Tim pemeriksa fakta Mafindo (TurnBackHoax) menelusuri klaim tersebut dengan memasukan video ke dalam perangkat InVID hingga terbagi menjadi beberapa keyframe.

Berbekal Google Images, TurnBackHoax menemukan gambar yang mirip dengan salah satu keyframe, berasal dari pemberitaan detik.com berjudul “Polisi Bantah Cekcok dengan TNI Saat Tangkap Penambang Ilegal”.

Berita yang tayang Kamis (30/6/2022) itu menjabarkan kalau dokumentasi tersebut merupakan momen penertiban penambang emas ilegal di Geumpang, Pidie, Aceh. Tidak ada informasi mengenai tentara Cina yang melawan TNI.

Gambar serupa juga dimuat di Merdeka.co dalam berita “TNI vs Brimob di Tambang Emas Ilegal, Ini Penyebab dan Fakta Sebenarnya”. Isinya menjelaskan keadaan saat penindakan tambang emas ilegal yang diwarnai penghadangan oleh warga dan miskomunikasi antara TNI dan Polisi.

Jadi, unggahan video yang dinarasikan sebagai dokumentasi “tentara Cina melawan TNI” merupakan konten yang menyesatkan (misleading content).

Pertama, tim pemeriksa fakta Mafindo (TurnBackHoax) mencari judul berita “Rocky Gerung: Berita-Berita Indonesia, Semuanya Muat Berita Tentang Israel” di laman Serambinews. Tidak ditemukan pemberitaan dengan judul tersebut.

TurnBackHoax kemudian memperluas pencarian ke Google dengan memasukkan kata kunci “Rocky Gerung Berita Indonesia memuat hoaks Israel”. Tidak ditemukan satupun media yang membahas narasi tersebut. Rekam jejak Rocky Gerung mengatakan hal itu juga tidak ada.

Pencarian dilanjutkan dengan menelusuri foto utama berita Serambinews yang terlihat di unggahan akun TikTok @1q_223. Lewat perangkat RevEye, diketahui foto tersebut berasal dari berita Serambinews berjudul “Rocky Gerung Kembali ke Aceh Bertemu Kaum Milenial, Ini Agendanya” yang tayang Februari 2023.

Unggahan berisi tangkapan layar berita Serambinews berjudul “Rocky Gerung: Berita-Berita Indonesia, Semuanya Muat Berita Tentang Israel” adalah konten yang dimanipulasi (manipulated content).

Tim Cek Fakta TIMES melakukan verifikasi terhadap informasi yang beredar, termasuk menelusuri akun media sosial resmi Kemenag RI. Hasilnya, Kemenag melalui akun Instagram resminya pada 2 Oktober 2024 telah menegaskan bahwa proses rekrutmen petugas haji 2025 belum dibuka.

Dalam pernyataan resmi, Kemenag meminta masyarakat untuk berhati-hati dan tidak mudah percaya dengan informasi yang mengatasnamakan seleksi petugas haji 2025. 

Mereka menekankan bahwa semua informasi terkait rekrutmen resmi hanya akan dipublikasikan melalui akun resmi Kemenag dan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah.
Sumber: Instagram/@kemenag_ri

Waspada Penipuan Online

Selain itu, unggahan Facebook tersebut menyertakan tautan yang tidak mengarah ke situs resmi Kemenag atau situs terkait rekrutmen petugas haji. Ada indikasi bahwa tautan tersebut bisa menjadi modus penipuan phishing yang bertujuan untuk mencuri data pribadi pengguna. 

Oleh karena itu, masyarakat diimbau untuk tidak memberikan informasi pribadi atau mengikuti instruksi dari sumber yang tidak jelas.

Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta TIMES Indonesia, informasi tentang rekrutmen petugas haji 2025 yang beredar di Facebook pada Oktober 2024 adalah hoaks. 

Kemenag RI telah menegaskan bahwa rekrutmen tersebut belum dibuka, dan semua informasi resmi hanya akan disampaikan melalui kanal resmi Kemenag. Masyarakat diminta untuk tetap waspada terhadap potensi penipuan online.

Informasi hoaks ini merupakan salah satu jenis misinformasi, imposter content atau konten tiruan. Konten ini dibuat untuk meniru sumber asli dengan maksud untuk menipu pembaca.

Cuitan akun @Andria75777 menyertakan tautan ke artikel dari situs Fajar Metro. Artikel tersebut menggunakan foto Jokowi dan Prabowo yang sedang bersalaman, sebagai cover-nya. Artikel tersebut juga berjudul, “Jokowi Batalkan Keppres, Jakarta Tetap Ibukota”.

Namun, dalam artikel, penjelasan di paragraf pertama menyebut kalau Jokowi melimpahkan penandatangan Keppres IKN kepada Prabowo. Terdapat pemotongan narasi dalam unggahan di media sosial yang membuat unggahan berubah konteksnya.

Tirto mencoba mencari kebenaran terkait klaim ini. Mula-mula dengan menelusuri pemberitaan menggunakan mesin pencarian, Google. Hasil pencarian dengan kata kunci "keppres pemindahan ikn" dan "jokowi batalkan keppres IKN" mengarahkan ke hasil yang serupa.

Beberapa hasil pencarian teratas mengarahkan ke artikel dari media seperti dari Detik, yang menyebut keputusan pemindahan ibu kota lewat Keppres, akan Jokowi limpahkan ke Prabowo, presiden terpilih baru. Hal ini Jokowi sampaikan pada Minggu (6/10/2024).

Menurut Jokowi, pemindahan ibu kota perlu persiapan di segala aspek.

"Sekali lagi saya sampaikan, memindahkan ibu kota itu tidak hanya urusan fisiknya saja. tapi membangun ekosistemnya itu yang perlu. Dan ekosistem itu harus jadi, sehingga kalau yang namanya kita pindah itu rumah sakit siap karena itu dibutuhkan, pendidikan untuk anak-anak kita juga siap, sekolahan artinya juga dibutuhkan, dari TK, SD, SMP, SMA, SMK, sampai universitas," kata Jokowi, mengutip Detik.

Sementara Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana, membantah Jokowi "cuci tangan" terhadap pelaksanaan pemindahan Ibu Kota dari DKI Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN), dengan menyerahkan aksi penandatanganan Keputusan Presiden (Keppres) kepada presiden terpilih, Prabowo Subianto.

"Enggak (cuci tangan). Ini kan suatu proses yang berkelanjutan membangun ibu kota ini. Tidak bisa dalam 1-2 tahun, ini suatu proses yang panjang. Tidak hanya ibu kotanya atau pusat pemerintahannya, tapi kan semua ekosistemnya," kata Ari Dwipayana di Komplek Istana Kepresidenan, Rabu (9/10/2024), kepada Tirto.

Sedangkan Ketua Harian DPP Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, juga menekankan kalau Prabowo yang akan meneken Keppres pemindahan ibu kota ke IKN. Dasco berkata, Keppres pemindahan IKN saat ini masih dalam proses pengkajian. Sementara Prabowo, tengah fokus menyusun kabinet pemerintahannya, pada Senin (7/10/2024), kepada Tirto.

Hasil pemeriksaan fakta menunjukkan narasi Jokowi membatalkan Keppres pemindahan ibu kota dan menetapkan Jakarta tetap sebagai ibu kota, bersifat missing context (menyesatkan tanpa tambahan konteks tertentu).

Unggahan media sosial soal terkait pembatalan Keppres pemindahan ibu kota oleh Jokowi adalah potongan informasi dari artikel dari sebuah situs. Dalam keseluruhan artikel, terdapat penjelasan kalau Jokowi melimpahkan penandatanganan Keppres IKN kepada Prabowo.

Beberapa pihak terkait, termasuk Staf Khusus Presiden dan perwakilan dari Partai Gerindra, juga sudah mengonfirmasi pengalihan tugas ini.