BKN sempat membuat pernyataan terkait informasi soal penerimaan PPPK dalam unggahan akun sosial media resmi lembaga tersebut.

"Musim seleksi rawan disinformasi, jadi pastikan #SobatBKN mencari informasi di kanal resmi agar terhindar dari informasi palsu, termasuk info yang dipotong-potong jadi tidak sesuai konteks," begitu bunyi unggahan akun @bkngoidofficial pada 7 Oktober 2024 lalu.

Lembaga ini juga menyebut kalau kriteria, syarat, dan mekanisme seleksi sudah tersedia di Keputusan Menteri PANRB no 347, 348, dan 349 tahun 2024. BKN menekankan, informasi resmi hanya didistribusikan lewat kanal instansi pemerintah.

Dalam keterangan resminya, Menteri PANRB, Abdullah Azwar Anas, menegaskan, proses pendaftaran dan informasi mengenai seleksi pegawai negara hanya melalui satu situs resmi dari pemerintah.

"Calon pelamar seleksi PPPK bisa mendaftar melalui portal https://sscasn.bkn.go.id sebagai situs resmi pendaftaran ASN secara nasional. Silakan mencermati mekanisme seleksi PPPK berdasarkan KepmenPANRB yang sudah kita terbitkan," ujarnya dikutip dari situs resmi MenPANRB. Informasi mengenai hasil seleksi juga dapat diakses melalui portal informasi yang sama.

Lebih lanjut, saat Tirto mencoba mengakses ke tautan situs yang tersebar di media sosial, kami diarahkan ke sebuah situs dengan tampilan seperti formulir. Situs tersebut mencurigakan, karena menyertakan tombol pilihan bahasa di bagian atasnya yang ketika diklik tidak merubah apapun. Hanya kolom nama, nomor handphone, serta tombol "kirim", yang bisa diklik dalam halaman tersebut.

Kami juga melakukan pemindaian situs tersebut dengan menggunakan URLScan.io. Hasil pemindaian menunjukkan domain, alias alamat utama situs tersebut, tidak terkait dengan situs resmi BPJS Kesehatan ataupun BKN. Ketiga domain situs tersebut adalah https://jobsids.com/.

Ada indikasi pencurian data pribadi dari situs-situs yang mengatasnamakan lembaga pemerintahan seperti ini.

Kami juga mencoba melakukan penelusuran terhadap penggunaan gambar sampul di situs tersebut. Salah satu hasil pencarian teratas mengarahkan ke akun sosial media dari BKD Provinsi Riau. Ini adalah poster penerimaan PPPK yang dibuat Pemerintah Provinsi Riau.

Sebelumnya, pada Agustus 2024, Tirto juga menemukan modus serupa, terdapat sebuah tautan berbentuk formulir yang mengaku sebagai halaman pendaftaran CPNS. Unggahan tersebut telah terbukti palsu dan dihapus.

Hasil pemeriksaan fakta menunjukkan tautan penerimaan PPPK yang tersebar di media sosial bersifat salah dan menyesatkan (false & misleading).

MenPANRB telah menegaskan informasi soal pegawai pemerintahan diakses melalui portal resmi www.sscasn.bkn.go.id. Tautan yang terdapat dalam unggahan mengarahkan ke situs lain yang tidak terafiliasi sama sekali dengan situs BKN.

Tim Cek Fakta Kompas.com menelusuri artikel tersebut di laman Wolipop.

Namun tidak ditemukan artikel dengan judul "Raja Thailand:Melarang Keras Warganya Untuk Berlibur Ke Indonesia, Karena Indonesia Markas Teroris".

Ketika ditelusuri lebih lanjut, gambar dan penulis artikel mirip dengan unggahan di laman Wolipop pada 30 Maret 2020.

Artikel aslinya berjudul "Kontroversi Raja Thailand Saat Corona, Tidur di Hotel Mewah dengan 20 Selir". 

Artikel tersebut membahas soal Raja Thailand, Maha Vajiralongkorn yang melakukan isolasi diri di hotel mewah pegunungan Alpen di Jerman bersama 20 selirnya. Hal itu dilakukan Maha Vajiralongkorn pada 2020 ketika pandemi Covid-19. 

Sejauh ini tidak ada larangan bagi warga negara Thailand untuk berkunjung ke Indonesia.

Warga Thailand juga bisa masuk ke Indonesia bebas visa, dengan ketentuan yang diatur imigrasi.

Judul artikel yang menyebut Raja Thailand melarang warganya berlibur ke Indonesia karena banyak teroris merupakan hasil manipulasi.

Artikel aslinya di laman Wolipop berjudul: "Kontroversi Raja Thailand Saat Corona, Tidur di Hotel Mewah dengan 20 Selir".

Sampai saat ini tidak ditemukan informasi valid Raja Thailand melarang warganya ke Indonesia karena dianggap banyak teroris.

Tim Cek Fakta Kompas.com mengambil tangkapan layar video tersebut dan menelusurinya menggunakan Google Lens.

Hasilnya, video itu identik dengan unggah di kanal YouTube Sekretariat Presiden pada 4 Juni 2022.

Dalam video aslinya Jokowi tidak menjanjikan bantuan modal usaha dan bayar utang. Namun ia menyampaikan ucapan duka atas meninggalnya Emmeril Kahn Mumtadz (Eril), putra mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil. Eril tenggelam di Sungai Aare, Swiss, pada 26 Mei 2022. 

Setelah dicek menggunakan Hive Moderation, suara Jokowi menjanjikan bantuan modal usaha dan bayar utang terdeteksi dihasilkan oleh kecerdasaan buatan atau artificial intelligence (AI).

Probabilitas suara Jokowi dibuat menggunakan AI generatif mencapai 99.7 persen. 

Video yang menampilkan Jokowi menjanjikan bantuan untuk modal usaha dan membayar utang merupakan hasil manipulasi.

Dalam video aslinya Jokowi menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya Eril, putra mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil pada 2022. 

Ketika dicek menggunakan Hive Moderation suara Jokowi menjanjikan bantuan modal usaha dan bayar utang terdeteksi dihasilkan AI. 

Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama (Kemenag), Muhammad Zain membantah adanya percepatan pemberangkatan haji reguler pada 2025 atau 1446 Hijriah.

"Itu jelas hoaks," ucap Zain pada Selasa (29/10/2024) dikutip dari situs Kemenag.

Penyebar informasi tersebut diduga merupakan modus penipuan dengan mencantumkan nama-nama calon jemaah haji yang masuk program percepatan pemberangkatan.

Faktanya, tidak ada percepatan pemberangkatan haji reguler pada 2025.

Pelaksanaan haji tetap dilakukan sesuai regulasi. Zain menjelaskan, Indonesia kembali mendapat kuota sebanyak 221.000 jemaah haji yang nantinya akan dibagi dalam pembagian kuota per kabupaten/kota.

Ia mengimbau kepada masyarakat agar memeriksa kembali informasi yang diragukan kebenarannya.

"Kami mengimbau kepada masyarakat agar berhati-hati dalam menerima informasi, ada baiknya untuk melakukan cross check terlebih dahulu, baik melalui jajaran Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah di Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota atau melalui seluruh kanal informasi resmi Kementerian Agama," ucapnya.

Tawaran percepatan keberangkatan haji 2025 dengan biaya tambahan Rp 6 juta di media sosial merupakan hoaks.

Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag memastikan tidak ada program percepatan pemberangkatan haji reguler pada 2025 atau 1446 Hijriah.