Tempo memverifikasi video itu dengan pencarian gambar terbalik Google dan menelusuri pemberitaan yang kredibel. Selain itu, Tempo juga menggunakan aplikasi transkripsi untuk menerjemahkan bahasa dalam video. Hasilnya, meski Arab Saudi menentang genosida Israel terhadap Palestina, namun negara itu tidak mengirimkan pasukan militernya ke Gaza.



Klip seorang presenter televisi mengenakan jas biru, sesungguhnya tidak menjelaskan bahwa Arab Saudi mengirimkan pasukan militernya ke Gaza. Klip aslinya dicomot dari unggahan akun Instagram core.news360 edisi 6 Juli 2025. 

Pada tayangan aslinya, Core News sebenarnya memberitakan tentang pernyataan terbaru Kerajaan Arab Saudi yang mengecam tindakan Israel yang terus-menerus membunuh warga sipil di Gaza. 

“Saudi Arabia says the situation in Gaza is completely unacceptable and said that the killing of civilians must stop immediately,” kata presenter televisi.

Hal itu sesuai dengan pernyataan Menteri Luar Negeri Saudi, Pangeran Faisal bin Farhan Al-Saud, seperti yang dimuat oleh Reuters dan Arabnews. Pernyataan itu disampaikan Pangeran Faisal saat berkunjung ke Moskow awal Juli 2025.

Pernyataan Pangeran Faisal tersebut untuk menanggapi pertanyaan dari jurnalis, mengenai kemungkinan negaranya menormalisasi hubungan dengan Israel. 

"Yang kita saksikan adalah Israel menghancurkan Gaza, penduduk sipil Gaza. Ini sama sekali tidak dapat diterima, dan harus dihentikan," kata dia.

Pada pernyataan tahun lalu pun, Kementerian Luar Negeri Arab Saudi menyatakan tidak akan menormalisasi hubungan dengan Israel bila masalah Palestina belum diselesaikan.

Anadolu Agency memberitakan Pangeran Faisal dan Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov duduk bersama dalam penyelenggaraan konferensi pers di Moskow, untuk membahas isu Palestina.

Pangeran Faisal menyatakan prioritas utama mengenai Gaza saat ini adalah menghentikan pertumpahan darah. Ia juga menegaskan kembali dukungan Kerajaan Arab yang teguh pada pembentukan negara Palestina dengan perbatasan yang sama dengan yang berlaku Juni 1967.

Versi batas wilayah Juni 1967 juga telah disetujui kelompok bersenjata Hamas di Palestina. Dilansir Tempo, Suriah pernah menyatakan mengakui negara Palestina dengan batas-batas wilayah tertentu dan Yerusalem sebagai ibukota, tanggal 4 Juni 1967.

Konflik kali ini diawali serangan Hamas ke area konser musik warga Israel tanggal 7 Oktober 2023, yang diklaim Israel membunuh 1.200 orang dan 250 orang disandera. Sementara Kementerian Kesehatan setempat menyatakan 57 ribu warga Palestina tewas dalam aksi pembunuhan massal yang dilakukan militer Israel.

Verifikasi Tempo menyimpulkan bahwa narasi yang mengatakan video yang beredar memperlihatkan tentara Kerajaan Arab Saudi tiba ke Gaza adalah klaim menyesatkan.

Tempo memeriksa klaim tersebut dengan mewawancarai pakar ekonomi serta membandingkan berbagai informasi soal BRICS dengan media-media kredibel. Hasilnya, anggota BRICS belum resmi menggunakan mata uang BRICS sebagai transaksi meski wacana ini muncul dalam sejumlah pertemuan sebelumnya.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Esther Sri Astuti mengatakan, BRICS belum mengeluarkan mata uang bersama (currency union) yang dapat digunakan sebagai transaksi. Menurutnya, wacana itu memang sempat dibahas guna mengurangi dominasi mata uang dollar Amerika Serikat.

Dia menjelaskan, gagasan dan perdebatan mengenai adopsi sistem keuangan bersama, telah lama beredar di kawasan seperti ASEAN. Hal itu dipicu krisis ekonomi melanda Asia pada 1997 dan Eropa yang berhasil menggunakan Euro sejak 1999.

Namun untuk membentuk mata uang bersama, membutuhkan waktu yang tak sebentar. Sebab perlu  infrastruktur yang memadai, termasuk memastikan setiap otoritas pemegang moneter masing-masing negara bersedia membentuk kebijakan bersama.

“Sebab membentuk mata uang bersama punya konsekuensi banyak. Jika satu negara inflasinya tinggi, maka negara yang tergabung di dalamnya dengan mudah akan terinfeksi juga,” kata Esther kepada Tempo, Rabu, 16 Juli 2025.

Awal Mula Wacana Mata Uang BRICS

Rencana untuk mengeluarkan mata uang bersama antar anggota BRICS muncul pertama kali pada KTT BRICS 2023 di Johannesburg, Afrika Selatan. Dilansir Reuters, wacana itu disampaikan oleh Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva. Tujuannya, untuk mengurangi ketergantungan pada dominasi mata uang dollar Amerika. 

Namun, wacana itu belum ditindaklanjuti secara serius oleh anggota-anggota BRICS. Dalam KTT 2023 itu, tuan rumah bahkan menyiapkan cinderamata dengan bentuk menyerupai uang kertas bertuliskan BRICS dan berisi logo bendera-bendera anggota.

Pada KTT tahun berikutnya di Kazan Rusia, peluncuran mata uang baru juga tidak masuk dalam agenda pertemuan. Seperti diberitakan AFP, Presiden Rusia Vladimir Putin justru mendorong negara-negara anggota BRICS menggunakan mata uang lokal untuk perdagangan.

Demikian juga pada KTT BRICS 2025 di Brazil, tidak ada agenda peluncuran mata uang bersama. Dikutip dari Anadolu Agency dan Reuters, pejabat-pejabat Brasil mengatakan tak ada rancangan teknis untuk membahas mata uang baru. Presiden Brasil, Lula, juga telah mundur dari gagasannya memunculkan mata uang BRICS.

Dedolarisasi atau mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS dilakukan BRICS, dengan mendorong penggunaan mata uang lokal untuk transaksi antar negara.

Verifikasi Tempo menyimpulkan bahwa narasi yang mengatakan mata uang BRICS telah beredar di publik adalah keliru.

Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding, dalam laporan ANTARA, telah membantah kabar penutupan akses bagi pekerja migran Indonesia ke Jepang.

Menteri Karding bahkan menegaskan bahwa isu tersebut adalah hoaks.

"Kami sudah berkoordinasi dengan KBRI Tokyo, tidak ada kebijakan penutupan sama sekali," kata dia.

Pernyataan Menteri P2MI ternyata sejalan dengan klarifikasi resmi dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Tokyo.

Lewat unggahan di akun Instagram resmi @kbritokyo pada 15 Juli 2025, KBRI menegaskan bahwa kabar soal tahun 2026 sebagai akhir bagi masuknya pekerja Indonesia ke Jepang adalah tidak benar.

Tim Cek Fakta TIMES Indonesia menelusuri kebenaran klaim tersebut dan menemukan bahwa informasi tersebut tidak benar alias hoaks. 

Mengutip pemberitaan Kompas.com pada kanal Ohayo Jepang ( Viral Video Jepang Akan Blacklist Indonesia, KBRI Tokyo Beri Penjelasan | Kompas), Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Tokyo secara resmi membantah kabar tersebut. 

Koordinator Fungsi Penerangan dan Sosial Budaya KBRI Tokyo, Muhammad Al Aula, menegaskan bahwa hingga saat ini tidak ada pernyataan resmi dari Pemerintah Jepang mengenai rencana pemblokiran atau blacklist terhadap pekerja migran Indonesia. 

“Sampai dengan saat ini tidak ada pernyataan Pemerintah Jepang yang disampaikan ke KBRI Tokyo terkait dengan daftar hitam yang ramai didiskusikan di sosial media,” ujarnya pada 14 Juli 2025. 

KBRI Tokyo juga menambahkan bahwa Jepang masih sangat membutuhkan tenaga kerja dari negara-negara sahabat, termasuk Indonesia. Bahkan, Pemerintah Jepang mengapresiasi peningkatan jumlah tenaga kerja asal Indonesia yang datang secara legal dan memenuhi persyaratan. 

Terkait beberapa insiden kriminal seperti pencurian yang dilakukan oleh WNI di Jepang, pihak KBRI mengonfirmasi bahwa memang ada sejumlah kasus yang dilaporkan secara resmi oleh otoritas Jepang. Namun, seluruh kasus tersebut sudah diproses sesuai hukum Jepang dan tidak menjadi dasar pelarangan secara kolektif terhadap pekerja migran asal Indonesia. 

Sementara itu, mengenai isu latihan bela diri di jalan umum, KBRI menyatakan tidak pernah menerima laporan resmi dari pemerintah Jepang terkait aktivitas tersebut. Pihak KBRI juga terus menjalin kerja sama yang baik dengan otoritas keamanan Jepang guna menjaga ketertiban dan citra baik WNI di Jepang.

KBRI Tokyo turut mengimbau seluruh WNI yang tinggal dan bekerja di Jepang agar senantiasa menghormati hukum, budaya, dan norma setempat. 
Sumber: Press Release KBRI Tokyo & KJRI Osaka | Kemlu RI

Informasi yang menyebut bahwa Pemerintah Jepang akan melakukan blacklist terhadap pekerja migran Indonesia akibat kasus kriminal dan latihan silat di jalanan adalah tidak benar dan termasuk konten menyesatkan (misleading content). 

Masyarakat diimbau untuk tidak mudah mempercayai informasi yang beredar di media sosial tanpa verifikasi, dan senantiasa merujuk pada sumber resmi seperti KBRI atau instansi pemerintah terkait.