Tirto mencoba mengakses tautan-tautan pendaftaran mudik gratis yang berada di bagian akhir unggahan. Tautan-tautan tersebut mengarahkan ke situs lain. Format situsnya cenderung seragam, berupa halaman pendaftaran yang memintakan data pribadi seperti nama lengkap, alamat, nomor telepon dan tempat tanggal lahir.

Selain menampilkan logo Bank BRI, halaman situs tersebut juga memuat beberapa logo badan atau kementerian, termasuk Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo, sekarang menjadi Komdigi).

Namun, logo-logo tersebut hanya gambar (beberapa dengan resolusi rendah) yang tidak bisa diklik. Dari keseluruhan halaman tersebut, bagian yang bisa diklik dan diisi hanya kolom nama dan nomor telepon.

Kami kemudian mencoba melakukan pemindaian menggunakan URLScan. Hasil pemindaian (1,2,3) menunjukkan, tautan halaman pendaftaran yang ada tersebut tidak ada yang terafiliasi dengan situs resmi Bank BRI dan sejumlah kementerian yang logonya dicatut dalam situs tersebut. Dua alamat IP situs tersebut terindikasi milik CLOUDHOST-AS-AP dan terdeteksi berlokasi di Singapura.

Sebagai informasi situs resmi Bank BRI adalah https://bri.co.id/. Melalui informasi dalam akun resmi tersebut juga terdapat petunjuk bahwa sejumlah akun Facebook penyebar klaim ini bukanlah akun resmi milik Bank BRI. Akun Facebook resmi milik Bank BRI adalah “Bank BRI” (terverifikasi resmi).

Modus seperti ini biasanya digunakan untuk skema phising. Modus serupa pernah kami temukan dengan mengatasnamakan lembaga lain seperti dalam klaim pendaftaran mudik gratis Kemenhub dan Kementerian BUMN yang tersebar di Facebook belum lama ini.

Mengutip penjelasan dalam situs resminya, Bank BRI memang menggelar program mudik gratis pada tahun 2025 ini dengan rute Jakarta-Yogyakarta, Jakarta-Wonogiri dan Jakarta-Surabaya.

Meski begitu, pendaftaran hanya bisa dilakukan melalui tautan resmi yang telah disediakan di situs resmi Bank BRI mulai 7 Maret – 10 Maret 2025 atau sampai kuota terpenuhi.

“Saat ini, pendaftaran Mudik Aman Sampai Tujuan BRI 2025 hanya dapat dilakukan secara online melalui tautan resmi yang telah disediakan. Kami menghimbau seluruh calon peserta untuk melakukan pendaftaran sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan guna memastikan kelancaran proses seleksi dan verifikasi,” bunyi keterangan resmi BRI.

Per Kamis (27/3/2025) atau saat artikel ini ditulis kuota mudik gratis dari Bank BRI sendiri sudah terpenuhi, artinya bank tersebut telah menutup pendaftaran program mudik gratis. Artinya, pendaftaran resmi program mudik gratis oleh BRI tersebut sudah ditutup.

Hasil penelusuran fakta menunjukan bahwa tautan pendaftaran mudik gratis mencatut nama Bank BRI yang tersebar di Facebook bersifat salah dan menyesatkan (false & misleading).

Akun penyebar klaim ini bukanlah akun resmi milik Bank BRI. Tautan pendaftaran di Facebook soal mudik gratis 2025 yang disertakan juga mengarahkan ke tautan situs lain yang meminta data pribadi. Situs semacam ini berpotensi merupakan modus penipuan dan pencurian data pribadi.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Berdasarkan hasil penelusuran, artikel yang diterbitkan oleh CNBC Indonesia dengan tanggal, waktu, dan nama penulis yang sama seperti yang tercantum dalam unggahan video tersebut tidak sesuai. Judul asli artikel tersebut adalah “Sektor Usaha Ini Bakal Dapat Subsidi Kredit 5% dari Prabowo” dan tidak memiliki kaitan dengan pembangunan IKN yang disebutkan menggunakan dana haji.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memastikan pembangunan IKN di Kalimantan Timur terus berlanjut hingga lima tahun ke depan, yaitu pada 2025-2029.

“Terkait dengan IKN, ini juga sudah dipastikan akan dilanjutkan dan beliau (Presiden) sendiri juga sudah memastikan akan ada alokasi anggaran besaran kurang lebih Rp48,8 triliun (untuk periode) 2025 hingga 2029 ini," kata Menko Bidang Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono dilansir dari ANTARA.

Kepala OIKN Basuki Hadimuljono juga memastikan anggaran yang dialokasikan untuk OIKN tahun ini tetap pada angka yang telah disetujui Presiden, yaitu Rp6,3 triliun, ditambah dengan Rp8,1 triliun atau total sebesar Rp14,4 triliun berasal dari APBN. Alokasi dana tersebut merupakan bagian dari anggaran IKN 2025-2029 Rp48,8 triliun.

Klaim : Artikel yang menyebutkan Prabowo gunakan dana haji untuk lanjutkan pembangunan IKN

Rating : Hoaks

Pewarta: Tim JACX

Editor: Indriani

Copyright © ANTARA 2025

Hasil verifikasi Tempo menunjukkan bahwa revisi UU TNI yang disahkan pada 20 Maret 2025 sebagai upaya untuk mengembalikan Dwifungsi ABRI.

Dwifungsi ABRI adalah konsep dan kebijakan politik yang memberikan peran ganda kepada ABRI dalam kehidupan bernegara. Selain berfungsi sebagai kekuatan pertahanan, ABRI juga memiliki peran dalam mengelola pemerintahan. 

ABRI adalah nama sebelum TNI yang digunakan sejak 1962. Saat itu, pemerintah Orde Lama menyatukan angkatan perang dengan kepolisian negara agar lebih efektif dan efisiensi dalam melaksanakan perannya dan menjauhkan pengaruh dari kelompok politik tertentu.

Pemerintahan Soekarno kemudian digantikan oleh Soeharto dari kalangan militer yang mempertahankan ABRI hingga akhir masa kekuasaannya. Di masa Orde Baru tersebut, ABRI memiliki dwifungsi di mana ABRI menjalankan perannya sebagai kekuatan pertahanan di Indonesia sekaligus sebagai pengatur negara.

Dwifungsi ABRI kemudian dilegalkan oleh Soeharto pada 1982 melalui Undang-undang nomor 20 tahun 1982. Berangkat dari gagasan tersebut ABRI berhasil melakukan dominasi terhadap lembaga eksekutif dan legislatif pada pemerintahan Orde Baru. Sejak era 1970-an, sudah banyak perwira aktif ABRI yang menduduki kursi di DPR, MPR, maupun DPD tingkat provinsi. Hal ini tentunya berpengaruh pada kondisi sosial dan kehidupan politik di Indonesia.

Pada 1998, setelah Orde Baru dan Soeharto runtuh, berpengaruh terhadap keberadaan ABRI. Gerakan Reformasi menuntut pencabutan Dwifungsi ABRI yang kemudian berhasil terjadi pada 1 April 1999. Saat itu, TNI dan Polri secara resmi dipisah menjadi institusi yang berdiri sendiri. Sebutan ABRI sebagai tentara dikembalikan menjadi TNI. 

DPR dan Pemerintah kemudian menerbitkan Undang-Undang (UU) Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang berlaku pada 16 Oktober 2004. Sesuai Pasal 47 UU No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, melarang TNI menduduki jabatan sipil di luar 10 institusi yakni: koordinator bidang Politik dan Keamanan Negara, Pertahanan Negara, Sekretaris Militer Presiden, Intelijen Negara, Sandi Negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Dewan Pertahanan Nasional, Search and Rescue Nasional, Narkotika Nasional, dan Mahkamah Agung. Di luar 10 institusi tersebut, prajurit hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan.

Revisi UU TNI oleh Pemerintah dan DPR RI pada 20 Maret 2025, memantik penolakan yang luas karena dapat mengembalikan dwifungsi TNI tersebut. Pasalnya, pemerintah mengusulkan perluasan jabatan sipil yang dapat diduduki oleh prajurit aktif, termasuk di: Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Keamanan Laut dan Kejaksaan Agung. Pemerintah juga mengusulkan perpanjangan masa pensiun prajurit hampir di semua level.

Dosen Departemen Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada Herlambang Perdana Wiratraman, menyatakan penambahan jabatan sipil untuk diduduki prajurit TNI aktif adalah upaya mengembalikan Dwifungsi ABRI atau saat ini bisa disebut Dwifungsi TNI. “Posisi militer itu protecting country (pertahanan), bukan governing country. Jadi secara pemerintahan seharusnya tunduk pada pemerintahan sipil,” kata Herlambang melalui WhatsApp, 27 Maret 2025.

Meletakkan prajurit TNI aktif di kursi jabatan sipil, kata dia, akan mengganggu supremasi sipil dalam konteks negara demokrasi. Sebabnya, pejabat lembaga sipil di negara demokrasi harus memutuskan kebijakan yang nantinya ia pertanggungjawabkan kepada publik. 

Sementara karakter prajurit TNI adalah komando atau perintah tanpa partisipasi publik dalam pengambilan keputusan dan tidak ada mekanisme pertanggungjawaban kepada publik. Herlambang memberikan contoh dalam penanganan sengketa agraria, TNI akan menggunakan mekanismenya sendiri yang berbeda dengan sistem pemerintahan sipil yang dilaksanakan Badan Pertanahan Negara (BPN).

Prajurit Aktif Menduduki Jabatan Sipil di Luar Ketentuan Undang-undang

Meski dalam revisi UU TNI hanya mengatur 15 jabatan sipil yang bisa diduduki oleh prajurit aktif, Herlambang mengatakan, tidak ada jaminan untuk ditaati. Sebelumnya, banyak perwira TNI aktif yang menjabat di lembaga sipil, termasuk perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), melebihi 10 kementerian dalam UU TNI lama. 

Misalnya, dilansir Tempo 20 Maret 2025, setidaknya terdapat tujuh perwira TNI aktif yang menjabat di lembaga sipil, termasuk di BUMN. Daftarnya dari Letkol Inf Teddy Indra Wijaya yang menjadi Sekretaris Kabinet, sampai Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali sebagai Komisaris Utama PT PAL.

Dalam program Makan Bergizi Gratis misalnya, TNI terlibat dalam dapur dan mendistribusikan makanan. TNI juga dilibatkan dalam penyelesaian konflik hutan. LSM Imparsial juga menyebut, saat ini terdapat 2.500 tentara aktif yang menduduki jabatan sipil pada 2023.

Sejak kabinet Jokowi pada tahun 2015, 50.000 personil dikerahkan untuk terjun ke desa-desa menjadi tenaga penyuluh pertanian. Menteri Pertanian Amran Sulaiman meneken Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 14/Permentan/Ot.140/3/2015 tentang Pedoman Pengawalan Dan Pendampingan Terpadu Penyuluh, Mahasiswa, dan Bintara Pembina Desa Dalam Rangka Upaya Khusus Peningkatan Produksi Padi, Jagung, dan Kedelai.

Verifikasi Tempo menyimpulkan bahwa narasi yang mengatakan penambahan jabatan sipil dalam revisi UU TNI tahun 2025 tidak mengembalikan Dwifungsi ABRI atau Dwifungsi TNI adalah klaim keliru.

Hasil verifikasi Tempo menunjukkan bahwa peristiwa dalam video itu bukan bencana alam di Hong Kong, Indonesia dan Argentina. Faktanya, peristiwa dalam video tersebut merupakan hasil buatan dengan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI).

Tempo menggunakan kata kunci di mesin pencari Google dengan kata kunci “tsunami in Argentina” dan menemukan petunjuk sejumlah video yang mengilustrasikan tsunami menerjang kawasan perkotaan yang dibagikan oleh akun @quantumweird2. 

Saat membuka beranda akun tersebut, Tempo menemukan video yang sama diunggah pada 16 Maret 2025. Kreator atau pemilik akun tersebut memberi label bahwa video yang dia bagikan, dibuat dengan teknologi kecerdasan buatan.   



Sebagai pemilik platform, TikTok memiliki kebijakan mewajibkan pengguna untuk mengungkapkan konten yang dihasilkan AI yang realistis, sehingga mereka dapat mengekspresikan kreativitasnya sekaligus memberikan konteks kepada penonton.

“Kreator memberi label dihasilkan AI. Label ini muncul pada konten yang menurut creator sepenuhnya dihasilkan atau sebagian diedit menggunakan AI,” tulis TikTok dalam penjelasannya.

Tempo juga memeriksa konten di atas dengan menggunakan Hive Moderation Hasilnya dinyatakan bahwa gambar pada video tersebut benar hasil buatan AI.



Tidak Ada Tsunami di Argentina Baru-baru ini

Tidak ada bencana tsunami yang dilaporkan terjadi di Argentina. Baru-baru ini, bencana yang dilaporkan terjadi di Argentina adalah banjir yang mematikan setelah negara itu dilanda badai. 

Dikutip dari BBC edisi 9 Maret 2025, setidaknya 13 orang tewas akibat banjir di kota pelabuhan Argentina Bahía Blanca, menyusul hujan deras. Hujan yang turun selama 8 jam tanpa henti telah menghancurkan jalan dan jembatan pada hari Jumat, membanjiri bangunan, dan menyebabkan sebagian besar kota tanpa listrik.

Lebih dari 1.100 orang harus meninggalkan rumah mereka dan bayi yang baru lahir dievakuasi dari rumah sakit. Pihak berwenang mengatakan lebih dari 400 mm (15,7 inci) hujan turun di Bahía Blanca pada hari Jumat. Kota tersebut biasanya menerima sekitar 600-650 mm hujan per tahun.

Berdasarkan hasil pemeriksaan fakta, Tim Cek Fakta Tempo menyimpulkan bahwa peristiwa bencana di Hong Kong, Indonesia, dan Argentina adalah keliru. Video merupakan hasil buatan menggunakan teknologi kecerdasan buatan.