Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) memasukkan kata kunci “Ahok seret nama Jokowi dalam kasus Pertamina” ke mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah ke dua pemberitaan.
Pertama, pemberitaan nasional.kompas.com “Menilik Posisi Ahok di Pusaran Kasus Korupsi Pertamina” yang tayang Jumat (14/3/2025). Dari berita ini diketahui kalau Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok telah diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi Pertamina yang merugikan negara hingga Rp193,7 triliun pada Kamis (13/3/2025). Pemeriksaan ini dilakukan karena Ahok pernah menjabat sebagai Komisaris Utama PT Pertamina sejak 2019 hingga 2024. Sejauh ini, Kejaksaan Agung (Kejagung) tidak menyatakan bahwa Ahok terlibat dalam kasus korupsi Pertamina.
Kedua, pemberitaan detik.com “Jokowi Buka Suara soal Korupsi Pertamina, Singgung Kontrol Komisaris-Direksi” yang tayang Kamis (6/3/2025). Dari berita ini diketahui kalau Jokowi mempersilakan kasus korupsi Pertamina diproses secara hukum. Ketika disinggung apakah ia sempat menaruh curiga selama 2018 hingga 2023, Jokowi menampik karena menurutnya manajemen kontrol Pertamina dipegang oleh komisaris hingga direksi yang telah dipilih melalui proses Tim Penilai Akhir (TPA).
Sepanjang penelusuran, tidak ditemukan informasi dari sumber kredibel yang membenarkan klaim tentang “Ahok seret nama Jokowi dalam kasus korupsi Pertamina”.

Unggahan video berisi klaim “Ahok seret nama Jokowi dalam kasus korupsi Pertamina” adalah konten palsu (fabricated content).
(Ditulis oleh ‘Ainayya)

Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) mengecek keaslian gambar menggunakan alat pendeteksi AI, Hive Moderation. Diketahui, gambar tersebut merupakan hasil rekayasa kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI), probabilitas atau kemungkinannya mencapai 99,8 persen.

Dilansir dari cnnindonesia.com, titik awal konflik modern antara kedua negara terjadi pada 2008, ketika bentrokan meletus di sekitar Candi Preah Vihear yang terletak di wilayah perbatasan. Meski Mahkamah Internasional pada 1962 menyatakan candi itu milik Kamboja, Thailand tetap mengeklaim sebagian wilayah di sekitarnya. Bentrokan senjata antara militer kedua negara terjadi, menewaskan sejumlah prajurit dan warga sipil.

Konflik kembali memanas pada 2011, kali ini meluas hingga ke kompleks Candi Ta Muen Thom. Pertempuran berlangsung selama beberapa hari dan menyebabkan sebanyak 40 orang tewas. Kedua pihak saling menuduh telah melanggar wilayah satu sama lain. Meski begitu, setelah tekanan dari ASEAN dan masyarakat internasional, kedua negara sepakat untuk meredakan ketegangan.

Pada akhir 2024 hingga pertengahan 2025, konflik kembali memanas dengan dimensi yang lebih kompleks. Bulan Mei 2025, seorang tentara Kamboja dilaporkan tewas akibat bentrokan. Meski sempat dilakukan dialog antara komandan militer kedua negara, insiden ledakan ranjau yang melukai lima tentara Thailand pada Rabu (23/7) memicu kemarahan dan memperluas skala pertempuran.

Berdasarkan pemberitaan antaranews.com, jumlah korban jiwa akibat konflik antara Thailand dan Kamboja terus bertambah mencapai 35 orang hingga Minggu, (27/7/2025). Pemerintah Thailand mencatat 22 korban tewas, terdiri dari 14 warga sipil dan delapan tentara, serta 140 orang lainnya mengalami luka-luka. Sementara itu, Kamboja melaporkan total 13 korban jiwa dan puluhan korban luka, baik dari kalangan militer maupun sipil. Konflik juga mengakibatkan kerusakan infrastruktur di wilayah perbatasan kedua negara.

Unggahan foto berisi klaim “pesawat MiG-21 Kamboja jatuh setelah melawan pesawat Thailand” merupakan konten palsu (fabricated content).

Tim Cek Fakta Kompas.com tidak menemukan artikel Gelora News dengan judul seperti yang beredar di unggahan Facebook. 

Namun, ditemukan artikel Gelora News pada 31 Juli 2025, dengan thumbnail sama. Artikel itu berjudul "Reuni Angkatan 80 UGM Dituding Settingan, Jokowi: Kalau Tidak Datang Tentu Ramai".

Artikel itu memberitakan tanggapan Jokowi soal acara reuni ke-45 angkatan 1980 Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM) dituding palsu.

Adapun Jokowi tidak memiliki kewenangan untuk memberikan abolisi atau amnesti. Kewenangan tersebut hanya dimiliki presiden aktif dengan persetujuan DPR.

Pemberian abolisi bersandar pada Pasal 14 ayat (2) UUD 1945 yang mengatur bahwa presiden berhak memberikan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR.

Ketentuan serupa juga tertuang dalam Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 tentang Amnesti dan Abolisi.

Artikel yang menyebut Jokowi memberikan perintah untuk membebaskan Tom Lembong dan Hasto Kristiyanto adalah hoaks.

Tangkapan layar artikel yang beredar mencantumkan nama media Gelora News. Namun, Gelora News tidak pernah menerbitkan artikel tersebut.

Selain itu, Jokowi tidak memiliki kewenangan untuk memberikan abolisi atau amnesti. Kewenangan tersebut hanya dimiliki presiden aktif dengan persetujuan DPR.

Video yang beredar tidak ada hubungannya dengan tsunami di Jepang yang terjadi pada Rabu (30/7/2025).

Tim Cek Fakta Kompas.com mengambil tangkapan layar video, kemudian menelusurinya dengan teknik reverse image search.

Hasil pencarian Google mengarahkan ke video di akun Instagram ini, ini, dan Facebook ini. Semua video diunggah sekitar akhir Juni 2025.

Keterangan unggahan menyebutkan, video itu berlokasi di China.

Apabila diperhatikan dengan saksama, terdapat mobil polisi dan truk pemadam kebakaran yang beroperasi di China.

Mobil dan truk tersebut dapat dilihat di situs web ini dan ini.

Peristiwa dalam video merupakan kondisi jalanan di China usai dilanda banjir dahsyat pada akhir Juni 2025.

Sebagaimana diwartakan The Financial Express, hujan deras memicu banjir besar di barat daya China. Permukiman, jalan, dan ladang terendam air.

Wilayah yang paling parah terkena dampaknya meliputi Provinsi Guizhou, Sichuan, dan Yunnan, di mana sungai meluap dan tanah longsor telah memblokir akses ke infrastruktur penting.

Video kondisi China usai dilanda Banjir pada Juni 2025 disebarkan dengan konteks keliru.

Peristiwa dalam video yang beredar tidak terkait dengan tsunami di Jepang yang terjadi pada Rabu (30/7/2025).