tirto.id - Berbagai masalah di Papua yang tak kunjung diselesaikan lewat resolusi konflik membuat isu terkait kemerdekaan dan separatisme terus bergulir. Hal yang kurang lebih sama juga terjadi di Aceh, meski berujung adanya kesepakatan perdamaian antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan pemerintan Indonesia.

ADVERTISEMENT

Menyoal kedua wilayah itu, belum lama ini di media sosial berlalu-lalang potret Presiden RI, Prabowo Subianto tengah melakukan pertemuan dengan pejabat Belanda. Dalam pertemuan itu, Prabowo tampak duduk mengenakan jas hitam dengan latar bendera merah putih.

let gpt_inline2 = window.googletag || {cmd: []};gpt_inline2.cmd.push(function() {gpt_inline2.defineSlot('/22201407306/tirto-desktop/inline-2', [[336, 280], [300, 250]], 'gpt-inline2-passback').addService(gpt_inline2.pubads());gpt_inline2.pubads().enableSingleRequest();gpt_inline2.pubads().collapseEmptyDivs();gpt_inline2.enableServices();gpt_inline2.display('gpt-inline2-passback');});

Baca juga:Prabowo Klaim Belanda Rampas 31 Triliun Dolar AS Selama Jajah RI

#inline3 img{margin: 20px auto;max-width:300px !important;}

let gpt_inline3 = window.googletag || {cmd: []};gpt_inline3.cmd.push(function() {gpt_inline3.defineSlot('/22201407306/tirto-desktop/inline-3', [[336, 280], [300, 250]], 'gpt-inline3-passback').addService(gpt_inline3.pubads());gpt_inline3.pubads().enableSingleRequest();gpt_inline3.pubads().collapseEmptyDivs();gpt_inline3.enableServices();gpt_inline3.display('gpt-inline3-passback');});

#gpt-inline3-passback{text-align:center;}

Akun Facebook bernama “Natala Musa Dawoed” (arsip) membagikan video statis ini dengan takarir: “Rupanya mikir mikir juga masih takut kalau mau lepas aceh ttng soal kelaparan bagi sukunya dipulau jawa”.
#inline4 img{max-width:300px !important;margin:20px auto;}

let gpt_inline4 = window.googletag || {cmd: []};gpt_inline4.cmd.push(function() {gpt_inline4.defineSlot('/22201407306/tirto-desktop/inline-4', [[336, 280], [300, 250]], 'gpt-inline4-passback').addService(gpt_inline4.pubads());gpt_inline4.pubads().enableSingleRequest();gpt_inline4.pubads().collapseEmptyDivs();gpt_inline4.enableServices();gpt_inline4.display('gpt-inline4-passback');});

#gpt-inline4-passback{text-align:center;}

Periksa Fakta Prabowo dan Menhan Belanda. foto/Hotline periksa fakta tirto

Dalam gambar juga terdapat teks tertulis yang menggambarkan seolah mereka sedang membicarakan tentang kemerdekaan wilayah Papua dan Aceh. Disebutkan pula kalau Prabowo bisa melepas Aceh dan Papua, bagaimana dengan suku Jawa yang masih menghadapai masalah kemiskinan.

ADVERTISEMENT

Unggahan bertanggal 28 Juni 2025 ini sudah ditonton sebanyak 192 ribu kali dan memperoleh 538 komentar per Kamis (17/7/2025). Seorang warganet di kolom komentar berceletuk, kalau rakyat Aceh sudah puluhan tahun merasakan kepahitan, jadi mereka menuntut kebebasan Aceh.

Namun, benarkah konteks foto yang beredar?

Jakarta (ANTARA/JACX) – Pekerja Indonesia disebut akan masuk dalam daftar hitam atau blacklist Pemerintah Jepang mulai 2026.

Menurut sejumlah narasi yang membanjiri berbagai platform media sosial pada pekan ketiga Juli 2025, banyak aksi Warga Negara Indonesia (WNI) telah membuat masyarakat Jepang resah, sehingga Pemerintah Negeri Sakura ini memilih memboikot pekerja Indonesia.

Salah satu kabar penghentian kerja sama Indonesia dan Jepang pada sektor tenaga kerja ini, diunggah oleh akun Facebook berikut:

"Terkini: Warga Indo Terancam Blacklist oleh Jepang sebab Ulah Oknum WNI,".

Informasi soal "blacklist" tersebut terpantau banyak dikaitkan dengan curhatan Dian Kusuma, seorang pemengaruh Indonesia yang tinggal di Jepang, dikenal dengan akun Instagram @neojapan_.

Dian Kusuma, dalam unggahannya di Instagram pada 9 Juli 2025, bercerita mendapatkan panggilan dari salah satu pejabat Jepang yang mengabarkan keterlibatan WNI dalam aksi pencurian terhadap warga lokal. Pejabat tersebut juga mengungkapkan kekecewaannya terhadap kasus tersebut.

Lantas, benarkah Jepang akan "blacklist" pekerja dari Indonesia?

KOMPAS.com - Di media sosial muncul konten dengan narasi yang mengeklaim Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Amerika Serikat memakzulkan Donald Trump dari jabatan presiden.

Konten itu beredar dalam sejumlah unggahan media sosial pada Juli 2025. Dengan demikian, ada kesan bahwa peristiwa itu terjadi pada Juli 2025.

Namun, narasi itu keliru dan perlu diluruskan karena informasinya keliru.

Narasi yang menyatakan DPR Amerika Serikat memakzulkan Donald Trump dari jabatan presiden pada Juli 2025 dibagikan di Facebook, contohnya melalui akun ini, ini, ini, dan ini.

Dalam video, presenter berita menjelaskan bahwa DPR AS memakzulkan Donald Trump karena melakukan penyalahgunaan kekuasaan dan upaya menghalang-halangi kongres.

Keterangan dalam video yakni sebagai berikut:

TRUMP RESMI DIMAKZULKANPRESIDEN KONTROVERSIAL

Akun Facebook Tangkapan layar Facebook narasi yang mengeklaim DPR AS memakzulkan Trump pada Juli 2025

KOMPAS.com - Di media sosial beredar tautan mengatasnamakan Pospay, yang diklaim sebagai akses untuk mengecek status pencairan Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2025 Rp 600.000.

Sebagaimana diketahui, BSU dicairkan kepada pekerja yang memenuhi syarat melalui Bank Himbara (BRI, BNI, BTN, dan Mandiri), BSI, dan layanan Pospay yang dikelola PT Pos Indonesia.

Namun, berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, tautan tersebut tidak mengarah ke layanan Pospay dan terindikasi phishing atau pencurian data.

Tautan mengatasnamakan Pospay yang diklaim untuk mengecek pencairan BSU dibagikan oleh akun Facebook ini, ini, dan ini, pada 14 Juli 2025.

Berikut narasi yang dibagikan:

BSU Kembali Cair! Dapatkan Rp600.000 Sekarang Melalui apk PospayCek status Anda dan nikmati subsidi dari pemerintah untuk pekerja aktif.

Khusus pekerja terdaftar BPJS KetenagakerjaanCair langsung ke rekening Andapospay1[dot]b-su[dot]com

Jangan tunggu! Segera klaim sekarang juga.

Screenshot Hoaks, tautan mengatasnamakan Pospay dan diklaim untuk pencairan BSU 2025