Sekretaris Jenderal (Sekjen) Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (Amphuri), Zaki Zakariya membantah narasi yang beredar.

"Sampai saat ini bisa dinyatakan berita itu sama sekali tidak benar dan sumbernya tidak jelas, belum diketahui siapa yang menyebarkan itu," ucap Zaki saat dihubungi Kompas.com, Senin (2/6/2025).

Melalui sebuah rilis, AMPHURI menginformasikan, Pemerintah Arab Saudi telah memberikan pernyataan lisan dan tertulis bahwa penerbitan visa telah berakhir musim ini.

Penerbitan visa haji furoda merupakan otoritas penuh Pemerintah Arab Saudi, di luar kewenangan penyelenggara haji dan Pemerintah Indonesia.

Informasi keliru dan simpang-siur mengenai kendala penerbitan visa haji menjadi celah modus penipuan.

Sebelumnya, beredar pendaftaran haji reguler tambahan yang berangkat dari Embarkasi Bandung, Jawa Barat.

Kementerian Agama (Kemenag) segera membantah narasi tersebut. Rilisnya dapat dibaca di sini.

Selain itu, pada Minggu (1/6/2025), Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama, Hilman Latief menegaskan bahwa belum ada pembukaan kembali terkait proses penerbitan visa furoda.

"Terkait dengan beredarnya informasi pembukaan visa Puroda pada hari Minggu sebagaimana yang tersebar di sosial media, kami sampaikan bahwa pemerintah Indonesia sampai hari ini belum mendapatkan informasi apa pun terkait dengan hal tersebut," kata Hilman dikutip dari pewartaan Kompas TV.

Narasi mengenai mengenai penerbitan visa furoda pada Senin (2/6/2025) merupakan hoaks.

Pemberian visa haji furoda merupakan otoritas penuh pemerintah Arab Saudi dan penerbitannya telah dihentikan untuk musim ini.

Disadur dari artikel Cek Fakta kompas.com

Tim Cek Fakta Kompas.com menghubungi PLN untuk mengonfirmasi kebenaran tautan pendaftaran giveaway tersebut.

Manager Komunikasi dan TJSL PLN UID Jateng-DIY, Prayudha Fasya Perdana mengatakan, giveaway mengatasnamakan PLN yang beredar di Facebook tersebut adalah hoaks.

“PLN tidak pernah menyelenggarakan program giveaway seperti yang dimaksud. Apalagi yang meminta data pribadi, OTP, atau pungutan biaya,” kata Yudha kepada Kompas.com, Jumat (30/5/2025).

Yudha mengimbau masyarakat untuk selalu waspada terhadap modus penipuan yang mengatasnamakan PLN.

Informasi resmi terkait PLN dapat diperoleh melalui kanal resmi seperti Contact Center PLN 123, aplikasi PLN Mobile, situs web www.pln.co.id, serta laman media sosial PLN yang sudah terverifikasi (centang biru).

Unggahan berisi tautan “pendaftaran giveaway PLN” merupakan konten tiruan (impostor content).

Menurut penelusuran ANTARA, pada laman resmi Tentara Nasional Indonesia (TNI) Kapuspen TNI Mayjen TNI Kristomei Sianturi dengan tegas membantah isu tersebut pembakaran Mama Hertina oleh TNI.

"Ini murni hoaks yang dirancang untuk membentuk opini sesat bahwa TNI membunuh warga Papua. Faktanya, sejak 15 Mei 2025, TNI sudah ditarik dari Kampung Sugapa Lama atas permintaan Bupati dan tokoh masyarakat setempat," tegasnya, Senin (26/5).

Mama Hertina dilaporkan hilang dari posko pengungsian pada 18 Mei 2025. Warga menduga ia mencoba kembali ke kampung asalnya di Jaindapa.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Namun dalam perjalanan, ia dicegat dan ditembak oleh kelompok bersenjata Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang dipimpin Daniel Aibon Kogoya. Kelompok tersebut menuduh Mama Hertina sebagai mata-mata TNI.

Identitas Antonia Hilaria Wandagau sebagai putri Mama Hertina dalam surat terbuka tersebut dipastikan tidak benar, karena tidak ada warga yang mengenali nama tersebut. Berdasarkan keterangan warga dan tokoh adat setempat, Mama Hertina diketahui tidak memiliki anak. Baca selengkapnya di sini.

Sementara itu, OPM terlihat memanfaatkan platform media sosial sebagai sarana untuk menyebarkan informasi palsu dan propaganda yang berpotensi membentuk opini publik negatif.

Sejumlah akun, seperti ORGANISASI PAPUA MERDEKA, OPM-TPNPB, dan Papua Merdeka Channel, diketahui aktif menyebarluaskan konten yang dapat mengganggu stabilitas demokrasi serta memperkeruh kondisi di Papua. Baca selengkapnya di sini.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Baca juga : Satgas TNI lumpuhkan tokoh OPM Bumi Walo di Papua Tengah

Pewarta: Tim jACX

Editor: Indriani

Copyright © ANTARA 2025

Berdasarkan penelusuran, tidak ditemukan artikel berita dengan judul sebagaimana yang ditampilkan dalam tangkapan layar unggahan tersebut. ANTARA menemukan artikel dengan gambar, tanggal, dan waktu yang serupa, namun dengan judul berbeda, yaitu “Ini Peran 2 Stafsus Nadiem Makarim dalam Kasus Korupsi Pengadaan Chromebook” yang diterbitkan oleh Tempo.

Dalam artikel tersebut, Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap peran dua Staf Khusus Nadiem Makarim, yakni Jurist Tan dan Fiona Handayani, dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook pada periode 2019–2022. Keduanya disebut ikut menyusun analisis yang meloloskan proyek tersebut, meskipun sudah ada kajian tahun 2018–2019 yang menyatakan bahwa Chromebook tidak efektif untuk program digitalisasi pendidikan di Kemendikbudristek.

Kejagung juga menegaskan bahwa Nadiem Makarim tidak masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) dan tidak ada bukti yang mengarah bahwa ia terlibat langsung dalam korupsi tersebut

“Kami tidak ada menyatakan (Nadiem Makarim) DPO,” katanya, dilansir dari ANTARA.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Dengan demikian, judul artikel dalam tangkapan layar tersebut merupakan hasil suntingan.

Klaim: Artikel yang sebut Nadiem bagi uang korupsi Rp11 triliun dengan Jokowi

Rating: Hoaks



Pewarta: Tim JACX

Editor: Indriani

Copyright © ANTARA 2025