Hasil penelusuran ANTARA menemukan video serupa berjudul “Michelle Wu, Perempuan Keturunan Taiwan Wali Kota Boston” yang di rilis oleh kanal Youtube VOA Indonesia. Dalam tayangan video tersebut tidak ada pernyataan resmi yang mengatakan Michelle Wu merupakan keturunan Indonesia. Michelle Wu merupakan warga negara Amerika Serikat keturunan Taiwan.

Michelle Wu lahir di Chicago, Amerika Serikat, pada 14 Januari 1985. Orang tuanya merupakan imigran asal Taiwan, dan keluarganya merupakan etnis Tionghoa yang berpindah dari Tiongkok ke Taiwan sebelum kemudian menetap di Amerika Serikat. Ia menjadi perempuan asia pertama yang terpilih menjadi Wali Kota Boston, selama 200 tahun terakhir.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Dengan demikian, informasi tersebut adalah hoaks. Tidak ditemukan bukti atau pernyataan resmi yang membuktikan bahwa Michelle Wu mempunyai garis keturunan Indonesia dalam keluarga.

Dalam wawancara dan biografi publik, Wu secara terbuka mengungkapkan latar belakang etnis dan budaya keluarganya yang berasal dari Taiwan.

Klaim : Wali Kota Boston keturunan Indonesia

Rating : Hoaks

Baca juga : Iris de Rouw, kiper baru timnas putri keturunan Lumajang

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Pewarta: Tim JACX

Editor: Indriani

Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Berdasarkan penelusuran, dalam video tersebut tidak ada pernyataan Prabowo terkait penyetujuan pemakzulan Gibran dari jabatan Wapres.

Narasi dalam video tersebut serupa dengan artikel berjudul “Awalnya Nggak Setuju, Benarkah Prabowo Diam-diam Berubah Sikap soal Usul Pemakzulan Gibran?”. Dalam artikel tersebut, pakar politik dari Pusat Penelitian Politik LIPI, Ikrar Nusa Bhakti menjelaskan pendapatnya tentang usulan yang disampaikan oleh para purnawirawan TNI.

Sebelumnya, ramai seruan para purnawirawan TNI yang disampaikan di Kelapa Gading pada 17 April 2025 lalu yang menyerukan delapan poin tuntutan, termasuk di dalamnya meminta agar Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka segera diganti.

Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan, Wiranto, menyampaikan bahwa Presiden Prabowo perlu mempelajari dan menelaah secara cermat isi dari delapan tuntutan tersebut, karena isu yang disampaikan bersifat fundamental.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Namun, khusus mengenai usulan pergantian Wapres Gibran, Wiranto menegaskan bahwa Presiden Prabowo tidak memiliki kewenangan untuk merespons permintaan tersebut.

Dengan demikian, informasi yang menyebut bahwa Presiden Prabowo setuju dengan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka merupakan pernyataan tidak berdasar.

Klaim: Video Presiden Prabowo setujui pemakzulan Gibran

Rating: Hoaks

Pewarta: Tim JACX

Editor: Indriani

Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Berdasarkan hasil penelusuran menggunakan alat pendeteksi kecerdasan buatan Hive Moderation, video tersebut teridentifikasi 92,2 persen merupakan hasil rekayasa AI.



Hingga saat ini, belum ada laporan resmi dari pemerintah maupun lembaga lingkungan hidup terkait bencana ekologis di perairan Raja Ampat seperti yang ditampilkan dalam video tersebut.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Selain itu, Pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) juga masih melakukan penyelidikan terkait dugaan aktivitas tambang nikel di wilayah Raja Ampat.

Kepala Divisi Humas Polri, Inspektur Jenderal Polisi Sandi Nugroho, dilansir dari ANTARA, menyatakan bahwa hasil penyelidikan masih dalam proses dan akan segera diumumkan ke publik.

Klaim: Video klaim alam Raja Ampat telah rusak semua

Rating: Hoaks

Pewarta: Tim JACX

Editor: Indriani

Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Dirjen Pengembangan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat, Kementerian Transmigrasi, Felix Vernando Wanggai membantah informasi tersebut.

Melalui unggahan di kanal YouTube Kementerian Transmigrasi, ia menyebut pihaknya tidak pernah mengadakan program transmigrasi ke IKN pada 2025. 

"Kami ingin tegaskan di kesempatan ini bahwa Kementerian Transmigrasi sama sekali atau tidak pernah membuka rekrutmen terbuka untuk transmigrasi ke Kalimantan Timur secara khusus di ibu kota IKN Nusantara," ujar Felix.

Felix meminta masyarakat untuk cermat dan mengecek terlebih dahulu informasi yang diterima di media sosial.

Informasi terkait Kementerian Transmigrasi bisa diakses melalui laman www.transmigrasi.go.id serta beberapa media sosial resmi mereka. 

"Kami mengajak saudara-saudara semua untuk mengikuti berbagai berita sosial media yang resmi dari Kementerian Transmigrasi," ujar Felix.

Narasi yang mengeklaim pemerintah mengadakan program transmigrasi ke IKN merupakan informasi tidak benar atau hoaks. 

Dirjen Pengembangan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat, Kementerian Transmigrasi, Felix Vernando Wanggai menyebut unggahan yang beredar di media sosial bukan dari pihaknya.

Kementerian Transmigrasi tidak pernah mengadakan program transmigrasi ke IKN pada 2025.