Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding, dalam laporan ANTARA, telah membantah kabar penutupan akses bagi pekerja migran Indonesia ke Jepang.

Menteri Karding bahkan menegaskan bahwa isu tersebut adalah hoaks.

"Kami sudah berkoordinasi dengan KBRI Tokyo, tidak ada kebijakan penutupan sama sekali," kata dia.

Pernyataan Menteri P2MI itu turut diperkuat dengan keterangan resmi yang dikeluarkan Kedutaan Besar RI (KBRI) Tokyo pada 15 Juli 2025.

KBRI Tokyo menyatakan tahun 2026 akan menjadi tahun terakhir masuknya pekerja Indonesia ke Jepang adalah tidak benar.

“Pemerintah Jepang tidak pernah menyampaikan hal tersebut, dan isu ini bukan bagian dari pembahasan resmi antara Pemerintah Indonesia dan Jepang,” demikian pernyataan KBRI Tokyo melalui akun Instagram @kbritokyo.

Klaim: Jepang akan "blacklist" pekerja dari Indonesia

Rating: Hoaks











(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

View this post on Instagram









(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});













(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});



A post shared by Indonesia in Japan (@kbritokyo)

Pewarta: Tim JACX

Editor: Indriani

Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Tim Cek Fakta Kompas.com mengambil tangkapan layar video tersebut dan menelusurinya menggunakan Google Lens.

Hasilnya, video identik dengan unggahan di kanal YouTube CNBC Indonesia pada 19 Desember 2019.

Keterangan dalam pemberitaan menyebut Trump dimakzulkan DPR pada 18 Desember 2019  karena dianggap melakukan penyalahgunaan kekuasaan dan menghalang-halangi kongres. 

Donald Trump dituduh menekan Ukraina untuk menyelidiki bakal calon saingannya dalam Pemilihan Presiden, Joe Biden. 

Dalam voting yang dilakukan di Gedung Capitol di Washington, D.C,  230 orang sepakat Trump lengser karena menyalahgunkan kekuasaan, sementara yang menolak sebanyak 197 orang. 

Namun akhirnya pada Februari 2020 Senat Amerika Serikat meloloskan Donald Trump dari pemakzulan tersebut.

Diberitakan Kompas.id, hasil pemungutan suara di Senat menyebutkan, Trump tidak menyalahgunakan kekuasaan dengan skor 52-48 dan Trump tidak merintangi penyelidikan dengan skor 53-47

Narasi yang mengeklaim DPR AS memakzulkan Donald Trump pada Juli 2025 merupakan informasi tidak benar atau hoaks.

Video yang beredar merupakan pemberitaan pada Desember 2019. Saat itu, mayoritas anggota DPR menyepakati pemakzulan karena Trump dinilai melakukan penyalahgunaan kekuasaan dan menghalang-halangi kongres.

Namun, pada Februari 2020 Senat Amerika Serikat meloloskan Donald Trump dari pemakzulan tersebut.

Setelah diperiksa, tautan itu tidak mengarah ke situs resmi PT Pos Indonesia atau halaman aplikasi Pospay di Play Store atau App Store.

Tautan itu mengarah ke situs yang meminta pengunjung memasukkan nama lengkap dan nomor Telegram aktif. Ini merupakan indikasi phishing.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah mengingatkan masyarakat agar tidak tertipu tautan mencurigakan yang mengatasnamakan BSU.

Kepala Biro Humas Kemnaker Sunardi Manampiar Sinaga mengatakan, informasi resmi terkait BSU hanya disampaikan melalui situs resmi Kemnaker, yaitu bsu.kemnaker.go.id.

"Di luar itu berarti palsu atau penipuan," kata Sunardi, seperti diberitakan Kompas.com, pada Selasa (15/7/2025).

Masyarakat diminta tidak sembarangan memberikan data pribadi seperti NIK, nomor rekening, atau OTP kepada pihak yang tidak jelas identitas dan otoritasnya.

Berikut langkah mengecek pencairan BSU lewat aplikasi Pospay:

Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, tautan mengatasnamakan Pospay yang diklaim untuk mengecek pencairan BSU 2025 adalah hoaks.

Tautan itu mengarah ke situs yang meminta pengunjung memasukkan nama lengkap dan nomor Telegram aktif. Ini merupakan indikasi phishing.

Setelah ditelusuri, video itu bukan peristiwa pada 2025. Video identik dengan unggahan di kanal YouTube Buyout Footage Historic Film Archive. 

Dalam keterangannya, video tersebut adalah momen ketika Obama menyampaikan pidato kenegaraan pertamanya pada 27 Januari 2010 di Sidang Gabungan Kongres Amerika Serikat. 

Obama menyampaikan beberapa hal dalam pidatonya, salah satunya terkait upaya menciptakan lapangan kerja baru serta memulihkan ekonomi dari resesi.

Adapun Obama merupakan Presiden ke-44 Amerika Serikat. Ia menjabat sejak 2009 hingga 2017.

Sementara, saat ini Amerika Serikat masih dipimpin oleh Donald Trump yang terpilih dalam Pemilihan Presiden 2024.

Di laman Whitehouse.gov, Donald Trump juga masih tercatat sebagai Presiden Amerika Serikat yang sah. 

Video yang diklaim menampilkan Obama dilantik menjadi Presiden Amerika Serikat merupakan informasi tidak benar atau hoaks.

Adapun video itu adalah momen ketika Obama menyampaikan pidato kenegaraan pertamanya pada 27 Januari 2010. Obama menjabat Presiden Amerika Serikat dari 2009 hingga 2017.