Melalui unggahan di akun Instagram-nya, Sabtu (19/7/2025), PT Pos Indonesia membantah narasi mengenai penyaluran dana pensiun hanya melalui kantor pos.

Selain kantor pos, PT Taspen memiliki 43 mitra perbankan lainnya untuk melayani penerima manfaat pensiun.

"Ini berarti penerima manfaat pensiun memiliki keleluasaan penuh untuk memilih mitra bayar yang paling nyaman dan mudah bagi penerima manfaat pensiun," tulisnya.

Sebelumnya, ada perubahan sistem pengambilan gaji pensiunan beralih dari Bank SMBC menjadi ke PT Pos Indonesia yang berlaku mulai Juli 2025.

Corporate Secretary PT Pos Indonesia, Tata Sugiarta membenarkan perubahan tersebut.

"Jadi, yang bisa ambil pensiunan di kantor pos itu 142.000 orang, selected saja, tersebar di seluruh Indonesia," ungkapnya, sebagaimana diwartakan Kompas.com, Kamis (3/7/2025).

Kendati demikian, selain 142.000 pensiunan yang sebelumnya terhubung dengan Bank SMBC, pencairan dana pensiun dilakukan seperti biasa.

Pensiunan dapat mengambil dana pensiun melalui 44 mitra PT Taspen.

Narasi mengenai penyaluran dana pensiun hanya bisa dilakukan di kantor pos merupakan informasi keliru.

Selain Kantor Pos, PT Taspen memiliki 43 mitra perbankan lain untuk melayani penerima manfaat pensiun.

Setelah ditelusuri melalui Google Search tidak ditemukan informasi valid bahwa Giring meminta Anies untuk tidak lagi terjun ke dunia politik.

Penelusuran menggunakan teknik reverse image search menemukan bahwa konten tersebut memanipulasi artikel di laman Sindonews ini.

Artikel aslinya berjudul: "Pendidikan Wamen Kebudayaan Giring Ganesha yang Kini Jadi Komisaris Anak Perusahaan Garuda".

Dalam artikel asli, terdapat informasi terkait riwayat pendidikan Giring.

Mantan vokalis band Nidji itu merupakan lulusan Universitas Terbuka (UT) jurusan Ilmu Komunikasi. Ia juga tercatat sebagai alumni SMA Negeri 34 Jakarta.

Selain menjabat Wakil Menteri Kebudayaan, Giring merangkap jabatan sebagai komisaris di salah satu unit usaha Garuda Indonesia.

Judul artikel yang mengeklaim Giring meminta  Anies Baswedan tidak lagi terjun di dunia politik merupakan konten hasil manipulasi.

Artikel aslinya berjudul "Pendidikan Wamen Kebudayaan Giring Ganesha yang Kini Jadi Komisaris Anak Perusahaan Garuda". Artikel tersebut membahas terkait riwayat pendidikan Giring. 

Setelah ditelusuri, memang benar gerhana matahari total akan terjadi pada 2 Agustus. Namun, fenomena itu baru akan terjadi pada 2027, bukan 2025.

Dilansir The Independent, Bulan akan melintas tepat di depan matahari pada 2 Agustus 2027, sehingga bayangan akan menutupi sebagian besar Eropa, Afrika Utara, dan Timur Tengah.

Jalur gerhana matahari total, di mana matahari sepenuhnya terhalang dari pandangan, dimulai di Atlantik Utara sebelum melengkung di atas Mediterania dan berakhir di Samudra Hindia.

Kota Luxor di Mesir berada di tengah jalur tersebut, yang akan menyaksikan totalitas terpanjang selama enam menit 23 detik.

Badan Penerbangan dan Antariksa Amerika Serikat (NASA) melalui blog resminya menyarankan masyarakat yang ingin melihat gerhana matahari untuk memilih lokasi pengamatan berdasarkan cuaca, alih-alih seberapa dekat lokasi tersebut dengan jalur totalitas.

"Jauh lebih penting untuk memperhatikan prakiraan cuaca satu atau dua hari sebelum gerhana dan memilih lokasi dengan peluang terbaik untuk langit bebas awan selama gerhana," tulis NASA.

"Cuaca yang baik adalah kunci keberhasilan pengamatan gerhana - lebih baik melihat gerhana pendek dari langit cerah daripada gerhana yang lebih lama tapi tertutup awan," lanjutnya.

Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, narasi yang mengeklaim akan terjadi gerhana Matahari pada 2 Agustus perlu diluruskan.

Memang benar gerhana matahari total akan terjadi pada 2 Agustus 2027. Namun, fenomena itu bukan  terjadi pada 2025.

Cek Fakta Liputan6.com mendapati klaim link pendaftaran bansos BPNT dan PKH periode Juni-Agustus 2025, penelusuran mengarah pada pengumuman berjudul "Waspada Hoaks terkait Bantuan Sosial" yang dimuat dalam situs resmi Kementerian Sosial kemensos.go.id.
Berikut pengumumannya:
"Akhir-akhir ini banyak beredar pesan berantau berisi link/tautan yang di dalanya terdapat berita bohong (hoaks) terkait pencairan dan/atau pendaftaran bantuan sosial.
Kementerian Sosial tidak pernah membuat situs ataupun tautan terkait pendaftaran maupun pencairan bantuan sosial. Adapun penerima bantuan sosial Program Kartu Sembako/ BPNT dan PKH adalah masyarakat yang telah terdaftar ke dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), jika masyarakat layak menerima namun belum terdaftar dalam DTKS, bisa diusulkan Pemerintah Daerah atau mengajukan melalui Aplikasi Cek Bansos di menu Usul-Sanggah."
Masyarakat diimbau agar selalu mengecek ulang kebenaran berita dan tidak ikut menyebarkannya.
Mari saling ingatkan dan lebih kritis terhadap informasi yang tidak dikeluarkan secara resmi oleh Kementerian Sosial RI agar kita terhindar dari hoaks maupun modus penipuan lainnya katanya menambahkan."
Penelusuran juga mengarah pada artikel berjudul "Cara Mengecek Bantuan PKH, Panduan Lengkap untuk Penerima Manfaat" yang dimuat situs Liputan6.com, pada 2 Oktober 2024.
Artikel situs Liputan6.com menyebutkan, cara mendaftar Bantuan Sosial PKH secara online bagi yang belum terdaftar sebagai penerima bantuan PKH namun merasa berhak menerimanya bisa dilakukan dengan mengikut langkah-langkah untuk mendaftar secara online:
Setelah pendaftaran selesai, data Anda akan melalui proses validasi dan verifikasi oleh pihak berwenang. Sistem akan memeriksa kelayakan Anda sebagai penerima Bantuan Sosial PKH berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. 
 
Sumber: https://kemensos.go.id/waspada-hoaks-terkait-bantuan-sosial
 
 

Hasil penelusuran Cek Fakta Liputan6.com, klaim link pendaftaran bansos BPNT dan PKH periode Juni-Agustus 2025 tidak benar.
Kementerian Sosial tidak pernah membuat situs ataupun tautan terkait pendaftaran maupun pencairan bantuan sosial. Adapun penerima bantuan sosial Program Kartu Sembako/ BPNT dan PKH adalah masyarakat yang telah terdaftar ke dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).