Tempo memverifikasi video tersebut menggunakan layanan pencarian gambar terbalik dari Google. Selain itu, juga membandingkan isi narasinya dengan informasi di situs-situs kredibel. 



Video yang beredar sesuai dengan konten di media sosial Kementerian Pertanian (Kementan). Video itu memang terkait dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) untuk memperkuat kerjasama sektor pertanian antara Indonesia dan Palestina.

Penandatangan MoU tersebut dilakukan oleh Indonesia dan Menteri Pertanian Palestina, Rezq Basheer-Salimia pada Senin, 7 Juli 2025. Kerja sama itu mencakup program pelatihan, pertukaran teknologi, investasi, hingga penguatan ketahanan pangan.

Dilansir Antara, Amran mengatakan Indonesia menyiapkan lahan pertanian 10 sampai 20 ribu hektare untuk dikelola bersama antara kedua pihak. Lahan itu berlokasi di Sumatera Selatan dan Kalimantan.

Dia mengatakan, Palestina memiliki pengalaman atau keahlian khusus dalam teknologi irigasi tetes atau drip irrigation yang cocok untuk pengembangan hortikultura. Hal itu didukung kondisi geografis negara itu.

Indonesia akan mendatangkan tenaga ahli dari Palestina untuk mendukung peningkatan produktivitas lahan. Hasil padi dan hortikultura yang dihasilkan, kemudian akan dikirim ke Palestina.

"Terserah mereka, kalau 20 ribu hektare katakanlah masih perlu ditambah enggak masalah, kita tambah. Jadi, Indonesia mendapatkan keuntungan dengan teknologi baru, kemudian produksinya dari 20 ribu hektare ini diambil, dikirim ke Palestina," kata Amran.

Dilansir Tempo, program itu telah diumumkan Duta Besar Palestina untuk Indonesia, Zuhair Al-Shun tanggal 25 April 2025. Sementara menurut Amran, kerjasama tersebut memperlihatkan adanya minat negara-negara lain dalam bekerja sama di bidang pertanian dengan Indonesia.

Verifikasi Tempo menyimpulkan bahwa narasi yang mengatakan video yang beredar memperlihatkan pemerintah Indonesia menyiapkan lahan dengan luasan sampai 20 ribu hektare untuk kerjasama pertanian dengan Palestina adalah klaim yang benar.

Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) menyimak video tersebut dari awal hingga akhir. Menit-menit awal (0:01—0:15) memperlihatkan Jokowi mengucapkan narasi sebagai berikut:

“Kalau masih diteruskan ini saya ingatkan pagi hari ini, kalau masih ada yang main main sekali lagi, yang gigit saya sendiri akan saya gigit sendiri, lewat cara saya”

Setelah ditelusuri menggunakan Google Lens, klip tersebut mirip dengan unggahan kanal YouTube Official iNews pada November 2019.

Konteks asli video adalah momen Jokowi saat menyampaikan arahan dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah 2019 di Sentul, Bogor. Ia menyebut bakal menggigit pihak yang masih mengganggu agenda besar pemerintah melalui aparat penegak hukum.

Lebih lanjut, di menit (0:16-0:35) dalam konten akun Facebook “Dadang Gunawan”, terlihat video yang memperlihatkan Jokowi mengucapkan narasi :

“Kepada seluruh Kapolda, kepada seluruh Kapolres, jajaran Polres, Polsek semuanya, kejar mereka, tangkap mereka, hajar mereka, hantam mereka, kalau undang-undang memperbolehkan dor mereka”

Setelah ditelusuri menggunakan Google Lens, klip tersebut mirip dengan unggahan kanal YouTube Kemeterian Sekretariat Negara RI pada Juni 2016.

Video itu merupakan momen saat Jokowi memberikan sambutan pada peringatan Hari Anti-Narkotika Internasional di Kota Tua, Jakarta. Jokowi kala itu meminta kepolisian dan Badan Narkotika Nasional (BNN) bertindak tegas terhadap pengedar narkoba.

Unggahan video berisi klaim “Jokowi mengancam para ulama” adalah konten yang menyesatkan (misleading content).

Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) menyimak video tersebut dari awal hingga akhir. Menit-menit awal (0:01—0:16) memperlihatkan Sri Mulyani mengucapkan narasi sebagai berikut:

“Mungkin bapak yang tidak paham tentang utang negara. Saya akan jelaskan sekali lagi ya, mumpung saya lagi ada semangat untuk menjelaskan. Supaya apa? bapak tidak menyebarkan hoaks, bapak tidak berpikiran jahat terhadap pemerintah ya. Supaya juga menambah pengetahuan bapak tentang utang negara”.

TurnBackHoax kemudian mengunduh video tersebut dan menganalisisnya dengan alat pendeteksi AI, Hive Moderation. Diketahui, audio dari video tersebut merupakan hasil rekayasa kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI), probabilitas atau kemungkinannya mencapai 81 persen.

TurnBackHoax kemudian menelusuri tangkapan layar dari video unggahan akun Facebook “Versi Terbaik” itu lewat Google Lens. Pencarian teratas mengarah ke video dari kanal YouTube KompasTV “[FULL] Menkeu Sri Mulyani soal Tudingan ‘Automatic Adjustment’ Biayai Bansos: Saya Tegaskan, Tidak”, tayang April 2024.

Diketahui, konteks asli video adalah momen Sri Mulyani hadir di Mahkamah Konstitusi untuk memberikan kesaksian dalam sidang sengketa Pilpres 2024. Ia menjelaskan asal-usul anggaran kegiatan kunjungan serta bantuan sosial yang diberikan Presiden Jokowi jelang Pilpres 2024.

Dalam video aslinya, tidak ditemukan pernyataan dari Sri Mulyani yang menyebut DPR berpikiran jahat terhadap pemerintah dan tidak paham tentang utang negara.

Unggahan berisi klaim “Sri Mulyani permalukan DPR saat membahas uang negara” merupakan konten yang dimanipulasi (manipulated content).

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Berdasarkan penelusuran, tidak ditemukan pernyataan resmi atau video dari Dedi Mulyadi yang menyatakan akan memberikan bantuan dengan syarat membagikan unggahan.

ANTARA menggunakan alat AI Detector Hive Moderation untuk menganalisis video tersebut. Hasilnya menunjukkan bahwa video itu 99,9% merupakan hasil rekayasa AI atau deepfake.



Masyarakat diminta untuk berhati-hati terhadap modus penipuan yang mengatasnamakan pejabat publik. Penipuan semacam ini sering kali menawarkan bantuan sosial, pinjaman usaha, atau hadiah, namun pada akhirnya meminta korban untuk mengirimkan sejumlah uang terlebih dahulu.

Klaim: Video Dedi Mulyadi janji bayar utang dan bagi-bagi uang tunai

Rating: Hoaks

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Pewarta: Tim JACX

Editor: M Arief Iskandar

Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.