Akun Tiktok “pinjaman_kur_mandiri” pada Selasa (8/10/2024) menyebarkan konten berisi informasi pengajuan pinjaman online—termasuk kredit usaha rakyat (KUR)—dengan menghubungi nomor Whatsapp yang berada pada bio akun.

Dari penelusuran tim pemeriksa fakta Mafindo (TurnBackHoax), akun TikTok resmi milik Bank Mandiri adalah “bankmandiri” yang bercentang biru. Dalam akun tersebut, tak ada unggahan sebagaimana yang disebarkan “pinjaman_kur_mandiri”.

Melansir laman resmi Bank Mandiri, masyarakat disarankan mengajukan KUR ke kantor cabang/unit mikro Bank Mandiri terdekat. Jadi, unggahan akun TikTok “pinjaman_kur_mandiri” merupakan konten tiruan, patut diwaspadai sebagai modus penipuan yang mencatut Bank Mandiri.

Informasi layanan online yang diunggah akun TikTok “pinjaman_kur_mandiri” merupakan konten tiruan, mencatut nama Bank Mandiri dan merupakan modus penipuan.

Menurut penelusuran Cek Fakta TIMES Indonesia, informasi tersebut tidak benar. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) telah memberikan penjelasan terkait potensi gempa megathrust yang sering kali menimbulkan kekhawatiran di masyarakat. 

BMKG menyatakan bahwa informasi mengenai dampak gempa di empat wilayah tersebut bukan berasal dari BMKG dan tidak memiliki dasar ilmiah yang valid.
Sumber: Instagram/@infobmkg

Sebagai lembaga resmi yang bertugas memantau aktivitas gempa bumi, BMKG selalu menyampaikan informasi berdasarkan data ilmiah yang akurat. 

BMKG mengingatkan masyarakat untuk berhati-hati dalam menyebarkan informasi yang tidak jelas sumbernya dan menyarankan agar selalu merujuk pada informasi dari sumber resmi, seperti website BMKG atau aplikasi Info BMKG.

Klaim bahwa empat wilayah di Jawa Tengah, yakni Cilacap, Wonogiri, Kebumen, dan Purworejo, akan terdampak besar oleh gempa Megathrust adalah tidak berdasar.

BMKG menegaskan bahwa informasi tersebut tidak valid dan tidak berasal dari lembaga resmi. Informasi tersebut adalah disinformasi yang masuk dalam kategori konten menyesatkan atau misleading content.

Setelah menyimak video selama 30 detik, Tim Riset Tirto mencoba memasukkan kata kunci “Tempo Roti Aoka pembunuhan massal” ke mesin perambah Google. Hasilnya, klaim ini telah dinyatakan tidak benar oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan lembaga pemeriksa fakta Tempo.

Pemimpin Redaksi Majalah Tempo, Setri Yasra, juga telah menjelaskan pihaknya tidak pernah menerbitkan berita agenda rahasia kelompok komunis Cina terhadap rakyat Indonesia.

“Ini hoaks dibuat orang jahat dengan menggunakan nama Tempo (yang) semakin tidak bermutu, dan mendekati brutal. Tempo tidak pernah mengeluarkan liputan, artikel, opini, ceramah, dan penelitian soal tersebut,” kata Setri, mengutip Tempo, Rabu (10/7/2024).

Dia mengimbau masyarakat tidak sembarangan mengutip atau mencatut berita Tempo, lantaran pencatutan secara keliru dapat menimbulkan fitnah pada media, merusak kredibilitas, dan mengganggu kebebasan pers.

Adapun terkait video yang beredar, diketahui berasal dari akun Facebook “Pecah Telur” yang diunggah pada 24 Juli 2024. Namun dalam klip utuhnya yang berdurasi 3 menit 45 detik juga tak memuat soal narasi Roti Aoka sebagai agenda pembunuhan massal Pemerintah Cina terhadap rakyat kecil.

Dalam konten tersebut memang menggunakan istilah “roti rakyat” yang merujuk pada harganya yang murah dan pasarnya yang tak menarget toko-toko besar. Narator pada video asli juga sempat menyinggung soal produsen Roti Aoka yang berasal dari luar Indonesia, dan petinggi di perusahaan produsen Roti Okko, yang didominasi oleh Warga Negara Asing (WNA).

Salah satu footage pada video tersebut, yang menunjukkan proses mengaduk adonan dengan tangan dan terkena sampai siku, juga tidak berkaitan dengan proses pembuatan Roti Aoka ataupun Okko. Cuplikan itu ramai dibicarakan pada 2023.

Merespons laporan soal Roti Aoka dan Okko, BPOM mengaku telah mengambil sampel produk Roti Aoka dari peredaran dan melakukan pengujian. Hasil pengujian menunjukkan produk tidak mengandung natrium dehidroasetat, yakni senyawa yang sering digunakan sebagai bahan pengawet kosmetik hingga produk perawatan pribadi.

Hal ini sejalan dengan hasil inspeksi ke sarana produksi Roti Aoka pada 1 Juli 2024 yang menunjukkan tidak ditemukannya natrium dehidroasetat di sarana produksi.

Selain itu, BPOM melakukan inspeksi ke sarana produksi Roti Okko pada 2 Juli 2024 dan menemukan bahwa produsen tidak menerapkan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) dengan benar dan konsisten.

Terhadap temuan ini, BPOM pun melakukan penghentian kegiatan produksi dan peredaran. Sebagai tindak lanjut, BPOM juga melakukan sampling dan pengujian di laboratorium.

"Hasil pengujian terhadap sampel Roti Okko dari sarana produksi dan peredaran menunjukkan adanya natrium dehidroasetat [sebagai asam dehidroasetat] yang tidak sesuai dengan komposisi pada saat pendaftaran produk dan tidak termasuk BTP yang diizinkan berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 11 Tahun 2019 tentang Bahan Tambahan Pangan," tulis dalam keterangan resmi, Rabu (24/7/2024).

Hasil penelusuran fakta menunjukkan kalau klaim pemberitaan Majalah Tempo soal Roti Aoka sebagai agenda pembunuhan massal oleh Cina bersifat salah dan menyesatkan (false & misleading).

Narasi ini telah dinyatakan tidak benar oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan lembaga pemeriksa fakta Tempo.

Pemimpin Redaksi Majalah Tempo, Setri Yasra, juga telah menjelaskan pihaknya tidak pernah menerbitkan berita agenda rahasia kelompok komunis Cina terhadap rakyat Indonesia.

Setelah menonton video secara utuh, Tim Riset Tirto mencoba melakukan penelusuran Google dengan kata kunci “Cosplayer Dikejar Satpol PP”. Dari pencarian tersebut, kami menemukan beberapa media yang memberitakan terkait hal ini, salah satunya Detik Jabar.

Aksi para cosplayer yang dikejar Satpol PP ini diketahui terjadi di Jalan Banceuy, Kota Bandung, berdekatan dengan Jalan Asia Afrika, dan merupakan adegan sebuah film.

Komandan Peleton Satpol PP Kota Bandung, Yulianti Budiman, menyatakan video yang beredar merupakan proses syuting yang bekerja sama dengan salah satu rumah produksi/production house (PH).

Yuli mengungkap, proses syuting sudah berlangsung sejak hari Minggu (6/10/2024). Sementara adegan kejar-kejaran seperti pada video, dilakukan pada Senin (7/10/2024).

"Berlangsungnya syuting itu yang viral kemarin siang, syuting sudah sejak Minggu di kawasan Banceuy dan sekitarnya dan sekarang masih berlangsung sampai sekarang. Adegannya memang dikejar petugas, salah satu bagian scene film nanti," ujarnya, seperti dikutip Detik Jabar, Selasa (8/10/2024).

Namun begitu, Yuli tak bisa membeberkan film apa yang bakal dibuat dengan melibatkan cosplayer dan anggota Satpol PP. Ia hanya menyebut, pihak PH mengajukan kerjasama dengan melibatkan Satpol PP Kota Bandung.

"Kalau filmnya saya gak berhak menjelaskan, tapi memang ada permintaan dari PH untuk kerjasama dengan Satpol PP dan ada permintaan personel," kata Yuli.

Video klarifikasi oleh Satpol PP Kota Bandung juga disiarkan kanal YouTubeKompas TV Jawa Barat.

Kendati klip yang berseliweran merupakan bagian dari adegan film, aksi kejar-kejaran dengan petugas diketahui bukan hal asing dan berdasarkan pengalaman. Detik Jabar melaporkan cerita salah seorang cosplayer di Jalan Asia Afrika yang terlibat dalam adegan syuting film

Andi (46), sebagai salah satu pelakon kostum, mengungkap, dikejar petugas jadi makanan sehari-hari para cosplayer sebelum dilegalkan oleh pemerintah.

"Sebelum kita legal, pendiri komunitas ini kenyataannya seperti itu, kita sering ditangkap dan dikejar," ujar Andi, Rabu (9/10/2024).

Pada adegan film yang videonya viral, Andi menuturkan saat itu para cosplayer termasuk dirinya, diharapkan untuk melakukan adegan senatural mungkin. Dalam adegan itu, mereka diminta berlarian karena dikejar petugas.

"Kita cuma disuruh lari aja nanti ada yang ketangkep dan gitulah. Jadi seakan-akan natural seperti kejadian asli. Mungkin menurut produsernya dibuat adegan kaya dulu [waktu belum legal]," katanya.

Menurut Andi, film tersebut memang dibuat berdasarkan kisah dan pengalaman para cosplayer di Jalan Asia Afrika. Dia mengatakan, seluruh cosplayer yang terlibat dalam film itu diatur dan ditentukan oleh komunitas.

Berdasarkan penelusuran fakta yang telah dilakukan, video cosplayer super hero dan hantu berlarian yang dinarasikan dikejar petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) bersifat missing context (menyesatkan tanpa tambahan konteks tertentu).

Aksi para cosplayer yang dikejar Satpol PP ini diketahui terjadi di Jalan Banceuy, Kota Bandung, berdekatan dengan Jalan Asia Afrika, dan merupakan adegan sebuah film.

Komandan Peleton Satpol PP Kota Bandung, Yulianti Budiman, menyatakan video yang beredar merupakan proses syuting yang bekerja sama dengan salah satu Production House (PH). Yuli mengungkap, proses syuting sudah berlangsung sejak hari Minggu (6/10/2024). Sementara adegan kejar-kejaran seperti pada video, dilakukan pada Senin (7/10/2024).