Berdasarkan catatan PAM Jaya pada 2023, cakupan penyaluran air bersih di Jakarta baru mencapai 65,85 persen. Dengan kata lain masih ada 34,15 persen warga Jakarta yang belum mendapatkan layanan penyaluran air bersih dari PAM Jaya.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) 2024 menyebutkan akses terhadap sumber air minum layak di Jakarta 2023 menjadi terbanyak di Indonesia dengan persentase mencapai 99,42 persen.

Perbedaan air bersih dan air minum, berdasarkan laman Pemprov DKI Jakarta, air bersih adalah air yang dapat digunakan untuk kehidupan sehari-hari, seperti mandi, mencuci, dan memasak. Air bersih harus terbebas dari setiap kuman penyebab penyakit dan bebas dari bahan kimia.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Sedangkan air minum merupakan air yang dapat diminum secara langsung dan tidak menyebabkan efek samping apa pun yang bisa membahayakan kesehatan manusia.

Persoalan distribusi air bersih ini ditargetkan akan teratasi 100 persen pada 2030. PAM Jaya optimistis dapat merampungkan permasalahan saluran air bersih yang dihadapi 34,15 persen warga Jakarta. PAM Jaya telah bersinergi dengan sejumlah pemangku kepentingan termasuk dengan media massa.

Selain permasalahan pasokan air bersih, Jakarta juga dihadapkan pada berkurangnya volume air tanah yang menyebabkan terjadinya penurunan muka tanah. Penurunan muka tanah di Jakarta terjadi secara bervariasi. Beberapa wilayah mengalami penurunan 1-15 sentimeter per tahun dan beberapa lokasi lainnya dapat mengalami penurunan hingga 20-28 sentimeter per tahun.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Pewarta: Tim JACX

Editor: Indriani

Copyright © ANTARA 2024

Tim Cek Fakta Kompas.com mengecek seberapa banyak campur tangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) dalam video yang beredar.

Hive Moderation merupakan tools yang dapat membantu mendeteksi kemungkinan konten berbasis AI dalam bentuk teks, gambar, video, dan audio.

Hasil pengidentifikasian Hive Moderation menunjukkan, video burung bertopi memiliki probabilitas 99,9 persen dibuat dengan AI.

Memang betul ada makhluk hidup yang memiliki sebutan burung bertopi atau burung kehicap bertopi. Nama latin burung ini yakni Symposiachrus manadensis.

Dilansir Avibase, burung bertopi dapat ditemukan di Papua Nugini dan hidup di hutan dataran rendah subtropis dan tropis.

Namun ciri-ciri burung kehicap bertopi berbeda dengan burung dalam video.

Penampakan burung kehicap bertopi dapat dilihat di sini.

Video burung bertopi merupakan konten manipulatif berbasis AI.

Hive Moderation mengidentifikasi video tersebut memiliki probabilitas 99,9 persen dibuat dengan AI.

Spesies burung bertopi, seperti burung kehicap bertopi memiliki ciri yang berbeda dengan burung dalam video.

Ketika dicermati, perkataan Rhoma dengan gerak bibirnya tidak sinkron.

Kemudian, Tim Cek Fakta Kompas.com menelusuri video aslinya menggunakan Google Lens. Hasilnya, video tersebut identik dengan unggahan di kanal YouTube Rhoma Irama Official ini.

Dalam video aslinya Rhoma memberikan klarifikasi mengapa dirinya tidak menghadiri undangan dari Rabithah Alawiyah yang membahas terkait keabsahan nasab Ba'alawi.

Undang itu diberikan kepada Rhoma setelah ia mengundang KH Imaduddin Utsman, pendiri Pondok Pesantren Nahdlatul Ulum di podcast-nya.

KH Imaduddin Utsman merupakan orang yang membuat penelitian terkait klaim nasab Ba'alawi sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW.

Tim Cek Fakta Kompas.com, mengecek suara Rhoma mempromosikan situs judi  menggunakan Hive Moderation. Tools tersebut dapat mendeteksi sebuah suara dihasilkan oleh artificial intelligence (AI) atau bukan.

Setelah dicek, suara Rhoma terdeteksi dihasilkan AI dengan probabilitas 71.6 persen. 

Video yang menampilkan Rhoma Irama mempromosikan situs judi merupakan hasil manipulasi.

Dalam video aslinya, Rhoma hanya memberikan klarifikasi mengapa dirinya tidak menghadiri undangan Rabithah Alawiyah yang membahas terkait keabsahan nasab Ba'alawi.

Setelah dicek menggunakan Hive Moderation suara Rhoma mempromosikan situs judi terdeteksi dihasilkan AI . 

Sejauh ini tidak ada pengumuman dan keputusan resmi mengenai penghentian dana desa.

Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan dasar hukum yang menjamin tetap disalurkannya dana desa.

UU tersebut didukung aturan lain, seperti Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN dan PP Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua PP Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa.

Sementara, pengalokasian, penyaluran, dan penggunaan dana desa diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 146 tahun 2023.

Ketika terdapat indikasi penyalahgunaan keuangan, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dapat menghentikan sementara penyaluran dana desa.

Pasal 53 aturan tersebut menuliskan, pemberhentian sementara dicabut ketika sudah ada kejelasan status hukum, status keberadaan dana desa, atau tidak ada lagi indikasi penyalahgunaan keuangan desa.

Pemerintah masih menganggarkan penyaluran dana desa sebesar Rp 71 triliun untuk 75.259 desa, berdasarkan Nota Keuangan RAPBN 2025.

Rincian dana desa per provinsi untuk anggaran 2025, dapat dilihat di sini.

Narasi mengenai penghentian dana desa merupakan hoaks.

Pemerintah masih menyalurkan dana desa. Anggaran sebesar Rp 71 triliun untuk 75.259 desa, telah tercatat dalam Nota Keuangan RAPBN 2025.

PMK 146 tahun 2023 mengatur penghentian sementara penyaluran dana desa jika ada indikasi penyelewengan.

Namun dana desa akan kembali disalurkan setelah ada kejelasan status hukum, status keberadaan dana desa, atau tidak ada lagi indikasi penyalahgunaan keuangan desa.