliki probabilitas 49 persen video itu dibuat dengan AI generatif. Karakteristik konten itu kemungkinan dihasilkan dengan aplikasi AI generatif Flux sebesar 24 persen, dan 4o dari OpenAI sebesar 20 persen.

Konflik Israel-Iran

Meski dua konten tersebut hasil buatan AI generatif, konflik Israel dan Iran sesungguhnya benar terjadi. Konflik tersebut bermula setelah Israel menyerang Iran pada Jumat dini hari, 13 Juni 2025. Kedua negara kemudian saling menyerang hingga saat ini, menewaskan 585 orang di Iran dan 24 orang di Israel.

Israel menyatakan serangan bertajuk ‘Rising Lion’ ke Iran itu untuk mencegah pengembangan senjata nuklir. Tuduhan ini telah dibantah oleh Iran. Namun kemudian, Israel menyatakan tujuan lainnya untuk membunuh pemimpin Iran.

Pada 17 Juni 2025, sebanyak 23 negara termasuk Indonesia, mengecam serangan tersebut. "Kami prihatin. Kami mengutuk ini sampai terjadi," kata Menteri Luar Negeri RI, Sugiono, atas serangan Israel ke Iran.

Verifikasi Tempo menyimpulkan bahwa narasi yang mengatakan video yang beredar memperlihatkan aktivitas pasukan militer Iran dalam menghadapi perang melawan Israel adalah hoaks atau keliru. Video itu dibuat menggunakan AI dan tidak memperlihatkan situasi sebenarnya yang terjadi di Iran.

Tim Cek Fakta Tempo memverifikasi klaim tersebut dengan mengumpulkan gambar-gambar bertagar #SaveRajaAmpat di Twitter, Instagram, Tiktok, dan YouTube, melalui alat X Network Search dari AFP Media Lab. Selain itu, Tempo juga menggunakan pencarian gambar terbalik dari Google, alat deteksi akal imitasi, dan menelusuri konten dari akun-akun Greenpeace Indonesia.

Hasil verifikasi Tempo menunjukkan, konten-konten akal imitasi tersebut tidak dibuat atau dibagikan oleh Greenpeace. 

Konten kampanye Greenpeace mengenai kerusakan di kawasan Raja Ampat, dipublikasikan melalui kanal Youtube pada 3 Mei 2025 berjudul Wajah Lain Raja Ampat dan Potret Tanah Papua Terkini! Setelah itu, Greenpeace meluncurkan edisi khusus Raja Ampat dengan durasi empat menit, berjudul Raja Ampat: Wisata Ikonis atau Galeri Tambang Nikel? pada 31 Mei 2025.

Dalam video itu, Greenpeace merekam kondisi kawasan Raja Ampat dari udara. Mereka membandingkan kondisi Pulau Piaynemo dan Wayag sebagai destinasi utama wisata dengan Pulau Gag dan Pulau Kawe.  

Pulau Gag berjarak 46 kilometer dari Pulau Piaynemo yang terlihat rusak karena pertambangan nikel. Izin pertambangan nikel di pulau ini, dipegang oleh PT Gag Nikel sejak 2017 hingga 2047 dengan luas wilayah tambang 13.136 hektare. Luas area yang ditambang bahkan dua kali lipat lebih besar dari luas Pulau Gag 6.500 hektare.

Tangkapan layar kerusakan Pulau Gag di Raja Ampat. [Sumber: Youtube Greenpeace, Raja Ampat: Wisata Ikonis atau Galeri Tambang Nikel?]

Kondisi yang sama dialami Pulau Kawe yang berjarak 24 kilometer dari Wayag. Pemegang izin pertambangan nikelnya adalah PT Kawei Sejahtera Mining sejak 2013 hingga 2033 dengan luas wilayah tambang 5.922 hektare.

Tangkapan layar kerusakan Pulau Kawe di Raja Ampat. [Sumber: Youtube Greenpeace, Raja Ampat: Wisata Ikonis atau Galeri Tambang Nikel?]

Selain dua perusahaan itu, tiga perusahaan lain memiliki izin tambang nikel di Raja Ampat. Berikutnya, ada PT Anugerah Surya Pratama di Pulau Manuran, mengantongi izin pada 2024 hingga 2034 dengan luas wilayah tambah 1.173 hektare. 

PT Nurham mengantongi izin di Pulau Waigeo seluas 3 ribu hektare pada 2013 hingga 2033. Terakhir, PT Mulia Raymond Perkasa di Pulau Batangpele yang menguasai luas wilayah tambah 2.193 hektare dan izin berlaku pada 2013 hingga 2033. 

Greenpeace menggunakan rekaman tersebut dalam kampanye mereka sebagai video pendek di TikTok dan Twitter, termasuk saat menggalang petisi 

Dari tangkapan layar tersebut, terlihat perbedaan visual yang jelas antara foto maupun video dari Greenpeace Indonesia dengan konten akal imitasi yang menyebar di media sosial. 

Belakangan setelah ramai protes terhadap aktivitas penambangan nikel itu, pemerintah mencabut izin usaha pertambangan (IUP) nikel milik PT Anugerah Surya Pratama (ASP), PT Mulia Raymond Perkasa (MRP), PT Kawei Sejahtera Mining (KSM), PT Nurham. Keempatnya dinilai melakukan pelanggaran terhadap ketentuan lingkungan hidup. Hanya kontrak karya PT Gag Nikel yang tak dicabut.

Perbandingan dengan Citra Satelit

Tim Cek Fakta Tempo membandingkan kondisi pulau-pulau di Raja Ampat yang alamnya dieksploitasi untuk tambang nikel, menggunakan citra satelit dari Google Maps, Google Earth, dan Bing Map. 

Kebotakan lahan di Pulau Gag mulai tampak jelas pada tahun 2018. Kemudian, tahun 2019 dan seterusnya, lahan yang gundul semakin luas. Citra satelit terbaru tahun 2025 memperlihatkan area hutan gundul bertambah.



Data Forest Watch Indonesia (FWI), Pulau Gag memiliki tutupan seluas 1.329 hektare. Namun aktivitas pertambangan PT Gag Nikel, menyebabkan deforestasi hutan sejak 2017-2021 mencapai 588 hektare. 

Di Pulau Manuran, Tempo membandingkan citra satelit pada tahun 2009 dan 2025. Hasilnya, citra satelit 2025 menunjukkan kawasan yang gundul di sisi utara hingga ke selatan.  

Menurut monitoring Forest Watch Indonesia, seluas 7.028 hektare izin usaha pertambangan PT Anugerah Surya Pratama di Pulau Manuran adalah tutupan hutan. Namun akibat aktivitas pertambangan, Pulau Manuran kehilangan hutan  seluas 356 hektare pada 2017-2021.

Kemudian, di Pulau Kawei, kawasan yang gundul telah tampak pada citra satelit tahun 2009 dan tahun 2014. Area yang terbuka, terlihat semakin luas pada 2025. 



Sebelum Greenpeace, Harian Kompas pernah membuat Ekspedisi Tanah Papua. Salah satu liputan yang telah dipublikasikan memotret konsesi tambang nikel di Pulau Gag, Raja Ampat. Edisi tersebut dapat diakses di kanal Youtube Harian Kompas edisi 26 Februari 2022, berjudul Seluruh Pulau Gag di Raja Ampat Papua Dikuasai Konsesi Tambang Nikel. 

Bagaimana konten Raja Ampat dari akal imitasi menyebar?

Tim Cek Fakta Tempo menganalisis konten-konten yang dihasilkan dengan akal imitasi di TikTok, Instagram, Twitter, dan Facebook melalui dashboard X Network Search WeVerify.

Konten-konten tersebut dihasilkan oleh warganet yang berpartisipasi dalam gerakan #SaveRajaAmpat untuk menyuarakan penyelamatan kawasan Raja Ampat dari penambangan nikel. Warganet membuat video dan gambar hasil akal imitasi generatif, setelah aktivis Greenpeace dan masyarakat adat melakukan protes di acara Indonesia Critical Minerals Conference & Expo di Hotel Pullman, Central Park, Jakarta, 3 Juni 2025.

Ada dua tipe visual konten dari akal imitasi generatif yang diproduksi warganet. Pertama, konten-konten avatar yang menyuarakan protes dan ajakan untuk bergabung menyelamatkan Raja Ampat. Akun @Kanseulir di media sosial X misalnya, mengunggah video akal imitasi “Kami bukan tamu di tanah sendiri” dengan avatar menyerupai masyarakat adat. Konten yang diunggah pada 5 Juni 2025 tersebut, dibagikan ulang hingga 6,5 ribu kali.

Di TikTok, anime_editz7924, mengunggah video akal imitasi yang memperlihatkan avatar dua pria bule marah karena pejabat Indonesia menghancurkan surga di Papua. Video akal imitasi generatif ini diputar 7,8 juta sejak 6 Juni 2025.  

Beberapa contoh konten akal imitasi generatif dalam gerakan #SaveRajaAmpat. [Sumber: Twitter dan TikTok]

Tipe kedua, konten berisi visual kerusakan pulau-pulau di Raja Ampat yang dinilai tidak menunjukkan kondisi sebenarnya di Pulau Piaynemo. Hasil analisis Tempo dengan alat deteksi akal imitasi, AI or Not, menunjukkan gambar-gambar tersebut memang dibuat dengan kecerdasan buatan.

Konten dari akal imitasi yang dilabeli oleh akun-akun pendukung pemerintah. [Sumber: TikTok]

Asisten profesor di Sekolah Media dan Komunikasi Strategis, Oklahoma State University, Dr. Nuurrianti Jalli, menjelaskan fenomena penggunaan konten akal imitasi generatif tersebut dalam aktivisme. Menurut dia, perkembangan teknologi kecerdasan buatan generatif, mendorong masyarakat dapat menghasilkan konten yang memicu resonansi emosional. Sebab konten akal imitasi yang diolah secara artistik atau dramatis, membantu menggalang perhatian dan mendorong empati. 

Selain itu, kata dia, konten dari akal imitasi dapat menurunkan hambatan warga untuk berpartisipasi dalam gerakan publik. Warga saat ini tidak membutuhkan desainer profesional untuk menghasilkan gambar yang menarik. “Di satu sisi, akal imitasi mendemokratisasi kekuatan naratif,” kata Nuurianti kepada Tempo, Kamis 19 Juni 2025.

Tetapi di satu sisi lainnya, kata Nuurianti, konten-konten dari akal imitasi generatif menimbulkan pertanyaan dari sisi akurasi dan manipulasi. Sebab konten dari akal imitasi generatif, berpotensi memproduksi misinformasi yang terlihat hiper-realistis. Jika konten kampanye tersebut menyesatkan, justru berisiko membalikkan situasi dan merusak kepercayaan terhadap gerakan publik tersebut. 

Oleh karena itu, dia mendorong, warga dapat menggunakan konten dari akal imitasi generatif secara transparan, dengan memberikan keterangan apakah konten tersebut asli atau dibuat dengan kecerdasan buatan. “Kunci utamanya adalah menemukan keseimbangan di mana alat kecerdasan buatan memperkuat suara warga tetapi tanpa merusak kepercayaan atau menyebarkan bahaya,” kata seorang peneliti tamu di Institut Studi Asia Tenggara (ISEAS) Yusof Ishak di Singapura ini.