Cek Fakta Liputan6.com menelusuri klaim link pendaftaran penerima Bansos PKH 2024, penelusuran mengarah pada pengumuman berjudul "Waspada Hoaks terkait Bantuan Sosial" yang dimuat dalam situs resmi Kementerian Sosial kemensos.go.id.
Berikut pengumumannya:
"Akhir-akhir ini banyak beredar pesan berantau berisi link/tautan yang di dalanya terdapat berita bohong (hoaks) terkait pencairan dan/atau pendaftaran bantuan sosial.
Kementerian Sosial tidak pernah membuat situs ataupun tautan terkait pendaftaran maupun pencairan bantuan sosial. Adapun penerima bantuan sosial Program Kartu Sembako/ BPNT dan PKH adalah masyarakat yang telah terdaftar ke dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), jika masyarakat layak menerima namun belum terdaftar dalam DTKS, bisa diusulkan Pemerintah Daerah atau mengajukan melalui Aplikasi Cek Bansos di menu Usul-Sanggah."
Masyarakat diimbau agar selalu mengecek ulang kebenaran berita dan tidak ikut menyebarkannya.
Mari saling ingatkan dan lebih kritis terhadap informasi yang tidak dikeluarkan secara resmi oleh Kementerian Sosial RI agar kita terhindar dari hoaks maupun modus penipuan lainnya katanya menambahkan."
 
Penelusuran juga mengarah pada artikel berjudul "Cara Mengecek Bantuan PKH, Panduan Lengkap untuk Penerima Manfaat" yang dimuat situs Liputan6.com, pada 2 Oktober 2024.
Artikel situs Liputan6.com menyebutkan, cara mendaftar Bantuan Sosial PKH secara online bagi yang belum terdaftar sebagai penerima bantuan PKH namun merasa berhak menerimanya bisa dilakukan dengan mengikut langkah-langkah untuk mendaftar secara online:
Setelah pendaftaran selesai, data Anda akan melalui proses validasi dan verifikasi oleh pihak berwenang. Sistem akan memeriksa kelayakan Anda sebagai penerima Bantuan Sosial PKH berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. 
 
Sumber:https://kemensos.go.id/waspada-hoaks-terkait-bantuan-sosial
 

Hasil penelusuran Cek Fakta Liputan6.com, klaim link pendaftaran penerima Bansos PKH 2024 tidak benar.
Kementerian Sosial tidak pernah membuat situs ataupun tautan terkait pendaftaran maupun pencairan bantuan sosial.
 

Cek Fakta Liputan6.com menelusuri dan menemukan artikel yang identik dengan postingan.
Artikel itu diunggah di Tribunnews.com pada 21 Juli 2024. Kesamaan terdapat pada foto artikel yang digunakan dan juga nama penulis.
Namun dalam artikel asli berjudul "MUI Minta Masyarakat Waspada Sebab Agen Zionis Berkeliaran di Indonesia", tidak ada kalimat "menyamar jadi habib" seperti dalam postingan.
Berikut isi artikelnya:
"TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerjasama Internasional, Sudarnoto Abdul Hakim meminta masyarakat untuk terus waspada terhadap agen dengan paham zionisme.
Pasalnya, agen-agen yang menganut paham zionisme kini berkeliaran di Indonesia untuk memengaruhi masyarakat dari berbagai sisi.
“Semua kampus, semua masjid, semua fasilitas umum, mahasiswa, anak muda harus dijaga dari pengaruh-pengaruh gerakan yang bisa memengaruhi,” ujar Sudarnoto di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Minggu (21/7/2024).
“Yaitu mereka agen-agen zionis, sekarang masih ada di Indonesia, oleh karena itu mari kita bergerak,” sambungnya.
Agen-agen itu, lanjutnya, memang bergerak di kalangan masyarakat dan menyasar individu per individu ketimbang di tingkat yang lebih besar seperti melalui jalur diplomasi.
“Saya juga ingatkan kepada seluruh masyarakat Indonesia bahwa agen-agen Israel terus bergerak di kalangan masyarakat,” pungkasnya.
Sebagai informasi, Sudartono hari ikut melakukan aksi penolakan keikutsertaan Israel dalam Olimpiade Paris 2024.
Dalam aksi yang diinisiasi kelompok Aliansi Rakyat Indonesia Bela Palestina (ARI-BP) ini, juga turut hadir eks Ketua PP Muhammadiyah Din Syamsuddin dan Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid."

Postingan artikel berjudul MUI minta masyarakat waspada pada agen zionis yang menyamar jadi habib adalah tidak benar. Faktanya judul dalam artikel itu telah diedit dengan ditambahkan kalimat lain.

Verifikasi Tempo menunjukkan potongan video Kompas TV yang menyiarkan minuman jahe sebagai obat penurun tekanan darah tersebut merupakan hasil suntingan. Audio itu diubah dari aslinya dengan menggunakangenerated-AI audio.

Tempo menelusuri video aslinya di kanal Youtube Kompas TV menggunakan kata kunci. Video identik pernah diunggah oleh akun YouTube Kompas TV pada 1 Juni 2024 dengan judul "Sutradara & Produser Ungkap Kronologi Intimidasi saat Pembuatan Film Vina | ROSI”.

Video tersebut berisi obrolan antara Rosianna Silalahi dengan sutradara pembuat film Vina, Anggy Umbara. Mereka membahas bagaimana sebelum 7 hari, Anggy Umbara dan Produser Dheeraj Kalwani menerima intimidasi. Anggy menyebut sempat didatangi aparat saat pembuatan berlangsung. Mereka  mengaku dari kepolisian, namun tidak menyebut dari mana dan tidak mengenakan seragam. Oknum itu meminta agar film dihentikan.



Dalam video tersebut, Rosi tidak pernah menyampaikan apapun tentang minuman jahe sebagai penurun tekanan darah. 

Sosok Zaidul Akbar juga tidak ada dalam video. Video Zaidul Akbar sebelumnya pernah diunggah di kanal Youtube dr. Zaidul Akbar pada 18 Juni 2024 dengan judul "Cinta Membuat Produktif - dr. Zaidul Akbar Official". Ceramah Zaidul sama sekali tidak menyatakan tentang penemuan minuman jahe yang menormalkan tekanan darah tinggi.

Tempo juga memverifikasi video dengan video detector, DeepFake-O-Meter. Hasil analisisnya menunjukkan bahwa 96,3 persen kemungkinan audio dalam video Kompas TV tentang minuman jahe sebagai penurun tekanan darah telah diubah dengan generator AI.

Berdasarkan hasil pemeriksaan fakta, Tim Cek Fakta Tempo menyimpulkan bahwa video klaim Rosianna Silalahi menyiarkan tentang minuman jahe sebagai obat penurun tekanan darah adalahkeliru.

Video tersebut adalahdeepfake yang diubah menggunakan generated-AI audio.

Potongan video Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin itu adalah momen saat dia berbicara dalam pertemuan B20 Summit 2022 di Nusa Dua, Bali pada 13-14 November 2022. Acara itu digelar Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia, yang dihadiri 3.300 pimpinan perusahaan dan perwakilan negara. Rekaman utuh acara tersebut ditayangkan di kanal YouTube ASEAN BAC INDONESIA 2023.

Tidak menyebut great reset

Pernyataan Budi dimulai pada detik ke-1:17:52 saat ia menjawab pertanyaan dari moderator tentang bagaimana dunia bisnis bisa mengambil peran besar dalam isu-isu kesehatan atau jika pandemi terjadi kembali. Menkes Budi menyatakan agar kalangan bisnis yang hadir mengarahkan investasi mereka ke bidang kesehatan. Dia mengatakan dengan layanan kesehatan yang memadai, masyarakat akan berumur lebih panjang.

Dia juga mengatakan bahwa krisis kesehatan seperti pandemi berbeda dengan krisis keuangan. Bila krisis keuangan bisa dikendalikan dengan pinjaman dari Dana Moneter Internasional (IMF) ke negara yang kesulitan, krisis kesehatan memiliki dampak yang lebih luas. Misalnya pandemi Covid-19 yang berdampak pada kesehatan dan aktivitas masyarakat, hingga perekonomian. Selain itu, penanggulangan pandemi menghadapi tantangan kesenjangan akses masyarakat terhadap alat diagnosa, terapi, dan vaksin.

Pada jawaban tersebut dia tidak menyebut bahwalockdown adalah bagian untuk great reset, sebuah istilah yang menurut BBC, digagas Professor Klaus Schwab, kepala Forum Ekonomi Dunia (WEF) pada 2020. Gagasan itu muncul untuk memanfaatkan pandemi Covid-19 mengatur ulang dunia hingga tercipta masa depan yang lebih sehat, lebih adil, dan lebih sejahtera. Namun gagasan itu  mendapatkan kritik dan penolakan dari beberapa tokoh dan lembaga resmi. 

Kejadian itulah yang menjadi bahan disinformasi dan teori konspirasi, yang disebarkan di internet. Berdasarkan riset BBC, jumlah unggahan dengan kata ‘great reset’ di Facebook tahun 2020 dan 2021 sangat tinggi mencapai puluhan ribu karena juga diamplifikasi oleh tokoh-tokoh dunia seperti Donald Trump.

Terkait Sertifikasi Digital Vaksin

Berikutnya Menkes Budi menilai penyediaan sertifikat vaksin digital lintas negara yang diinisiasi Badan Kesehatan Dunia (WHO) bisa menjadi persiapan bila di masa depan kembali terjadi pandemi kembali. Data itu bisa digunakan masyarakat melakukan perjalanan, jika terjadi pandemi lagi, sehingga menghindarilockdown.

Dilansir website WHO, mereka menginisiasi dibangunnya Jaringan Sertifikasi Kesehatan Digital Global WHO (GDHCN) untuk memperkuat kesiapsiagaan terhadap pandemi dan memberikan layanan kesehatan yang lebih baik untuk semua.

GDHCN bukanlahmicrochip yang ditanam di dalam tubuh setelah vaksin. Narasi soal ini adalah keliru karena vaksin tidak mengandungmicrochip. Sertifikat digital yang disebut WHO berupa dokumen dalam file digital yang berisi sejumlah data, seperti digitalisasi sertifikat vaksinasi atau profilaksis internasional, verifikasi resep lintas batas, ringkasan pasien internasional, verifikasi sertifikat vaksinasi di dalam dan lintas batas, dan sertifikasi profesional kesehatan masyarakat (melalui Akademi WHO).

Rancangan WHO memperlihatkan bahwa GDHCN akan melibatkan pemerintah antar negara, hingga terbentuk jaringan terpercaya dalam penanganan data-data tersebut. Data tersebut bisa digunakan untuk verifikasi catatan kesehatan untuk mendukung pengobatan berkesinambungan.

Pemeriksa fakta Reuters.com dan AAp.com.au menyatakan dengan GDHCN, WHO berupaya menyediakan sertifikat vaksin dan data kesehatan lainnya, secara digital, tanpa ikut menentukan siapa orang yang boleh berpergian ke luar negeri, dan siapa yang dilarang.

GDHCN tidak akan memberi kewenangan WHO dalam mengendalikan izin orang bepergian. Penentuan seseorang boleh atau tidak pergi ke luar negeri tetap ditentukan keputusan pemerintah di negara asalnya maupun di negara tujuan.

Verifikasi Tempo menyimpulkan bahwa narasi yang mengatakan Menkes Budi menyatakan membuat sertifikat vaksin digital yang sesuai dengan format WHO, dan hal itu berkaitan dengangreat resetadalah klaim yangmenyesatkan.

Menkes memang mengatakan kalimat itu dalam pertemuan B20 Summit 2022 di Nusa Dua, Bali. Namun hal itu tidak berkaitan dengan isu great reset.Great resetadalah gagasan Professor Klaus Schwab yang belum jelas definisi dan penerapannya, yang telah ditolak berbagai pihak.