Rumah yang berada di persimpangan Jalan Diponegoro dan Cilamaya, Kota Bandung, Jawa Barat bukanlah rumah Sahroni.

Dikutip dari Kompas.com, rumah tersebut merupakan rumah aset milik MPR RI.

Berdasarkan pantauan di lapangan, rumah tersebut hangus dilahap api sekitar pukul 18.20 WIB, Jumat (29/8/2025).

Sebelum terbakar akibat lemparan bom molotov, rumah itu sempat dilempari batu dan benda lain.

Namun tidak ada korban jiwa dari aksi pengrusakan tersebut.

Video detik-detik rumah aset MPR RI di Bandung dilahap api dapat dilihat melalui pemberitaan Kompas TV ini.

Sebelumnya, anggota DPR Fraksi Partai Nasdem Ahmad Sahroni sempat menjadi sorotan karena menyebut massa aksi yang melakukan unjuk rasa di depan Gedung DPR RI sebagai "orang paling tolol sedunia".

Sebagaimana diwartakan Kompas.com, belakangan, ia dimutasi dari posisinya seaggai Wakli Ketua Komisi III DPR.

Namun Partai Nasdem membantah narasi bahwa mutasi itu terkait pernyataan kontroversial Sahroni.

Tidak benar massa aksi di Bandung membakar rumah Sahroni pada Jumat (29/8/2025).

Rumah di persimpangan Jalan Diponegoro dan Cilamaya, Kota Bandung bukan milik Sahroni, melainkan aset MPR RI.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary Syam Indradi mengatakan, isi dari pesan berantai itu tidak benar.

Ia meminta masyarakat, terutama warga Tionghoa, tidak perlu khawatir.

"Tidak benar. Masyarakat tidak perlu khawatir, kami ada di lapangan 24 jam," ujar Ade pada Kamis (28/8/2025) sebagaimana diwartakan Kompas.com.

Adapun demo yang berlangsung pada Kamis diikuti oleh puluhan ribu buruh di depan Gedung DPR RI, Jakarta.

Mereka menyuarakan kekecewaan atas kinerja DPR, kenaikan pajak, dan menyoroti tunjangan anggota parlemen.

Pesan berantai untuk tidak mengadakan acara bagi warga Tionghoa saat aksi demo 28 Agustus 2025 merupakan hoaks.

Mahasiswa, buruh, dan elemen masyarakat sipil melakukan aksi unjuk rasa terhadap kinerja DPR.

Narasi yang beredar di media sosial berpotensi mengaburkan muatan aksi unjuk rasa dan mengarahkannya pada isu SARA.

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menegaskan melalui akun media sosialnya bahwa isu pelarangan liputan demonstrasi oleh media nasional adalah hoaks. Ia menyatakan pemerintah tidak pernah melarang peliputan.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Ia juga menyatakan, saat ini seluruh stasiun televisi nasional dan radio tetap menayangkan liputan panjang terkait demonstrasi di berbagai lokasi.

Hal senada juga ditegaskan oleh Wakil Menteri Komdigi, Nezar Patria. Ia memastikan tidak ada pembatasan bagi media untuk meliput aksi demonstrasi.

Menurutnya, siaran langsung tetap berjalan seperti biasa. Namun, pemerintah hanya mengimbau agar media menayangkan liputan yang tidak memprovokasi, tidak memperluas kemarahan publik, dan tidak menampilkan konten yang memperburuk situasi.

“Selebihnya bebas, tidak ada sensor, bisa dilihat, ya, semuanya berjalan seperti yang bisa disaksikan oleh semua orang, cuma kita memberikan semacam pandangan agar mempraktikkan suatu jurnalisme yang berkualitas,” ujarnya, dilansir dari ANTARA.

Selain itu, Ketua KPID DKI Jakarta, Puji Hartoyo, juga membantah pihaknya pernah mengeluarkan surat edaran yang melarang liputan demonstrasi. Ia menegaskan surat yang beredar di media sosial tersebut bukan berasal dari KPID DKI Jakarta.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

“Tidak benar KPID DKI Jakarta mengeluarkan surat edaran (imbauan terkait siaran demonstrasi) ke televisi dan radio,” ujar Puji, dilansir dari Instagram KPID DKI Jakarta.

Pewarta: Tim JACX

Editor: M Arief Iskandar

Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) menelusuri video tersebut dengan Google Lens. Hasil penelusuran teratas mengarah ke pemberitaan republika.co.id “Driver Ojol Wanita Tuntut Sistem Skorsing Dihilangkan” tayang Agustus 2024.

Dalam berita itu dijelaskan bahwa para pengemudi ojek online menuntut pemerintah dan perusahaan aplikasi transportasi agar melegalkan status profesi driver ojol dalam undang-undang. Mereka juga meminta potongan biaya aplikasi diturunkan. Para demonstran hadir dengan atribut masing-masing platform, seperti Gojek, Grab, Shopee, dan Maxim, dalam aksi yang berlangsung di kawasan Patung Kuda, Jakarta, pada Kamis (29/8/2024).

Untuk diketahui, dilansir dari tempo.co, pada Kamis (28/8/2025) pagi hingga siang ada aksi demonstrasi oleh serikat buruh yang berlangsung di depan gedung DPR. Mereka membawa enam tuntutan, yakni hapus outsourching dan tolak upah murah, stop PHK, reformasi pajak perburuhan, sahkan RUU ketenagakerjaan tanpa omnibus law, sahkan RUU perampasan aset, dan revisi RUU Pemilu.

Setelah demo serikat buruh berakhir, gelombang massa dari mahasiswa dan massa berseragam sekolah berdatangan ke sekitar gedung DPR. Mahasiswa itu berasal dari berbagai kampus. Mereka menuntut pembubaran DPR serta pencabutan tunjangan anggota dewan yang berlebihan.

Unggahan yang beredar merupakan konten dengan konteks yang salah (false context). Faktanya, dokumentasi itu adalah potret aksi demonstrasi ojek online pada Agustus 2024.

(Ditulis oleh Moch. Marcellodiansyah)