GFD (Global Fact-Check Database)

  • (GFD-2024-23733) [HOAKS] Raja Thailand Larang Warganya Liburan ke Indonesia karena Banyak Teroris

    Sumber:
    Tanggal publish: 31/10/2024

    KLARIFIKASI

    Berita

    KOMPAS.com - Di media sosial beredar narasi yang mengeklaim Raja Thailand, Maha Vajiralongkorn melarang warganya berlibur ke Indonesia karena dianggap banyak teroris.

    Narasi itu beredar luas di media sosial dalam bentuk tangkapan layar judul artikel di laman Wolipop yang merupakan grup media Detik.com.

    Namun setelah ditelusuri konten tersebut merupakan hasil manipulasi.

    Narasi yang mengeklaim Raja Thailand melarang warganya berlibur ke Indonesia karena banyak teroris muncul di media sosial, salah satunya dibagikan akun Facebook ini, ini, dan ini.

    Akun tersebut membagikan tangkapan layar artikel di laman Wolipop dengan judul:

    Raja Thailand:Melarang Keras Warganya Untuk Berlibur Ke Indonesia, Karena Indonesia Markas Teroris

    Hasil Cek Fakta

    Tim Cek Fakta Kompas.com menelusuri artikel tersebut di laman Wolipop.

    Namun tidak ditemukan artikel dengan judul "Raja Thailand:Melarang Keras Warganya Untuk Berlibur Ke Indonesia, Karena Indonesia Markas Teroris".

    Ketika ditelusuri lebih lanjut, gambar dan penulis artikel mirip dengan unggahan di laman Wolipop pada 30 Maret 2020.

    Artikel aslinya berjudul "Kontroversi Raja Thailand Saat Corona, Tidur di Hotel Mewah dengan 20 Selir". 

    Artikel tersebut membahas soal Raja Thailand, Maha Vajiralongkorn yang melakukan isolasi diri di hotel mewah pegunungan Alpen di Jerman bersama 20 selirnya. Hal itu dilakukan Maha Vajiralongkorn pada 2020 ketika pandemi Covid-19. 

    Sejauh ini tidak ada larangan bagi warga negara Thailand untuk berkunjung ke Indonesia.

    Warga Thailand juga bisa masuk ke Indonesia bebas visa, dengan ketentuan yang diatur imigrasi.

    Kesimpulan

    Judul artikel yang menyebut Raja Thailand melarang warganya berlibur ke Indonesia karena banyak teroris merupakan hasil manipulasi.

    Artikel aslinya di laman Wolipop berjudul: "Kontroversi Raja Thailand Saat Corona, Tidur di Hotel Mewah dengan 20 Selir".

    Sampai saat ini tidak ditemukan informasi valid Raja Thailand melarang warganya ke Indonesia karena dianggap banyak teroris.

    Rujukan

  • (GFD-2024-23732) [HOAKS] Video Jokowi Janjikan Bantuan Modal Usaha dan Bayar Utang

    Sumber:
    Tanggal publish: 30/10/2024

    KLARIFIKASI

    Berita

    KOMPAS.com - Sebuah video di media sosial menampikan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) menjanjikan bantuan untuk modal usaha dan membayar utang.

    Namun, setelah ditelusuri video tersebut merupakan hasil manipulasi.

    Video yang menampilkan Jokowi menjanjikan bantuan untuk modal usaha dan membayar utang muncul di media sosial, salah satunya dibagikan oleh akun Instagram ini.

    Dalam unggahan itu warganet diminta menghubungi nomor WhatsApp untuk mendapat bantuan. Video diberi keterangan demikian:

    CARANYA..

    LANGSUNG HUBUNGI WHATSAPP SAYA SAJA DIBAWAH+62 882-8615-4534

    Akun Instagram Tangkapan layar Instagram video yang menyebut Jokowi menjanjikan bantuan modal usaha dan bayar utang

    Hasil Cek Fakta

    Tim Cek Fakta Kompas.com mengambil tangkapan layar video tersebut dan menelusurinya menggunakan Google Lens.

    Hasilnya, video itu identik dengan unggah di kanal YouTube Sekretariat Presiden pada 4 Juni 2022.

    Dalam video aslinya Jokowi tidak menjanjikan bantuan modal usaha dan bayar utang. Namun ia menyampaikan ucapan duka atas meninggalnya Emmeril Kahn Mumtadz (Eril), putra mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil. Eril tenggelam di Sungai Aare, Swiss, pada 26 Mei 2022. 

    Setelah dicek menggunakan Hive Moderation, suara Jokowi menjanjikan bantuan modal usaha dan bayar utang terdeteksi dihasilkan oleh kecerdasaan buatan atau artificial intelligence (AI).

    Probabilitas suara Jokowi dibuat menggunakan AI generatif mencapai 99.7 persen. 

    Kesimpulan

    Video yang menampilkan Jokowi menjanjikan bantuan untuk modal usaha dan membayar utang merupakan hasil manipulasi.

    Dalam video aslinya Jokowi menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya Eril, putra mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil pada 2022. 

    Ketika dicek menggunakan Hive Moderation suara Jokowi menjanjikan bantuan modal usaha dan bayar utang terdeteksi dihasilkan AI. 

    Rujukan

  • (GFD-2024-23731) [HOAKS] Percepatan Keberangkatan Haji 2025 dengan Biaya Tambahan Rp 6 Juta

    Sumber:
    Tanggal publish: 30/10/2024

    KLARIFIKASI

    Berita

    KOMPAS.com - Beredar tawaran menjadi peserta percepatan keberangkatan haji reguler pada 2025 dengan membayar biaya tambahan Rp 6 juta.

    Tawaran tersebut menyebutkan, keberangkatan yang awalnya direncanakan pada 2032 dipercepat menjadi 2025.

    Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, narasi itu tidak benar atau hoaks.

    Tawaran percepatan keberangkatan haji 2025 dengan biaya tambahan Rp 6 juta disebarkan oleh akun Facebook ini, ini, dan ini.

    Berikut narasi yang ditulis salah satu akun pada Sabtu (26/10/2024):

    Bismillah

    Yg berminat percepatan haji reguler menjadi keberangkatan 2025 dgn menambah biaya 6 juta di luar biaya Setoran boleh inbox

    Di bawah ini adalah data yg sudah kita percepatan banyak yg awalnya berangkat 2034 dan seterus kita percepatan jadi 2025

    Hasil Cek Fakta

    Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama (Kemenag), Muhammad Zain membantah adanya percepatan pemberangkatan haji reguler pada 2025 atau 1446 Hijriah.

    "Itu jelas hoaks," ucap Zain pada Selasa (29/10/2024) dikutip dari situs Kemenag.

    Penyebar informasi tersebut diduga merupakan modus penipuan dengan mencantumkan nama-nama calon jemaah haji yang masuk program percepatan pemberangkatan.

    Faktanya, tidak ada percepatan pemberangkatan haji reguler pada 2025.

    Pelaksanaan haji tetap dilakukan sesuai regulasi. Zain menjelaskan, Indonesia kembali mendapat kuota sebanyak 221.000 jemaah haji yang nantinya akan dibagi dalam pembagian kuota per kabupaten/kota.

    Ia mengimbau kepada masyarakat agar memeriksa kembali informasi yang diragukan kebenarannya.

    "Kami mengimbau kepada masyarakat agar berhati-hati dalam menerima informasi, ada baiknya untuk melakukan cross check terlebih dahulu, baik melalui jajaran Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah di Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota atau melalui seluruh kanal informasi resmi Kementerian Agama," ucapnya.

    Kesimpulan

    Tawaran percepatan keberangkatan haji 2025 dengan biaya tambahan Rp 6 juta di media sosial merupakan hoaks.

    Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag memastikan tidak ada program percepatan pemberangkatan haji reguler pada 2025 atau 1446 Hijriah.

    Rujukan

  • (GFD-2024-23730) Cek Fakta: Tidak Benar Pemerintah Adakan Program Percepatan Haji dengan Tambahan Biaya Tertentu

    Sumber:
    Tanggal publish: 31/10/2024

    KLARIFIKASI

    Berita


    Liputan6.com, Jakarta - Beredar di media sosial postingan yang mengklaim pemerintah membuka program percepatan haji dengan menambah biaya tertentu. Postingan itu beredar sejak beberapa waktu lalu.
    Salah satu akun ada yang mengunggahnya di Facebook. Akun itu mempostingnya pada 28 Agustus 2024.
    Berikut isi postingannya:
    "Info HAJI
    Percepatan *HAJI* porsi pemerintah :
    1. Waktu haji 40 hari ( karena ikut pemerintah)
    2. Manasik KBIH kota setempat
    3. Berangkat dari pendopo kota / kabupaten .
    4. Menggunakan
    *VISA* *HAJI* Cara :
    1. Mengajukan untuk program percepatan ( fc KTP, KK, surat nikah )
    2. Sudah mendaftar haji .
    3. Usia bebas
    4. Selesai proses pengajuan langsung berangkat tahun ini juga.
    5. Membayar biaya untuk proses pengajuan Biaya haji Percepatan total 150 juta di kurangi biaya ambil kursi antrian haji 25 juta.
    Jadi :Jika sudah mendaftar haji 25 juta, maka tinggal menambah 125 juta ( biaya haji sesuai keputusan pemerintah).
    DP 50 juta untuk proses pengajuan percepatan.Untuk pelunasan biaya haji, setelah anda mendapat surat tentang informasi pemberangkatan dari kantor departemen agama di kota anda."
    Lalu benarkah pemerintah membuka program percepatan haji dengan menambah biaya tertentu?

    Hasil Cek Fakta


    Cek Fakta Liputan6.com menelusuri dengan membuka website resmi pemerintah terkait haji yakni haji.kemenag.go.id. Di sana terdapat penjelasan Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri (Dir DN) Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah kementerian Agama, Muhammad Zain.
    "Di Kementerian Agama tidak ada panitia percepatan pelaksanaan haji, semuanya berjalan sesuai dengan regulasi yang ada. Jadi postingan itu jelas hoaks," ujarnya.
    "Pembuat dan penyebarnya bisa berurusan dengan pihak berwajib, karena telah memproduksi dan menyebar informasi palsu dan bisa terjerat dengan pasal penipuan. Kami mengimbau kepada masyarakat agar berhati-hati dalam menerima informasi, ada baiknya untuk melakukan cross check terlebih dahulu, baik melalui jajaran Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah di Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota atau melalui seluruh kanal informasi resmi Kementerian Agama," ujarnya menegaskan.
    Zain menjelaskan, saat ini Indonesia kembali mendapat kuota sebanyak 221 ribu jemaah haji yang nantinya akan dibagi ke dalam pembagian kuota per kabupaten/kota.
    "Kita harus kroscek setiap informasi yang tidak jelas kebenarannya agar tidak menjadi koban penipuan tersebut," ujarnya.

    Kesimpulan


    Pemerintah membuka program percepatan haji dengan menambah biaya tertentu adalah tidak benar.

    Rujukan