GFD (Global Fact-Check Database)

  • (GFD-2024-23732) [HOAKS] Video Jokowi Janjikan Bantuan Modal Usaha dan Bayar Utang

    Sumber:
    Tanggal publish: 30/10/2024

    KLARIFIKASI

    Berita

    KOMPAS.com - Sebuah video di media sosial menampikan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) menjanjikan bantuan untuk modal usaha dan membayar utang.

    Namun, setelah ditelusuri video tersebut merupakan hasil manipulasi.

    Video yang menampilkan Jokowi menjanjikan bantuan untuk modal usaha dan membayar utang muncul di media sosial, salah satunya dibagikan oleh akun Instagram ini.

    Dalam unggahan itu warganet diminta menghubungi nomor WhatsApp untuk mendapat bantuan. Video diberi keterangan demikian:

    CARANYA..

    LANGSUNG HUBUNGI WHATSAPP SAYA SAJA DIBAWAH+62 882-8615-4534

    Akun Instagram Tangkapan layar Instagram video yang menyebut Jokowi menjanjikan bantuan modal usaha dan bayar utang

    Hasil Cek Fakta

    Tim Cek Fakta Kompas.com mengambil tangkapan layar video tersebut dan menelusurinya menggunakan Google Lens.

    Hasilnya, video itu identik dengan unggah di kanal YouTube Sekretariat Presiden pada 4 Juni 2022.

    Dalam video aslinya Jokowi tidak menjanjikan bantuan modal usaha dan bayar utang. Namun ia menyampaikan ucapan duka atas meninggalnya Emmeril Kahn Mumtadz (Eril), putra mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil. Eril tenggelam di Sungai Aare, Swiss, pada 26 Mei 2022. 

    Setelah dicek menggunakan Hive Moderation, suara Jokowi menjanjikan bantuan modal usaha dan bayar utang terdeteksi dihasilkan oleh kecerdasaan buatan atau artificial intelligence (AI).

    Probabilitas suara Jokowi dibuat menggunakan AI generatif mencapai 99.7 persen. 

    Kesimpulan

    Video yang menampilkan Jokowi menjanjikan bantuan untuk modal usaha dan membayar utang merupakan hasil manipulasi.

    Dalam video aslinya Jokowi menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya Eril, putra mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil pada 2022. 

    Ketika dicek menggunakan Hive Moderation suara Jokowi menjanjikan bantuan modal usaha dan bayar utang terdeteksi dihasilkan AI. 

    Rujukan

  • (GFD-2024-23731) [HOAKS] Percepatan Keberangkatan Haji 2025 dengan Biaya Tambahan Rp 6 Juta

    Sumber:
    Tanggal publish: 30/10/2024

    KLARIFIKASI

    Berita

    KOMPAS.com - Beredar tawaran menjadi peserta percepatan keberangkatan haji reguler pada 2025 dengan membayar biaya tambahan Rp 6 juta.

    Tawaran tersebut menyebutkan, keberangkatan yang awalnya direncanakan pada 2032 dipercepat menjadi 2025.

    Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, narasi itu tidak benar atau hoaks.

    Tawaran percepatan keberangkatan haji 2025 dengan biaya tambahan Rp 6 juta disebarkan oleh akun Facebook ini, ini, dan ini.

    Berikut narasi yang ditulis salah satu akun pada Sabtu (26/10/2024):

    Bismillah

    Yg berminat percepatan haji reguler menjadi keberangkatan 2025 dgn menambah biaya 6 juta di luar biaya Setoran boleh inbox

    Di bawah ini adalah data yg sudah kita percepatan banyak yg awalnya berangkat 2034 dan seterus kita percepatan jadi 2025

    Hasil Cek Fakta

    Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama (Kemenag), Muhammad Zain membantah adanya percepatan pemberangkatan haji reguler pada 2025 atau 1446 Hijriah.

    "Itu jelas hoaks," ucap Zain pada Selasa (29/10/2024) dikutip dari situs Kemenag.

    Penyebar informasi tersebut diduga merupakan modus penipuan dengan mencantumkan nama-nama calon jemaah haji yang masuk program percepatan pemberangkatan.

    Faktanya, tidak ada percepatan pemberangkatan haji reguler pada 2025.

    Pelaksanaan haji tetap dilakukan sesuai regulasi. Zain menjelaskan, Indonesia kembali mendapat kuota sebanyak 221.000 jemaah haji yang nantinya akan dibagi dalam pembagian kuota per kabupaten/kota.

    Ia mengimbau kepada masyarakat agar memeriksa kembali informasi yang diragukan kebenarannya.

    "Kami mengimbau kepada masyarakat agar berhati-hati dalam menerima informasi, ada baiknya untuk melakukan cross check terlebih dahulu, baik melalui jajaran Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah di Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota atau melalui seluruh kanal informasi resmi Kementerian Agama," ucapnya.

    Kesimpulan

    Tawaran percepatan keberangkatan haji 2025 dengan biaya tambahan Rp 6 juta di media sosial merupakan hoaks.

    Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag memastikan tidak ada program percepatan pemberangkatan haji reguler pada 2025 atau 1446 Hijriah.

    Rujukan

  • (GFD-2024-23730) Cek Fakta: Tidak Benar Pemerintah Adakan Program Percepatan Haji dengan Tambahan Biaya Tertentu

    Sumber:
    Tanggal publish: 31/10/2024

    KLARIFIKASI

    Berita


    Liputan6.com, Jakarta - Beredar di media sosial postingan yang mengklaim pemerintah membuka program percepatan haji dengan menambah biaya tertentu. Postingan itu beredar sejak beberapa waktu lalu.
    Salah satu akun ada yang mengunggahnya di Facebook. Akun itu mempostingnya pada 28 Agustus 2024.
    Berikut isi postingannya:
    "Info HAJI
    Percepatan *HAJI* porsi pemerintah :
    1. Waktu haji 40 hari ( karena ikut pemerintah)
    2. Manasik KBIH kota setempat
    3. Berangkat dari pendopo kota / kabupaten .
    4. Menggunakan
    *VISA* *HAJI* Cara :
    1. Mengajukan untuk program percepatan ( fc KTP, KK, surat nikah )
    2. Sudah mendaftar haji .
    3. Usia bebas
    4. Selesai proses pengajuan langsung berangkat tahun ini juga.
    5. Membayar biaya untuk proses pengajuan Biaya haji Percepatan total 150 juta di kurangi biaya ambil kursi antrian haji 25 juta.
    Jadi :Jika sudah mendaftar haji 25 juta, maka tinggal menambah 125 juta ( biaya haji sesuai keputusan pemerintah).
    DP 50 juta untuk proses pengajuan percepatan.Untuk pelunasan biaya haji, setelah anda mendapat surat tentang informasi pemberangkatan dari kantor departemen agama di kota anda."
    Lalu benarkah pemerintah membuka program percepatan haji dengan menambah biaya tertentu?

    Hasil Cek Fakta


    Cek Fakta Liputan6.com menelusuri dengan membuka website resmi pemerintah terkait haji yakni haji.kemenag.go.id. Di sana terdapat penjelasan Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri (Dir DN) Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah kementerian Agama, Muhammad Zain.
    "Di Kementerian Agama tidak ada panitia percepatan pelaksanaan haji, semuanya berjalan sesuai dengan regulasi yang ada. Jadi postingan itu jelas hoaks," ujarnya.
    "Pembuat dan penyebarnya bisa berurusan dengan pihak berwajib, karena telah memproduksi dan menyebar informasi palsu dan bisa terjerat dengan pasal penipuan. Kami mengimbau kepada masyarakat agar berhati-hati dalam menerima informasi, ada baiknya untuk melakukan cross check terlebih dahulu, baik melalui jajaran Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah di Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota atau melalui seluruh kanal informasi resmi Kementerian Agama," ujarnya menegaskan.
    Zain menjelaskan, saat ini Indonesia kembali mendapat kuota sebanyak 221 ribu jemaah haji yang nantinya akan dibagi ke dalam pembagian kuota per kabupaten/kota.
    "Kita harus kroscek setiap informasi yang tidak jelas kebenarannya agar tidak menjadi koban penipuan tersebut," ujarnya.

    Kesimpulan


    Pemerintah membuka program percepatan haji dengan menambah biaya tertentu adalah tidak benar.

    Rujukan

  • (GFD-2024-23729) [SALAH] Iptu Rudiana Dibekuk karena Melanggar HAM

    Sumber: Youtube.com
    Tanggal publish: 31/10/2024

    KLARIFIKASI

    Berita

    Pada Rabu (16/10/2024), kanal YouTube “Era Baru” mengunggah video [arsip] yang mengeklaim Iptu Rudiana dibekuk polisi karena kasus pelanggaran HAM.
    Berikut narasi lengkapnya:
    “Di Bekuk Siang Ini !! Rudiana Kicep - Komnas HAM Temukan 3 Pelanggaran Kasus Vina”

    Hingga Kamis (31/10/2024), unggahan tersebut sudah ditonton lebih dari 12.000 kali dan disukai hampir 180 akun.

    Hasil Cek Fakta

    Tim pemeriksa fakta Mafindo (TurnBackHoax) pertama-tama menelusuri kebenaran klaim dengan memasukkan kata kunci “Iptu Rudiana dipenjara karena melanggar HAM” ke mesin pencarian Google. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari sumber kredibel tentang klaim tersebut.
    Foto yang menampakkan Iptu Rudiana mengenakan baju tahanan merupakan rekayasa. Tidak ada bukti tentang Iptu Rudiana mempunyai rekam jejak pelanggaran hukum yang mengharuskannya dipenjara.
    Video berdurasi 12 menit 15 detik tersebut hanya memuat informasi mengenai jenis pelanggaran HAM dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon, yakni:
    pelanggaran hak atas bantuan hukum,
    pelanggaran hak atas bebas dari penyiksaan, dan
    pelanggaran hak bebas dari tindakan penangkapan sewenang-wenang.
    Mengutip kanal YouTube “Fristian Griec Media Official”, berdasarkan putusan sidang etik BID Propam Polda Jawa Barat tahun 2017, ada salah satu anak buah Iptu Rudiana yang terbukti melanggar HAM dan sudah diberi sanksi

    Kesimpulan

    Unggahan dengan klaim “Iptu Rudiana dibekuk karena melanggar HAM” merupakan konten yang dimanipulasi (manipulated content).

    Rujukan