KOMPAS.com - Majelis Ulama Indonesia (MUI) disebut mengimbau umat Islam agar tidak memilih calon kepala daerah pendukung politik dinasti.
Narasi itu beredar dalam bentuk video dan disebarkan oleh sejumlah akun Facebook.
Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, narasi tersebut perlu diluruskan karena konteksnya tidak lengkap.
Narasi MUI mengimbau umat Islam agar tidak memilih calon kepala daerah pendukung politik dinasti dibagikan oleh akun Facebook ini, ini, dan ini.
Narasi tersebut disebarkan menjelang pemungutan suara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada Rabu (27/11/2024).
Berikut narasi yang dibagikan:
AKHIRNYA Keluar juga FATWA...MUI..Himbauan untuk UMMAT ISLAM INDONESIA...Harap ikuti FATWA MUI..Jangan Coblos..Cagub...atau Cabup yg di dukung Oligarki. .demikian pemberitahuan dr MUI...terima kasih
Dalam video itu, narator mengatakan sebagai berikut:
Yang pasti Ketua MUI ini menyarankan, mengimbau umat Islam untuk tidak pilih pemimpin yang mendukung dinasti politik. Tidak pilih pemimpin pendukung politik dinasti.
Lalu, narator menyebutkan sejumlah nama yang menurutnya dimaksud oleh MUI, termasuk calon gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, dan calon gubernur Jakarta, Ridwan Kamil.
(GFD-2024-24266) [KLARIFIKASI] Imbauan MUI Tidak Hanya untuk Calon Pemimpin yang Dukung Politik Dinasti
Sumber:Tanggal publish: 27/11/2024
Berita
Hasil Cek Fakta
MUI memang mengeluarkan imbauan kepada umat Islam untuk menggunakan hak pilihnya pada Pilkada 2024 dan memilih pemimpin dengan kriteria terbaik.
Ketua Umum MUI KH Anwar Iskandar mengingatkan umat Islam bahwa memilih pemimpin hukumnya wajib.
"Memilih pemimpin dalam Islam adalah kewajiban untuk menegakkan kepemimpinan dan pemerintahan dalam rangka menjaga keberlangsungan agama dan kehidupan bersama," kata Anwar, dikutip dari laman resmi MUI, 22 November 2024.
Umat Islam diimbau memilih berdasarkan keimanan, kejujuran, amanah, kompetensi, dan integritas, yang dimiliki calon kepala daerah.
Kemudian, calon pemimpin harus bebas dari suap, politik uang, kecurangan, korupsi, oligarki, dinasti politik, dan hal-hal yang terlarang secara syariah.
"Memilih pemimpin yang tidak memenuhi syarat-syarat di atas, atau sengaja tidak memilih padahal ada calon yang memenuhi syarat atau ada yang mendekati syarat ideal, adalah haram," kata Anwar.
Ketua Umum MUI KH Anwar Iskandar mengingatkan umat Islam bahwa memilih pemimpin hukumnya wajib.
"Memilih pemimpin dalam Islam adalah kewajiban untuk menegakkan kepemimpinan dan pemerintahan dalam rangka menjaga keberlangsungan agama dan kehidupan bersama," kata Anwar, dikutip dari laman resmi MUI, 22 November 2024.
Umat Islam diimbau memilih berdasarkan keimanan, kejujuran, amanah, kompetensi, dan integritas, yang dimiliki calon kepala daerah.
Kemudian, calon pemimpin harus bebas dari suap, politik uang, kecurangan, korupsi, oligarki, dinasti politik, dan hal-hal yang terlarang secara syariah.
"Memilih pemimpin yang tidak memenuhi syarat-syarat di atas, atau sengaja tidak memilih padahal ada calon yang memenuhi syarat atau ada yang mendekati syarat ideal, adalah haram," kata Anwar.
Kesimpulan
Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, narasi MUI mengimbau umat Islam agar tidak memilih calon kepala daerah pendukung politik dinasti perlu diluruskan.
Memang benar MUI mengeluarkan imbauan terkait kriteria pemimpin ideal menjelang Pilkada 2024. Salah satu kriteria itu adalah calon kepala daerah harus bebas dari politik dinasti.
Konten yang beredar menghilangkan kriteria lain seperti bebas dari praktik suap, politik uang, kecurangan, korupsi, oligarki, dan pelanggaran syariah.
MUI juga tidak menyebutkan nama calon kepala daerah tertentu sebagaimana diklaim dalam narasi yang beredar.
Memang benar MUI mengeluarkan imbauan terkait kriteria pemimpin ideal menjelang Pilkada 2024. Salah satu kriteria itu adalah calon kepala daerah harus bebas dari politik dinasti.
Konten yang beredar menghilangkan kriteria lain seperti bebas dari praktik suap, politik uang, kecurangan, korupsi, oligarki, dan pelanggaran syariah.
MUI juga tidak menyebutkan nama calon kepala daerah tertentu sebagaimana diklaim dalam narasi yang beredar.
Rujukan
- https://www.facebook.com/100077323087873/videos/9004493479613145/
- https://www.facebook.com/100064155558153/videos/945221314122849/
- https://www.facebook.com/eni.hartawan/videos/921977819521180/
- https://mui.or.id/baca/berita/jelang-pilkada-2024-mui-ingatkan-umat-islam-memilih-pemimpin-hukumnya-wajib
- https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D
(GFD-2024-24265) [KLARIFIKASI] Prabowo Belum Menyatakan Sekolah Libur Selama Ramadhan
Sumber:Tanggal publish: 27/11/2024
Berita
KOMPAS.com - Beredar narasi yang mengeklaim Presiden Prabowo Subianto akan memberlakukan libur sekolah selama satu bulan penuh pada bulan Ramadhan mendatang.
Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, narasi tersebut perlu diluruskan karena informasinya simpang siru.
Narasi yang mengeklaim Prabowo akan meliburkan sekolah satu bulan penuh pada bulan Ramadhan dibagikan oleh akun Facebook ini pada Minggu (24/11/2024).
Akun itu membagikan gambar yang memuat teks sebagai berikut:
Presiden Prabowo Subianto Memberi himbauan kepada guru sekolah dibulan puasa libur45hari sampai sawal
Ini baru president kita yg sesunggu nya bulan sakral umat islam dihormati dengan meliburkan kegitan sekolah biar kita beribadah dgn tenang
Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, narasi tersebut perlu diluruskan karena informasinya simpang siru.
Narasi yang mengeklaim Prabowo akan meliburkan sekolah satu bulan penuh pada bulan Ramadhan dibagikan oleh akun Facebook ini pada Minggu (24/11/2024).
Akun itu membagikan gambar yang memuat teks sebagai berikut:
Presiden Prabowo Subianto Memberi himbauan kepada guru sekolah dibulan puasa libur45hari sampai sawal
Ini baru president kita yg sesunggu nya bulan sakral umat islam dihormati dengan meliburkan kegitan sekolah biar kita beribadah dgn tenang
Hasil Cek Fakta
Setelah ditelusuri, wacana sekolah libur selama Ramadhan disuarakan pada Pilpres 2019 oleh pasangan calon presiden dan wakil presiden, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
Seperti yang sudah diberitakan Kompas.com, Sandiaga Uno mengatakan, dia dan Prabowo akan menerapkan libur sekolah selama satu bulan penuh selama Ramadhan jika terpilih pada Pilpres 2019.
Wacana tersebut disampaikan Sandiaga saat rapat konsolidasi juru kampanye nasional di Hotel Sultan, Jakarta, pada 15 Maret 2019.
Sandiaga berharap, dengan adanya kebijakan tersebut, para siswa dapat menggunakan waktu libur untuk mengikuti pesantren kilat dan mendalami ilmu agama.
"Saya waktu masih muda pernah merasakan libur, dulu, saat Ramadhan dan waktu anak-anak saya masih kecil, sekolah di Al-Azhar, waktu itu juga libur sebulan penuh," kata dia.
Sementara itu, usai memenangkan Pilpres 2024 dan dilantik sebagai presiden, belum ada pernyataan dari Prabowo terkait sekolah akan diliburkan selama bulan Ramadan.
Adapun pemerintah telah resmi menetapkan tanggal merah dan cuti bersama 2025, termasuk hari libur Idul Fitri 1446 Hijriah atau Lebaran 2025.
Penetapan tersebut tercantum dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri Nomor 1017, 2, dan 2 Tahun 2024 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2025.
Sebagaimana diberitakan Kompas.com, pemerintah dalam SKB 3 Menteri menetapkan hari raya Idul Fitri 1446 H pada Senin, (31/3/2025) dan Selasa (1/4/2025).
Selanjutnya, pemerintah memberikan cuti bersama dalam rangka Lebaran, pada Rabu (2/4/2025), Kamis (3/4/2025), Jumat (4/4/2025), dan Senin (7/4/2025).
Seperti yang sudah diberitakan Kompas.com, Sandiaga Uno mengatakan, dia dan Prabowo akan menerapkan libur sekolah selama satu bulan penuh selama Ramadhan jika terpilih pada Pilpres 2019.
Wacana tersebut disampaikan Sandiaga saat rapat konsolidasi juru kampanye nasional di Hotel Sultan, Jakarta, pada 15 Maret 2019.
Sandiaga berharap, dengan adanya kebijakan tersebut, para siswa dapat menggunakan waktu libur untuk mengikuti pesantren kilat dan mendalami ilmu agama.
"Saya waktu masih muda pernah merasakan libur, dulu, saat Ramadhan dan waktu anak-anak saya masih kecil, sekolah di Al-Azhar, waktu itu juga libur sebulan penuh," kata dia.
Sementara itu, usai memenangkan Pilpres 2024 dan dilantik sebagai presiden, belum ada pernyataan dari Prabowo terkait sekolah akan diliburkan selama bulan Ramadan.
Adapun pemerintah telah resmi menetapkan tanggal merah dan cuti bersama 2025, termasuk hari libur Idul Fitri 1446 Hijriah atau Lebaran 2025.
Penetapan tersebut tercantum dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri Nomor 1017, 2, dan 2 Tahun 2024 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2025.
Sebagaimana diberitakan Kompas.com, pemerintah dalam SKB 3 Menteri menetapkan hari raya Idul Fitri 1446 H pada Senin, (31/3/2025) dan Selasa (1/4/2025).
Selanjutnya, pemerintah memberikan cuti bersama dalam rangka Lebaran, pada Rabu (2/4/2025), Kamis (3/4/2025), Jumat (4/4/2025), dan Senin (7/4/2025).
Kesimpulan
Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, narasi yang mengeklaim Prabowo akan meliburkan sekolah satu bulan penuh pada bulan Ramadhan perlu diluruskan.
Wacana tersebut pernah disuarakan saat Prabowo maju sebagai capres pada Pilpres 2019 bersama Sandiaga Uno sebagai cawapres.
Namun, usai memenangkan Pilpres 2024 dan dilantik sebagai presiden, belum ada pernyataan dari Prabowo terkait sekolah akan diliburkan selama bulan Ramadan.
Wacana tersebut pernah disuarakan saat Prabowo maju sebagai capres pada Pilpres 2019 bersama Sandiaga Uno sebagai cawapres.
Namun, usai memenangkan Pilpres 2024 dan dilantik sebagai presiden, belum ada pernyataan dari Prabowo terkait sekolah akan diliburkan selama bulan Ramadan.
Rujukan
- https://www.facebook.com/photo/?fbid=921468096591176&set=gm.2863049277194997&idorvanity=1117812468385362
- https://nasional.kompas.com/read/2019/03/16/00200201/jika-terpilih-prabowo-sandiaga-akan-terapkan-libur-sekolah-sebulan-penuh
- https://www.kompas.com/tren/read/2024/10/17/151500765/jadwal-libur-dan-cuti-bersama-idul-fitri-2025-bisa-10-hari
- https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D
(GFD-2024-24264) Cek Fakta: Tidak Benar MUI Imbau Masyarakat untuk Tidak Pilih Calon Kepala Daerah yang Didukung Jokowi
Sumber:Tanggal publish: 27/11/2024
Berita
Liputan6.com, Jakarta- Cek Fakta Liputan6.com mendapati klaim Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengimbau masyarakat untuk tidak memilih calon kepala daerah yang didukung Jokowi, informasi tersebut diunggah salah satu akun Facebook, pada 26 November 2024.
Klaim MUI mengimbau masyarakat untuk tidak memilih calon kepala daerah yang didukung Jokowi berupa video yang meniampilkan seorang sedang berbicara, berikut transkripnya.
"Geger dan gempar juga ini ada imbauan dari MUI tentu disampaikan oleh ketua umumnya langsung Bapak Haji siapa ya?. Nanti lagi kita lihat ya, tapi yang pasti ketua MUI ini menyarankan mengimbau umat Islam untuk tidak pilih pemimpin yang mendukung dinasti politik, tidak boleh pemimpin pendukung politik dinasti ini tersirat ya karena kalau tersurat kan disebutkan namanya.
Tapi tentu kita bisa dengan mudah membaca itu artinya jangan pilih siapa, Oke kita sebutkan saja langsung satu-satu nah kita untuk menjadi ya umat Islam dihimbau MUI imbau umat Islam tak pilih pemimpin pendukung politik dinasti artinya? jangan pilih mereka siapa buat sahabat yang di Sumatera Utara jangan pilih Boby Nasution yang ada di Banten jangan pilih Andrasoni, sahabat yang di Jakarta jangan pilih Ridwan Kamil yang di Jawa Barat jangan pilih Dedi Mulyadi yang di Jawa Tengah jangan pilih Ahmad Ahmad Lutfi yang di Jawa Timur, jangan pilih itu.
Yang kita suratkan dari yang tersirat yang disampaikan oleh ketua MUI Kenapa? karena mereka semua adalah pendukung politik dinastinya Mulyono alias Joko Widodo.
Bagaimana dengan Anies Baswedan Anies Baswedan sudah endorse ini di Jakarta di Jawa Barat di Jawa Timur.
Alhamdulillah tidak ada satupun dari yang dihimbau dilarang oleh Anies Baswedan sudah terang-terangan di Jakarta mendukung Pramono anu Rano Karno di Jawa Barat mendukung Ilham Habibie di Jawa Timur mendukung siapa lupa saya ada beberapa yang sudah sudah didukung juga, mari kita kupas satu persatu ulama sudah mulai bergerak."
Video tersebut diberi keterangan sebagai berikut.
"MUI MENGHIMBAU KEPADA SELURUH MASYARAKAT(RAKYAT) AGAR JNG SAMPAI SALAH MEMILIH CAGUB2 DAN WALI KOTA YG DI DUKUNG OLEH DINASTY JOKOWI....
KITA HARUS IKUTI APA KATA KETUA MUI..
KARNA KETUA MUI MEWAKILI PARA ULAMA SE INDONESIA"
Benarkah klaim MUI mengimbau masyarakat untuk tidak memilih calon kepala daerah yang didukung Jokowi? Simak penelusuran Cek Fakta Liputan6.com.
Hasil Cek Fakta
Cek Fakta Liputan6.com menelusuri klaim MUI mengimbau masyarakat untuk tidak memilih calon kepala daerah yang didukung Jokowi, menggunakan Google Search dengan kata kunci 'MUI Pilkada'.
Dari pencarian tidak ada artikel media massa yang memuat informasi yang sama dengan klaim.
Penelusuran salah satunya mengarah pada tulisan berjudul "Jelang Pilkada 2024, MUI Ingatkan Umat Islam Memilih Pemimpin Hukumnya Wajib" yang dimuat situs resmi MUI mui.or.id, pada 22 November 2024.
Dalam tulisan tersebut Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengingatkan umat Islam bahwa memilih pemimpin hukumnya wajib.
Memilih pemimpin (nashu al-imam) dalam Islam adalah kewajiban untuk menegakkan kepemimpinan (imamah) dan pemerintahan (imarah) dalam rangka menjaga keberlangsungan agama dan kehidupan bersama.
Oleh karena itu, MUI menekankan, keterlibatan umat Islam dalam pemilihan kepala daerah hukumnya wajib. Selain itu, MUI juga memberikan himbauan kepada umat Islam dalam keterlibatan tersebut untuk senantiasa berpegang teguh terhadap ketentuan, sebagaimana berikut.
Pertama, pilihan didasarkan atas keimanan, ketaqwaan kepada Allah Subhanu wa Ta'ala, kejujuran, amanah, kompetensi, dan integritas.
Kedua, bebas dari suap (risywah), politik uang (money politik), kecurangan (khida'), korupsi (ghulul), oligarki, dinasti politik, dan hal-hal yang terlarang secara syar'i.
Dalam menggunakan hak pilihnya, MUI menyampaikan, umat Islam wajib menentukan calon pemimpin yang mampu mengemban tugas amar ma'ruf nahi mungkar.
Dengan memilih calon pemimpin yang beriman, bertakwa, jujur, terpercaya, aktif, dan aspiratif, mempunyai kemampuan dan memperjuangkan kepentingan umat Islam, serta kemaslahatan bangsa.
"Memilih pemimpin yang tidak memenuhi syarat-syarat di atas, atau sengaja tidak memilih padahal ada calon yang memenuhi syarat atau ada yang mendekati syarat ideal, adalah haram," tegasnya.
Kesimpulan
Hasil penelusuran Cek Fakta Liputan6.com, klaim MUI mengimbau masyarakat untuk tidak memilih calon kepala daerah yang didukung Jokowi tidak benar.
Faktanya, MUI mengingatkan umat Islam bahwa memilih pemimpin hukumnya wajib. Namun, MUI tidak secara spesifik meminta masyarakat tidak memilih calon kepala daerah yang didukung oleh Jokowi.
Rujukan
(GFD-2024-24263) Cek Fakta: Hoaks Foto yang Diklaim Dugaan Politik Uang di Sultra dan Sulsel
Sumber:Tanggal publish: 27/11/2024
Berita
Liputan6.com, Jakarta - Sebuah foto yang diklaim sebagai dugaan praktik politik uang di Sulawesi Tenggara (Sultra) dan Sulawei Selatan (Sulsel) beredar di media sosial. Foto tersebut disebarkan salah satu akun X pada 24 November 2024.
Dalam foto tersebut, terlihat beberapa amplop putih terbuka yang di dalamnya uang pecahan Rp50 ribu. Foto tersebut kemudian diklaim sebagai praktik politik uang yang disebut "Sedekah Shubuh" di Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Selatan.
"Ini photo dan video yang saya terima dari teman-teman di Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Selatan.Yang Amplop pertama disebut “Sedekah Shubuh” (Sultra)
Yang Video bahkan disebarkan di TikTok sebagai guyonan, karena mereka tau tidak akan diapa-apakan😩
Demokrasi makin Rusak
@KPU_ID
@bawaslu_RI
@jokowi
@prabowo
@DPR_RI
Mohon Jangan Melakukan Pembiaran🙏🏼," tulis salah satu akun X.
Konten yang disebarkan akun Facebook tersebut telah 148 ribu kali dilihat dan mendapat 79 komentar dari warganet.
Benarkah dalam foto tersebut sebagai dugaan praktik politik uang di Sultra dan Sulsel. Berikut penelusurannya.
Hasil Cek Fakta
Cek Fakta Liputan6.com menelusuri foto yang diklaim sebagai dugaan praktik politik uang di Sultra dan Sulsel. Penelusuran dilakukan dengan mengunggah gambar amplop berisi uang pecahan Rp50 ribu itu ke Google Images.
Hasilnya, terdapat beberapa akun Facebook yang mengunggah foto serupa sejak pertengahan November 2024. Namun, akun-akun yang mengunggah foto tersebut tidak mengaitkan dengan praktik politik uang di Sultra dan Sulsel.
Berikut gambar tangkapan layarnya.
Kesimpulan
Foto yang diklaim sebagai dugaan praktik politik uang di Sultra dan Sulsel ternyata tidak benar alias hoaks. Faktanya, foto tersebut telah dibagikan pada pertengah November 2024 dengan narasi "sedekah jumat" dan tidak ada kaitannya dengan Pilkada.
Rujukan
Halaman: 608/6037