Tim pemeriksa fakta Mafindo (TurnBackHoax) pertama-tama menelusuri kebenaran klaim tersebut dengan memasukkan kata kunci “telat bayar pajak pertamina larang beli bbm” ke mesin pencarian Google.
Hasilnya, ditemukan artikel periksa fakta Tirto.id berisi penjelasan dari Vice President Corporate Communication Pertamina, Fadjar Djoko Santoso, yang menerangkan informasi tersebut tidak benar.
“Ke kami [Pertamina] belum ada informasi resminya terkait hal tersebut [larangan pembelian BBM jika masyarakat belum membayar pajak],” kata Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga, Heppy Wulansari, kepada Tirto (8/10/2024).
Sebagai informasi, kabar soal larangan membeli BBM bagi masyarakat yang belum membayar pajak beredar sejak akhir 2023.
Dilansir dari berita tempo.co yang tayang November 2023, Manajer Komunikasi dan CSR Pertamina Patra Niaga Wilayah Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara, Ahad Rahedi, menyatakan pihaknya sempat mengusulkan agar pemerintah daerah di Bali melarang penunggak pajak kendaraan bermotor membeli BBM subsidi. Namun, itu baru sebatas usulan dan belum diterapkan.
Tim pemeriksa fakta Mafindo (TurnBackHoax) pun telah meluruskan klaim lewat artikel “[SALAH] Peraturan Baru Dilarang Isi Bensin Kalau Telat Bayar Pajak” yang tayang pada Februari 2024

Jadi, unggahan berisi klaim “penunggak pajak dilarang beli BBM oleh Pertamina” itu merupakan konten dengan konteks yang salah (false context).
(Ditulis oleh Vania Astagina)

Menelisik tautan yang disematkan dalam unggahan, terindikasi formulir pendaftaran tersebut merupakan penipuan. Pasalnya, pendaftaran bukan melalui laman resmi Kementerian Sosial (Kemensos) sebagai pengelola bansos dari pemerintah pusat.

Berdasarkan pengamatan Tim pemeriksa fakta Mafindo (TurnBackHoax), infografis dalam unggahan juga disunting dari publikasi IndonesiaBaik.id berjudul “Bansos Uang Tunai Rp500 Ribu, Cek Namamu Terdaftar atau Tidak”.

Infografis asli menunjukkan tautan cekbansos.siks.kemsos.go.id menjadi laman untuk mengecek penerima nama penerima bansos, bukan tunaibansos[dot]vercel[dot]app seperti yang ditampilkan unggahan “Bansos 2024”.

Melansir dari Detik.com, penerima bansos harus terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Adapun pendaftaran daring dilakukan melalui aplikasi “Cek Bansos” di Play Store atau App Store yang telah disediakan Kemensos.

Pendaftaran DTKS bisa dilakukan secara mandiri dengan datang langsung ke kantor Desa/Kelurahan setempat, selanjutnya akan ada musyawarah di tingkat Desa/Kelurahan untuk membahas kondisi kelayakan pendaftar sebagai penerima bansos.

Dengan demikian, tautan pendaftaran penerima Dana Bansos PKH 2024 dalam unggahan tersebut merupakan konten tiruan (impostor content).

(Ditulis oleh Moch. Marcellodiansyah)

Disadur dari Kompas.com.

Berdasarkan penelusuran oleh Kompas.com, potongan video di unggahan tersebut merupakan momen saat MBS menjadi pembicara dalam konferensi Future Investment Initiative bulan Oktober 2017 di Riyadh.

Kala itu, MBS tidak mengungkapkan ketidakpeduliannya terhadap Palestina. Ia hanya menyebut Arab Saudi telah mengalihkan ideologi ekstremis menjadi Islam yang lebih moderat. Dirinya pun menyatakan sikap bela terhadap Palestina dan tidak akan menormalisasi hubungan dengan Israel sampai kemerdekaan itu terjadi.

“Kerajaan tidak akan menghentikan upayanya untuk mendirikan negara Palestina merdeka dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya,” kata MBS dalam pidatonya

Dengan demikian, narasi bahwa Arab Saudi melarang imam masjid mendoakan Palestina di negaranya merupakan konten yang menyesatkan (misleading content).

(Ditulis oleh Moch. Marcellodiansyah)

Kementerian Agama menegaskan tidak ada kebijakan yang melarang pelaksanaan pernikahan di luar Kantor Urusan Agama (KUA), baik pada hari kerja maupun di hari libur.

"Kami ingin meluruskan bahwa aturan tersebut tidak membatasi pasangan untuk melangsungkan pernikahan di luar KUA pada hari kerja ataupun di hari libur," ujar Juru Bicara Kemenag, Anna Hasbie, dilansir dari ANTARA.

Anna menjelaskan pelaksanaan pernikahan di KUA pada dasarnya hanya dapat dilaksanakan pada hari dan jam kerja. Sebab, KUA beroperasi dari Senin hingga Jumat. Di luar hari-hari tersebut, KUA tidak melayani pernikahan di kantor.

"Penting untuk dicatat bahwa yang libur hanyalah kantor KUA, bukan petugas penghulu," kata Anna.

Menurut Anna, layanan pencatatan nikah sudah diatur dalam Undang-undang. Selama memenuhi syarat-syarat yang berlaku, pasangan tetap bisa melangsungkan pernikahan di lokasi yang diinginkan, baik di rumah, tempat ibadah atau lainnya

Klaim: Kemenag larang akad nikah di hari libur karena KUA tutup

Rating: Misinformasi

Pewarta: Tim JACX

Editor: Indriani

Copyright © ANTARA 2024